Showing posts with label Politik. Show all posts
Showing posts with label Politik. Show all posts

Dihadapan Petinggi Partai Demokrat, Balon Bupati Ogan Ilir HM Ilyas Panji Alam Paparkan Empat Visi Misi Pembangunan Ogan Ilir Gemilang

Teks photo : Bakal Calon Bupati HM Ilyas Panji Alam yang akan bertarung pada Pemilukada Kabupaten OI September mendatang menyampaikan visi dan misi dalam agenda proses penjaringan dan penyaringan balon Bupati OI.
PALEMBANG, SININEWS.COM--Tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Ogan Ilir (OI) yang dijadwalkan berlangsung September 2020 mendatang. Para pengurus partai politik mulai melakukan proses penjaringan dan penyaringan nama-nama bakal calon Bupati dan wakil Bupati yang akan bertarung pada pesta demokrasi lima tahunan nanti. Salah satunya yakni pengurus parpol Demokrat. Dihadapan para pengurus DPD partai Demokrat, balon Bupati HM Ilyas Panji Alam memaparkan empat program visi dan misi pembangunan Kabupaten OI gemilang. 

Dalam paparan tersebut, HM Ilyas Panji Alam yang saat ini masih aktif sebagai Bupati Ogan Ilir menyampaikan visi pertama, HM Ilyas Panji Alam Ingin mengubah pengelolaan sektor pertanian di Kabupaten Ogan Ilir dari semula yang pengelolaannya secara tradisional menjadi petani modern melalui program transformasi pertanian. Kedua,  HM Ilyas Panji Alam, mempunyai Visi yang saat ini sudah berjalan yakni mengedapakan pendidikan Islam di Kabupaten Ogan Ilir, dengan  program "Satu Desa Satu Diniyah". Ketiga HM Ilyas Panji Alam, mempunyai misi ingin menekan angka kemiskinan dengan program penyebaran mesin ATM beras di-16 Kecamatan yang kini sudah ada di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir. 

Terakhir, Bupati HM Ilyas Panji Alam mempunyai misi ingin menata taman Kota di terminal Indralaya sebagai wajah baru Kabupaten Ogan Ilir, dengan tata ruang yang modern. Ini disampaikan Bupati HM Ilyas Panji Alam saat mengikuti agenda pemaparan visi dan misi dari masing-masing Balon Bupati yang bakal diusung partai Demokrat. Kegiatan berlangsung Sabtu (7/3), di Balroom Harper Hotel, Jl Basuki Rahmat Palembang. Para finalis yang hadir dalam pemaparan visi misi tersebut yakni Dosen Faultas Hukum Unsri Prof DR Ir Fahrozi Sarkowi, Guru Besar Universitas Sriwijaya, Prof DR Hj Erika Buchori. Msc, dan , Drs. Bagindo Togar, Pengamat Politik Sumsel. Acara berlangsung selama dua hari, dari 7 - 8 Maret 2020, yang diikuti Pemaparan Visi Misi Balon Bupati dari, Kabupaten OKU Induk, OKU Selatan, Ogan Ilir, Pali, Musirawas, dan Muratara.(Ber/SN)


Share:

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PANWASCAM BAWASLU KABUPATEN PALI



Share:

KPU Segera Buka Pendaftaran Paslon Bupati dan Wabup PALI Jalur Independen, Ini Jadwalnya

PALI, SININEWS.COM -- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah semakin dekat, bahkan untuk tahapan penerimaan pendaftaran pasangan calon melalui jalur independen tinggal menghitung hari. Untuk itu, bagi warga yang berminat ikut dalam kontestasi Pilkada melalui jalur perseorangan harus bersiap-siap dari sekarang.

Pasalnya, jalur khusus tersebut memerlukan dukungan masyarakat dengan dibuktikan penyerahan KTP minimal sebanyak 10 persen dari jumlah Data Pemilih Tetap (DPT).

"Tahapan Pilkada semua wilayah di Indonesia sama, termasuk di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Tahap awal Pilkada selain sosialisasi, sebentar lagi bakal ada pengumuman penerimaan pendaftaran calon Bupati dan wakil Bupati PALI periode 2020-2024 melalui jalur perseorangan," ujar Sunario, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Rabu (13/11).

Dijabarkan Sunario bahwa pada tanggal 25 November 2019 sampai 8 Desember 2019 KPU bakal mengumumkan syarat pencalonan kepala daerah melalui jalur perseorangan.

"Tanggal 11 Desember 2019 kita mulai menerima pendaftaran pasangan calon Bupati dan wakil Bupati PALI melalui jalur independen, dengan menyerahkan bukti dukungan. Tahapan penerimaan pendaftaran itu sampai tanggal 5 Maret 2020," terang Ketua KPUD PALI.

Apabila lewat dalam jangka waktu tersebut, Sunario menyatakan bahwa KPUD PALI tidak akan lagi menerima Paslon yang mendaftar melalui jalur independen.

"Artinya kalau lewat batas waktu yang ditentukan, maka Paslon dari jalur independen kosong. Tetapi apabila ada yang menyampaikan maka mekanisme selanjutnya ada penelitian administrasi, penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas, penyampaian hasil penilaian administrasi, sebelum akhirnya ditetapkan. Bagi yang kurang jelas, kami siap membuka komunikasi," imbuhnya. (sn)
Share:

Catatan Kaki Kabinet Indonesia Maju

SININEWS.COM -- tetapkannya nama-nama menteri dalam kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Jokowi pada hari ini Rabu (23/10), menyisakan beberapa catatan kaki menarik untuk diulas. 

Mencuatnya beberapa nama mentri baik dari kalangan profesional maupun utusan partai tidak lepas dari kompromi politik di tingkat elit. Terlebih dari parpol, jauh hari sebelum pelantikan presiden/wapres, dipastikan sudah ada pergerakan baik kasat mata maupun bergerilya. Komunikasi politik bahkan tawar menawar telah sedemikian rupa mengambil peran, meski penentuannya kembali kepada hak prerogatif presiden. 

PAN & Demokrat : Korban manuver yang vulgar.
Pun akan halnya di injury time, ada 2 gerbong yang sengaja ditinggalkan oleh Jokowi meskipun pimpinan parpol tersebut telah menghadap Jokowi. Hal ini lumrah untuk dimaklumi, PAN dan Demokrat adalah dua parpol yang mempunyai kesan oportunis dalam sejarah koalisi-oposisi pemerintahan dari periode ke periode. Siapa yang tidak terkenang bagaimana manuver selalu dimainkan oleh dua partai dalam setiap tahapan demokrasi : penentuan capres/wapres, dukungan terhadap capres/wapres sampai kepada titik ditetapkannya hasil Pemilu yang memenangkan Jokowi-Amin, kedua partai "besanan" inipun masih sibuk dengan manuver yang semakin vulgar. Tentu saja dinamika tersebut menjadi catatan kaki bagi Jokowi dalam masa ploting assignment jabatan menteri. 

Sebagai petugas partai Jokowi pun tidak mungkin untuk menetapkan sendiri serta melangkahi induk semangnya yang telah berjasa mengutusnya sampai jadi presiden dua periode. Apalagi sang induk semang, yakni Megawati notabene adalah mantan presiden yang sangat berpengalaman dalam tarik menarik jabatan politis di pemerintahan. Masih terekam sangat jelas bagi sang Ibu bagaimana sikap PAN dan Demokrat yang menyatakan dukungan terhadap Prabowo bukan karena idealisme yang sama, namun lebih kepada coba-coba. Wajar saja kalau akhirnya dua gerbong ini dengan sengaja ditinggalkan. 

Apalagi gesture sang Ibu sudah semakin terlihat pada satu momen terhadap Agus Harimurti seorang pentolan Demokrat sekaligus pewaris tahta kedepan. Sikap "mutungan" dari sang Ibu ini kembali ditunjukkan dengan tegas kepada Surya Paloh yang terindikasi bermanuver terhadap Anies Baswedan. 

Pro Kontra mentri dari Profesional.
Jangan pernah kita membayangkan profesional yang terpilih adalah benar-benar profesional selayaknya kita merekrut tenaga kerja profesional di perusahaan. Profesional yang dimaksud disini adalah mereka yang memang secara legal tidak berafiliasi kepada parpol manapun, namun kita tidak bisa memisahkan ikatan batin mereka secara tegas terhadap ikatan emosional organisasi tertentu. 

Apakah miilk ormas A atau B misalnya. Bukan itu saja, seorang Jokowi pun pasti berproyeksi dan memprediksi keterlibatan mentri yang telah dipilihnya, apakah akan mampu menerjemahkan kepemimpinannya atau justru sebaliknya akan menjadi beban berat yang mempengaruhi performance.

Beberapa nama yang mencuat dan disebutkan posisinya menimbulkan anggukan setuju, tapi juga kernyitan di dahi bagi sebagian orang awam. Kita ambil nama Nadiem Makarim contohnya, sebagian besar kalangan apalagi praktisi pendidikan merasa tersentak ketika nama ybs didapuk sebagai mentri pendidikan dan kebudayaan. Bagaimana tidak? Job desk mentri pendidikan bukanlah pos yang bisa dipandang sebelah mata. Dibutuhkan seseorang yang berpengalaman di bidang pendidikan, ditunjang familiar dengan perkembangan regulasi pendidikan dari masa ke masa, serta skill manajerial yang mumpuni untuk menemukan format sistem pendidikan yang terbaik untuk potret pendidikan di Indonesia yang sampai saat ini masih terus mencari bentuk. Tanpa bermaksud merendahkan Nadiem sebagai entepreneur start-up yang berhasil di bidang transportasi, rasanya job ini kurang tepat diembannya. Mengapa dia tidak ditantang di meja Badan Ekonomi Kreatif umpamanya. 

Sama halnya dengan Dr. Terawan, seorang dokter militer yang penemuannya akan teknik terapi atau penyembuhan stroke banyak diakui orang, terlepas dari pro kontra yang ada di dunia medis. Kesehatan sama krusialnya dengan pendidikan, karena dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan sehingga ada pepatah : kalau sehat bisa belajar, kalau belajar bisa sehat". Meskipun ybs dianggap mumpuni karena pernah menjadi direktur RS Militer terbesar di Indonesia, namun saat ini yang dihadapi adalah kesehatan global, pelayanan publik dan carut marut BPJS yang menantikan solusi. 

Di luar negeri SDM potensial seperti Nadiem dan Terawan tidak ditawari jabatan politis yang risky seperti pos mentri, justru mereka diberikan ruang khusus dan dukungan fasilitas untuk semakin mengembangkan bakat atau skill yang mereka miliki. Jarang tercatat dalam sejarah dunia seorang penemu legendaris atau pencipta teori yang mendunia didapuk menjadi mentri kecuali di Indonesia.

Reformasi Kepolisian
Sebagian publik pasti bertanya, apa alasan Jokowi menunjuk seorang perwira tinggi yang menjabat Kapolri sebagai Mendagri. Apakah mungkin presiden sedang mencari tempat yang pas untuk polri dalam sistem tata negara di Indonesia, sehingga berharap sang mendagri terpilih yang notabene adalah mantan komandan tertinggi di polri dapat menjadi bridging yang pas untuk hal itu. Karena sebagaimana diketahui di negara lain, institusi kepolisian bukan badan yang berdiri sendiri namun terintegrasi dalam Ministry of Civil Service. Bisa jadi...

Nama yang mengandung kontroversi.
Mari kita sebut nama Erick Thohir, Siti Nurbaya dan I Gusti Ayu Bintang Parmavati. Kembali kita dipancing untuk merekam track record mereka ketika mendengar nama-nama tersebut. Erick Thohir yang mendapatkan jabatan strategis sebagai kepala dari semua BUMN hanya kita kenal karena pernah mencetak sejarah sebagai the one and only Indonesian who owned InterMilan ever, sekaligus sebagai timses Jokowi. Apakah ini tidak lebih dari politik balas budi atau ada hidden agenda yang konstruktif di balik penunjukannya. Begitu pula Siti Nurbaya, politisi Nasdem yang dapat menduduki kembali pos lamanya sebagai Menhut & LH di tengah sorotan hot spot dan kabut asap yang semakin meningkat eskalasinya akhir ini. 

Tidakkah ini menjadi pertimbangan Jokowi ketika mempercayakan kembali pos tersebut kepadanya? Atau I Gusti Ayu yang notabe adalah istri dari seorang mantan mentri Koperasi sehingga dirasa pas sebagai mentri PPA? Mungkinkah ada pertimbangan lain untuk pemerataan karena ybs berasal dari Bali yang mana Bali merupakan salah satu kantong dengan kasus tertinggi bersama Jakarta yang rawan akan isu pemberdayaan dan perlindungan anak. 

Wallahualam jawabnya karena sebagai pengamat dan pemerhati kita hanya dapat memproyeksi dan memprediksi kemungkinan-kemungkinan tanpa bermaksud mendiskreditkan ybs. Kalaupun ulasan ini sapertinya menampilkan beragam kekhawtiran, bukan berarti kita sebagai penilai adalah maha tahu seperti netijen di medsos. Justru ulasan ini bisa dijadikan cambuk untuk mematahkan segenap pesimistis yang sempat muncul di akar rumput seperti kita semua yang awam.

Selamat Bekerja Kabinet Indonesia Maju....

Akhmad Muftizar Zawawi
Penulis adalah Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Univ Tamansiswa Palembang.
Pengamat dan Pemerhati bidang Politik, Pemerintahan dan Pendidikan.
Share:

Kangkangi aturan Gubernur, Tim Kementerian LH datangi PT.GHEMMI dan PT.MPC

Foto : Pengambilan sampel (Upstream) oleh tim KLH atas pelaporan warga yang diduga mencemari lungkungan

PRABUMULIH, SININEWS.COM – Pengaduan masyarakat Kelurahan Gunung Kemala dan Payuputat atas limbah perusahaan PT.GHEMM Indonesia dan PT.Musi Prima Coal (MPC) akhirnya ditanggapi serius oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK) melalui tim Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka turun langsung mengecek kelapangan, senin (15/10)

Dalam kesempatan itu Tim KLHK yang berjumlah tiga orang yakni Salman mewakili Dirjen Pengendalian Pencemaran Air, Dody Arif Budikusuma Kasie Pencegahan dan Pemantauan yang juga ahli dibidang Pertambangan dan dibantu stafnya Ben Erza memantau langsung kondisi sungai Penimur yang diduga dicemari oleh limbah perusahaan
Foto : Tim Laboratorium Lingkungan Hidup Prov.Sumsel mengambil sampel sungai penimur jarak 200 meter dari perusahaan (Upstream)

Tak hanya itu KLHK juga melibatkan Tim UPTD  Laboratorium Lingkungan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yakni Anef dan Aby Saspati mengambil sampel air sungai penimur

Pelaporan warga mengenai dugaan pencemaran lingkungan oleh perusahaan asal China itu dilaporkan oleh Syaiful Antoni warga Rt.03 Rw.04 Kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih tertanggal 15 September 2019 yang menuntut perusahaan untuk segera mengganti rugi kebun karet masyarakat yang tercemar dan menormalisasi sungai yang sudah tercemar

Tak tanggung kebandelan perusahaan pembangkit listrik ini telah beberapa kali melalakukan pelanggaran dan telah diberi sanksi sebanyak tiga kali yang hingga kini tak pernah diindahkan oleh pihak perusahaan

Pada tanggal 6 Juni 2014 Kementerian Lingkungan Hidup telah menerbitkan surat pelimpahan permasalahan ke pada Provinsi Sumatera Selatan yang saat itu di tanggal 18 Agustus 2016 Gubernur Sumsel memberikan sanksi Administratif Paksaan Perintah kepada PT.GHEMMI dan PT.MPC untuk melakukan normalisasi sungai, membuat sarana kendali erosi, penambahan KPL dan lainnya yang hingga kini tiga diantaranya belum dilaksanaakan kewajibannya

Saat tim ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup pusat mengambil sampel dari beberapa dugaan masyarakat itu sangat memprihatinkan, PT.MPC diduga lalai dalam proses pengolahan limbah air asam tambang yang ditampung disembilan kolam, Saiful Antoni merasa geram melihat proses pengangkatan sedimentasi batubara dari KPL yang dibuang dan hanya ditutup menggunakan tanah tanpa memperhatikan aliran limbah ke sungai

“aliran bekas sedimentasi batubara kalian jelas sudah mencemari lingkungan, ini sudah kita lihat mereka (Perusahaan.red) tidak memberi tanggul sehingga ketika hujan air limbah mengalir ke sungai penimur” ucap Saiful dengan nada keras

Dari keterangan Dodi Arif tim Kementerian Lingkungan hidup mengatakan hanya PT.MPC belum bisa menunjukan bukti tertulis jika telah melakukan normalisasi sungai penimur yang tercemar

“mana buktinya jika kalian sudah melakukan normalisasi, kalau gak ada berarti kalian bohong” katanya diruang rapat PT.GHEMMI

Diketahi perusahaan asal china ini telah mendapatkan prestasi buruk dari berbagai bidang, itu terlihat dari beberapa sanksi yang sudah diberikan kepada perusahaan atas kelalaian dalam penanganan limbah

Sementara itu, Direktur PT.GHEMMI Mr.Chai melalui kuasa hukum Laspri Antoni saat dimintai tanggapan mengenai hal tersebut dirinya tak memberikan jawanban yang rinci

“aku tidak bisa jawab itu hak managemen” ucapnya singkat

Terpisah, Azhari pelapor dari Kelurahan Payuputat saat dibincangi mengatakan akan terus mengawal hasil pengambilan sampel oleh tim KLHK yang akan diuji dilaboratorium dengan harapan hasilnya memuaskan

“ya kita terus pantau hasil uji labor dari kementerian, hasilnya kita tunggu pekan depan, dan kita yakin perusahaan akan terbukti telah mencemari lingkungan kami dan hak itu akan kami tuntut” tegasnya (sn1)
Share:

Satu Partai, Pengamat Prediksi Kontrol Sosial DPRD - Pemkot Prabumulih "Melempem"

PRABUMULIH, SININEWS.COM - Elektabilitas Partai Golkar terus meningkat di Kota Prabumulih. Terbukti, baik di Pemerintahan (Eksekutif) maupun di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif), Partai berlambang beringin ini berhasil menjadi pemenang. 

Di Pemerintahan, H Ridho Yahya sukses duduk menjadi Walikota selama dua periode. Sementara, di DPRD, Sutarno berhasil duduk sebagai Ketua DPRD Kota Prabumulih. 

Pengaman Politik, Muftizar Zamwawi saat dimintai tanggapan perihal tersebut menjelaskan Eksekutif dan legislatif idealnya diisi oleh orang dari beda Partai. Ini dilakukan agar baik Eksekutif dan Legislatif bisa saling kontrol dalam menjalankan tugasnya masing-masing. 

"Nah dengan sama partai seperti ini akan menimbulkan bias kepentingan," Ujarnya,  Kamis (17/10).

Agar DPRD tetap bisa menjalankan kontrol sosialnya, kata Muftizar, dewan yang bersangkutan harus memposisikan dirinya benar-benar sebagai wakil rakyat terpilih. 

"Bukan bertindak sebagai wakil partai politik atau perpanjangan tangannya," tuturnya.

Diterangkan Muftizar, Kondisi dewan di indonesia secara general belum siap beroposisi meskipun beda partai, ini terjadi di level nasional yakni DPR RI bukan hanya di tingkat daerah saja. 

"Oleh sebab itu prediksi saya untuk periode ini eksekutif dan legislatif prabumulih akan seiring sejalan," tambahnya. 
Share:

INTEGRITAS SEBAGAI PONDASI IDENTITAS SEORANG PENGAWAS PEMILU

SININEWS.COM - Pemilu sebagai arena pertarungan politik membutuhkan posisi penyelenggara pemilu yang independen, berintegritas dan profesional. Integritas memiliki peran penting mengingat pemilu juga memerlukan penyelenggara yang jujur, adil dan demokratis. Pada sisi yang  lain  kejujuran pemilu merupakan modal utama menghadirkan pemilu yang dipercaya publik. Persoalannya siapa yang paling utama harus berintegritas dalam pemilu?.

Para ahli banyak memberikan pengertian terhadap integritas (Integrity) salah satunya adalah pendapat Butler dalam Wasesa (2011:48) mengkonsepsikan “integritas sebagai sebuah reputasi, dalam konteks organisasi seseorang dapat dipercaya karena kejujurannya.”  

Integritas berasal dari kata latin “integrate” yang artinya memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas berarti mutu, sifat atau keaadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Bilamana sikap integritas telah dimiliki dan menjadi pondasi seorang pengawas pemilu, maka sikap tersebut merupakan identitas/karakter bagi individu pengawas. 

Identitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu "identity" yang artinya ciri-ciri, tanda-tanda,atau jati diri. Sedangkan menurut Arnold Dashefsky, Jati diri adalah ciri-ciri yang melekat pada diri seseorang atau kelompok.

Sebuah Lembaga/ Organisasi juga harus mempunyai Jati diri, Begitu juga dengan Badan Pengawas Pemilu mempunyai Jati diri yang harus dimunculkan sehingga tampak integritas dan profesionalitas sebagai lembaga pengawasan dalam menjalankan amanah yang tertuang dalam undang-undang. Jati diri Pengawas Pemilu dapat diartikan sebagai suatu kekuatan yang dimiliki Badan Pengawas Pemilu yang ada didalam Bawaslu itu sendiri, sebagai identitas, karakter atau ciri bawaslu yang menjadi modal dasar untuk membangun suatu kelembagaan. Soliditas, Integritas, Mentalitas dan Profesionalitas (SIMP) harus tertanam dalam jiwa seorang Pengawas  Pemilu sehingga membentuk Jati Dirinya.

Soliditas dapat dimaknai bagaimana setiap individu anggota pengawas dapat menjaga kesolidan dengan sadar , bahwa kita adalah teamwork yang sama, sehingga terjalin komunikasi, koordinasi yang baik antara sesama anggota, berdiskusi dan peka terhadap persoalan yang dihadapi anggota yang lain sehingga persoalan dan kendala yang dihadapi dapat diselesaikan. Dengan demikian kita akan menjadi suatu kekuatan yang kokoh dalam menjalankan tugas bila soliditas ini terbangun dengan baik.

Integritas merupakan prinsip yang mendasar dalam pelaksanaan tugas kita, dimana prilaku dan tindakan kita sama dan konsisten. Dalam melaksanakan tugas seorang pengawas sesuai dengan asas dan prinsip kepemiluan dan peraturan yang ada, tidak tergoda dengan bujukan atau rayuan pihak-pihak  yang sedang dalam perkara melakukan pelanggaran, tetap menegakkan aturan yang ada sesuai peraturan perundangan- undangan Pemilu.

Mentalitas seorang pengawas pemilu dalam kondisi apapun harus memiliki mental yang kuat terhadap tekanan pihak-pihak yang mencederai proses demokrasi dengan melakukan pelanggaran ketentuan yang ada, pengawas juga harus teguh pendirian dalam menjalankan tugas dan kebenaran sebuah proses. Ketika dilapangan maupun dalam penyelesaian perkara yang sedang dijalani kita juga harus kuat terhadap tekanan yang mengarah sikap merusak mental dan integritas kita sebagai seorang Pengawas.

Profesionalitas sebagai pengawas pemilu harus tertanam dalam jiwa seorang pengawas, karena sebagai lembaga pengawasan harus mampu memahami dan bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan harus jelas sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah diatur serta  ditetapkan undang-undang, sehingga menghasilkan kinerja yang efektif, berkualitas dan terukur.

Oleh Basrul, S.AP
Koordiv SDM, Organisasi dan Datin Bawaslu Kabupaten PALI

Share:

Dewan Milenial Ini Manfaatkan Facebook dan Instagram Tampung Aspirasi Masyarakat

PRABUMULIH, SININEWS.COM - Berhasil duduk menjadi anggota DPRD Kota Prabumulih periode 2019-2024 dari Dapil Prabumulih Timur yang terkenal sebagai Dapil Neraka lantaran diisi para politikus senior, bukanlah sebuah keberuntungan. 

H Alfa Sujatmiko SH sudah menempah pengetahuan politiknya sejak 10 tahun silam tepatnya saat masih duduk dibangku SMP dari sang Ayah, H M Ali Sya'ban SH Msi.

Tak sampai disitu, ia juga belajar banyak dari tokoh politik seperti Ahok, yang berhasil memajukan jakarta, Ridwan Kamil yang sukses mengubah Kota Bandung yang semula dikenal kumuh menjadi kota bersih serta Risma yang dikenal tegas dan berhasil menghapus tempat prostitusi terbesar di Asia Tenggara melalui pendekatan persuasif. 

"Ditambah lihat Presiden kita saat ini," ujarnya saat dibincangi sininews.com, Sabtu (21/9).

Dengan bekal itulah, ia membulatkan tekad untuk ikut bertarung dalam Pemilihan Legislatif di Kota Prabumulih. 

Diceritakan Alfa, sebelum merantau ke Kota Prabumulih dan mencalonkan diri, ia sempat dicecar pertanyaan oleh sang Ayah. Namun, akhirnya Sang Ayah merestui setelah mengetahui niatnya untuk mencalonkan diri. 

"Ayah tanya, kalau jadi nanti mau apa? Saya jawab Insya Allah mau ngurusi masyarakat. Kalau itu alasannya, Silahkan keluar kata ayah. Tapi kalau tujuannya untuk cari duit, ayah bisa ngasih dari Perusahaan," kenang Pria kelahiran Palembang, 9 Juli 1996 silam tersebut.

Setelah resmi menjadi anggota dewan, kata Alfa, dirinya akan fokus dibidang kebersihan sesuai janji politik yang pernah ia utarakan ke masyarakat saat masa kampanye. 

Menurut Alfa, kebersihan adalah kecil yag kerap diabaikan masyarakat. Padahal, agama menjelaskan menjaga kebersihan merupakan sebagian dari pada iman. 

"Selama kampanye 8 bulan kemarin, daerahnya, titiknya sudah tahu seperti di Gunung Ibul, Karang Raja. Tapi setelah dilantik saya milik Prabumulih, bukan hanya Dapil. Prioritas utama gotong royong untuk kebersihan," terang Bendahara DPC PDIP Kota Prabumulih ini.

Lebih jauh, Alfa menuturkan akan memaksimalkan media sosial facebook dan Instagram sebagai salah satu wadah penampung aspirasi masyarakat. Walaupun belum resmi dilantik namun sejumlah masyarakat sudah banyak mengadu melalui jejaring facebook.

"Dominan masalah Pelayanan dan Perijinan seperti: Kartu Indonesia Pinter dan KTP. Sebelum dilantik akan Kita tampung dulu. Saat ini bisa di Facebook, rencananya nanti Instagram juga," tuturnya.
Share:

Antisipasi Adanya Permasalahan dalam Pilkada, KPU PALI Lakukan Evaluasi

PALI, SININEWS.COM - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) lakukan evaluasi serta menginventarisir permasalahan yang timbul saat proses tahapan Pemilu tahun 2019 yang telah digelar, Kamis (19/9) di Lapangan Sanggar Pramuka Komplek Pertamina Pendopo. 

Hal itu dilakukan KPUD PALI selain sudah menjadi kewajiban penyelenggara Pemilu untuk melakukan evaluasi juga sebagai upaya antisipasi dan meminimalisir terjadinya kembali permasalahan serupa ketika proses tahapan sampai pelaksanaan Pilkada yang sebentar lagi bakal dilaksanakan di Kabupaten PALI. 

Ketua KPUD PALI, Fikri Ardiansyah melalui Komisioner KPUD PALI divisi Teknis, Sunario mengatakan, pihaknya sengaja menggelar evaluasi tahapan pemilu Tahun 2019 terkait penghitungan suara juga pemberian penghargaan serta ucapan terimakasih kepada penyelenggaraan Pemilu serta pihak terkait pada Pemili 2019.

Menurut Sunario, sebagai bahan evaluasi, yakni kendala utama kurang Pemahaman Ketua KPPS mengisi formulir C1. 

Sehingga, pengisian jumlah pemilih banyak yang tidak sinkron antara pengguna hak pilih dan pemilih. 

"Namun secara keseluruhan tingkat pemilih di Kabupaten PALI mencapai 83 persen dan melampaui 77 persen pemilih target tingkat nasional," ungkap Sunario.

Dari itu, sebaga upaya antisipasi pihaknya bakal melakukan sosialisasi secara terarah dan terukur, tak hanya kepada anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Selama ini, kata Sunario, pihaknya menggelar sosialisasi kepada pihak terkait saja, seperti basis pemilih perempuan, pemilih pemula serta millenial dan beralih ke media sosial. 

"Kedepan, akan kita evaluasi dan sosialisasi dari desa ke desa, sehingga partisipasi pemilih lebih tinggi di Bumi Serapat Serasan," jelasnya. yang tidak sinkron menjadi sorotan utama. 

Ketua KPUD PALI, Fikri Ardiansyah melalui Komisioner KPUD PALI Bidang Teknis, Sunario mengatakan, pihaknya sengaja menggelar evaluasi tahapan pemilu Tahun 2019 terkait penghitungan suara dan pemberian penghargaan serta ucapan terimakasih kepada penyelenggaraan Pemilu serta pihak terkait pada Pemili 2019.

Menurut dia, sebagai bahan evaluasi, yakni kendala utama kurang Pemahaman Ketua KPPS mengisi formulir C1. 

Sehingga, pengisian jumlah pemilih banyak yang tidak sinkron antara pengguna hak pilih dan pemilih. 

"Namun secara keseluruhan tingkat pemilih di Kabupaten PALI mencapai 83 persen dan melampau 77 persen pemilih target tingkat nasional," ungkap Sunario, Kamis. 

Dari itu, sebaga upaya antisipasi pihaknya bakal melakukan sosialisasi secara terarah dan terukur, tak hanya kepada anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Selama ini, kata Sunario, pihaknya menggelar sosialisasi kepada pihak terkait saja, seperti basis pemilih perempuan, pemilih pemula serta millenial dan beralih ke media sosial. 

"Kedepan, akan kita evaluasi dan sosialisasi dari desa ke desa, sehingga partisipasi pemilih lebih tinggi lagi di Bumi Serapat Serasan," tekadnya
Share:

Akui Banyak Dukungan, Aka Cholik Besok Daftar Cawabup PALI ke PDI-P dan PAN

PALI, SININEWS.COM - Pesta demokrasi di Bumi Serepat Serasan untuk memilih Bupati dan wakil Bupati periode 2020-2025 sepertinya bakal banyak tokoh mencalonkan dirinya. 

Setelah petahana Bupati, yakni Heri Amalindo  lebih dahulu memastikan bakal maju kembali sebagai bakal calon Bupati dengan dibuktikan mengambil formulir pendaftaran di PDI-P dan PAN, disusul Petahana Wakil Bupati, Ferdian Andreas Lacony juga mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon wakil Bupati PALI pada Selasa siang (17/9), nama Aka Cholik Darlin juga mencuat bakal meramaikan Pilkada di Kabupaten PALI yang bakal digelar secara serentak tahun 2020 mendatang. 

Bahkan niat Aka Cholik Darlin untuk maju pada Pilkada PALI bukan hanya omong kosong belaka. Menurut ketua umum Fakar Lematang itu saat dijumpai media ini, Selasa malam (17/9), bahwa dirinya bakal mengambil formulir pendaftaran di PDI-P dan PAN pada Rabu besok. 

"Saya akan mendaftar di PDI-P dan PAN besok (rabu) sebagai calon wakil Bupati PALI," ujar anggota DPRD PALI periode 2014-2018 itu. 

Aka Cholik menjabarkan alasan kenapa dirinya mencalonkan diri menjadi calon wakil Bupati PALI.

"Banyaknya dorongan masyarakat, terutama warga Lematang dan Abab yang menginginkan saya maju pada Pilkada PALI," terangnya. 

Bahkan diakui Aka Cholik bahwa ada beberapa pimpinan pondok pesantren yang siap mendukung pencalonan dirinya. 

"Selain pemuka agama, dalam hal ini ada beberapa pimpinan pondok pesantren, juga sejumlah pengusaha, baik itu dalam PALI ataupun luar daerah nyatakan siap mendukung dan siap mensupport penuh apabila saya nyalon," tambahnya. 

Ditanya siapa yang bakal didampinginya, Aka Cholik menjawab bahwa dirinya siap menjadi pendamping Heri Amalindo. 

"Sesuai keinginan masyarakat Lematang dan Abab, saya diharapkan mendampingi incumben, dan hal itu tentu saja saya sangat siap. Karena visi misi saya dengan beliau (Heri Amalindo) sama, yakni mengedepankan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tandasnya. 

Terpisah, Taufik, tokoh Abab membenarkan bahwa warga Kecamatan Abab menginginkan Aka Cholik maju untuk mendampingi Heri Amalindo pada Pilkada PALI 2020.

"Akan sangat serasi apabila Heri Amalindo bersanding dengan Aka Cholik. Karena selama kepemimpinan Heri Amalindo, PALI berkembang pesat, dan latar belakang Aka Cholik yang pernah menjabat anggota dewan juga aktif disetiap kegiatan serta rajin turun ke lapangan dalam menyerap keluhan masyarakat, dipastikan PALI akan cepat lebih maju," kata Taufik. (sn)
Share:

Diwakili 5 Ketua PAC PDIP, Ferdian Ramaikan Bursa Cawabup PALI

PALI, SININEWS.COM - Sebanyak 5 orang Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) melakukan pengambilan formulir penjaringan calon Wakil Bupati.

Pengambilan formulir itupun mewakili dari Ketua DPC PDI Perjuangan, Ferdian Andreas Lacony di Kantor Sekretariat DPC PDI P Kabupaten PALI,  Selasa, (17/9/2019).

Setelah Heri Amalindo mengambil formulir pendaftaran calon Bupati bebarapa waktu lalu, hari ini giliran Ketua DPC PDI P, Ferdian Andreas Lacony untuk mengambil formulir pendaftaran calon wakil bupati PALI periode 2020 - 2025.

Ketua DPC PDI P Kabupaten PALI, Ferdian Andreas Lacony melalui Ketua PAC Penukal, Khaerul Saleh mengatakan kedatangannya ini pun untuk mengambil formulir pendaftaran penjaringan calon wakil Bupati mewakili Ketua DPC PDI P Kabupaten PALI. 

"Ya hari ini kita 5 ketua PAC PDI P PALI mengambil formulir pendaftaran cawabup untuk Ketua DPC pak Ferdian Andreas lacony," ujarnya

Kedatangan itu pun langsung diterima oleh Sekretaris Umum DPC PDI P, Ardani didampingi oleh Bendahara Umum yang juga Caleg terpilih dari Dapil 1 Kecamatan Talang Ubi Hoirillah.

"Sampai saat ini sudah ada dua yang datang ke kantor DPC PDI PALI, pertama pak Heri Amalindo mengambil formulir Cabup dan hari ini pak Ferdian Andreas Lacony sebagai Cawabup yang di wakili 5 PAC PDI P yang ada di PALI," pungkasnya.
Share:

Deklarasi Pilkades Damai

MUARA ENIM, SININEWS.COM -Polsek Tanjung Agung bersama Camat Tanjung Agung melakukan deklrasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) damai yang akan dilaksanakan secara  di 10  desa dalam wilayah Kecamatan Tanjung Agung.

                 Deklarasi yang berlangsung di aula kantor Camat Tanjung Agung , Sabtu (24/8), dilakukan juga penandatanganan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Deklarasi itu dihadiri juga seluruh para calon kepala desa yang akan bertarung pada Pilkades tersebut.

                 Kapolsek Tanjung Agung, AKP Arif Mansyur, pada acara deklarasi itu mengajak para calon kepala desa maupun pendukung dan tim suksesnya supaya tetap menjaga iklim politik yang kondusif.

              “Masing masing Calon Kepala Desa diharapkan tetap menciptakan iklim yang kondusif dan kedamaian di desanya. Siapapun yang berani mencalonkan diri, tentunya  sudah siap kalah dan siap menang, sehingga akan menjadi panutan bagi yang lainnya,” jelasnya.

                 Sementara itu, Camat Tanjung Agung, Syafrioma, meminta para calon Kepala Desa agar tetap menjaga keamanan dan kedamaian di desanya. Dia juga menghimbau kepada masyarakat supaya tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta kedamaian di desanya masing masing yang akan melaksanakan Pilkades serentak.
Share:

Golkar Usulkan Tiga Nama Pimpinan Dewan

MUARA ENIM, SININEWS.COM - Rapat pleno pengurus harian DPD Partai Golkar Muara Enim, akhirnya mengusulkan 3 dari 5 nama Caleg terpilih Partai Golkar  ke DPP Partai Golkar, untuk ditetapkan satu diantaranya menduduki jabatan  Wakil Ketua DPRD Muara Enim dari Fraksi Partai Golkar. 

                  Rapat plano itu dipimpin Ketua DPD Partai Golkar Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar berlangsung di gedung Golkar Muara Enim, Senin (12/8). Rapat itu dihadiri pengurus harian DPD Partai Golkar Muara Enim dan sejumlah pengurus harian DPD Partai Golkar Sumsel.

                Pengurus harian DPD Partai Golkar yang menghadiri jalannya rapatn pleno tersebut diantaranya, H Yansuri, Hervanto, H Medi Basri. 

             Adapun ke 3 nama Caleg terpilih yang diusulkan ke DPP Partai Golkar untuk menduduki jabatan Wakil Ketua DPRD Muara Enim dari Fraksi Partai Golkar yakni, Hadiono, Jonidi dan Rani Kodim. Ketiga nama ini nantinya akan diseleksi oleh DPP Partai Golkar untuk ditetapkan satu orang menduduki jabatan tersebut.

                     Rapat pleno tersebut sempat berlangsung alot. Pengurus Harian DPD Partai Golkar Muara Enim, mayoritas menghendaki  mengusulkan 5 nama Caleg terpilih ke DPP Partai Golkar untuk diseleksi menduduki jabatan Wakil Ketua DPRD tersebut. 

                   Namun akhirnya, rapat pleno menetapkan 3 nama yang diusulkan, setelah 5 Caleg terpilih melakukan voting terbuka. Pada voting tersebut 3 Caleg terpilih menyetujui mengajukan 3 nama, sedangkan 2 Caleg terpilih menghendaki mengajukan 5 nama. 

                   Voting terbuka itu dipimpin langsung Ketua Harian DPD Partai Golkar Muara Enim, H Adriansyah SE, dengan bertanya secara langsung kepada satu persatu Caleg terpilih tersebut.

                “Jika melihat dari kesepakatan ke 5 Caleg terpilih tersebut, maka 3 nama yang diusulkan ke DPP Partai Golkar untuk ditetapkan salah satu diantaranya  menjadi Wakil Ketua DPRD Muara Enim dari Fraksi Partai Golkar,” jelas Ketua DPD Golkar Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar.

                Sementara itu, Pengurus Harian DPD Partai Golkar Sumsel, H Yansuri mengatakan, 3 nama Caleg terpilih terpilih yang diusulkan berdasarkan hasil musyawarah pengurus harian DPD Partai Golkar Muara Enim, nantinya akan dibawa ke DPD Partai Golkar Sumsel untuk disampaikan ke DPP Partai Golkar. “DPP Partai Golkar nantinya yang aman menentukan satu nama menjadi Wakil Ketua DPRD Muara Enim dari Fraksi Partai Golkar,” jelasnya.

               Dia berharap, agar Caleg terpilih Partai Golkar nantinya benar benar menjadi perpanjangan partai di DPRD tersebut. “Caleg terpilih harus kompak, karena masih ada sejumlah jabatan alat kelengkapan  dewan yang bisa direbut,” tegasnya.
Share:

Pengumuman Caleg Terpilih di PALI Tunggu Putusan MK, PBB Optimis Menang

PALI,SININEWS.COM -  Adanya gugatan dari Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terhadap penyelenggara Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap ada pelanggaran, membuat jadwal pengumuman Calon Legislatif (Caleg) tingkat Kabupaten PALI tertunda. 

Dijelaskan Fikry Ardiansyah, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) PALI bahwa untuk jadwal pelantikan tidak mengalami kendala meskipun ada gugatan. 

"Kalau pelantikan Caleg terpilih tetap sesuai rencana, yakni tanggal 27 September. Namun untuk pengumuman masih menunggu hasil putusan akhir MK," ungkap Fikry, Senin (29/7).

Untuk putuskan akhir MK, diakui Fikry bakal digelar paling lambat tanggal 9 Agustus 2019.

"Mudah-mudahan putusan akhir menghasilkan putusan terbaik, dan kalaupun hasilnya menangkan gugatan pemohon dalam hal ini PBB untuk laksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS dalam Dapil 3, kita siap laksanakan," tandas Fikry. 

Terpisah, Suaidi Yusuf, Sekretaris DPC PBB optimis gugatannya di MK bisa dikabulkan. 

"Insyaallah bisa dikabulkan, tuntutan itu sebagai pembuktian bahwa ada indikasi kecurangan pelaksanaan pemungutan suara di Dapil 3 yang mencakup Kecamatan Tanah Abang," kata Cecep, sapaan Suaidi Yusuf. 

Untuk PSU, Cecep akui tidak seluruh TPS dalam Dapil 3 dilakukan pencoblosan ulang, namun hanya mengambil sample sebanyak 5 TPS. 

"Nanti kita lihat putusan akhir di MK, apakah tuntutan 5 TPS dilaksanakan PSU dikabulkan atau tidaknya, namun saya optimis, karena tim lowyer PBB sangat solid serta kami punya alat bukti kuat," tutupnya. (sn)
Share:

Dana Bansos Turun, Bantuan Parpol Naik

MUARA ENIM, SININEWS.COM -Masyarakat Muara Enim yang hendak mengajukan permohonan dana bantuan sosial kepada Pemkab Muara Enim nampaknya bakal tidak bisa berharap banyak. Soalnya alokasi dana Bantuan Sosial (Bansos) pada APBD Perubahan tahun 2019 ini mengalami turun.

              Namun ironisnya, dana bantuan untuk Partai Politik (Parpol) malah dinaikan. Itu terungkap pada penjelasan nota keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2019, disampaikan Wakil Bupati Muara Enim, H Juarsah SH atas nama bupati, pada rapat paripurna DPRD Muara Enim, dipimpin Ketua DPRD, Aries HB SE, Senin (22/7).

              Pada penjelasannya, Wakil Bupati mengatakan, belanja Bantuan Sosial (Bansos) semula direncanakan Rp 3.979.800.000. Setelah perubahan turun menjadi  sebesar Rp 2.760.300.000 atau sebesar 30,64 persen.

              Menurutnya, penurunan itu dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 11 Tahun 2019, tentang pembinaan anak yatim piatu, anak yatim dan piatu, anak fakir miskin dan lanjut usia (berusia diatas 60 tahun atau lebih, hidup sebatang kara, hidup sendiri) dengan focus kepala anak yatim, yatim piatu, kaum duafa serta lansia terlantar.

              Pada penjelasan dalam rapat paripurna itu, orang nomor dua di Muara Enim ini menjelaskan bantuan keuangan  kepada Partai Politik (Parpol) mengalami kenaikan sebesar Rp 40.583.445 atau sebesar 2,70 persen.

              Dijelaskannya, semua  sebesar Rp 1.516.848.228 naik menjadi sebesar Rp 1.557.431.673, menyesuaikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2019.

              Dia juga menjelaskan, bantuan keuangan kepada desa dari APBD meningkat sebesar 44 persen dari semula sebesar Rp 130.986.292.378, menjadi sebesar Rp 188.586.372.500.

                Peningkatan itu untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 38 Tahun 2018 tantang pedoman penyusunan APBD tahun 2019.

               Permendagri itu mengharuskan alokasi dana desa minimal sebesar 10 persen dari anggaran dana perimbangan   setelah dikurangi  dengan Dana Alokasi Khusus (DAK)  sesuai Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan yang menetapkan alokasi dana perimbangan untuk pemerintah daerah.
Share:

Golkar Belum Usulkan Calon Pimpinan Dewan

MUARA ENIM, SININEWS.COM -DPD Partai Golkar Muara Enim belum mengusulkan calon pimpinan DPRD Muara Enim hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. Soalnya partai berlambang pohon beringin ini, masih menunggu hasil rapat pleno penetapkan Caleg terpilih oleh KPUD Muara Enim.

                 “Rapat pleno DPD Partai Golkar untuk menentukan nama nama Caleg terpilih diusulkan ke DPP Partai Golkar sebagai pimpinan DPRD Muara Enim, setelah selesai rapat pleno penetapan Caleg terpilih oleh KPUD, jadi kita tunggu dulu pleno penetapan KPUD,” jelas Ketua Harian DPD Partai Golkar Muara Enim, H Adriansyah SE, Senin (22/7).

                Menurutnya, Pada Pileg lalu ada 5 Caleg Partai Golkar yang terpilih untuk duduk di kursi DPRD Muara Enim. Dengan terpilihnya ke 5 Caleg tersebut, maka Partai Golkar mendapatkan  kursi pimpinan dewan.

                 “Masalah pengisian kursi pimpinan dewan dari Partai Golkar ini kita tetap mengacu mekanisme yang telah ditentukan partai,” jelasnya.

                  Dijelaskannya, hasi Rapimnas Partai Golkar bulan Agustus tahun 2012 lalu, syarat syarat pengisian kursi pimpinan dewan itu dengan mengadakan rapat pleno DPD Partai Golkar.

                    Rapat pleno itu, lanjutnya, harus dihadiri pengurus harian DPD Partai Golkar Provinsi dengan membawa mandat.  Rapat pleno tersebut, nantinya mengusulkan minimal 3 nama calon pimpinan dewan kepada DPD Partai Golkar Provinsi untuk diteruskan ke DPP Partai Golkar.

               “Karena kita ini Caleg yang terpilih ada 5 orang, maka besar kemungkinan ke 5 nama Caleg itu diusulkan sebagai kandidat pimpinan dewan diusulkan kepada DPD Partai Golkar Provinsi untuk diteruskan ke DPP Partai Golkar,” terangnya.

               Dijelaskannya, sarat untuk diusulkan menjadi pimpinan dewan tersebut,  sudah 2 kalu duduk menjadi anggota DPRD, berpendidikan S1 dan diusulkan oleh pleno DPD Partai Golkar.

             “Siapa nantinya yang terpilih menjadi pimpinan dewan  dari nama nama yang diusulkan tersebut, selanjutnya tim pusat yang  menentukannya,” tegasnya.
Share:

Setelah Dibantah HIMAPALI, Aka Cholik Angkat Bicara

PALI, SININews.com - Pasca acara Ngopi (Ngobrol Penuh Inspirasi) bareng Mang Olek untuk Heri Amalindo 2 Priode disalah satu caffe di Kota Palembang beberapa hari lalu yang mendapat bantahan dari Himpunan Mahasiswa PALI (HIMAPALI), dijawab inisiator kegiatan tersebut  yakni Aka Cholik Darlin. 

Menurut Timses Heri Amalindo pada Pilkada 2015 Bidang Media & Komunikasi itu bahwa saat ada beberapa Mahasiswa yang hadir di acaranya tersebut, diantaranya Reza ketua HIMAPALI Sumsel, Aang dari HIMAPALI, Yoga Arpindo pendiri PERMA PALI dan pernah menjabat bendahara umum PERMA PALI , Ijal HIMAPALI dan banyak lagi mahasiswa asal Lematang yang tergabung di IMPTA, tidak ada paksaan untuk dukung Heri Amalindo untuk dua periode.

"Mestinya adik-adik mahasiswa paham, undangan saya sifatnya terbuka melalui Medsos FB, artinya mau hadir boleh tidak juga boleh. Tetapi saya tegaskan bahwa undangan saya, Ngopi bareng Mang Olek untuk Heri Amalindo 2 Priode, artinya jela siapa yang datang sudah sepakat dukung Heri Amalindo 2 Priode," tandas tokoh Lematang tersebut kepada media ini via whatsapp, Minggu (7/7).

"Terus bicara arah politik, mana ada mahasiswa bisa tentukan arah politik secara legal, yang punya hak legalitas itu adalah partai politik minimal 5 kursi. Mahasiswa hanya punya hak politik memilih," tukas Aka Cholik. 

Setelah acara ada yang tidak setuju, Aka Cholik menjawab bahwa itu hak mereka namun jangan salahkan yang buat acara. Bicara nama organisasi, dikatakan Aka Cholik bahwa jelas saat dirinya membuka obrolan, mereka mengatakan dari berbagai aliansi, diantaranya HIMAPALI dan PERMA PALI.

"Karena acara tersebut sifatnya umum dan santai, saya lupa tanyakan surat tugasnya," seloroh anggota DPRD PALI periode 2014-2018 itu. 

Atas kejadian itu, Aka Cholik meminta mahasiswa kedepannya jangan mudah memutuskan, mestinya diskusi dulu.

"Minggu depan saya adakan lagi Ngopi bareng Mang Olek untuk Heri Amalindo 2 Priode, tapi harus konsisten datang berarti sepakat untuk Heri Amalindo 2 Priode, kita cari yang pasti bukan yang abal-abal,"  tutupnya. (sn)
Share:

Sukses Pimpin PALI, Hanura Bakal Usung Heri Amalindo

caption, Horizal saat berdiskusi dengan tokoh Lematang, Aka Cholik
PALI, SININEWS.COM -- Setelah lampu hijau ditunjukkan DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) untuk berikan dukungan terhadap pertahana, yakni Heri Amalindo pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten PALI yang bakal digelar tahun 2020 mendatang, disusul Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). 

Langsung dikemukakan Horizal, ketua DPC Partai Hanura Kabupaten PALI, Kamis (4/7), bahwa Hanura masih setia bakal mendukung dan mengusung Heri Amalindo untuk maju pada Pilkada serentak 2020 mendatang. 

"Hanura masih tetap akan dukung Heri Amalindo. Karena kami nilai kinerja beliau (Heri Amalindo) telah mampu membawa kemajuan yang cukup pesat di Bumi Serepat Serasan, sejak beliau memimpin," ungkap Icon, sapaan Ketua DPC Hanura PALI. 

Pertimbangan untuk mengusung Heri Amalindo dikatakan Icon, bahwa Hanura bakal mengadakan rapat internal yang kemudian akan disampaikan ke DPP Hanura untuk meminta persetujuan untuk mendukung dan mengusung Pertahana. 

"Kita dengarkan dahulu pendapat dan masukan kader, namun sebagian besar kader tetap masih menginginkan Heri Amalindo pimpin kembali Kabupaten PALI," tukasnya. 

Diakuinya bahwa pernyataan mendukung Heri Amalindo sejak dini menunjukkan Hanura tidak jual mahal untuk memberikan sikap. 

"Sikap kita jelas, dan tidak akan plin plan soal dukung mendukung. Karena sudah banyak yang terdengar dari masyarakat, bahwa Heri Amalindo belum bisa tergantikan. Jadi untuk apa kita pilih berisiko dan jual mahal, kita pilih yang pasti dan terbukti," tandasnya. 

Pernyataan dukungan Hanura terhadap Heri Amalindo mendapat apresiasi beberapa tokoh masyarakat, salahsatunya tokoh masyarakat Lematang, Aka Cholik Darlin. 

"Kami sebagai warga Lematang sangat setuju langkah Hanura. Karena memang faktanya PALI berubah dibawah pimpinan Heri Amalindo. Saat ini sarana publik sudah dibangun disana-sini," kata Aka Cholik. (sn)
Share:

Pemborosan Anggaran! Rapat Pleno Penetapan Calon Terpilih DPRD Prabumulih gagal Digelar

PRABUMULIH, SININEWS.COM -- Rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kota Prabumulih di aula hotel grand nikita Kota Prabumulih batal digelar dan digantikan simulasi. 

Dalam rapat tersebut, Ketua KPU Kota Prabumulih, Marjuansyah mengatakan rapat pleno belum bisa dilakukan lantaran surat keputusan dari Mahkama Konstitusi (MK) belum keluar. 

"Sehingga KPU pusat belum menyampaikan surat keputusan ke KPU Provinsi dan KPU Provinsi belum menyampaikan ke KPU Prabumulih," Ujarnya, Rabu (3/7). 

Untuk itu, kata Marjuansyah, sebagai gantinya dilakukan simulasi proses penetapan calon terpilih. "Kami mohon maaf ini diluar kehendak kita semua kita harus patuh dengan aturan administrasi," ungkapnya. 

Dikatakan Marjuansyah, apa yang dilakukan oleh KPU Kota Prabumulih sudah sesuai tahapan, hanya saja diundurnya rapat pleno tersebut sebagai bentuk kepatuhan KPU Prabumulih atas keputusan KPU RI secara berjenjang. 

"pelaksanaan pleno tetap dilaksanakan paling lambat besok. Undangan secepatnya akan diberikan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya," terangnya. 

Ditambahkan Divisi teknis komisioner KPU, Titi Malinda, pihaknya akan kembali mengundang kembali para tamu undangan dan berharap dapat kembali hadir pada waktu rapat pleno selanjutnya. "Karena nanti ada penandatanganan saksi-saksi," bebernya. 

Terkait hal itu, Ketua DPC Partai Demokrat, Kesuma Irawan menyayangkan diundurnya proses penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD, terlebih tidak ada pemberitahuan sebelumnya. 

"Kita menyayangkan bahwa KPU penetapan pleno tidak ada dasaranya. Buktinya dengan tidak ada ini pemborosan anggaran. Artinya menyalahi kalau tidak ada dasar. Seharusnya ada pemberitahuan dululah," katanya. 

Terpisah, Calon Anggota DPRD terpilih, Ade Irama menuturkan gagalnya rapat pleno penetapan kursi dan calon DPRD terjadi lantaran adanya mis komunikasi antara KPU Kotabdan Pusat. "Mungkin ada miskomunikasi tapi KPU berdasarkan undang-undang jadi ada dasarnya," tambanya. 
Share:

KPU Umumkan Hasil Rekapitulasi, Pengamat : People Power Tidak Main-Main

PRABUMULIH--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nasional secara mengejutkan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan presiden dini hari tadi. 

Dimana dari hasil rekapitulasi tersebut, pasangan nomor urut 1 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menang di 21 Provinsi. 

Pengamat Politik, Akhmad Muftizar Zamwawi menilai meskipun KPU telah mengumumkan hasil rekapitulasi, namun hal itu tidak akan berjalan mulus. 

"Kalau saya analisis bakal ada perlawanan dalam bentuk gugatan ke MK (Mahkama Konstitusi)," ujar Mufti, Selasa (21/5).

Tak hanya itu, adanya dugaan tindak kecurangan yang dilakukan pasangan Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres yang belum ditindaklanjuti Bawaslu akan menimbulkan masalah baru. 

"secara dini melayangkan protes dalam bentuk penyaluran aspirasi secara masal," ungkapnya.

Disinggung mengenai wacana dilakukannya aksi People Power, Mufti menilai jika hal tersebut bukanlah gertakan semata. Mengingat, aksi serupa kerap terjadi di Indonesia. 

"People power itu sepertinya tidak main-main. Bisa saja terjadi toh Indonesia sudah terbiasa dengan gerakan massa yang banyak seperti 212 jadi gak perlu takut," terangnya.
Share:

Youtube SiniNews

Facebook SINI News

Followers

Subscribers

Postingan Populer

Blog Archive

Comments

Berita Utama

sitemap

Recent Posts