PRABUMULIH--Puluhan massa yang tergabung dalam aliansi Caleg DPRD kota Prabumulih anti money politik mendatangi kantor Bawaslu kota Prabumulih, Kamis (16/5) sekitar pukul 10.00 wib.
Massa menuntut agar Bawaslu segera menindaklanjuti laporan 3 Caleg yang diduga melakukan money politik dalam pemilu legislatif beberapa bulan lalu. "proses laporan terhambat dan tidak ditindaklanjuti," ujar Indarto, Koordinator Lapangan.
Selain itu, massa juga meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) lantaran adanya kecurangan money politik yang dilakukan sejumlan caleg.
"25 Caleg terpilih ada indikasi money politik. Kami usul PSU untuk legislatif supaya caleg tidak money politik dapat kursi di parlemen," ungkapnya.
Indarto menjelaskan besarnya cost politik yang dikeluarkan oleh oknum caleg tentunya akan berdampak dengan kinerja caleg itu sendiri kedepannya.
"Pembangunan akan terhambat karena cenderung punya target mengembalikan modal dan akhirnya korupsi," terangnya.
Tak hanya itu, massa juga meminta agar Ketua Bawaslu dicopot dari jabatannya lantaran dianggap tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Salah satunya penanganan laporan dugaan money politik yang telah dilaporkan beberapa waktu lalu.
"Tuntutan kami hanya dijawab PMS dan suratnya tidak bernomor dan tidak menjelaskan risalah rapat," tuturnya.
Sementara, Ketua Bawaslu kota Prabumulih, Herman Julaidi mengatakan pihaknya sudah melakukan kajian dan pendapat hukum terkait 3 caleg yang dilaporkan tersebut.
"Laporannya sudah melewati hari kerja sebelum kejadian peristiwa, makanya dengan dasar itu PMS alias tidak memenuhi syarat," bebernya.
No comments:
Post a Comment