Bila Belum Pasti, Jangan Instruksikan Kades Mendata Warga Penerima Bantuan

MUARA ENIM, SININEWS.COM - Upaya untuk mengatasi dampak covid-19 oleh Pemerintah Daerah sepertinya malah berujung terjadinya konflik antara warga dan perangkat desa. Selain itu, banyak juga yang beranggapan bantuan sosial dengan berbagai skema tersebut belum tepat sasaran. 

Salah satu penyebabnya, simpang siur pendataan yang dimiliki pemerintah pusat dengan daerah.

Seperti yang terjadi di tiga desa dalam Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim.
Persoalan ini disampaikan langsung anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dari Fraksi PDI Perjuangan, Mukarto dipenghujung rapat paripurna yang dipimpin Wakil Pimpinan I Ermanadi dan dihadari Plt Bupati Muara Enim H Juarsah SH dan Sekda Muara Enim, para kepala OPD, Rabu (03/06/2020).

“Izin pimpinan mohon ditanggapi langsung oleh Plt Bupati, sejauh ini sudah ada masyarakat yang melapor dengan kami bahwa setiap desa diwilayah kecamatan tersebut kepala desanya sudah disuruh mendata oleh kabupaten. Kita harapankan jangan terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti terjadi bentrok antara masyarakat dengan perangkat desa,” tanya Mukarto.

Lanjutnya, kalau Pemkab Muara Enim tidak siap pendanaan untuk bantuan dampak ekonomi akibat Covid-19, jangan instruksikan kepala desa untuk melakukan pendataan. “Soal pendataan ini sangat sensitif, kalau sudah didata tahunya masyarakat dapat. Ujung-ujungnya terjadi kerebutan dan jadi sasaran kepala desa,” tegasnya.

Apalagi, kata Mukarto, Pemda Muara Enim hanya menyiapkan bantuan untuk kelurahan dan untuk desa saat ini dana desa sudah habis dibagi 30 persen. Untuk itu, kata dia, mohon dipertegas melalui camat maupun dinas terkait sampaikan kepada kepala desa bahwa yang belum mendapatkan bantuan tersebut, tidak ada bantuan lainnya.

“Kita menyayangkan langkah-langka pemda menghimbau kepada pemerintah desa untuk melakukan pendataan, karena ujung-ujungnya pasti terjadi keributan. Untuk perlu diketahui di daerah Gelumbang hampir setiap hari demo. Demonya masyarakat tersebut salah satu pemicunya tidak kebagian bantuan dampak Covid-19 padahal sudah didata,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt Bupati Muara Enim H Juarsah SH menanggapi penyampaian anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan Mukarto, mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Muara Enim menyisir masyarakat yang berhak mendapat bantuan tapi belum tercover oleh pemerintah pusat bansos, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan sebagainya. 

“Untuk masyarakat desa mungkin nanti setelah ini kalau memang masih ada yang belum menerima, mungkin deprogram selanjutnya,” pungkasnya.(sn)
Share:

Liono Basuki Jabat Plt Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim

MUARA ENIM, SININEWS.COM - Berdasarkan surat keputusan DPC PDI perjuangan Kabupaten Muara Enim nomor 037 / X / DPC/ 19 /10 / V / 2020 tertanggal 19 Mei 2020, bahwa anggota Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Liono Basuki untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD.

Keputusan ini dibacakan oleh Wakil Pimpinan 1, Ermanadi dalam rapat paripurna ke VII Penetapan Plt Ketua, Rabu (03/06/2020) di Gedung DPRD Kabupaten Muara Enim.

Dalam pembacaannya, Keputusan ini dilakukan untuk melaksanakan amanah peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi kabupaten dan kota dalam pasal 41 ayat satu dan ayat dua mengatur bahwa poin satu dalam hal salah seorang pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 hari.

Sementra itu, pimpinan partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan.

Sementara pada poin dua usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat satu diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dalam keputusan DPRD berdasarkan pertimbangan tersebut.

“Selanjutnya pimpinan DPRD akan melanjutkan dengan membuat keputusan gubernur Sumatera Selatan sebagai wakil pemerintah pusat,” pungkasnya.(sn)
Share:

Dengar Warganya Mendapat Musibah, PLT Bupati Langsung Sambangi Rumah Korban

MUARA ENIM, SININEWS.COM
Muara Enim - Respon cepat diperlihatkan oleh Plt Bupati Muara Enim H Juarsah. Mendengar waeganya mendapatkan musibah kebakaran, Usai sidang Paripurna, dirinya langsung menuju ke lokasi kebakaran di Dusun II Desa Muara Lawai guna memberikan dukungan moril dan bantuan, Rabu (03/06/2020).

Turut hadir dalam acara tersebut, PLT Bupati Muara Enim, Kadin Perumahan Dan Pemujaan, Sekertaris Daerah, Camat Muara Enim, Perwakilan Dinas Sosial, Perwakilan Dinas Pemadam Kebakaran Dan BPDB, Kadin Satpol PP, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Kades Muara Lawai Beserta Perangkat dan lainnya.

PLT Bupati Muara Enim H. Juarsah SH langsung memberikan bantuan sembako kekorban kebarakan sekaligus memberikan ucapan turut berduka.”Kepada korban kebakaran, agar bersabar dan ikhlas dalam menghadapi cobaan ini," ujar Juarsah.

Lebih lanjut dikatakan Juarsah, dirinya meminta kepada masyarakat agar selalu berhati hati dan waspada terhadap aliran listrik, kompas gas, charger HP dan lainnya. “Ini ada bantuan sembako untuk korban kebarakan dan selanjutnya pemerintah Desa akan membantu rumah korban nantinya yang berkoordinasi dengan kepala desa dan dinas terkait," pungkasnya.(sn)
Share:

Pagi Pagi, Api Lahap 4 Rumah

MUARA ENIM, SININEWS.COM
Muara Enim - Rabu (03/06/2020) sekitar pukul 09.00 warga Dusun II Desa Muara Lawai dikagetkan dengan berkobarnya api yang melahap 4 rumah. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga.

Warga sekitar yang berhasil diwawancara mengatakan, api diduga berasal dari salah satu rumah milik Harmanca. kemudian merambat ke samping kiri kanan sehingga mengenai 3 rumah lainnya yaitu milik Fikri, Panangsari, dan Samhari.

Berdasarkan pantauan dilapangan, masyarakat, pemerintah Desa setempat serta Dinas Pemadam Kebakaran dan anggota bhabinkamtibmas dan Babinsa turut andil dalam upaya memadamkan api tersebut secara bersama sama.

Perwakilan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Perlindungan Kabupaten Muara Enim Abubakarudin mengatakan, pihaknya mendapat informasi ada rumah yang kebakaram. Selanjutnya timnya langsung bergegas kelokasi dan langsung madamkan api dibantu oleh masyarakat setempat. “Kita turunkan 4 mobil dan dua regu untuk memadamkan api ," jelasnya.

Hingga berita ini dibuat, saat ini masyarakat beserta petugas masih berusaha membersihkan barang sisa sisa kebakaran yang masih bisa diselamatkan dan digunakan kembali. Api akhirnya pada sekitar pukul 10.30 wib.

Beum diketahui jumlah kerugian dari kebakaran ini. Pihak kepolisianpun masih berusaha mengindentifakasi asal api. Selain itu, warga juga masih banyak yang berusaha menyisir sisa barang barang yang selamat.(sn)
Share:

Ketua PKK dan OPD Prabumulih Ramaikan Pasar Pagi

Pemerintah Kota Prabumulih terus berupaya untuk meningkatkan pergerakan ekonomi pasar di tengah pandemi wabah corona disease (covid-19). Salah satunya yakni dengan mengerahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menggelar belanja bersama.

Giat belanja bersama ini digelar di Pasar Pagi Terminal Type B Lingkar Timur, pada Kamis (04/06/2020). Kali ini giat belanja bersama di Pasar Pagi Terminal Lingkar Timur dipimpin oleh Ketua TP PKK Kota Prabumulih, Ir Hj Suryanti Ngesti Rahayu.

Kegiatan ini juga diikuti oleh Asisten 1, 2 dan 3, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kepemudaan dan Pariwisata, Bagian Perlengkapan, Sekretariat DPRD Kota Prabumulih, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) serta Camat dan Lurah se Kecamatan Prabumulih Barat.

Dalam kesempatan itu, istri Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM ini menyempatkan diri bercengkrama dengan sejumlah pedagang yang dihampiri. Meskipun konsentrasi pembeli terpecah lantaran masih adanya beberapa pedagang yang berjulan di lokasi lama yakni di Terminal Pasar Tradisional Modern (PTM), namun para pedagang yang telah menempati Terminal Lingkar Timur mengaku nyaman berjualan di lokasi yang baru tersebut.

"Alhamdulillah jualan di sini nyaman buk, lahannyo luas dan bersih. Untuk bongkar muat dan parkir kendaraan jugo gampang. Pembeli yang datang pun jugo mengaku nyaman belanjo di sini. Kalau biso seluruh pedagang di pasar pagi Terminal PTM pindah kesini galo biar kompak," ujar Mery pedagang sayur.

Hal ini juga dirasakan langsung oleh wanita yang akrab disapa Ngesti saat berkunjung dan berbelanja di pasar pagi Terminal Lingkar Timur. Bahkan ibu dengan tiga orang anak ini mengaku areal pasar lebih tertata rapi, jarak antara pedagang pun juga sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Sehingga tidak terjadi desak-desakan antara pedagang dan pembeli.

"Kita sangat mengapresiasi para pedagang yang telah mengikuti arahan dari pemerintah untuk dipindahkan ke lokasi Terminal Lingkar Timur ini. Karena tujuannya adalah untuk pengaturan jarak antara pedagang. Hal ini juga meruoakan salah satu persyaratan untuk penerapan PSBB. Yang terpenting maskud dan tujuan pemindahan pedagang ini sudah berjalan dengan baik," ujar Ngesti.

Masih kata ngesti, barang dagangan yang dijual pedagang pun jauh lebih segar bahkan harganya pun lebih murah dari harga di pasar. Sebab sebagian besar pedagang yang berjualan di lokasi itu adalah agen.

"Meskipun agen tapi kita masih bisa belanja sesuai kebutuhan kita. Makanya untuk meningkatkan ekonomi pasar dan membantu para pedagang di Terminal Lingkar Timur ini dilakukan kegiatan belanja bersama yang melibatkan OPD dan seluruh pegawai ASN Pemkot Prabumulih," bebernya.

Di tempat yang sama, Asisten 1 Kota Prabumulih Drs Aris Priadi menuturkan, pihaknya masih terus melakukan upaya sosialisasi kepada para pedagang yang berada di Terminal PTM. Bahkan pihaknya turun langsung untuk mendata para agen dan pengepul yang secara diam-diam masih melakukan aktifitas jual beli di wilayah tersebut.

"Untuk para agen dan pengepul harus pindah ke Terminal Lingkar Timur. Tidak diperkenankan lagi untuk bongkar muat di Terminal PTM. Sedangkan untuk pengecer kita upayakan persuasif agar mau bersama-sama pindah dan berjualan di pasar pagi Terminal Lingkar Timur," tegas Aris.
Share:

Utamakan Kepentingan Rakyat, Ini Sosok Ketua DPRD Kabupaten PALI

PALI -- Didapuk sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) periode 2019-2024 tentu suatu amanah yang harus di emban H Asri AG SH M.Si. 

Dengan tekad kuat, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini tentu bakal mengutamakan kepentingan masyarakat.

Sebagai wakil rakyat dirinya tidak menginginkan terjadi ketimpangan sosial ditengah masyarakat, sehingga baginya kepentingan warga harus dikedepankan. 

Terjun ke dunia politik sejak Tahun 2013 lalu menjadi obsesi suami dari Hj. Yamaini SPd itu yang bertekad untuk lebih dekat dengan warga sehingga bisa menyalurkan dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat. 

Selama 24 tahun tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), H Asri AG pensiun dini pada usia 53 tahun usai menduduki di beberapa posisi jabatan di Kabupaten Muaraenim dan Kota Prabumulih. 

Kabupaten Muaraenim tidak asing dengan sosok H Asri AG yang pernah menduduki Kabag Ortala dan kabag Hukum ini, pernah bertarung mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Muaraenim periode 2008-2013 berpasangan dengan Ir H Herfyan Sofyan Danal MM. 

Tak berhenti disitu saja, H Asri AG pun pada Tahun 2013, juga ikut bertarung kembali dalam Pilkada Muaraenim sebagai calon Bupati berpasangan dengan DR Drs H Rachman Djalili MM (yang saat walikota Prabumulih).

Sementara di Kota Prabumulih H Asri AG pernah menduduki posisi strategis sebagai Sekretaris daerah (Sekda) Kota Prabumulih. 

Setelah gagal sebagi Bupati Muaraenim Tahun 2013, H Asri AG memutuskan pensiun dini dari PNS, lalu memilih jalur politik bergabung dengan Partai PDI Perjuangan yang dipimpin oleh HJ Megawati Soekarno Putri. 

Tak mengenal putus asa dan menyerah, Asri AG terus berjuang mengikuti pemilihan legislatif DPRD Kabupaten Muaraenim dari Dapil II yang meliputi PALI dan terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Muaraenim periode 2014-2019. 

Usai diresmikannya DOB Kabupaten PALI, H Asri AG pun pindah menjadi anggota DPRD Kabupaten PALI sejak Januari 2015-2019.

Pemilu legislatif tahun lalu Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini kembali dipercaya masyarakat sebagai wakil rakyat periode 2019-2024 dari dapil II PALI.

Pada periode keduanya ini, ayah lima (5) orang anak ini dipercaya oleh partai PDI Perjuangan sebagai Ketua DPRD PALI, dimana partainya PDI Perjuangan menjadi pemenang Pemilu di Bumi Serepat Serasan, sehingga ia ditunjuk partai menjadi pimpinan DPRD.

Lebih kurang Enam (6) bulan menjabat sebagai Ketua DPRD PALI, H Asri AG bertekad untuk selalu bersinergi dan bekerja sama dengab pihak eksekutif Bupati dan Wakil Bupati PALI dalam menjalani fungsinya sebagai legislatif mengawal jalannya pelaksanaan pembangunan Kabupaten PALI. 

Ia berharap kedepannya selain mengedepankan pembangunan Infrastruktur sarana prasarana jalan dan jembatan, sarana umum pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. 

Menurut Asri AG sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan perlu dilakukan diverifikasi. Hal ini sangat penting guna menopang masyarakat PALI yang notabenenya petani karet.

Selain itu, Wakil Rakyat dari dapil 2 Kecamatan Penukal dan Penukal Utara ini, juga telah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Usul Inisiatif yang akan dibahas anggota DPRD PALI bersama pihak pemerintah. 

Ia menjelaskan, Raperda Usul Inisiatif ada tiga (3) yakni pertama, Partisipasi pihak ketiga dalam pembangunan Kabupaten PALI. 

Menurutnya, dengan perda ini nantinya Perusahaan - perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten PALI dan sekitarnya sangat diharapkan dapat berperan dan berpartisipasi aktif secara nyata guna kemajuan dan pembangunan di PALI

Kedua, Ketenagakerjaan di dalam Kabupaten PALI. Setiap perusahaan diharapkan dapat memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai klasifikasi yang ada. 

"Ketiga, Larangan putas tuba dalam penangkapan ikan. Kita ketahui, PALI sumber ikannya tidak putus karena banyak sungai. Jadi, kita tekankan cara menangkap ikan yang benar, sehingga tak merusak habitat hewan dan ikan bisa kita dinikmati bersama," ujarnya. 

Selain itu, sebagai pekerjaan rumah (PR), dirinya juga akan berkoordinasi pihak OPD terkait untuk menyelaraskan peraturan mengenai desa, yaitu UU No 6Tahun 2014 Tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, antara lain mengenai persyaratan Pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa/lurah di PALI dalam bentuk Perda. 

"Saat ini di PALI ada 26 Desa Persiapan. 
Ini PR kami DPRD dan Pemda agar desa persiapan ini punya kejelasan, kalau memenuhi persyaratannya untuk segera dijadikan desa definitif," ujarnya. 

"Insyaallah, kedepan kita bekerja lebih baik, kami mohon dukungan dan doanya agar kita bisa mewujudkan moto PALI yang serepat serasan  lebih baik," ujarnya lagi. 

Melihat kondisi sekarang ditengah mewabahnya pandemi Covid-19, selaku Ketua DPRD PALI, Asri AG berharap pada warga PALI tetap patuhi protokol kesehatan. 

Sesuai hasil rapat bersama Pemda, diharapkan masyarakat untuk mematuhi himbauan dari pemerintah, selalu menjaga kebersihan, jaga jarak dan tidak mengadakan/mengumpulkan orang banyak dan wajib pakai masker jika keluar rumah. 

Sebagai wujud kepedulian pimpinan dan anggota DPRD PALI telah menyalurkan bantuan yang menyasar pada lansia, orang sakit yang tidak bisa bekerja dan keluarga tidak mampu.

"Dari total 25 anggota DPRD PALI Kami telah menyumbangkan sedikit penghasilan kami akibat dampak Covid-19 untuk meringankan beban masyarakat telah terkumpul dan disalurkan sebanyak 23 ton beras, 24 ribu lembar masker dan 26 unit Thermometer/alat pengukur suhu tubuh untuk 71 desa yang ada di Kabupaten PALI," katanya.(sn/red)
Share:

Bangun Posko Karhutla

Sebagai salah satu desa yang rawan terjadi kebakaran lahan dan hutan, Desa Talang Batu Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT) mengalokasikan Dana Desa (DD) untuk pencegahan dan penanganan karhutla.

Nah, salah satunya dengan mendirikan pokso karhutla di dusun II. “Setia kemarau di desa kita memang sering terjadi kebakaran hutan, masuk rawan kebakaran. Jadi kita bangun gedung karhutla,” kata Kepala Desa Talang Batu Sahril Kanedi.

Selain posko karhutla kata Sahril, upaya penanganan karhutla juga sudah dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada petugas yang ditunjuk menjadi tim karhutla desa. “Untuk mobil desa kita ada, jadi bisa digunakan untuk mengangkut air,” tuturnya.

Lebih lanjut Sahril mengutarakan, kebakaran hutan di desa Talang batu terjadi karena faktor kelalaian. Sebab menurutnya, kebakaran sering terjadi akibat puntung rokok yang dibuang oleh pengendara. “Harusnya dimatikan dulu baru dibuang, kalau kemarau terkadang puntung yang dibuang dijalan bisa hidup dan membakar hutan atau rumput yang kering,” tukasnya.

Untuk diketahui, Dana Desa (DD) tak semata diperuktukkan untuk pembangunan dan pemberdayaan saja. Melalui DD, Pemerintah Pusat juga menghimbau desa-desa untuk menganggarkan dana sosialisasi dan pelatihan antisipasi kebakaran lahan dan hutan (karhutla)
Share:

Persiapkan Swasembada Pangan, Kampung Tangkal COVID-19 Desa Pangkul Diresmikan

Foto : Kades Pangkul bersama Kapolres dan Wadanyon serta tamu undangan melakukan penanaman bibit bayem dan kangkung, selasa (2/6/20)
PRABUMULIH, SININEWS.COM - Kapolres Prabumulih AKBP I Wayan Sudharmaya meresmikan Kampung Tangkal Covid-19 di Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, kegiatan peresmian yang diawali dengan pemotongan pita oleh Kapolres didamping Wakapolres dan Sutarno Ketua DPRD Kota Prabumulih, selasa (2/6/20)

Kampung Tangkal Covid-19 merupakan kampung yang ada di Desa Pangkul (Jawa) Kota Prabumulih yang berkreasi dengan bekerjasama dengan Polres Prabumulih untuk menciptakan ketahanan swamsembada pangan seperti tanaman sayuran Kangkung, Bayem hingga peternakan ikan jenis Lele
SIMAK VIDEO LENGKAPNYA DIBAWAH INI
Peresmian kampung tangkal Covid-19 dan posko Covid-19 di Desa Pangkul juga dihadiri Wadanyon Zipur 2 SG, Dansub Denpom, Pabung Kodim MPP, Asissten III, Kejari serta warga Desa Pangkul

Kampung Tangkal Covid-19 diharapakan menjadi contoh bagi Desa dan Kelurahan lain di Kota Prabumulih untuk menerapkan Protokol Kesehatan saat diluar maupun didalam rumah

"Kita berharap program ini memberikan contoh baik bagi kampung lainnya" ucap Kapolres

Sementara itu, Jakaria Yadi, SH Kepala Desa Pangkul mengatakan sangat bangga dengan kekompakan warganya yang dan berharap kampung tangkal covid-19 Di Desa Pangkul mampu mengahadapi tatanan ekonomi baru di era New Normal yang akan segera diterapkan di Kota Prabumulih usai penerapan PSBB

"Alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan, isnyallah Pangkul menjadi desa penyedia bahan pangan yang mandiri bagi masyarakat Kota Prabumulih (tau/sn)
Share:

Selain Tak Ada Papan Proyek, Pengerjaan Pipa PDAM Bahayakan Pengguna Jalan

MUARA ENIM, SININEWS.COM
Banyaknya tanah bekas angkutan galian Proyek Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Kepur Kawasan Kepur, Kabupaten Muaraenim yang memenuhi badan jalan, membahayakan pengguna jalan khususnya kendaraan roda dua, apalagi saat hujan turun. Hal ini dikeluhkan para pengguna jalan Mayor Tji Agus Kiemas - Lintas Kepur - Muara Lawai, Kabupaten Muaraenim.

Berdasarkan pengamatan di lokasi Dari dan informasi yang berhasil dihimpun di lapangan, Selasa (2/6/2020), proyek tersebut mulai dikerjakan dari Pelitasari yakni Boster PDAM Lematang Enim menuju ke Islamic Center. Dan sepanjang jalan tersebut dilakukan penggalian yang tanah bekas galian diletakkan dikiri dan kanan jalan.

Secara umum, galian tersebut cukup rapi, namun ada beberapa titik lokasi tanah Bekasi galian tersebut berhamburan dan menutupi jalan aspal sehingga ketika terkena hujan jalanan aspal menjadi licin dan kotor yang sangat membahayakan terutama pengendara roda dua.

Ketika mencoba melakukan konfirmasi ke pimpinan proyek tersebut menurut para pekerjanya sedang mengawasi pekerjaan lainnya. Selain itu juga, sepanjang jalan yang dilintasi pipanisasi tidak terlihat papan proyek sehingga tidak tahu berapa nilai proyeknya, perusahaan yang mengerjakannya dan sebagainya.

Sementara itu, menurut Kadis PUPR Kabupaten Muaraenim Hermin Eko Purwanto melalui Sekretaris, Ilham Yaholi didampingi Kasi Preservasi Jalan dan Jembatan PUPR Hasbulah, mengatakan bahwa sebelumnya memang ada orang yang mengantarkan surat selembar ke kantor PUPR Muaraenim yang intinya minta izin dispensasi jalan karena jalan tersebut statusnya milik Kabupaten Muaraenim. 

Namun, lanjutnya, surat yang berkop dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumsel, hanya menyebutkan nama proyek yakni proyek pipanisasi Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Kepur, Kawasan Kepur, Kabupaten Muaraenim, yang akan dikerjakan dari bulan Februari - Oktober 2020.

"Kami juga bingung, jika kami mau berkoordinasi dengan siapa. Sebab tidak dikerjakan oleh perusahaan apa, nilai proyeknya, dan nama kontraktornya. Terpaksa kita akan surati Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumsel," ujarnya.

Masih dikatakannya, didalam pengerjaan proyek tersebut, pihaknya sering menerima keluhan dari masyarakat terutama para pengguna jalan sebab tanah bekas galian yang ditumpuk dikanan dan kiri galian sebagian berserakan dijalan aspal sehingga membuat jalan licin dan kotor. 

Untuk itu, pihaknya akan menyurati instansi terkait untuk menegur kontraktornya membersihkan tanah dijalan aspal dan untuk menjaga tanah bekas galian tidak lagi mengotori jalan tersebut.

Sementara itu, Dirut PDAM Lematang Enim Sartono SH saat dikonfirmasi membenarkan jika ada proyek pipanisasi PDAM tersebut. Namun proyek tersebut bukan dari Pemkab Muaraenim tetapi dari Sumsel, sedangkan PDAM Lematang Enim hanya sebagai pemakai setelah selesai dikerjakan. “Kita tahu ada proyek tersebut, tetapi seluruh prosesnya di Sumsel," jelasnya singkat.(sn)
Share:

Update Perkembangan Terkini Covid-19 PALI, 2 Juni 2020





Share:

Youtube SiniNews

Facebook SINI News

Followers

Subscribers


Postingan Populer

Blog Archive

Comments

Berita Utama

sitemap

Recent Posts