Usaha keras selama lima tahun terakhir mendapat acungan jempol dari masyarakat dari luar kabupaten. Bahkan Sosok bupati Heri Amalindo disebut sebagai "Bupati Perjuangan".
Hal itu disampaikan oleh H Basri Budi Utomo AS SIP ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK-RI) saat acara Pelantikan pengurus DPD GNPK lima kabupaten yang berlangsung di Gedung Pesos Pendopo, Senin (16/10).
"Kami menyebut pak Heri ini sebagai Bupati Perjuangan. Karena harus berjuang membawa kabupaten PALI keluar dari segala keterbatasan" tegas Basri dihadapan ratusan kader GNPK dari lima kabupaten.
Menurut Basri, Perjuangan bupati ini harus mendapat Support Dari seluruh elemen masyarakat, termasuk GNPK.
"Makanya kami tekankan kepada seluruh anggota, agar tidak menjadikan kesalahan Pemerintah sebagai ajang mencari keuntungan pribadi. Kalau ada anggota seperti itu, saya pastikan akan dipecat" tegasnya.
Basri juga menjelaskan, GNPK selaku ormas harus berdampingan dengan Pemerintah. Saat Pemerintah salah, GNPK harus berani mengkoreksi namun bukan mencari-cari kesalahan.
"Kalau ada kekeliruan dalam pengambilan kebijakan, kita harus berani mengkoreksi. Kita beritahu mana yang seharusnya dilakukan Pemerintah. Jangan kesalahan dijadikan ajang untuk memeras" jelasnya.
Sementara itu, Bupati PALI sendiri mengakui bahwa masih banyak keterbatasan dalam pembangunan di kabupaten PALI.
"Kalau ada istilah membuka alas (hutan) untuk dijadikan kampung, kami justru membuka alas untuk dijadikan kabupaten. Tentu saja hal ini sangat berat" jelasnya.
Namun Heri mengaku, bersyukur karena mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat dalam rangka mengejar ketertinggalan dari daerah lain.
"Kami ini cuma simbol. Keberhasilan perjuangan kabupaten ini bukan prestasi kami pribadi. Tapi prestasi seluruh rakyat PALI. Kalau ada penghargaan, maka yang menerima penghargaan itu adalah seluruh memasyarakat. Kami hanya mewakili masyarakat" terang Heri merendah.
Heri Amalindo juga berharap, dengan terbentuknya DPD GNPK RI kabupaten PALI dapat membantu Pemerintah dalam memberikan informasi yang jelas ke masyarakat.
"Kami bukan anti kritik. Kami sangat butuh kritikan agar kami dapat bekerja pada jalur yang semestinya. Inilah peran masyarakat dalam memberikan koreksi terhadap Pemerintah" terangnya.
Namun Heri juga menghimbau, agar dalam memberikan kritikan dilakukan secara berimbang dan bertanggung jawab.(admin)
No comments:
Post a Comment