Pas HUT PALI dan Jelang Puasa, Pemkab Cairkan Insentif RT dan RW juga Imam Mudim

PALI -- Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) memberi kado istimewa bagi RT, RW, Guru ngaji, Imam dan Mudim serta ketua Masjid yang ada di Bumi Serepat Serasan dengan mencairkan dana insentif tepat hari ulang tahun Kabupaten PALI yang ke-7 melalui rekening penerima masing-masing. 

Bahkan Pemkab PALI menaikan insentif bagi RT dan RW tahun 2020 ini dari semula insentif RT Rp 330.000/bulan naik menjadi Rp 400.000/bulan. Sedangkan insentif RW dari semula Rp 450.000/bulan menjadi Rp 500.000/bulan.

Pencairan insentif sendiri dibayarkan per triwulan, artinya RT dan RW menerima insentif sebanyak tiga bulan. Tentu, dengan pencairan tersebut, terlebih ditengah wabah Covid-19 dan menjelang puasa sangat membantu meringankan beban para RT dan RW dan menjadi penyemangat untuk lebih meningatkan kinerjanya.

Pemberian insentif secara simbolis dilakukan langsung Bupati PALI H Heri Amalindo, Kamis (23/4) di rumah dinas Bupati.

"Saat ini setiap transaksi keuangan tidak boleh tunai, yakni melalui rekening bank penerima, artinya penerima harus mempunyai rekening bank dan mengambil inisiatif itu melalui bank. Dan penyerahan ini sengaja hanya simbolis beberapa orang karena kita saat ini dalam kondisi darurat wabah corona dan harus menghindari keramaian untuk hindari penyebaran virus tersebut," kata Bupati. 

Diharapkannya bahwa meski jumlah insentif tidak seberapa tetapi bisa membantu dan menjadi penyemangat bagi RT, RW, Imam, Mudim, guru ngaji dan ketua Masjid dalam melaksanakan tugasnya. 

"Sesuai visi misi kami yang salah satunya mewujudkan PALI kabupaten Agamais. Dalam mewujudkan PALI Agamis itu bukan hanya mengajak masyarakat melaksanakan peribadatan atau sembahyang saja, tetapi juga mengajak masyarakat untuk semangat menimba ilmu agama. Untuk memberi semangat tenaga pengajar, imam, mudim dan ketua masjid pemerintah beri insentif meskipun nilainya tidak seberapa," terangnya. 

Sementara itu, Junaidi Kepala Bagian Kesra PALI menerangkan bahwa jumlah RT penerima insentif sebanyak 450 orang dan RW sebanyak 50 orang. Sedangkan jumlah imam, mudim, ustadz dan ketua masjid sebanyak 1.270 orang. 

"Untuk insentif RT dan RW sudah bisa diambil ke bank yang telah di tunjuk, yakni bank SumselBabel. Sementara insentif guru ngaji, imam, mudim dan ketua masjid insyaallah tidak lama lagi bisa diambil oleh penerima, sebab berkas sudah kami serahkan ke BPKAD," jelas Junaidi. 

Adapun jumlah insentif yang diberikan, Junaidi menyebut dibayarkan per tiga bulan. "Imam, mudim, ketua masjid dan ustadz menerima insentif sebesar Rp 250.000/bulan dibayarkan per triwulan. Kami juga salurkan insentif bagi pendeta dan pengurus gereja. Pencairan kali ini bertepatan HUT PALI ke-7 dan jelang puasa  yang semoga saja bisa membantu penerima dalam melaksanakan ibadah puasa," harapnya. (Adv/sn) 

Share:

Read More

Lawan Corona, Dewan PALI Turun Kelapangan

PALI, SININEWS.COM - Wabah corona saat ini kian merebak di Indonesia, pemerintah pun dari pusat sampai daerah berupaya menangani agar memutus rantai penyebarannya dengan berbagai cara serta mengajak segenap lapisan masyarakat ikut berperan dalam memerangi virus corona atau Covid-19 itu. 

Dalam memerangi virus yang berasal dari Wuhan China itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) juga ikut andil dengan bergerak ke tengah-tengah masyarakat untuk mensosialisasikan pencegahan Covid-19 agar virus tersebut tidak masuk ke Bumi Serepat Serasan. 

Sebagai wakil rakyat, seluruh anggota dewan PALI digerakkan di masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil) membantu pemerintah kabupaten PALI yang tengah berjibaku bersama semua unsur OPD dan FKPD dalam melawan virus corona. 

Bahkan Ketua DPRD Kabupaten PALI H Asri Ag SH. M.si mengeluarkan dan mengajak warga di Bumi Serepat Serasan untuk ikuti protokol kesehatan yang telah dikeluarkan pemerintah serta melaksanakan maklumat Kapolri agar wabah corona bisa ditanggulangi. 

Salah satu yang digaungkan ketua DPRD PALI adalah menganjurkan masyarakat yang ada di luar daerah atau perantauan agar tidak melakukan mudik sementara waktu. 

"Himbauan tersebut dilakukan guna mencegah dan memutus rantai penyebaran virus corona ke sanak family yang ada di kampung halaman," ucap H Asri belum lama ini. 

Sebab dikatakan H Asri bahwa silaturahmi tidak harus dengan bertatap muka namun dengan kemajuan zaman seperti sekarang ini, masyarakat bisa menggunakan Media Sosial (Medsos) sebagai alat bantu. 

"Banyak cara untuk berkomunikasi dengan sanak family, manfaatkan teknologi yang saat ini ada. Seperti media sosial atau yang lainnya," tukas ketua DPRD PALI. 

Dia pun berharap semoga wabah Virus Corona atau Covid-19 yang terjadi di negara ini cepat berakhir.

"Tentu kita semua harus mendukung dan taati semua anjuran yang ada terkait memutus rantai penyebaran Covid-19. Yakni jaga kesehatan, jangan bepergian ke daerah pandemik lebih baik diam di rumah, rajin cuci tangan pakai sabun, terapkan pola hidup bersih dan sehat," pesan politisi PDIP itu. 

Disamping mengeluarkan anjuran dan himbauan, ketua DPRD PALI juga telah beberapa kali meninjau pos penjagaan di perbatasan serta pos gugus tugas percepatan penanggulangan Covid-19 di Kabupaten PALI. (adv)

Share:

Read More

Tangkal Covid-19, Bupati PALI Ajak Warga Banyak Sedekah

PALI -- Ditengah wabah pandemik virus corona atau Covid-19, Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) H Heri Amalindo mengajak seluruh masyarakat yang ada di Bumi Serepat Serasan untuk banyak-banyak bersedekah disamping melakukan upaya yang bersifat keduniawian seperti memperketat penjagaan di pintu masuk dan lainnya. 

Ajakan itu disampaikan Bupati PALI saat mendampingi ketua TP.PKK PALI Hj Sri Kustina ketika membagikan ribuan paket sembako untuk masyarakat PALI yang tertampak wabah Covid-19 di kantor TP.PKK PALI, Jalan Merdeka Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi, Jumat (17/4).

"Selain menjaga kebersihan, membiasakan diri mencuci tangan pakai sabun setra mengikuti anjuran pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona, kita juga sebagai umat beragama harus banyak-banyak bersedekah. Karena dengan bersedekah dari keterangan ulama bisa menangkal bala termasuk virus corona ini," ajak Bupati.

Menyikapi makin bertambahnya warga terpapar corona, Bupati PALI menyatakan bahwa apabila masyarakat PALI patuh Protap pemerintah cegah virus yang berasal dari Wuhan China, PALI bisa terbebas dari wabah tersebut.

"Kita ketahui bahwa di Muba sudah ada warganya yang dinyatakan positif, namun warga PALI tidak usah panik. Tetap patuhi anjuran yang telah ditetapkan pemerintah, dan gugus tugas juga bergerak dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 serta tetap memperketat penjagaan di perbatasan," tandas Bupati. 

Dalam membantu warga yang terdampak corona, pemerintah kabupaten PALI bekerjasama dengan TP.PKK PALI membagikan ribuan paket sembako. 

"Ada 7.000  paket yang dibagikan TP.PKK yang bekerjasama dengan pemerintah. Data penerima minta dari Dinsos. Proses pembagian sesuai Protap, yakni jaga jarak, sebelum masuk penerima harus lalui pemeriksaan kesehatan dan mencuci tangan. Penerima juga diberi kupon dengan jadwal waktu pembagian diatur supaya tidak menimbulkan keramian," terangnya.(Adv/SN) 

Share:

Read More

DPRD PALI Turut Serta Lawan Corona

PALI, SININEWS.WOM - Wabah corona saat ini kian merebak di Indonesia, pemerintah pun dari pusat sampai daerah berupaya menangani agar memutus rantai penyebarannya dengan berbagai cara serta mengajak segenap lapisan masyarakat ikut berperan dalam memerangi virus corona atau Covid-19 itu. 

Dalam memerangi virus yang berasal dari Wuhan China itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) juga ikut andil dengan bergerak ke tengah-tengah masyarakat untuk mensosialisasikan pencegahan Covid-19 agar virus tersebut tidak masuk ke Bumi Serepat Serasan. 

Sebagai wakil rakyat, seluruh anggota dewan PALI digerakkan di masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil) membantu pemerintah kabupaten PALI yang tengah berjibaku bersama semua unsur OPD dan FKPD dalam melawan virus corona. 

Bahkan Ketua DPRD Kabupaten PALI H Asri Ag SH. M.si mengeluarkan dan mengajak warga di Bumi Serepat Serasan untuk ikuti protokol kesehatan yang telah dikeluarkan pemerintah serta melaksanakan maklumat Kapolri agar wabah corona bisa ditanggulangi. 

Salah satu yang digaungkan ketua DPRD PALI adalah menganjurkan masyarakat yang ada di luar daerah atau perantauan agar tidak melakukan mudik sementara waktu. 

"Himbauan tersebut dilakukan guna mencegah dan memutus rantai penyebaran virus corona ke sanak family yang ada di kampung halaman," ucap H Asri belum lama ini. 

Sebab dikatakan H Asri bahwa silaturahmi tidak harus dengan bertatap muka namun dengan kemajuan zaman seperti sekarang ini, masyarakat bisa menggunakan Media Sosial (Medsos) sebagai alat bantu. 

"Banyak cara untuk berkomunikasi dengan sanak family, manfaatkan teknologi yang saat ini ada. Seperti media sosial atau yang lainnya," tukas ketua DPRD PALI. 

Dia pun berharap semoga wabah Virus Corona atau Covid-19 yang terjadi di negara ini cepat berakhir.

"Tentu kita semua harus mendukung dan taati semua anjuran yang ada terkait memutus rantai penyebaran Covid-19. Yakni jaga kesehatan, jangan bepergian ke daerah pandemik lebih baik diam di rumah, rajin cuci tangan pakai sabun, terapkan pola hidup bersih dan sehat," pesan politisi PDIP itu. 

Disamping mengeluarkan anjuran dan himbauan, ketua DPRD PALI juga telah beberapa kali meninjau pos penjagaan di perbatasan serta pos gugus tugas percepatan penanggulangan Covid-19 di Kabupaten PALI. (sn/adv)

Share:

Read More

Perangi Corona, Seluruh Dewan PALI Dibekali Alat Pengukur Suhu Tubuh

PALI -- Antisipasi penyebaran virus corona atau Covid-19, seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) diwajibkan memiliki alat pengukur suhu tubuh untuk mendeteksi warga lainnya atau anggota keluarganya.

Hal itu diungkapkan Ketua DPRD PALI, H Asri AG melalui ketua komisi II Mulyadi STP, Selasa (14/4).

Menurut Mulyadi bahwa sebagai wakil rakyat tentunya setiap hari akan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Kami telah miliki alat pengukur suhu tubuh yang dilengkapi infra merah berasal dari dana pribadi masing-masing dewan. Jadi ketika ada warga bertemu kami, akan kami cek sendiri suhu tubuhnya. Kalau suhu tubuh warga bersangkutan diluar ambang batas normal, kami sarankan untuk diperiksa tim medis," ungkap Mulyadi.

Mulyadi juga menerangkan bahwa DPRD PALI juga turut berperan dalam memerangi penyebaran Covid-19 dengan terjun kelapangan mensosialisasikan dan memberikan semangat terhadap petugas jaga di pos-pos jaga perbatasan.

"Memang tidak ada jadwal pasti kami kunjungi pos jaga di perbatasan, tetapi sesuai instruksi ketua bahwa seluruh anggota dewan turut mensosialisasikan terkait Covid-19 di Dapil masing-masing termasuk mengunjungi pos jaga dan membantu memberikan makanan tambahan agar petugas jaga semangat," terangnya.

DPRD juga peduli dengan kondisi masyarakat saat ini ditengah gempuran corona. Bentuk kepedulian itu dikatakan Mulyadi bahwa seluruh anggota dewan saat ini menyisihkan dari sebagian gajinya untuk membantu warga.

"Saat ini sudah terkumpul 2.000 lusin masker, dan 60 paket sembako/desa atau kelurahan. Tetapi kami masih berembuk agar mencapai 100 paket/desa atau kelurahan. Yang nantinya bakal dibagikan melalui Sekwan untuk 71 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten PALI," imbuhnya. (sn/adv)

Share:

Read More

Juarsah Jabat Plt Bupati Muara Enim

MUARA ENIM, SININEWS.COM -- Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru,  (23/03/2020) menyerahkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (SK Mendagri) Republik Indonesia Nomor 131.16-274 tanggal 16 Desember 2019 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Muara Enim kepada Wakil Bupati Muara Enim, H. Juarsah, S.H di Graha Bina Praja, Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Palembang.

SK pemberhentian ini dikeluarkan menyusul penetapan Bupati Muara Enim non-aktif, Ir. H. Ahmad Yani, M.M sebagai terdakwa oleh Pengadilan Negeri Palembang pada 16 Desember 2019 lalu. Melalui SK ini pula, Mendagri menunjuk Wakil Bupati Muara Enim untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Muara Enim, terhitung susut atau dihitung mundur sesuai dengan ditandatanganinya SK yaitu 16 Desember 2019.

Selanjutnya Gubernur dan Wakil Bupati Muara Enim menandatangani surat penugasan Wakil Bupati Muara Enim sebagai Pelaksana Tugas Bupati Muara Enim. 

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa pada dasarnya jabatan Wakil Bupati Muara Enim, H. Juarsah, S.H sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati sebelum SK ini diterbitkan sama saja, namun yang membedakan yaitu jika sebelumnya Plt. Bupati dalam tataran bupati definitif dinyatakan non-aktif atau bisa disamakan dengan cuti, maka kali ini Plt. Bupati sebagai jabatan tunggal karena bupati definitif dinyatakan berhenti, meskipun statusnya berhenti sementara. 

Ia menambahkan, bahwa bupati definitif yang telah diberhentikan sementara ini hanya tinggal menunggu inkrah atau keputusan hukum tetap. Inkrah inilah yang nantinya akan dijadikan dasar Mendagri untuk menerbitkan SK pemberhentian tetap.

Gubernur juga menjelaskan dengan adanya SK ini, maka semua hak dan kewenangan bupati definitif dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi termasuk tidak ada lagi penyertaan foto dan keterangan jabatan bupati pada kegiatan pemerintahan di Kabupaten Muara Enim. 

Gubernur juga berharap kepada H. Juarsah, S.H sebagai Plt. Bupati Muara Enim dapat menjalankan sisa jabatan dengan sebaik-baiknya dan optimis memacu pembangunan di Kabupaten Muara Enim.

Acara berlangsung khidmat dengan suasana yang sedikit berbeda sesuai dengan prosedur pencegahan penyebaran Covid-19. Gubernur juga berpesan untuk bersatu menyamakan persepsi dalam menghadapi bencana non-alam Covid-19 ini. 

Ia meminta seluruh kepala daerah, termasuk Plt. Bupati Muara Enim agar siaga dan tanggap dalam mengantisipasi maupun menangani kondisi ini.

Turut hadir menyaksikan penyerahan yaitu Ketua DPRD Sumsel, kepala OPD Pemprov. Sumsel, para Forkopimda Muara Enim, Sekretaris Daerah Muara Enim, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh masyarakat, camat dan beberapa kepala desa di Kabupaten Muara Enim.(Adv)

Share:

Read More

Paripurna Bahas LKPJ Bupati PALI Tahun 2019 Digelar

PALI, SININEWS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menggelar rapat paripurna VIII DPRD PALI dalam rangka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati PALI tahun anggaran 2019, Senin (16/3) di ruang rapat paripurna DPRD PALI dengan agenda penyampaian nota pengantar bupati PALI terhadap LKPJ tahun anggaran 2019.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung ketua DPRD PALI, H Asri AG dan menurut Sekretaris Dewan (Sekwan) PALI, Son Haji menyebut rapat paripurna dihadiri 21 orang anggota dewan dari 25 anggota dewan yang ada.

Pada penyampaian nota pengantar tersebut, Bupati PALI H Heri Amalindo menyampaikan keberhasilannya yang mana meski baru seumur jagung, namun pada tahun 2019 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) telah mampu menurunkan angka kemiskinan di Bumi Serepat Serasan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang angkanya sebesar 13,47 persen turun sebesar 0,34 persen dari tahun 2018. Prestasi itu menghantarkan Kabupaten PALI menjadi kabupaten kedua di Provinsi Sumatera Selatan tertinggi dalam menurunkan angka kemiskinan.

Selain memaparkan keberhasilan Pemerintah PALI dalam menurunkan angka kemiskinan di Bumi Serepat Serasan, Bupati juga menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten PALI sebesar 6,16 persen diatas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,71 persen.

Atas capaian itu pula, PALI bertengger diposisi kedua menjadi kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan.

"Disamping itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 64,33 poin, naik hampir satu poin dibandingkan tahun 2018. Ini menjadi kabupaten tertinggi capaian IPM di Sumsel," jelas Bupati.

Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, Bupati juga menyatakan bahwa Pemkab PALI telah menggunakan manajemen berbasis elektronik.

"Antara lain penerapan e-purchasing dalam rangka pengadaan barang dan jasa. Ada juga e-planning dalam proses perencanaan dan e-budgeting dalam proses penganggaran," paparnya.

Atas prestasi kinerja Pemkab PALI  ketua DPRD PALI H Asri AG yang pimpin rapat paripurna tersebut menyampaikan aspirasinya.

"Tentu dengan capaian itu, kinerja pemerintah menujukan kemajuan. Dan kami berharap kedepan semakin ditingkatkan," saran H Asri AG.

Pada rapat paripurna VIII DPRD Kabupaten PALI dalam rangka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati PALI tahun anggaran 2019 dengan agenda penyampaian nota pengantar bupati PALI terhadap LKPJ tahun anggaran 2019 dihadiri 21 orang anggota dewan dari 25 anggota dewan yang ada.

Setelah mendengarkan penyampaian nota LKPJ dari Bupati PALI, rapat diskor dan akan dilanjutkan kembali dengan agenda memberikan kesempatan fraksi-fraksi dewan dalam menyikapi dan merekomendasikan LKPJ Bupati PALI tahun anggaran 2019.(Adv)

Share:

Read More

Pemkab OKU Gelar Malam Ramah Tamah Dengan Kajati

BATURAJA, SININEWS.COM - Sekretaris Daerah OKU H Achmad Tarmizi Bersama Unsur Muspida Pada Malam Ramah Tamah Dengan Kajati Sumsel di Hotel BIL, Senin (09/03/2020).

Menurut rencana Kajati Sumsel Dr. Wisnu Baroto, S.H., M.Hum beserta ketua wilayah ikatan Adhyaksa Karini Ny. Retno Wisnu Baroto dan rombongan pagi ini akan bertolak menuju Kab OKUT, OKUS, dan pada sore hari kembali ke Kab OKU sebelum ke Palembang.

Dalam kunjungannya ke Kab OKU Raya turut mendampingi Kajati Sumsel, antara lain Asdatun, Aspidsus, Aspidum, Asintel, dan Kabag Tata Usaha. 

Bupati, diwakili Sekretaris Daerah  OKU Dr. Drs. Ir. H. Achmad Tarmizi, S.E., M.T., M.Si., M.H mengucapkan  selamat datang kepada Kajati  Sumsel beserta rombongan di bumi Sebimbing Sekundang.

Pada kesempatan ini Sekda OKU mengharapkan agar kiranya Kajati Sumsel dapat memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk bagi pejabat dan OPD di Kab OKU.

Selanjutnya Sekda menjelaskan, Kab OKU mempunyai 13 kecamatan, 143 desa, dan 14 kelurahan dengan luas wilayah 4700 KM2 dengan jumlah penduduk 360.000 jiwa ini banyak memiliki obyek wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi, seperti obyek wisata Gua Puteri, Air Terjun Kambas dan banyak lagi obyek wisata lainnya yang tidak kalah menariknya.

Dikemukakan juga oleh Sekda,  tanggal 5 Maret yang lalu telah dilaksanakan Pilkades yang diikuti oleh 74 desa di 12 kecamatan Kab OKU, mulai dari persiapan sampai pemungutan suara berjalan aman dan lancar, tentunya ini tidak terlepas dari peran serta TNI, Polri, dan masyarakat. 

Selain Pilkades, Kab OKU pada  tahun 2020 ini melaksanakan  Pilkada serentak untuk pemilihan bupati dan wakil bupati bersama 6 Kab/Kota di Sumsel.

Sementara itu, Kajati Sumsel Dr. Wisnu Baroto, S.H., M.Hum mengatakan kunjungan kerja ini adalah melihat sejauh mana Kejaksaan Negeri di setiap kabupaten yang ada di Provinsi Sumsel dalam menghadapi penilaian untuk mendapatkan predikat WBK yang merupakan instruksi dari Kemenpan RB.

Pelaksanaan penilaian dimulai pada akhir bulan Maret ini, yaitu penilaian internal pengawasan, dan pada bulan Juni dan Juli berlangsung penilaian ekternal sampai penganugerahan pada bulan Desember 2020 ini, untuk itu diharapkan semua jajaran Kejaksaan Negeri agar mempersiapkan diri dari sekarang, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sumsel turun langsung pada kunjungan ini, karena 25 Kejaksaan Negeri di Sumsel belum mendapatkan predikat WBK. 

Menyinggung masalah penggunaan dana desa yang cukup besar nilainya ini, diharapkan agar Kejaksaan Negeri dan Polri dapat mengawal dan membimbing  kepala desa, seperti diketahui banyak kepala desa yang masih kurang memahami regulasi tentang penggunaan dana desa, karena latar pendidikan kepala desa bukan orang yang mengerti tentang ekonomi ataupun seorang sarjana Akuntan sekalipun.

Acara ini diakhiri dengan pemberian cinderamata dari pemerintah Kab OKU diserahkan langsung oleh Sekretaris Daarah kepada Kajati Sumsel. 

Hadir pada acara ini Forkopimda OKU, Kesbangpol,  Dinas Pendidikan, Satpol PP, dan tamu undangan lainnya. (Adv/Windra)

Share:

Read More

Bupati OKU Hadiri RUPS Bank Sumselbabel di Bangka

BATURAJA, SININEWS.COM - Bupati OKU Drs. H. Kuryana Azis menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sumsel Babel di Ballroom Hotel Novotel Bangka Golf and Converence Pangkal Pinang. (Senin, 9/03/2020).

RUPS ini merupakan rapat pertama yang dilaksanakan di Provinsi Babel. Dalam RUPS ini, dihadiri Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, Gubernur Babel Erzaldi Rosman, Bupati/Walikota Se Sumsel dan Babel dan para pemegang saham.

Dalam rapat ini dibahas berbagai hal, baik mengenai dividen, langkah, strategi dan kebijakan serta proyeksi ke depan. Acara diawali dengan paparan mengenai Perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VII Sumbagsel.

Gubernur Babel, Erzaldi Rosman berharap keberadaan Bank Sumsel Babel dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Babel. Selain itu, RUPS betul-betul membawa hasil yang signifikan dalam membesarkan Bank Sumsel Babel, baik di Sumsel maupun Babel.

Erzaldi mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas ide Gubernur Sumsel, untuk pertama kalinya RUPS Bank Sumsel Babel dilaksanakan di Pulau Bangka..

Sementara Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, sengaja memilih Babel, setelah tahun kedua menjadi Gubernur Sumsel, karena Babel menurutnya merupakan pemegang saham juga yang memiliki potensi Bangka untuk dapat lebih kokoh menjadi pemegang saham sangat mungkin, kalau para pemimpin mengajak warganya bahwa kita punya bank yang sangat kita banggakan, maka di tahun kedua saya memimpin RUPS ini dilaksanakan di pangkal pinang.

Menurut Herman Deru, Bank Sumsel Babel dapat lebih terpacu dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

Rencana Bisnis Bank (RBB) harus semakin mendekati ekonomi kerakyatan. RBB kita harus makin mendekati dengan apa yang terjadi di lapangan baik UMKM, IKM harus dikembangkan.

Bank Sumsel Babel harus dapat menangkap potensi dan peluang bisnis di industri jasa keuangan. (Adv/Windra)

Share:

Read More

Program Heri Amalindo Jadi Motivasi Kota Bengkulu

PALI, SININEWS.COM - Meski Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) baru menginjak usia ke-6, tetapi banyak terobosan yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten PALI dibawah kepemimpinan H Heri Amalindo yang mampu mendobrak percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Salah satunya, program asuransi Jiwa PALI Sejahtera. Program yang diinisiasi Heri Amalindo ini mampu menjamin warga Bumi Serepat Serasan untuk mendapat bantuan atau santunan kematian sebesar Rp 1 juta. Meski nominalnya tidak terlalu besar, tetapi santunan dari asuransi jiwa PALI Sejahtera mampu membantu keluarga yang ditinggalkan.

Suksesnya asuransi jiwa PALI Sejahtera tentu menjadi motivasi daerah lain untuk mengadopsi kebijakan yang dinilai sangat pro dengan rakyat. Salah satu daerah yang berminat mencontoh program tersebut adalah Kota Bengkulu.

Ketertarikan Kota Bengkulu untuk meniru program asuransi jiwa PALI Sejahtera dibuktikan dengan mendatangi Kabupaten PALI pada Sabtu  (30/11) langsung Wali Kota (Wako) Bengkulu H Helmi Hasan dan mengajak Pemerintah kabupaten PALI untuk bekerjasama.

Saat penandatanganan MOu antara Pemkot Bengkulu dengan Pemkab PALI, di aula rumah Dinas Bupati PALI, Wali Kota (Wako) Bengkulu H. Helmi Hasan mengaku tertarik dengan program Bupati PALI asuransi Jiwa PALI Sejahtera yang mana, bagi warga PALI yang meninggal akan mendapat santunan senilai Rp 1 juta.

Selain program asuransi jiwa PALI Sejahtera, Helmi Hasan juga mengaku tertarik dengan program Bupati PALI yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan ketimbang membangun kantor Bupati dan rumah Bupati.

"Banyak program baik yang bisa dicontoh dari Pemerintah Kabupaten PALI, yang mana ketika ada warga berduka kemudian mendapat santunan dari Bupati serta bagaimana pak bupati mementingkan kepentingan masyarakat dalam sektor infrastruktur. Ini nantinya yang akan kita contoh di kota Bengkulu," ungkap Helmi Hasan saat ditanyai sejumlah media.

Akibat ketertarikan tersebut, Wako Bengkulu dan Bupati PALI sepakat untuk menjalin kerjasama. "Ketika ada kebaikan di kabupaten lain, kami akan cari dan akan ditiru. Jadi kebaikan tersebut juga terjadi di kota Bengkulu," tambahnya.

Setelah terjalin kerjasama antara Pemkab PALI dan Pemkot Bengkulu, Helmi berharap bisa menghadirkan kebahagiaan untuk masyarakat Kota Bengkulu dan kabupaten PALI.

"Kongkritnya adalah, setelah hari ini kita melakukan kesepahaman, kedua pemerintah sepakat akan melihat apa yang bisa dilakukan kerjasama. Turunannya secara teknis nanti bagaimana OPD dari kedua pemerintah akan melihat program, dan memilih program yang cocok diterapkan di kedua daerah masing-masing," imbuhnya.

Sementara itu, Bupati PALI H. Heri  Amalindo menyambut baik kerjasama antara Pemkot Bengkulu dan Pemkab PALI.

Ia juga tidak menampik akan meniru  program yang ada di Pemkot Bengkulu untuk diterapkan di kabupaten PALI.

"Nantinya,, Apa yang cocok, yang baik akan kita tiru, untuk dijalankan, melalui OPD-OPD yang akan menindaklanjuti. Bagaimana caranya, bagaimana sistemnya. Sesuai dengan kata Wako Bengkulu tadi, yang mana ada kebaikan, akan kita tiru," jelas Heri Amalindo.

Heri Amalindo mengaku baru pertama kali bertemu dengan Wako Bengkulu hari ini (Sabtu, 30/11). "Kalau kenal, sudah lama, karena tertulis di langit. Namun kalau bertemu baru kali ini. InshaAllah satu Minggu ke depan atau satu bulan ke depan, kami akan berkunjung ke kota Bengkulu," tukasnya.

Bupati PALI juga memuji program Wako Bengkulu yang meminjamkan mobil dinas miliknya untuk dipakai pada acara pernikahan warganya.

Dalam penandatanganan MOu tersebut, tampak hadir Sekda PALI, kepala OPD di ruang lingkup Pemkab PALI dan Pemkot Bengkulu dan tokoh masyarakat serta tokoh agama. (SN/ADV)

Share:

Read More

Plt Bupati Juarsah Terima Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2019

MUARA ENIM, SININEWS.COM - Plt. Bupati Muara Enim, H. Juarsah, SH bersama dengan 2 Kementerian, 12 Pemerintah Provinsi, 71 Pemerintah Kabupaten/Kota menerima Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2019 yang diserahkan oleh Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Prof. Drs. Andrianus Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D bertempat di Grand Ballroom JS Luwansa Hotel Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Penilaian kepatuhan dilakukan terhadap produk layanan Kabupaten Muara Enim yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan dipilih karena standar pelayanan publik menjadi ukuran baku yang wajib disediakan oleh penyelenggara pelayanan sebagai bentuk pemenuhan asas-asas transparansi dan akuntabilitas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. 

Bagi Kabupaten Muara Enim, penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2019 ini merupakan penilaian yang kedua kalinya setelah sebelumnya di Tahun 2018 Kabupaten Muara Enim dinilai dan masuk dalam Zona Merah dengan predikat kepatuhan rendah.

Plt Bupati H Juarsah mengatakan, Hasil penilaian tahun 2018 menjadi pemacu Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk berbenah melakukan segala upaya memenuhi komponen standar pelayanan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pada unit-unit penyelenggara pelayanan publik baik perizinan maupun non perizinan.

“Pada penilaian tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Muara Enim berhasil meraih predikat kepatuhan tinggi atau berada dalam Zona Hijau dengan nilai 92,07 dan 62 produk layanan yang dinilai,” ujarnya.

Predikat kepatuhan tinggi (Zona Hijau), lanjut Juarsah, dari Ombudsman RI selaras dengan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN RB dimana Pemerintah Kabupaten Muara Enim juga memperoleh nilai B (Baik) yang diterima Plt. Bupati Muara Enim beberapa waktu yang lalu di Kota Batam.

“Berbagai penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Muara Enim merupakan buah dari kerja keras dan kerja cerdas kita semua yang patut disyukuri namun jangan membuat cepat berpuas diri. Dan saya mengucapkan terima kasih atas pendampingan dan penghargaan yang diberikan oleh Ombudsman RI,” tambahnya.

Terakhir Juarsah menegaskan, Muara Enim berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari proses peningkatan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Muara Enim sesuai dengan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Muara Enim yaitu Muara Enim Untuk Rakyat, yang Agamis, Berdaya Saing, Mandiri, Sehat dan Sejahtera.(SN/Adv)

Share:

Read More

Tolak Stunting, TP.PKK PALI Rangkul Dinkes Bagi-bagi Obat Cacing

PALI -- Kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis atau Stunting menjadi perhatian serius Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Terbukti pada puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-55 di Bumi Serepat Serasan, TP.PKK Kabupaten PALI bekerjasana Dinas Kesehatan (Dinkes) bagi-bagi obat cacing terhadap pelajar Sekolah Dasar (SD) di Desa Babat Kecamatan Penukal, Sabtu (23/11).

Bukan hanya pemberian obat cacing, TP.PKK juga memberikan makanan tambahan terhadap balita dan ibu hamil yang alami kekurangan energi kalori. Bahkan keseriusan dalam pencegahan Stunting, pada peringatan HKN tersebut ketua TP.PKK Kabupaten PALI, Hj Sri Kustina dikukuhkan sebagai duta tolak Stunting oleh Bupati PALI, H Heri Amalindo.

"Cacingan salah satu penyebab Stunting, karena asupan gizi yang masuk akan habis diserap cacing yang bersarang ditubuh anak akibatnya anak tersebut gagal tumbuh dan bisa kerdil," ungkap Hj Sri Kustina.

Sri Kustina mengaku bahwa Kabupaten PALI sudah lewat ambang batas, artinya PALI posisi aman untuk Stunting.

"Tentunya hal itu disebabkan oleh seringnya kami, TP PKK PALI memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam mencegah Stunting dengan cara pola hidup yang sehat, serta makan makanan yang bergizi saat hamil dan kepada balita,"dan kata Anggota DPR RI komisi IX itu.

Selain itu, untuk mencegah Stunting dirinya mengajak seluruh pihak terkait untuk bersama-sama mensosialisasikan pencegahan Stunting di Bumi Serepat Serasan.

"Kita akan terus sosialisasi pencegahan Stunting, dengan mengajak Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintahan Desa untuk bersama-sama mengajak masyarakat mencegah Stunting dengan makanan yang bergizi, sehingga masyarakat PALI bisa sehat dari balita sampai remaja," tambahnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten PALI Muhammad Mudakir, S.Km MKes mengatakan bahwa untuk di kabupaten PALI kasus Stunting telah mengalami penurunan.

"Kasus Stunting terbagi menjadi dua kategori, anak di bawah usia dua tahun dimana di PALI terdapat 52 kasus Stunting dan balita dari usia 2 - 5 tahun yang berada di angka 112 kasus. Namun, proses penurunan angka Stunting tidak serta merta langsung menurun. Perlu proses, namun kami optimis kasus Stunting di kabupaten PALI akan berkurang dan PALI bisa bebas dari Stunting," jelas Mudakir.

Mudakir juga menambahkan, untuk tugas Duta cegah Stunting akan bertindak menjadi koordinator dari berbagai sektor untuk bersama mencegah Stunting di kabupaten PALI.

"Berdasarkan arahan dari Pak Gubernur, yang dinobatkan menjadi Duta Cegah Stunting yaitu ketua TP PKK, untuk di kabupaten PALI yaitu Hj. Sri Kustina. Tugas Duta Cegah Stunting diharapkan dapat memberikan contoh dan menjadi koordinator dari berbagai sektor di OPD yang berada di ruang lingkup Pemkab PALI, termasuk PKK PALI. Tujuan untuk mencegah Stunting di kabupaten PALI," tambahnya.

Ditempat sama, Bupati PALI mengapresiasi kinerja TP PKK PALI bersama pihak terkait yang selalu memberikan terobosan dan inovasi terhadap masyarakat kabupaten PALI.

"Tentunya sesuatu yang luar biasa, karena berkat penghargaan baik provinsi maupun nasional diraih oleh TP PKK PALI. PKK PALI juga mampu merangkul semua pihak terkait untuk bisa bersama-sama mencegah Stunting dan mencanangkan pemberian obat cacing ke anak SD dan balita," jelas Heri Amalindo.

Terkait atensi Presiden terhadap permasalahan Stunting, ketua HKTI Provinsi Sumatera Selatan itu juga mengaku tidak perlu khawatir, karena menurutnya Stunting bisa dicegah.

"Tidak perlu khawatir, kita berusaha terus untuk membawa kabupaten PALI bebas dari Stunting. Dengan cara memberi asupan gizi yang cukup, baik sejak proses kehamilan, hingga saat bayi itu lahir dan pertumbuhan balita, sehingga tumbuh kembang anak bisa normal. Pemkab PALI akan terus mendukung TP PKK untuk mensosialisasikan pencegahan Stunting hingga ke pelosok desa di kabupaten PALI," tutupnya. (SN/ADV) 

Share:

Read More

Ajarkan Tangkap Ikan Tanpa Racun, Bupati PALI Ajak Warga Nangguk Bareng

PALI -- Bersama ribuan warga Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) khususnya warga Kota Pendopo Kecamatan Talang Ubi, Bupati PALI H Heri Amalindo berbaur menangkap ikan di sebuah danau belakang rumah dinas Bupati PALI, Sabtu (16/11) menggunakan tangkul atau serokan.

"Kegiatan ini sangat positif, karena kita  bisa berbaur dan jadi hiburan tersendiri bagi warga. Selain silaturrahmi dan bebas menangkap ikan, kegiatan ini juga sebagai upaya kita menjaga ekosistem dan menghindari pemakaian racun untuk menangkap ikan," ujar Bupati. 

Kedepannya, Bupati mewacanakan kegiatan menangkap ikan atau warga menyebut nanggok ikan bareng bakal digelar rutin dan bukan hanya pada satu tempat. 

"Danau atau sungai lain bakal digelar kegiatan serupa. Ini agar menghindari penangkapan ikan ilegal menggunakan racun oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," tukas Bupati. 

Sementara itu, Dijelaskan Dede Apriandi, ketua panitia, kegiatan tersebut  bertujuan mengajak masyarakat PALI untuk bersama-sama menjaga ekosistem juga cara warga Pendopo untuk bersilaturahmi.

"Ini pesta adat, sebab cara menangkap ikan dengan alat tangkul ramai-ramai sudah jadi budaya masyarakat Bumi Serepat Serasan yang biasa masyarakat sebut nangguk ikan. Kegiatan ini selain sebagai ajang silaturrahmi juga sebagai upaya kita membangkitkan serta melestarikan adat istiadat lokal dan menjaga ekosistem," ungkap Mang Dede.

Diakui Mang Dede bahwa kegiatan tersebut merupakan inisiasi Bupati PALI dan sudah direncanakan dari awal.  Jadwal yang ditentukan memang hari Sabtu ini mulai pukul 08.00 WIB. 

"Namun antusias warga cukup tinggi, dari jadwal jam 08.00 WIB, warga sudah berdatangan sejak pagi buta bahkan ada yang langsung turun ke danau. Atas dasar itu, pembukaan acara dimajukan jadi pukul 07.00 WIB. Dalam kegiatan ini, selain membebaskan peserta mencari ikan sebanyak-banyaknya, panitia juga menyiapkan hadiah doorprize serta hadiah utama bagi peserta yang berhasil menangkap ikan khusus yang telah kita tandai," terang Mang Dede. (SN/Adv) 

Share:

Read More

Kapolres PALI Diresmikan

PALI, SININEWS.COM - Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Drs Firli Bahuri secara resmi melantik Kapolres Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) AKBP Yudi Suharyadi SIK, Selasa (12/11) di halaman Mapolres PALI, Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi.

Selain Kapolres PALI, Kapolda Sumsel juga melantik Kapolres Muaratara AKBP Adi Witanto SIK disaksikan Bupati PALI Heri Amalindo.

Kapolda Sumsel, Irjen Pol Drs Firli Bahuri menuturkan setelah dilakukan pelantikan baik Kapolres PALI maupun Kapolres Muratara harus melakukan tugas polisi sebagaimana diatur undang-undang

Menurut pria yang tak lama lagi naik pangkat menjadi Bintang tiga di pundaknya ini, sebagaimana diketahui Kabupaten PALI tak lama lagi bakal melakukan Pilkada.

Dari itu dirinya sudah menyampaikan kepada Kapolres, bahwa polisi tidak boleh terlibat politik praktis.

"Jaminannya ialah keamanan dari sistuasi politik agar aman kondisif dan lancar," jelas Firli.

Selain itu, dirinya juga berterima kasih kepada Pemkab PALI lantaran telah menghibahkan Rp 13,7 miliar untuk pembangunan Markas Polres PALI.

"Selain itu kita juga telah operasionalkan dua kapal Polair untuk ditempatkan di PALI. Hal ini demi memberikan dukungan pembangunan di daerah dan demi keamanan di masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Bupati PALI, Heri Amalindo berharap dengan adanya kantor Polres di Kabupaten PALI dapat meningkatkan keamanan masyarakat diwilayah Kabupaten PALI. 

"Sehingga

masyarajat dapat hidup tenang dan aman dari tindak kejahatan," ungkapnya saat dikonfirmasi seusai acara Pelantikkan.

Peresmian gedung Mapolres PALI ini juga dihadiri Gubernur Sumsel Herman Deru serta semua pejabat Polres yang ada di Sumsel.(ADV)

Share:

Read More

Sah, 24 dari 36 Kades Terpilih Dilantik Sisanya Desember

PALI, SININEWS.COM -- Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Heri Amalindo secara resmi melantik 24 calon Kepala Desa (Cakades) terpilih pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 29 Agustus 2019 lalu, Rabu (30/10) di halaman Rumah Dinas Bupati. 

"Kepala desa harus mampu merangkul seluruh elemen yang ada, jangan membeda-bedakan pelayanan, seluruh warga yang ada di dalam desa anda adalah masyarakat anda," pesan Bupati.

Karena dijelaskan Heri Amalindo bahwa Kades merupakan ujung tombak pembangunan suatu daerah, yang harus bisa menyatukan seluruh elemen masyarakat dalam berperan serta mendukung pembangunan. 

"Ajak semua elemen masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, kedepankan musyawarah kalau ada permasalahan atau ajuan-ajuan untuk membangun desa, agar pelaksanaan pembangunan tidak menimbulkan permasalahan," tukas Bupati. 

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten PALI A Gani Ahmad melalui sekretarisnya Mardiansyah bahwa pelantikan Cakades terpilih dilaksanakan dua tahap. 

"Diketahui bahwa pada Pilkades serentak ada 36 desa. Tahap pertama pelantikan ada 24 Cakades terpilih, sementara sisanya bakal dilaksanakan Desember mendatang. Karena yang belum dilantik, masa jabatan Kades lama belum berakhir," terang Mardiansyah. (SN/ADV)

Share:

Read More

Kembali Jadi Pengantin Baru, 100 Pasutri di PALI Ikut Itsbat Nikah

PALI -- Keceriaan terlihat dari 100 pasangan suami istri (Pasutri) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) lantaran pada Kamis (24/10), mereka (Pasutri) tersebut ikuti itsbat nikah secara gratis yang digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) PALI.

Sebab menurut Amran (50) salah satu warga yang ikuti Itsbat nikah bahwa saat melangsungkan pernikahan tahun 2003 lalu dirinya hanya melakukan secara agama saja dan hingga saat ini belum memiliki buku nikah.

"Kami kesulitan mengurus akta kelahiran bagi anak, sebab hingga saat ini kami belum miliki buku nikah. Beruntung Pemkab PALI melalui Disdukcapil menggelar acara ini, gratis pula," ujar Amran. 

Sementara Rismaliza, Kepala Disdukcapil PALI menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memperoleh kepastian hukum serta melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan sah. 

"Kita gelar kegiatan pelayanan terpadu Itsbat nikah, juga pelayanan pembuatan buku nikah dengan menggandeng Pengadilan Agama Muara Enim dan Kemenag Kabupaten PALI. Juga kita lakukan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan pemeriksaan golongan darah, semuanya gratis," ungkap Rismaliza. 

Diakuinya bahwa pada pelaksanaan Itsbat nikah, ada 100 pasangan suami istri yang ikuti dan 25 Pasutri diantaranya dari Komunitas Adat Terpencil (KAT) Talang Ritam.

"Sengaja kami prioritaskan KAT Talang Ritam, karena setelah berkoordinasi dengan Dinsos untuk melengkapi administrasi sebagai daerah KAT," tukasnya. 

Disamping mendapat pelayanan gratis, seluruh peserta Itsbat nikah dikatakan Rismaliza mendapat bantuan paket Sembako. 

"Akta nikah langsung bisa diterima peserta, juga mendapatkan paket Sembako. Ini bentuk kepedulian pemerintah untuk mewujudkan PALI tertib adminduk," tandasnya. 

Ditempat sama, Bupati PALI, Heri Amalindo yang menghadiri kegiatan tersebut berharap agar kegiatan ini bisa bermanfaat bagi peserta Itsbat nikah. 

"Kita ketahui bahwa buku nikah atau akta nikah sangat penting. Selain mengurus akta kelahiran anak, juga saat kita akan umrah atau beribadah haji, yang lebih dahulu ditanyakan adalah akta nikah. Dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan bisa membantu masyarakat yang memiliki akta nikah," harap Bupati. (SN/ADV) 

Share:

Read More