Laporan 3 Caleg Maney Politik Lamban Proses, Massa Minta Ketua Bawaslu Prabumulih Dicopot

PRABUMULIH--Puluhan massa yang tergabung dalam aliansi Caleg DPRD kota Prabumulih anti money politik mendatangi kantor Bawaslu kota Prabumulih, Kamis (16/5) sekitar pukul 10.00 wib. 

Massa menuntut agar Bawaslu segera menindaklanjuti laporan 3 Caleg yang diduga melakukan money politik dalam pemilu legislatif beberapa bulan lalu. "proses laporan terhambat dan tidak ditindaklanjuti," ujar Indarto, Koordinator Lapangan.

Selain itu, massa juga meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) lantaran adanya kecurangan money politik yang dilakukan sejumlan caleg. 

"25 Caleg terpilih ada indikasi money politik. Kami usul PSU untuk legislatif supaya caleg tidak money politik dapat kursi di parlemen," ungkapnya.

Indarto menjelaskan besarnya cost politik yang dikeluarkan oleh oknum caleg tentunya akan berdampak dengan kinerja caleg itu sendiri kedepannya. 

"Pembangunan akan terhambat karena cenderung punya target mengembalikan modal dan akhirnya korupsi," terangnya.

Tak hanya itu, massa juga meminta agar Ketua Bawaslu dicopot dari jabatannya lantaran dianggap tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Salah satunya penanganan laporan dugaan money politik yang telah dilaporkan beberapa waktu lalu.

"Tuntutan kami hanya dijawab PMS dan suratnya tidak bernomor dan tidak menjelaskan risalah rapat," tuturnya. 

Sementara, Ketua Bawaslu kota Prabumulih, Herman Julaidi mengatakan pihaknya sudah melakukan kajian dan pendapat hukum terkait 3 caleg yang dilaporkan tersebut. 

"Laporannya sudah melewati hari kerja sebelum kejadian peristiwa, makanya dengan dasar itu PMS alias tidak memenuhi syarat," bebernya.

Share:

Read More

Pemilu Sudah Berlalu, Warga PALI Kembali Bersiap Laksanakan Pilkada

PALI--Bagi masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kembali harus bersiap menyongsong pesta demokrasi pada tahun 2020 mendatang, kali ini untuk memilih Bupati dan wakil Bupati PALI.

Meski pelaksanaan di tahun 2020, tetapi tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di PALI  akan dimulai pada tahun 2019 ini.

Hal itu dikatakan langsung ketua KPUD PALI Fikri Ardiansyah. Dijelaskannya, untuk tahapan diperkirakan akan dimulai pada bulan Agustus 2019 nanti.

"Mungkin mulai bulan Agustus sudah tahapan penyusunan program kegiatan," ungkapnya, Senin (13/5).

Disinggung lebih lanjut mengenai masa pendaftaran calon dan lainnya, Sekretaris DPD KNPI PALI periode 2015-2018 itu belum bisa memberikan keterangan, karena masih menunggu PKPU terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2020 mendatang.

"Belum bisa dijelaskan, karena kita masih menunggu PKPU nya," tutupnya. (sn)

Share:

Read More

Prabowo-Sandi Menang Telak di OKU

"Sumber foto : Google"

BATURAJA - Berdasarkan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019 di tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sabtu (4/5) malam, pasangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo-Sandi menang telak dari pasangan nomor urut 01, Jokowi-Amin Ma'ruf.

Paslon nomor urut 02 berhasil meraup 162.594 suara masyarakat Bumi Sebimbing Sekundang, atau sebesar 75,73 persen. Sedangkan Paslon nomor 01 memperoleh 52.098 suara atau 24,27 persen.

Berdasarkan hasil rekapitulasi itu, Paslon 02 unggul di seluruh kecamatan (13 kecamatan) di wilayah OKU. Paling banyak didapat dari Kecamatan Baturaja Timur, dimana Paslon 02 mendapat 44.558 suara. Sedangkan Paslon 01, memperoleh 13.781 suara.

Yuhdi Hardianto, selaku perwakilan Partai koalisi pemenangan Paslon 02 di OKU, mengucapkan terima kasih pada segenap masyarakat OKU yang sudah memilih Paslon kosong dua.

“Alhamdulilah, walau target 80 persen agak meleset sedikit, tapi kami tetap bersyukur bahwasanya masyarakat OKU ingin ada perubahan dengan memilih Paslon 02,” ujar Yuhdi, yang juga menjabat Sekretaris DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) OKU.

Pihaknya meyakinkan akan terus memantau perolehan suara dan mengawal kemenangan itu. Sehingga, secara nasional hasilnya nanti sesuai dengan tahapan KPU dan dapat memuaskan bagi pendukung dan Paslon 02 (sn)

Share:

Read More

Hasil Pleno, Prabowo - Sandi Raih Suara Tertinggi

MUARA ENIM--Pada tahapan terakhir Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Muara Enim melakukan rekapitulasi perolehan suara 2019. Dalam Rapat pleno terbuka yang dilaksanakan di Hotel Grand Zuri Muara Enim, tercatat pasangan Prabowo – Sandi unggul perolehan suara dari pasangan Jokowi – Amin.

Berdasarkan data hasil pleno KPU Muara Enim, pasangan nomor urut 01, Jokowi-Amin meraih 123.783 suara, sementara pasangan nomor urut 02 Prabowo – Sandi meraih 227.333 suara.

Ketua KPUD Muara Enim, Ahyaudin mengatakan, pleno berlangsung lancar meskipun ada beberapa protes yang dilakukan terhadap KPU.

Tapi itu biasa dan merupakan dinamika saat kita melaksanakan Pleno, dan semua bisa di akomodir,” ujarnya.

Lanjutnya, dalam pleno ada beberapa protes yang dilakukan, ada saksi yang protes namun bukan mandat partai.

Itu tidak bisa diakomodir, sisanya semua bisa diatasi. Ada juga yang meminta dibukakan kotak suara, dan itu tidak bisa kami akomodir karena sudah menyalahi aturan. Tapi semuanya berjalan tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” bebernya.

Sementara itu, Bawaslu Muara Enim melayangkan surat rekomendasi kepada KPUD Muara Enim guna melakukan pemeriksaan ulang di 15 TPS yang berada dalam tiga kecamatan.

Terkait hal itu, Komisoner KPU Divisi Hukum, Redi Kales menegaskan, bahwa rekomendasi dari Bawaslu tersebut tidak bisa diakomodir, karena sudah melewati aturan yang berlaku.

Harusnya rekomendasi itu dikeluarkan saat penghitungan di tingkat kecamatan, kalau sudah rekapitulasi seperti saat ini, berdasarkan aturan yang ada tidak bisa dilakukan,” terangnya.

Share:

Read More

Merasa Dicurangi, Caleg Dapil I Ramai Ramai Datangi Bawaslu Minta PSU

MUARA ENIM - Karena merasa adanya kecurangan pada Pileg 17 April lalu, Tujuh orang calon legislatif (Caleg) Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kabupaten Muara Enim, Senin (29/4) mendatangi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Muara Enim.

Dalam laporan yang diterima oleh dua Staf Penindakan Pelanggaran Bawaslu Muara Enim Firmansyah Putra dan Arif. Mereka menuntut dua hal, pertama meminta kepada Bawaslu Kabupaten Muara Enim untuk merekomendasikan diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh kecamatan dapil 1 Kabupaten Muara Enim.

Ketujuh Caleg yang datang melapor antara lain Iswanto (PDI-P), Yones Tober (PKS), M Zen Sukri (Gerindra), Lukman (Perindo), Syaiful Bahri (PKB), M Napeleon (PPP), dan Deni Kristian (Bekarya) yang merupakan Caleg dari dapil I.

Kedua, mereka juga menuntut untuk menunda atau menghentikan rapat pleno KPU di Kabupaten Muara Enim yang sudah terjadwal pada hari ini Senin, (29/4).

“Kecurangan yang kami laporkan, seperti temuan C1 yang tidak sesuai dengan perolehan jumlah suara yang sebenarnya. Hal ini dari berbagai macam sumber di tiap-tiap TPS se-dapil 1, dan dari berbagai macam partai terdapat indikasi mencurigakan untuk memenangkan caleg-caleg tertentu,” kata Iswanto didampingi Yones Tober dan M Zen Sukri.

Menurut mereka, hal tersebut terjadi hampir di semua kecamatan pada dapil 1 Kabupaten Muara Enim. “Bahkan juga waktu pleno PPK Gunung Megang, Belimbing, Benakat, Ujan Mas dan Muara Enim kotak suara tidak dibuka di depan saksi-saksi, ini diindikasikan kotak tersebut sudah terbuka, tidak tersegel lagi,” sebut mereka.

Maka sesuai Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal 372 Ayat 2 Huruf A yang berbunyi pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam kententuan peraturan perundangan-undangan, mereka pun menuntut dua hal.

“Untuk itu kami minta PSU dan menghentikan rapat pleno KPU di Kabupaten Muara Enim sebelum adanya tindakan dan respon hasil dari laporan yang kami ajukan hari ini,”harapnya.

Share:

Read More

Dewantara : Saya Pastikan Bawaslu OKU Netral

BATURAJA – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ogan Komering Ulu (OKU), Dewantara Jaya menegaskan pihaknya akan bekerja profesional dan jujur dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Tujuan tidak lain untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2019 pada 17 April mendatang.

“Mulai dari pusat sampai jajaran ke bawah, Bawaslu akan bekerja netral. Saya pastikan Bawaslu OKU netral. Kami tidak memihak,” kata Dewantara Jaya didampingi Anggota Bawaslu Kordiv HPP, Anggi Yumarta dan Anggota Bawaslu OKU, Kordiv Pengawasan, Hubal dan Humas, Yeyen Andrizal, Jumat (12/4).

Dalam kesempatan Apel Akbar Patroli Pengawas Anti Politik Uang Pada Tahap Masa Tenang Pemilu DPR RI, DPRD Prov, DPRD Kab/kota, DPD dan Presiden dan Wakil Presiden secara tahun 2019 itu Dewantara berpesan kepada jajaran dibawahnya agar melaksanakan tugas dengan baik.

Pahami tugas dan fungsi masing-masing. Sebagai pimpinan di Bawaslu OKU, kata pria yang akrab dengan wartawan ini menegaskan, dirinya bertanggung jawab jika ada permasalahan di Bawaslu OKU. 

“Jangan takut. Bekerjalah sebaik-baiknya. Laksanakan kerja sesuai tugas dan fungsi kalian. Kita bekerja dilindungi oleh undang-undang,” tegas Dewantara Jaya dihadapan ratusan peserta yang hadir mulai dari Panwascam se-OKU, PPL dan jajaran Staf Bawaslu OKU.

Disamping tugas dikatakan Dewantara, sejalan dengan slogan Bawaslu “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadailan Pemilu”, Bawaslu  mengajak masyarakat untuk berperan aktif. Jika ada kecurangan pemilu silakan laporkan. Pihak Bawaslu sejak kemarin sudah membuka posko laporan. “Jangan takut melapor ke Bawaslu. Kerahasiaan identitas pelapor kami jamin,” tegas Dewantara.

Sementara Wakil Bupati OKU, Johan Anuar berharap penyelenggaraan pemilu kali ini dapat berjalan dengan baik tertib aman dan tetap kondusif. "Awasi yang menggunakan politik uang dan laporkan. Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," tegas Johan.

Pantauan wartawan dilapangan, pada kegiatan apel akbar itu juga dilakukan Penandatangan Deklarasi Anti Politik Uang, Politisasi Sara dan Hoax pada Pemilu tahun 2019 bersama unsur muspida, Pengurus Parpol Peserta Pemilu dan Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden. (Win)

Share:

Read More

KPU PALI Gelar Simulasi Pemungutan Suara

PALI--Pesta demokrasi telah diambang mata, peserta Pemilu saat ini sibuk meraih simpatik pemilih agar bisa mendulang suara pada pelaksanaannya pada 17 April mendatang. Penyelenggara Pemilu pun tak kalah sibuk, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), mereka (KPU) tengah berjibaku melaksanakan tahapan agar pelaksanaan Pemilu bisa sukses.

Seperti pada Kamis (11/4), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)  Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019. Simulasi ini dilakukan di halaman parkir Gelora November, Komplek Pertamina Pendopo, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI.

Situasi dan kondisi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam simulasi tersebut  dibuat serupa dengan pelaksanaan 17 April mendatang. Kotak suara, bilik suara, kertas suara, kursi tunggu pemilih, kursi saksi, spot duduk bagi disabilitas lengkap disediakan.

Dijelaskan Ketua KPUD PALI, Fikri Ardiansyah melalui Divisi Teknis, Sunario bahwa pada simulasi tersebut diperagakan proses pemungutan suara dari awal sampai akhir.

"Penting untuk diketahui, sebagai informasi pemilih, alur pemilihannya yaitu pertama-tama pemilih mendaftarkan dirinya kepada KPPS  yang bertugas memeriksa kesesuaian antara nama pemilih dalam form C6-CWK. Kemudian pemilih dipersilakan duduk menunggu. Lalu Ketua KPPS memanggil pemilih yang bersangkutan, seraya menyerahkan lima lembar surat suara. Surat suara yang sah digunakan adalah surat suara yang telah dibubuhi tandatangan Ketua KPPS," terang Sunario.

Saat pemilih menerima lembar surat suara, diterangkan Sunario, Ketua KPPS meminta pemilih untuk mengecek terlebih dahulu kondisi fisik surat suara. Selanjutnya, pemilih menuju ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Usai mencoblos, KPPS 6 memandu pemilih memasukkan lima surat suara tercoblos sesuai dengan kotak suaranya masing-masing. Setelah itu, pemilih berjalan menuju KPPS 7 di pintu keluar untuk menyelupkan salah satu jari tangannya ke botol tinta sebagai penanda bahwa yang bersangkutan sudah menyalurkan hak pilihnya.

"Simulasi yang dilakukan bertujuan untuk mengukur waktu ketepatan penghitungan surat suara nantinya. Mencari gambaran seperti apa mengukur waktu, karena asumsi dari penyenggara tersita banyak waktu, kita ingin memberikan gambaran seperti ini, agar tidak seberat yang kita bayangkan," kata Sunario

Ia mengharapkan dengan simulasi ini, semua petugas TPS bisa memprediksi berapa menit proses pemungutan suara dan protes dari masing masing saksi.

"Kita bisa melihat dan mengetahui berapa waktu selama proses pemilihan berlangsung begitu juga dalam penghitungan itu berapa menit, karena kita memilih dan menghitung natinya pada 17 April 2019 mendatang." imbuhnya

Share:

Read More

Ratusan Pemuda dan Masyarakat Gunung Kemala Deklarasikan Dukungan kepada Caleg

PRABUMULIH – Ratusan Pemuda dan Masyarakat Kelurahan Gunung Kemala yang tergabung dalam organisasi Persatuan Pemuda Kelurahan Gunung Kemala (PPKG) gelar Deklarasi Dukungan kepada Calon Legislatif (Caleg) Dapil satu pemilihan Prabumulih Barat, Selatan dan RKT di Gedung Serba Guna Kelurahan Gunung Kemala, sabtu (6/4/19)

Dalam deklarasi tersebut ratusan pemuda bermusyawarah bersama masyarakat yang dihadiri oleh Pemangku adat, tokoh agama dan puluhan anggota Lembaga Masyarakat (LSM) yang ada di Gunung Kemala itu mendukung empat Caleg yang mengajukan diri untuk duduk di bangku DPRD Kota Prabumulih yang berasal dari Gunung Kemala

"M.Kosen,SH Caleg No.2 dari Partai Gerindra saat memberikan sambutan"

“Kita wajib mengajak masyarakat Gunung Kemala untuk mendukung Caleg pribumi, dengan deklarasi ini berharap Calon dari Gunung Kemala mampu memimpin 5 tahun kedepan” Ucap Taufik Jaya selaku Ketua PPGK saat memberikan kata sambutan

Dirinya menilai lima tahun lalu ditanah kelahirannya tidak ada yang mampu menduduki kursi kepemimpinan DPRD Kota Prabumulih

“dalam musyawarah ini kami masyarakat Gunung Kemala telah sepakat untuk mendukung penuh calon DPRD wilayah Gunung Kemala” tegasnya

"Caleg No.urut 2 dari PBB Ardi Ginting menyampaikan visi dan misi"

Sementara itu, Keempat calon legislatif yang berasal dari Kelurahan Gunung Kemala yakni M.Kosen,SH, Ardi Ginting, Mat Yunus dan Bondik Priska,ST mengapresiasi gerakan ratusan pemuda tersebut untuk memenangkan salah satu caleg mengahantarkannya ke kursi kepemimpinan dalam lima tahun kedepan

Diketahui sekitar 2300 lebih Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kelurahan Gunung Kemala diharapkan mampu menyumbang angka kemenangan dari salah satu calon yang diusung

"Mat Yunus saat menjelaskan visi dan misi kepada masyarakat yang merupakan caleg PDIP no.2"

Ketua Lembaga Masyarakat (LSM) Gunung Kemala (LKM-GK) Solmidin dalam musyawarah tadi malam mengatakan pihaknya sangat mendukung gerakan deklarasi yang dimotori oleh pemuda yang mampu mengajak pemilih pemula (kaum Milenial) untuk datang ke TPS dan memilih pemimpin yang amanah dan jujur

“kita dukung gerakan positif seperti ini, dan masyarakat harus kompak jika ingin warga pribumi duduk dikursi DPRD” ucapnya saat dimintai keterangan

Acara yang digelar oleh ratusan pemuda dan masyarakat Gunung Kemala itu menghasilkan kesepakatan untuk mensukseskan pemilu tanggal 17 April mendatang dengan bersama-sama menolak politik uang dan mendukukung calon pribumi (sn)

Share:

Read More

Dinilai Melanggar, Bawaslu OKU Tertibkan APK Berbayar

BATURAJA – Usai memasang stiker di Alat Pergara Kampanye (APK) yang melanggar, pada Jumat (8/3) lalu, Bawaslu OKU bersama tim gabungan yang terdiri Polres, Sat Pol PP, Dinas Perhubungan, Bapenda, serta Panwascam Baturaja Timur, menertibkan APK yang melanggar tersebut.

Sebelum penertiban, Senin (11/3), Bawaslu OKU bersama tim gabungan menggelar apel bersama di Sekretariat Bawaslu OKU, yang dipimpin Ketua Bawaslu OKU, Dewantara Jaya diwakili Komisioner Bawaslu OKU Koordinator Divisi HPP dan Penyelesaian Sengketa, Anggi Yumarta dan Koordinator Sekretariat Bawaslu OKU, Djonaidi.

“Sesuai rapat koordinasi Bawaslu OKU, KPU OKU dan stakeholder, bahwa bila ada APK yang melanggar tidak sesuai zona dan tidak ada kontribusi bagi daerah dan ilegal, maka ditertibkan,” ucap Anggi.

Penertiban APK berbayar namun melanggar dibagi dua tim. Tim A yang dipimpin Komisioner Bawaslu OKU Koordinator Divisi HPP dan Penyelesaian Sengketa, Anggi Yumarta, diawali dari Taman Kota, arah Pasar Atas, masuk simpang gudang garam, Unbara dan kembali ke Sekretariat Bawaslu OKU.

Sementara Tim B dipimpin Komisioner Bawaslu OKU Koordinator Divisi Humas, Hubal dan Pengawasan, Yeyen Adrizal, dimulai dari Desa Tanjung Kemala, masuk simpang empat Sukajadi arah lintas Batu Kuning, Pusar, Talang Jawa dan Pasar Atas menuju Sekretariat Bawaslu OKU. “Diminta kepada semua pengurus parpol untuk mematuhi pemasangan APK,” tandas Anggi. (Win)

Share:

Read More

Tidak Dihiraukan, Baleho Capres Diturunkan

MUARA ENIM,---Basawalu Kabupaten Muara Enim bersama tim Satpol PP Pemkab Muara Enim, akhirnya menurunkan paksa baleho bergambar pasangan Capres 01, yang terpasang di papan reklame jalan protokol Kota Muara Enim, Selasa (5/3) sekitar pukul 09.00WIB.

                  Soalnya sebelumnya Bawaslu telah memberikan peringatan dengan memasang tulisan tanda pelanggaran di tiang papan reklame tersebut. Bahkan lembaga ini juga telah memberitahukan kepada tim pemenasangan pasangan Capres 01 di Muara Enim. Namun himbauan yang disampaikan Bawaslu tidak kunjung dikaksanakan.

                Penurunan atau penertiban baleho itu dipimpin langsung Ketua Bawaslu Muara Enim, Suprayitno bersama komisioner Bawaslu Muara Enim lainnya. Kemudian Bawaslu Kecamatan Kota Muara Enim. Sedangkan tim Satpol PP dipimpin Kasi Penegakan Perda, Tobul.

           Ketua Bawaslu Muara Enim, Suprayitno, yang berhasil dibincangi mengatakan, ada dua titik baleho pasangan Capres 01 dalam Kota Muara Enim yang ditertibkan.

              “Baleho pasangan Capres yang kita tertibkan ada 2 titik, kemudian satu baleho Calon anggota DPD RI,” jelas Suprayitno.

               Menurutnya, pihaknya telah memberitahukan kepada tim pemenangan pasangan Capres 01 yang ada di Muara Enim supaya menurunkan Baleho tersebut. Namun hingga batas waktu pemberitahuan tersebut, tidak juga diturunkan. Karena pembasangan baleho tersebut melanggar ketentuan.

                Selain baleho Capres, dia juga menertibkan sejumlah poster Caleg yang dipasang di tempat tempat yang tidak diperbolehkan dan tidak sesuai aturan.

Share:

Read More

Bawaslu Masih Belum Tertibkan Baliho Yang Dinilai Melanggar

MUARA ENIM--Masih ditemukannya baliho sejumlah calon baik legeslatif maupun Capres yang dianggap melanggar belum diambil tindakan berupa penurunan oleh Bawaslu Kabuoaten Muara Enim. 

Meyukapi hal itu, beberapa kalangan menilai Bawaslu dianggap lamban dan kurang memiliki nyali untuk menertibkan pelanggaran pelanggaran yang terjadi. 

                 Terbukti, Bawaslu hanya memasang papan bertuliskan melanggar, pada baleho yang melanggar tersebut. Tidak sertamerta langsung menurunkannya.

                  “Kami menilai Bawaslu tidak bernyali. Kan sudah tahu bahwa baleho yang dipasang melanggar ketentuan, tetapi tidak diturunkan ataupun ditertibkan. Melainkan Cuma hanya dipasang tulisan melanggar pada tiang baleho tersebut,” jelas pengurus DPD Partai Golkar Muara Enim, Ahmad Solihin, Kamis (21/2).

                 Sementara itu, Ketua Bawaslu Muara Enim, Suprayitno kepada awak media beberapa waktu lalu membenarkan bahwa baleho Capres dan Caleg yang dalam ukuran besar yang dipasang papa papan reklame dalam Kota Muara Enim tersebut melanggar.

            Pihaknya untuk tahap awal memberikan imbauan kepada tim Capres maupun Caleg tersebut untuk menertibkan sendiri dengan membuat tanpa pelanggaran.   

                Namun, lanjutnya, jika telah diberikan imbauan tetapi pihak yang bersangkutan tidak menertibkannya, maka pihaknya melakukan kordinasi dengan Satpol PP Pemkab Muara Enim untuk menertibkannya.

                Di tempat terpisah, Kepala Satpol PP Pemkab Muara Enim, Musadek melalui Kasi Penegakan Perdanya, Tobul, ketika dikonfirmasi mengaku pihaknya belum bisa melakukan pemertiban karena belum ada permohonan secara resmi dari Bawaslu.

                 Karena masalah penertiban baleho Capres maupun Caleg yang melanggar ketentuan, sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu. Sedangkan pihaknya hanya membantu Satpol PP untuk melakukan eksekusi penertiban tersebut. (SN)

Share:

Read More

Ingin Memilih Tapi Diluar Kota, Segera Urus A5

MUARA ENIM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muara Enim meminta pelajar, mahasiswa, pekerja atau penduduk luar daerah yang akan menggunakan hak pilihnya di Kota Muara Enim pada Pemilu 2019 untuk segera mengurus A5 atau formulir pindah memilih.

"Batas waktu untuk mengurus A5 ditetapkan hingga H-30 pemilu. diharap penduduk luar daerah diminta segera mengurusnya agar tidak menumpuk menjelang batas akhir,"Kata Ketua KPU Muara Enim, Ahyaudin, diwawancarai, Selasa (19/2).

Demi meningkatkan angka partisipasi pemilih dan mensukseskan pesta demokrasi, pihaknya mengharapkan peran aktif masyarakat. Dia meminta masyarakat pemilih hendaknya kembali mengecek di daftar pemilih tetap (DPT).

"Mengingat di Kabupaten Muara Enim juga cukup banyak masyarakat pendatang baik itu pelajar, mahasiswa maupun pekerja agar segera mengurus formulir A-5 di domisili asal mereka, sehingga pada saat pencoblosan mereka yang berada di Muara Enim bisa menyalurkan hak suara,"paparnya

Adapun Warga dari luar Kota Muara Enim yang ingin mengurus A5 cukup membawa KTP elektronik atau surat keterangan lain yang berlaku dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Warga tersebut juga harus memastikan jika namanya sudah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 di tempat asal.

"Tinggal datang ke KPU Kota Muara Enim untuk mengurus formulir A5. Formulir A5 yang sudah diperoleh tersebut kemudian dibawa ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) tempat tinggalnya saat ini," katanya.

PPS di wilayah yang akan menempatkan pemilih tersebut ke tempat pemungutan suara (TPS) terdekat atau TPS yang masih memungkinkan untuk ditambah oleh warga pindah memilih.

"PPS yang paling mengetahui kondisi di tiap TPS yang ada di wilayahnya," katanya.

Sedangkan bagi warga Kota Muara Enim yang ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain juga perlu mengurus A5 di PPS. KPU Muara Enim juga akan terus melakukan sosialisasi terkait formulir A5 tersebut kepada masyarakat.(SN)

Share:

Read More

KPUD Akan Rekrut 11.501 KPPS

MUARA ENIM--Ketua KPUD Muara Enim, Ahyaudin, menegaskan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan rekrutmen sebanyak 11,501 orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh KPU pusat.

                “Saat ini kita mempunyai sebanyak 1643 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Masing masing TPS sebanyak 7 orang KPPS, jadi kalu jumlah TPS kita 1643, maka jumlah KPPS yang direkrut sebanyak  11,501 orang,” jelas Ahyaudin didampingingi Komisioner KPUD Muara Enim lainnya, Kamis (14/2) sebelum melakukan rapat kordinasi dengan anggota PPS se Kabupaten Muara Enim.

               Menurutnya, anggota KPPS yang direkrut tersebut nantinya akan bertugas selama 1 bulan. Mereka akan mendapatkan uang honor untuk Ketua KPPS sebesar Rp 550 ribu dan anggota KPPS sebesar Rp 500 ribu.

             Para KPPS yang direkrut tersebut, sebelum melaksanakan tugas, nantinya diberikan bimbingan pelatihan dan simulasi tugas tugas yang akan mereka laksanakan. 

               Dijelaskannya, rapat kordinasi yang dilakukannya bersama dengan PPS guna meningkatkan solidaritas penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden mulai dari tingkat PPS, PPK hingga KPUD. 

                 Kemudian rakor tersebut juga dilakukan terkait penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP2). 

Share:

Read More

Kaum Milenial Jadi Sasaran Penyuluhan Berlalulintas

MUARA ENIM -- Saat ini kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan setiap orang. Baik itu para orang tua maupun pelajar sekolah. Dari para pengguna tersebut, dominasi penggunanya adalh kaum milenial yakni kisaran usia 17-35 tahun.

Dengan tingginya pengguna kendaraan bermotor, maka tinggi juga kemungkinan terjadinya kecelakaan lalulintas oleh kurangnya kesadaran pengguna dalam berlalu lintas.

Untuk menekan angka kecelakaan lalulintas dikalangan pengendara milenial, Polres Muara Enim mengadakan giat Fokus Grup Diskusi (FGD) dalam rangka program kepolisian, milennial road safety festival, dengan tema “mewujudkan milennial cinta lalulintas menuju indinesia gemilang” yang dilaksanakan, Kamis (7/2) yang berlangsung di Ruang Rapat Utama, Polres Muara Enim.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Muara Enim, AKBP Afner Juono dalam sambutanya mengatakan, kegiatan ini ditujukan kepada kamu milennial yang berusia 17-35 tahun agar selalu senantiasa mematuhi aturan berlalulintas.

“Selain itu, saya juga menghimbau generasi Millennial yang menggunakan kendaraan bermotor, untuk selalu mematuhi dan mentaati tertib berlalu Lintas,” ujar Kapolres.

Kapolres juga mengatakan, FGD ini bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan berlalulintas yang dominan korbannya adalah dari kaum Millennial terutama anak Sekolah.

“Saya harapkan, dengan adanya diskusi ini, seluruh elemen yang terlibat baik orang tua, pihak sekolah, dinas terkait serta masyarakat bersama sama memberikan pengertian dan imbauan agar berhati hati dalam menggubakan kendaraan bermotor,” pungkasnya.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kapolres Muara Enim, AKBP Afneryuono, SH, SIk,.MH didampingi Kabag Ops Polres Muara Enim, Kompol Irwan Andeta, SH, SIk, Kbo Satbinmas, dan Kbo Sat Lantas Polres Muara Enim.

Hadir juga dalam acara tersebut Kadis Pora Pemkab Muara Enim, Kadis Perhububgan, Humas Pt.Ba, Kuminity Motor, Pimpinan Dealer Motor, Kepala Ojek tiap Pangkalan serta Perwakilan SLTA dan Guru SLTA.(SN)

Share:

Read More

Jelang Pileg, Calon di Prabumulih Mulai Tebar Pesona

PRABUMULIH -- Jelang Pemilihan Legislatif (Pileg) April 2019, sejumlah calon legislatif (Caleg) mulai tebar pesona. Seusai istilah tak kenal maka tak sayang, para caleg mulai menyebar gambar dirinya baik dalam bentuk stiker maupun kalender.

Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sufyan Ats Aswari. Sejak satu bulan terakhir dirinya disibukkan dengan blusukkan dari kampung ke kampung dan dari pintu ke pintu.

Menurut Sufyan, kegiatan program door to door tersebut lebih efektif dan tepat sasaran ketimbang cara sosialisasi lainnya. "Selain bisa menyapa langsung warga yang ada di dapil saya, juga banyak keluhan-keluhan masyarakat juga saya dapatkan," ujar Sufyan.

Dikatakan Sufyan, sistem sosialisasi dengan cara door to door sendiri ia terapkan setelah mendapat masukkan dari Calon Presiden, Joko Widodo.

"Alhamdulillah sejauh ini program door to door yang disarankan oleh bapak Jokowi, banyak disambut baik masyarakat," terangnya.(SN)

Share:

Read More

KPUD Muara Enim Targetkan 80 Persen Partisipasi

MUARA ENIM -- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Muara Enim menargetkan 80 persen partisipasi pemilih di tahun 2019. Hal tersebut diungkapkan langsung ketua KPUD Muara Enim, Ahyaudin, Selasa (5/2).

"Terget dari pusat adalah 77,5 persen, dan kami menargetkan lebih dari itu sekitar 80 persen, ya minimal melebihi target nasional," ujar Ahyaudin.

Berkaca pada pilpres 2014 lalu, angka partisipasi politik 72,89 persen, artinya masih ada masyarakat yang tidak menggunakan haknya. "Angka golput itu akan di minimalisir dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan," ungkapnya.

Saat ini, lanjutnya, sudah dibentuk relawan demokrasi yang beranggotakan 55 personil yang bertugas di 20 kecamatan dengan sasaran 11 segmen. "Sekarang sudah berjalan dan KPU pun juga memiliki program sendiri disamping menjalankan program yang sifatnya nasional," ulasnya.

Sekarang, lanjutnya, KPU Muara Enim menggandeng perusahaan perusahaan di wilayah Muara Enim untuk membuatkan semacam baliho ataupun alat lain untuk sarana sosialisasi. " Minimal untuk karyawannya sendiri, sehinggga semua tepat sasaran," jelasnya.

Menurutnya, ada tiga poin yang disampaikan dalam sosialisasi, pertama adalah waktu pencoblosan, kedua jenis surat suara yang ada lima dan tata cara pencoblosan. "Tiga poin penting itu harus tersampaikan dalam sosialisasi, tinggal cara penyampaiannya saja agar partisipasi meningkat," ulasnya.

Dijelaskannya,  ada dua hal yang membuat partisipasi politik menurun, pertama kurang pedulinya masyarakat dan masih bingung terhadap para calon yang akan dicoblos. "Dua hal itu pada dasarnya sudah diluar dari kewenangan KPU, tapi target kami partisipasi pemilih meningkat," tukasnya.(SN)

Share:

Read More

DPD PAN Koordinasi Demi Kemenangan

MUARA ENIM -- Selain menjalin komunikasi dan silaturahmi, Dewan pimpinan daerah Partai Amanat Nasional (PAN) kabupaten Muara Enim menggelar Rapat Koordinasi dan Pembekalan Calon Anggota Legeslatif.

Rapat koordinasi yang digelar ini merupakan sebagai wadah konsolidasi para Caleg didalam memenangkan PAN dalam Pileg dan Pilpres mendatang. Hal ini disampaikan oleh ketua DPD PAN Muara Enim Nazuri, Senin (4/2) di Ballroom hotel Griya Serasan Sekundang.

"Kegiatan ini merupakan koordinasi seluruh caleg, sama seperti bulan saat koordinasi caleg DPRD provinsi, hanya saja hari ini koordinasi dilakukan dengan seluruh caleg baik DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota serta seluruh DPC PAN se-Kabupaten Muara Enim,” ujar Nazuri.

Diharapkan, lanjut Nazuri, kepada seluruh caleg untuk semangat kerja, dan pihaknya mengintruksikan semua caleg harus kerja. Selain itu pihaknya juga akan melakukan bimbingan kepada seluruh caleg, dan ini akan dilakukan secara terus menerus mengingat waktu pemilihan yang tinggal kurang lebih tiga bulan.

"Kita ada bimbingannya setiap ca|eg, ada konsultannya. Ini kan tinggal kurang lebih tiga bulan, di waktu terakhir ini kita akan kerja keras, secara masif kita akan kerja di seluruh kecamatan untuk saksi-saksi juga kita sudah siap, orangnya juga sudah ada tinggal pelatihannya saja. Nanti setiap TPS akan kita siapkan satu saksi, terangnya.

Sementara itu Pengurus hariaan DPW PAN Sumatera Selatan Faizal Anwar, SE didalam sambutannya menyampaikan bahwa Pertarungan sesungguhnya tinggal menunggu hari mengingat hanya berselang kurang lebih 72 hari lagi.

"Waktu pemilihan tinggal 72 hari lagi maka dari itu kita mengingatkan kepada swluruh Caleg bahwa Perang politik tidak menggunakan senjata namun yang dilakukan adalah menggunakan strategi, pemikiran, hingga materi guna mencapai kemenangan," kata Faizal.

Masih kata Faizal tidak semua Caleg akan menjadi anggota dewan, maka dari itu dia berharap agar semua Caleg agar mampu menerima hasil yang didapat pada Pileg mendatang.

"Apapun hasilnya itulah hasil yang terbaik dan kita semua berharap PAN akan mampu mendapatkan kursi disetiap dapilnya," lanjut Calon anggota legislatif DPRD Propinsi Sumsel dari Dapil VI ini.

Tegas Faizal jika ada caleg ataupun Kader yang berhianat pada Partai maka DPW akan bertindak tegas kepada para Caleg maupun kader yang tidak loyal kepada Partai.

"Jika ada Caleg yang bermain kepada Partai lain walaupun dia menang dan mendapatkan suara terbanyak dijamin Caleg tersebut tidak akan dilantik," pungkasnya.(SN)

Share:

Read More

Cari Kerja? KPUD PALI Buka Lowongan

PALI--Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) bakal merekrut Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk ditempatkan di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 17 April 2019 mendatang.

"Perekrutan dilakukan secara terbuka, yang mulai diumumkan dan menerima pendaratan pada 28 Ferbruari 2019 mendatang. Jadi siapapun boleh mendaftar apabila memenuhi syarat," ujar Fikri Ardiansyah, ketua KPUD PALI, Kamis (31/1).

Untuk syarat menjadi calon KPPS dijelaskan Fikri adalah usia minimal 17 tahun, WNI, tidak terdaftar jadi anggota Parpol, tidak menjadi anggota tim kampanye, tidak pernah dipidana dan belum pernah menjabat anggota KPPS selama dua periode Pemilu serta berpendidikan minimal SMA atau sederajat.

"Pendaftaran atau penyerahan berkas melalui PPS dan PPK kemudian akan diseleksi langsung oleh KPU," imbuhnya.

Pada perekrutan calon anggota KPPS, ditambahkan Fikri ada beberapa tahapan, diantaranya penelitian berkas, selanjutnya tanggapan masyarakat terhadap calon anggota KPPS serta seleksi tertulis dimana panitia seleksinya langsung dilakukan KPU.

"Anggota KPPS terpilih nantinya dilantik serentak pada 27 Maret 2019. Namun, untuk Surat Keputusan (SK) KPPS tetap ditandatangani PPS, KPU hanya menyeleksi dan memberi penilaian. Untuk masa jabatan KPPS selama satu bulan terhitung mulai 10 April sampai 9 Mei 2019 yang honornya dibayar melalui anggaran KPU," terangnya.

Jumlah yang dibutuhkan menjadi anggota KPPS adalah 7 orang untuk satu TPS. "Jumlah TPS yang ada di Kabupaten PALI ada 589, jadi tinggal kalikan saja," tutupnya.(SN)

Share:

Read More

Coffe Morning di Woo Hoo, KPU Prabumulih ajak PWI ikut berantas Hoax Pemilu

PRABUMULIH – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Prabumulih bersama rekan media Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Prabumulih menggelar Coffe Morning di Woo Hoo Caffe di Jalan Jenderal Sudirman Kelurah Patih Galung Kecamatan Prqbumulih barat tepatnya di samping Yonzipur 2, kamis (31/1/19)

Ketua KPU Kota Prabumulih Marjuansyah dalam sambutannya mengatakan kegiatan yang digelar bertujuan untuk mengajak rekan media yang ada di Prabumulih bersinergi dengan KPU Prabumulih dalam mensosialisasikan tentang Pemilihan Umum yang sebentar lagi akan digelar

“kita berharap dengan suasana yang akrab ini teman teman wartawan bisa menjadi media penyampaian berita yang sesuai etika pers dan dapat membantu KPU dalam mensosialisasikan pentingnya untuk tidak golput dalam pemilu nanti” ucapnya

Masih kata Marjuansyah, media yang menjadi salah satu informasi masyarakat harus memberikan informasi yang dapat mendidik terkait pemilu” terangnya

Sementara itu, Ketua PWI Prabumulih Mulwadi yang ikut hadir dalam acara sangat mengapresiasi acara yang digelar KPU Kota Prabumulih yang ikut melibatkan Media didalam kelancaran memberikan informasi mengenai pemilu yang akan datang

“terimakasih KPU yang telah melibatkan teman teman media, hal ini menjadi tanggung jawab kami untuk memberikan informasi yang benar terkait pemilu” ucapnya

Lanjutnya, media sangat berperan penting dalam mensosialisasikan dan memberikan pemberitaan yang benar yang sekarang ini banyak berita bohong (hoax) yang menyebar mengenai pemilu (sn01)

Share:

Read More

Tertahan di Kantor Pos Prabumulih, Tabloid Indonesia Barokah Tidak Jadi Masuk PALI

PALI -- Tabloid yang saat ini tengah diperbincangkan masyarakat Indonesia karena dinilai penuh unsur politik dan menyudutkan salahsatu pasangan calon presiden rupanya berniat masuk ke wilayah Bumi Serepat Serasan melalui kantor pos.

Tetapi tabloid yang menghebohkan ini tertahan di Kantor Pos Kota Prabumulih dan belum sempat didistribusikan ke wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) serta daerah lainnya.

Bakal beredarnya tabloid Indonesia Barokah ke Pali diakui Rika Febrianti, kepala kantor Pos Pendopo Kecamatan Talang Ubi. Menurutnya, saat ini, paket berisikan tabloid itu masih tertahan di kantor pos Prabumulih.

"Paket itu hendak di kirim ke masjid-masjid di kota Pendopo melalui kantor pos Pendopo. Untuk rencana selanjutnya, kami belum mengetahuinya, apakah akan dikembalikan atau dikirim ke alamat tujuan. Yang pasti saat ini, paket tersebut masih tertahan di kantor pos Prabumulih," terang Rika, Rabu (39/1), sambil menunjukkan foto bahwa salah satu paket tersebut ditujukan ke kantor pos Pendopo.

Terpisah, Ketua Bawaslu PALI, Heru Muharom melalui Divisi SDM Basrul SAP menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan. Namun untuk tabloid Indonesia Barokah, pihaknya belum menerima laporan terkait peredaran tabloid itu beredar di PALI.

"Kami sudah berkoordinasi dengan kepala kantor pos Pendopo bahwa saat ini belum ada tabloid dimaksud masuk ke PALI. Apabila ada, maka kalau tabloid itu isinya ada pelanggaran Pemilu dan dilaporkan masyarakat ke kita, maka kita akan tindaklanjuti sesuai Peraturan Bawaslu No 7 tahun 2018 tentang penanganan temuan  laporan pelanggaran Pemilu," terang Basrul.

Tetapi apabila keberadaan tabloid Indonesia Berkah mengganggu ketertiban umum, maka wewenangnya ke penegak hukum. "Dan apabila melanggar kode etik jurnalistik, maka itu kewenangan Dewan pers. Tapi informasi yang kami dapat bahwa kasus tabloid Indonesia Berkah sudah ditangani  Sentra Gakumdu Bawaslu RI," tandasnya.(SN)

Share:

Read More