Ketua DPRD Prabumulih Ikut Salat Istisqa, Berharap Hujan Segera Turun

PRABUMULIH, SININEWS.COM – Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Victoria, SH, M.Si, bersama jajaran Pemerintah Kota dan masyarakat mengikuti Salat Istisqa sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan di tengah musim kemarau yang masih melanda wilayah Prabumulih.

Salat Istisqa tersebut digelar di lapangan Kantor Pemerintah Kota Prabumulih, Senin (31/8/2026), dan berlangsung khidmat. Kegiatan menjadi momentum bagi pemerintah bersama masyarakat untuk bermunajat sekaligus memohon pertolongan Allah SWT agar kemarau segera berakhir.

Deni Victoria hadir bersama Wali Kota Prabumulih H. Arlan dan Wakil Wali Kota Franky Nasril, S.Kom, MM. Sejumlah pejabat daerah dan unsur masyarakat juga turut mengikuti salat tersebut.

Salat Istisqa diimami Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Prabumulih, Drs. H. M. Amin, S.Ag, MM.

Deni Victoria menilai pelaksanaan Salat Istisqa menjadi salah satu bentuk ikhtiar bersama dalam menghadapi kondisi kemarau yang mulai berdampak terhadap kehidupan masyarakat, khususnya ketersediaan air.

Menurutnya, ikhtiar menghadapi kemarau tidak hanya dilakukan melalui langkah teknis pemerintah, tetapi juga dapat diperkuat dengan doa dan kepedulian seluruh masyarakat.

“Kita sama-sama berdoa dan berikhtiar agar hujan segera turun. Semoga kondisi kemarau ini segera berakhir dan masyarakat kembali mendapatkan ketersediaan air yang cukup,” ujar Deni.

Ia berharap turunnya hujan nantinya tidak hanya mengakhiri kondisi kering, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat serta membantu menjaga lingkungan dari berbagai potensi dampak kemarau.

Di sisi lain, Deni mengajak masyarakat untuk tetap bijak menggunakan air selama musim kemarau. Menurutnya, keterbatasan sumber air harus dihadapi dengan kesadaran bersama agar kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mengingat kondisi lahan yang kering lebih mudah terbakar.

“Kita berharap masyarakat tetap menjaga lingkungan, tidak melakukan pembakaran sembarangan dan menggunakan air secara bijak. Kondisi seperti ini harus kita hadapi bersama,” katanya.

Pemkot Tetap Lakukan Langkah Konkret

Sementara itu, Wali Kota Prabumulih H. Arlan mengatakan pemerintah daerah tetap melakukan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak kemarau.

Menurut Arlan, salah satu prioritas pemerintah adalah memastikan masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air tetap memperoleh bantuan pasokan air bersih.

“Sebagai Pemkot Prabumulih, kita tidak boleh berpangku tangan. Kita harus terus melakukan langkah-langkah nyata, seperti menyediakan air bersih, mencegah dampak karhutla dan berbagai upaya lainnya,” ujar Arlan.

Ia menyebut Salat Istisqa menjadi bagian dari ikhtiar spiritual pemerintah bersama masyarakat. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi sarana untuk melakukan introspeksi diri sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.

“Kita memohon doa agar hujan segera turun melalui Salat Istisqa ini. Ini bagian dari usaha dan ikhtiar kita,” katanya.

Arlan berharap hujan segera mengguyur wilayah Prabumulih dengan membawa keberkahan dan manfaat bagi seluruh masyarakat.

“Semoga segera turun hujan yang membawa keberkahan bagi masyarakat. Ini merupakan bentuk ibadah dan doa kita agar dikabulkan oleh Allah SWT,” harapnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih Asvera Primadona, SH, MH, Kepala BPS Kota Prabumulih Jupni Amnus, SE, MM, Sekretaris Daerah, seluruh kepala OPD, staf ahli, jajaran TP PKK, camat, lurah, kepala desa serta pegawai Pemkot Prabumulih.

Turut hadir Katim Pasis Sesko Brigjen Edy R bersama para Pasis Sesko yang tengah melaksanakan agenda audiensi dengan Wali Kota Prabumulih.

Melalui sinergi pemerintah dan masyarakat, Pemkot Prabumulih berharap berbagai upaya penanganan serta doa bersama dapat menjadi bagian dari ikhtiar menghadapi kemarau hingga kondisi kembali normal.

Share:

Read More

Sumur Mengering, Warga Prabumulih Mulai Beli Air Bersih, Ketua DPRD Imbau Hemat Air

PRABUMULIH, SININEWS.COM – Musim kemarau yang melanda Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, mulai memberikan dampak terhadap ketersediaan air bersih. Sejumlah warga yang selama ini mengandalkan sumur sebagai sumber kebutuhan rumah tangga kini harus mencari alternatif untuk mendapatkan pasokan air.

Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat terpaksa membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari mandi, mencuci hingga keperluan rumah tangga lainnya.

Di tengah kondisi itu, Pemerintah Kota Prabumulih terus melakukan upaya penanganan dengan menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami kesulitan pasokan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Victoria, SH, M.Si, mengimbau masyarakat agar lebih bijak menggunakan air selama musim kemarau.

Menurutnya, keterbatasan sumber air harus disikapi bersama dengan mengutamakan kebutuhan yang paling penting serta menghindari penggunaan air secara berlebihan.

“Kita mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air. Gunakan air secukupnya dan prioritaskan untuk kebutuhan yang benar-benar penting,” ujar Deni.

Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Prabumulih yang terus berupaya membantu masyarakat melalui distribusi air bersih ke kawasan yang terdampak kekeringan.

Deni berharap kondisi tersebut tidak berlangsung terlalu lama dan hujan segera turun sehingga sumber-sumber air masyarakat dapat kembali terisi.

Warga Terpaksa Beli Air

Kesulitan mendapatkan air bersih salah satunya dirasakan warga Kelurahan Gunung Ibul. Edi, salah seorang warga setempat, mengaku sudah hampir dua pekan harus membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan keluarganya

Ia mengatakan, keputusan membeli air merupakan pilihan yang tidak dapat dihindari setelah sumur yang selama ini menjadi sumber utama air di rumahnya mulai mengering.

“Sekali beli Rp80 ribu. Kalau tidak beli, kami tidak bisa mandi dan memenuhi kebutuhan lainnya,” kata Edi.

Menurutnya, kondisi kemarau tahun ini terasa lebih berat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya, sumur warga masih menyimpan air meski musim kemarau berlangsung cukup lama.

Namun kali ini, persediaan air tanah menurun drastis hingga menyebabkan sumur mengering.

“Biasanya air sumur tidak sampai kering. Kemarau tahun ini berbeda, air sumur jadi kering,” ujarnya.

Kondisi tersebut membuat pengeluaran rumah tangga warga bertambah karena harus menyediakan biaya khusus untuk mendapatkan air bersih.

Edi berharap hujan segera turun sehingga sumber air kembali tersedia dan warga tidak lagi harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Harapannya hujan segera turun, supaya air sumur kembali ada dan kami tidak perlu terus membeli air,” harapnya.

Kesulitan memperoleh air bersih tidak hanya terjadi di Kelurahan Gunung Ibul. Sejumlah kawasan lain di Kota Prabumulih juga mulai merasakan dampak musim kemarau, sehingga kebutuhan terhadap pasokan air bersih semakin meningkat.

Kondisi ini sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat untuk menggunakan air secara hemat dan bijaksana, sembari menunggu kondisi cuaca kembali membaik.

Share:

Read More

Reses Serentak di Tiga Dapil, DPRD Terima Keluhan Warga Sulit Air Bersih

PRABUMULIH, SININEWS.COM — DPRD Kota Prabumulih mengadakan reses serentak di tiga dapil. Dalam reses itu selain persoalan infrastruktur musim kemarau yang berdampak pada krisis air bersih juga menjadi persoalan yang dikeluhkan.

Salah satu dampaknya dirasakan masyarakat Kelurahan Muaradua Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, yang mulai kesulitan memperoleh air bersih akibat sejumlah sumur warga mengering.

Persoalan tersebut disampaikan langsung kepada anggota DPRD Kota Prabumulih dalam agenda reses serentak yang digelar di sejumlah daerah pemilihan (dapil), Sabtu (22/8/2026). Untuk Dapil I, kegiatan berlangsung di Kantor Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur.

Dalam reses tersebut, anggota DPRD berdialog dengan camat, lurah, perangkat RT/RW, serta tokoh masyarakat untuk menyerap berbagai persoalan dan kebutuhan warga. Salah satu aspirasi yang mencuat adalah permintaan pembangunan sumur bor sebagai solusi menghadapi krisis air bersih saat musim kemarau.

Lurah Muaradua Barat, Asni Novita AM.Kep., mengatakan kondisi wilayahnya cukup unik karena masyarakat menghadapi persoalan berbeda ketika musim hujan dan kemarau.

“Kalau musim hujan banyak yang kebanjiran dan kalau kemarau banyak yang kekeringan karena sumur-sumur masyarakat banyak yang kekeringan,” ungkap Asni di hadapan anggota DPRD.

Kondisi sumur yang mengering membuat sebagian warga terpaksa membeli air menggunakan tangki maupun tedmon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, biaya yang harus dikeluarkan menjadi beban tambahan bagi masyarakat apabila kekeringan berlangsung dalam waktu lama.

Karena itu, Asni berharap DPRD dapat memperjuangkan pembangunan sumur bor di wilayah Muaradua Barat.

“Kami mewakili warga berharap dibantu sumur bor, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan air bersih terlebih ketika musim kemarau seperti sekarang ini,” katanya.

Selain persoalan air bersih, masyarakat juga menyampaikan sejumlah aspirasi pembangunan lainnya. Di antaranya perbaikan dan pembangunan jalan, drainase, fasilitas umum, bangunan lingkungan, serta penambahan lampu penerangan jalan.

Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Victoria, SH., M.Si., mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan dicatat dan menjadi bahan pembahasan lembaga legislatif.

Menurut Deni, setiap usulan nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan serta skala prioritas pembangunan daerah.

“Usulan-usulan yang telah diterima, nantinya akan dipilah sesuai skala prioritas untuk diusulkan dan dibangun ke depannya,” ujar Deni.

Terkait permintaan pembangunan sumur bor di Muaradua Barat, Deni memastikan aspirasi tersebut telah diterima. DPRD selanjutnya akan membahas usulan tersebut sesuai mekanisme dan kemampuan program pembangunan daerah.

Ia berharap persoalan ketersediaan air bersih di wilayah tersebut dapat segera memperoleh solusi, terutama untuk menghadapi kondisi kemarau yang berpotensi berlangsung lebih lama.

Deni juga menegaskan bahwa reses memiliki peran penting dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan DPRD. Melalui kegiatan tersebut, anggota dewan dapat melihat secara langsung persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

“Reses bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi bagian penting dalam memperkuat komunikasi antara masyarakat dan wakilnya di DPRD,” tegasnya.

Dengan turun langsung ke lapangan, DPRD diharapkan dapat memastikan aspirasi yang masuk tidak berhenti sebagai catatan, tetapi dapat diperjuangkan menjadi program pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Reses DPRD Kota Prabumulih pada Sabtu (22/8/2026) dilaksanakan serentak di tiga daerah pemilihan. Untuk Dapil I yang meliputi Kecamatan Prabumulih Timur, kegiatan dipimpin Ketua DPRD H. Deni Victoria bersama Wakil Ketua Aryono.

Sejumlah anggota DPRD yang turut hadir antara lain Welizar, SE., Evi Susanti, SE., Hartono Hamid, SH., HM Rasyid, Iswanto, Nicko Adha, Herawaty, Ben Heri, Hendriansyah, dan Dhafina Marsyah Tahira.

Sementara itu, reses Dapil II dilaksanakan di Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT), sedangkan Dapil III berlangsung di Kecamatan Cambai.(SN)

Share:

Read More

Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden, DPRD Prabumulih Siap Perkuat Sinergi Pembangunan

PRABUMULIH, SININEWS.COM – Jajaran DPRD Kota Prabumulih mengikuti Rapat Paripurna Ke-XXVII Masa Persidangan III dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026.

Rapat paripurna berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Prabumulih, Jumat (14/8/2026). Agenda kenegaraan tersebut diikuti unsur pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Pemerintah Kota Prabumulih, serta tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan yang memuat berbagai capaian pemerintah sekaligus gambaran arah pembangunan Indonesia ke depan.

Sejumlah poin strategis dalam pidato Presiden mendapat perhatian DPRD Kota Prabumulih, terutama terkait penguatan swasembada pangan, peningkatan produksi beras, serta kebijakan hilirisasi sumber daya alam.

Ketua DPRD Kota Prabumulih, H Deni Victoria, mengatakan jajaran DPRD bersama pemerintah daerah menyimak secara langsung penyampaian pidato Presiden. Menurutnya, berbagai capaian yang disampaikan menjadi gambaran optimisme terhadap perjalanan pembangunan Indonesia.

“Pidato tadi sudah kita dengarkan bersama. Beliau menjelaskan berbagai prestasi yang telah dicapai Indonesia, terutama terkait swasembada pangan, produksi beras dan hilirisasi. Kita tentu optimistis Indonesia akan semakin baik ke depannya,” ujar Deni.

Ia menilai penguatan sektor pangan merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan nasional. Kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan melalui produksi dalam negeri dinilai tidak hanya berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan negara.

Peningkatan produksi beras, lanjutnya, menjadi bagian penting dalam mewujudkan kemandirian tersebut. Ketika kemampuan produksi dalam negeri semakin kuat, ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri dapat ditekan sekaligus menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Di sisi lain, DPRD Prabumulih juga memberikan perhatian terhadap agenda hilirisasi yang menjadi salah satu arah strategis pembangunan nasional.

Hilirisasi dinilai mampu memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam melalui proses pengolahan di dalam negeri. Kebijakan ini tidak hanya berpotensi meningkatkan nilai ekonomi suatu komoditas, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan industri, dan memperkuat perekonomian nasional.

Deni menyebut, peluang tersebut juga perlu diterjemahkan dalam konteks pembangunan daerah. Potensi yang dimiliki setiap wilayah dapat dikembangkan melalui kebijakan yang selaras dengan arah pembangunan nasional sekaligus menyesuaikan kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah daerah dan DPRD harus terus bersinergi dalam menjalankan program pembangunan yang manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Menurut Deni, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat menjadi salah satu kunci agar berbagai kebijakan nasional dapat berjalan efektif hingga ke tingkat daerah.

Ia berharap setiap arah kebijakan pembangunan nasional dapat diterjemahkan menjadi program konkret yang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya terlihat dari capaian makro, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, menurutnya, juga menjadi pengingat bagi seluruh elemen pemerintahan untuk terus mengisi kemerdekaan melalui kerja dan pengabdian.

“Semangat kemerdekaan jangan hanya berhenti pada kegiatan seremonial. Yang lebih penting adalah bagaimana semangat tersebut diwujudkan melalui kerja nyata, pembangunan berkelanjutan dan kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Deni.(adv)

Share:

Read More

DPRD Prabumulih Sahkan LPJ APBD 2025 Jadi Perda, Pemkot Diminta Tingkatkan Kinerja

PRABUMULIH, SININEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Pengesahan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-XXVI Masa Persidangan III DPRD Kota Prabumulih, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Selasa (28/7/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Prabumulih H. Deni Victoria, SH, M.Si, didampingi Wakil Ketua I Aryono, ST, dan Wakil Ketua II Ir. H. Dipe Anom. Hadir pula Wali Kota Prabumulih H. Arlan, Wakil Wali Kota Franky Nasril, S.Kom, MM, Sekretaris Daerah H. Elman, ST, MM, Sekretaris DPRD Desi Muwarni, S.Si, M.Si, para anggota DPRD serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebelum pengambilan keputusan, rapat diawali dengan penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Prabumulih. Laporan tersebut disampaikan anggota Banggar, Ade Irama, SH, MH.

Laporan Banggar memuat hasil evaluasi dan pembahasan terhadap Raperda LPJ APBD 2025 yang sebelumnya telah dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Setelah laporan Banggar disampaikan dan diterima, agenda dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir Wali Kota Prabumulih. H. Arlan menyampaikan apresiasi atas pembahasan yang berlangsung melalui komunikasi dan koordinasi antara legislatif dan eksekutif.

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan keputusan bersama oleh pimpinan DPRD dan Wali Kota Prabumulih. Penandatanganan tersebut menjadi penanda resmi disetujuinya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 untuk ditetapkan sebagai Perda.

Ketua DPRD Kota Prabumulih H. Deni Victoria menegaskan, pengesahan LPJ APBD tidak semata-mata merupakan tahapan administratif. Lebih dari itu, proses tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penggunaan dan pengelolaan anggaran daerah.

Menurut Deni, pembahasan yang dilakukan melalui tahapan komisi hingga Banggar merupakan bentuk keseriusan DPRD dalam memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

“DPRD Prabumulih bersama Pemerintah Kota berkomitmen untuk terus menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Deni.

Ia juga meminta Pemerintah Kota Prabumulih segera menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan DPRD dalam pembahasan LPJ tersebut.

Deni berharap tindak lanjut atas rekomendasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan program pembangunan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat.

Sinergi Eksekutif dan Legislatif Diperkuat

Sementara itu, Wali Kota Prabumulih H. Arlan mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan dalam pembahasan Raperda LPJ APBD 2025.

Menurutnya, sinergi antara Pemerintah Kota dan DPRD menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah.

Ia menilai komunikasi serta koordinasi yang terjalin dengan baik antara eksekutif dan legislatif dapat mempercepat pelaksanaan program pemerintah sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi kinerja DPRD Prabumulih yang tetap berkomitmen bersama-sama membangun Kota Prabumulih. Kami juga akan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah disampaikan DPRD sebagai bagian dari upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” kata Arlan.

Dengan ditetapkannya Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Perda, Pemerintah Kota Prabumulih diharapkan menjadikan hasil evaluasi dan rekomendasi DPRD sebagai pijakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta kinerja pemerintahan.

Kolaborasi antara DPRD dan Pemkot juga diharapkan terus diperkuat agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Share:

Read More

Fraksi DPRD Prabumulih Dorong Sekolah Baru di Wilayah Padat Penduduk

PRABUMULIH, SININEWS.COM — Pemerataan akses pendidikan menjadi perhatian serius DPRD Kota Prabumulih. Sejumlah fraksi meminta Pemerintah Kota Prabumulih memperkuat daya tampung sekolah, termasuk mempertimbangkan pembangunan unit sekolah baru di kawasan yang mengalami pertumbuhan penduduk.

Dorongan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-XXIV Masa Persidangan III DPRD Kota Prabumulih dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD, sejumlah fraksi menyampaikan masukan terkait sektor pendidikan, terutama keterbatasan daya tampung sekolah dan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Suherli Berlian, meminta Dinas Pendidikan memprioritaskan penambahan ruang kelas baru pada sekolah yang saat ini mengalami keterbatasan kapasitas.

Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi solusi untuk mengatasi kebutuhan ruang belajar dalam waktu relatif cepat. Namun, jika kondisi di lapangan menunjukkan kebutuhan yang semakin mendesak, pemerintah daerah juga diminta tidak ragu membangun sekolah baru.

Wilayah Muaradua dan Gunung Ibul menjadi kawasan yang mendapat perhatian karena pertumbuhan penduduknya dinilai membutuhkan dukungan fasilitas pendidikan yang memadai.

“Selanjutnya kami minta pembangunan unit sekolah baru direalisasikan jika kondisinya sangat diperlukan. Terutama di wilayah padat penduduk seperti Muaradua dan Gunung Ibul agar proses belajar mengajar anak-anak kita dapat berjalan maksimal,” ujar Suherli.

SPMB Diminta Lebih Transparan

Selain persoalan infrastruktur pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti pelaksanaan SPMB untuk jenjang SD dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Menurut Suherli, mekanisme penerimaan murid baru perlu dievaluasi secara menyeluruh agar prosesnya berjalan objektif, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

Ia menekankan bahwa integritas dalam pelaksanaan SPMB sangat penting karena menyangkut hak setiap anak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang setara.

“Pemerintah Kota Prabumulih diharapkan segera mengambil langkah cepat, objektif, dan transparan dalam menyempurnakan sistem tersebut sehingga tidak lagi menimbulkan polemik di tengah masyarakat,” tegasnya.

Demokrat Minta Sekolah Baru Ditambah

Dorongan pembangunan sekolah baru juga disampaikan Fraksi Partai Demokrat. Juru bicara fraksi, Iswanto, meminta pemerintah daerah mempertimbangkan penambahan unit sekolah apabila kebutuhan di lapangan terus meningkat.

“Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah Kota Prabumulih untuk menambah jumlah sekolah baru apabila memang diperlukan, sehingga pemerataan layanan pendidikan dapat terwujud di seluruh wilayah Kota Prabumulih,” kata Iswanto.

Menurutnya, pembangunan sekolah baru dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi penumpukan peserta didik pada sekolah tertentu. Kebijakan tersebut juga diharapkan mampu memastikan seluruh anak memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan.

“Supaya tidak ada peserta didik yang kehilangan hak memperoleh pendidikan,” ujarnya.

Di sisi lain, fraksi-fraksi DPRD juga memberikan apresiasi terhadap sejumlah capaian Pemerintah Kota Prabumulih. Fraksi Partai Golkar, salah satunya, mengapresiasi keberhasilan pemerintah daerah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berbagai masukan yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Prabumulih dalam menentukan kebijakan pendidikan ke depan.

DPRD mendorong agar pembangunan fasilitas pendidikan tidak hanya berorientasi pada penambahan sarana, tetapi juga memastikan pemerataan akses sehingga pertumbuhan penduduk di suatu wilayah tidak diikuti kesenjangan dalam memperoleh layanan pendidikan.(SN)

Share:

Read More

DPRD Prabumulih Apresiasi WTP 13 Kali Berturut-turut, Pemkot Diminta Perkuat Akuntabilitas

PRABUMULIH, SININEWS.COM — Pemerintah Kota Prabumulih kembali mendapat apresiasi dari DPRD setelah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 13 tahun berturut-turut.

Capaian tersebut menjadi salah satu perhatian utama dalam Rapat Paripurna ke-XXIV Masa Persidangan III DPRD Kota Prabumulih, dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Rapat digelar di Ruang Paripurna DPRD Kota Prabumulih, Rabu (1/7), dan dipimpin Ketua DPRD H. Deni Victoria, SH., M.Si. Hadir dalam rapat tersebut Wakil Ketua DPRD H. Aryono, ST., dan Ir. H. Dipe Anom, Wakil Wali Kota Prabumulih Franky Nasril, S.Kom., M.M., unsur Forkopimda, jajaran OPD, serta anggota DPRD.

Ketua DPRD H. Deni Victoria mengatakan seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan terhadap LPJ pelaksanaan APBD 2025. Secara umum, DPRD mendukung kebijakan pemerintah daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selama pelaksanaannya tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

“Seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan umumnya. Pada dasarnya DPRD mendukung kebijakan pemerintah dan pembangunan untuk masyarakat selama tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku,” ujar Deni.

WTP Jadi Motivasi Tingkatkan Tata Kelola

Menurut sejumlah fraksi, keberhasilan mempertahankan opini WTP hingga 13 kali berturut-turut menunjukkan adanya konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, capaian tersebut dinilai bukan akhir dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Iswanto, mengatakan opini WTP harus menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, pengelolaan anggaran dapat semakin memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pandangan serupa disampaikan Fraksi Partai Gerindra melalui Hendriansyah. Ia menilai prestasi tersebut patut diapresiasi, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program pembangunan.

Menurutnya, setiap anggaran yang telah dialokasikan harus mampu menghasilkan program yang efektif dan tepat sasaran.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Suherli Berlian, ST., menyebut raihan WTP 13 kali berturut-turut sebagai pencapaian penting bagi Kota Prabumulih.

Meski demikian, pemerintah daerah diminta tetap konsisten menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK serta melakukan penyempurnaan terhadap pengelolaan APBD.

Fraksi Berikan Sejumlah Catatan

Fraksi PKS melalui Ben Heri turut memberikan apresiasi atas capaian WTP tersebut. Namun, fraksi ini juga menyoroti sejumlah hal dalam pelaksanaan APBD 2025, termasuk perlunya evaluasi terhadap realisasi transfer dana dari pemerintah pusat.

Evaluasi dinilai penting agar perubahan atau keterlambatan transfer tidak berdampak terhadap pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah.

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar menilai keberhasilan mempertahankan opini WTP dapat menjadi modal untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

DPRD Kota Prabumulih juga menegaskan akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Masukan dari seluruh fraksi diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menjalankan program pada periode berikutnya.

Capaian WTP ke-13 tersebut pada akhirnya diharapkan tidak hanya menjadi catatan prestasi administrasi keuangan daerah, tetapi juga berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang dirasakan langsung masyarakat.

DPRD pun mendorong agar pengelolaan APBD ke depan semakin transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat Kota Prabumulih.(SN)

Share:

Read More

DPRD Prabumulih Targetkan Pembahasan LPJ APBD 2025 Rampung 23 Juli

PRABUMULIH, SININEWS.COM — DPRD Kota Prabumulih bersama Pemerintah Kota Prabumulih mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Pembahasan ditargetkan rampung pada 23 Juli 2026 sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan akhir.

Pembahasan tersebut menjadi salah satu agenda dalam Rapat Paripurna XXII Masa Persidangan III DPRD Kota Prabumulih yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Jumat (26/6).

Rapat dipimpin unsur pimpinan DPRD dan dihadiri langsung Wali Kota Prabumulih H. Arlan bersama jajaran Pemerintah Kota Prabumulih.

Dalam paripurna tersebut, Wali Kota H. Arlan menyampaikan nota pengantar Raperda LPJ Pelaksanaan APBD 2025. Dokumen itu menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan anggaran selama satu tahun sekaligus bahan evaluasi bagi DPRD.

Nota pengantar tersebut memuat gambaran mengenai realisasi pendapatan dan belanja daerah, pembiayaan, serta pelaksanaan berbagai program pembangunan selama 2025.

Setelah nota pengantar disampaikan, DPRD akan melakukan pembahasan secara lebih mendalam melalui komisi-komisi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Tahapan tersebut menjadi bagian penting sebelum Raperda ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Victoria, SH., M.Si., mengatakan rapat paripurna berlangsung dengan tertib dan lancar.

“Alhamdulillah tadi kita sudah mengadakan rapat paripurna bersama Wali Kota dan jajarannya,” ujar Deni.

Menurut Deni, DPRD selanjutnya akan segera memasuki tahapan pembahasan bersama pemerintah daerah. Seluruh materi dalam LPJ APBD 2025 akan dikaji untuk memastikan pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

DPRD menargetkan seluruh pembahasan dapat diselesaikan pada 23 Juli 2026. Selanjutnya, hasil pembahasan akan dibawa ke rapat paripurna pada 24 Juli 2026 untuk mendapatkan persetujuan akhir.

“Targetnya selesai tanggal 23 Juli dan diparipurnakan pada tanggal 24 Juli,” kata Deni.

Sementara itu, Wali Kota Prabumulih H. Arlan mengatakan pemerintah daerah telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 kepada DPRD untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

“Tadi sudah kita sampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ 2025, untuk selanjutnya dibahas oleh DPRD,” ujar Arlan.

Pembahasan LPJ APBD 2025 diharapkan tidak hanya menjadi proses administratif, tetapi juga menjadi momentum evaluasi terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah.

Melalui pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif, pengelolaan keuangan daerah diharapkan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta mampu mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Prabumulih.(SN)

Share:

Read More

DPRD Prabumulih Sahkan Perda Petro Prabu, Dirut Wajib Berpengalaman di Sektor Migas

PRABUMULIH, SININEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah (PD) Petro Prabu menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Pengesahan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna XXII Masa Persidangan III DPRD Kota Prabumulih, Jumat (26/6/2026).

Perubahan status badan hukum tersebut menjadi langkah strategis dalam mendorong Petro Prabu agar dikelola secara lebih profesional, adaptif, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pembangunan serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Prabumulih.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Prabumulih, H Deni Victoria SH MSi, didampingi Wakil Ketua DPRD Ir H Dipe Anom. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Prabumulih H Arlan, Wakil Wali Kota Franky Nasril SKom MM, jajaran anggota DPRD, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

Selain mengatur perubahan bentuk badan hukum, Perda Petro Prabu juga memuat sejumlah ketentuan mengenai pengelolaan perusahaan, termasuk persyaratan bagi calon direksi.

Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah batas usia calon direktur. Dalam regulasi tersebut, calon direktur ditetapkan paling tinggi berusia 56 tahun pada saat pelantikan.

Tidak hanya faktor usia, calon Direktur Utama maupun anggota direksi juga diwajibkan memiliki pengalaman kerja di bidang minyak dan gas bumi (migas) sekurang-kurangnya lima tahun.

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memastikan jajaran direksi Petro Prabu memiliki kompetensi serta pengalaman yang relevan dengan karakteristik perusahaan yang bergerak di sektor energi.

Ketua DPRD Kota Prabumulih H Deni Victoria mengatakan, seluruh tahapan pembahasan telah dilalui hingga akhirnya Raperda tersebut disepakati dan ditetapkan menjadi Perda.

"Sudah kita sepakati bersama dan telah dilakukan penandatangan bersama Wali Kota Prabumulih," kata Deni.

Sempat Diwarnai Interupsi

Meskipun akhirnya disahkan, proses pengambilan keputusan Raperda Petro Prabu sempat diwarnai interupsi dan perbedaan pandangan dari sejumlah anggota DPRD.

Beberapa anggota dewan meminta agar pengesahan ditunda karena masih terdapat sejumlah substansi yang dinilai perlu mendapatkan pembahasan lebih lanjut. Sementara itu, pihak yang terlibat dalam pembahasan Raperda menilai seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Interupsi antara lain disampaikan anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, H M Rasyid dan Purwaka. Keduanya mempertanyakan sejumlah ketentuan, khususnya yang berkaitan dengan struktur organisasi Petro Prabu setelah perubahan status menjadi Perseroda.

Keberatan serupa disampaikan anggota DPRD dari Fraksi PKS, Ben Heri. Ia mempertanyakan agenda pengambilan keputusan Raperda Petro Prabu yang menurutnya tidak diterima oleh fraksinya dalam informasi agenda rapat.

"Kami hanya mendapat informasi jika paripurna hari ini terkait pembahasan Raperda LPJ. Tidak ada pemberitahuan mengenai agenda pengesahan Raperda Petro Prabu," ujarnya.

Di sisi lain, anggota Panitia Khusus (Pansus) pembahas Raperda dari Fraksi NasDem, Suherli Berlian ST, menyampaikan bahwa seluruh tahapan pembahasan telah dilaksanakan bersama pemerintah daerah sesuai prosedur.

Menurut dia, materi Raperda telah dibahas dan diselesaikan oleh Pansus bersama pihak eksekutif sehingga proses pengesahan dinilai telah dapat dilanjutkan.

Hal senada disampaikan anggota DPRD dari Fraksi PAN, Feri Alwi. Ia menyebut mekanisme voting dapat ditempuh apabila diperlukan dalam proses pengambilan keputusan sesuai tata tertib DPRD.

"Tidak menjadi persoalan apabila keputusan diambil melalui mekanisme voting. Namun hendaknya juga dijelaskan apa alasan belum menyetujui pengesahan Raperda ini," tegasnya.

Setelah seluruh pandangan dan tanggapan disampaikan, rapat paripurna kemudian dilanjutkan ke tahap pengambilan keputusan. Melalui mekanisme yang berlaku, DPRD Kota Prabumulih akhirnya menyetujui dan mengesahkan Raperda perubahan bentuk badan hukum Petro Prabu menjadi Peraturan Daerah.

Dengan status baru sebagai Perseroda, Petro Prabu diharapkan mampu meningkatkan tata kelola perusahaan, memperluas peluang pengembangan usaha, serta memberikan kontribusi yang semakin besar bagi perekonomian dan PAD Kota Prabumulih.

Share:

Read More

Ketua DPRD Prabumulih Beri Dukungan Penuh untuk Atlet Pencak Silat di O2SN Sumsel 2026

PRABUMULIH, SININEWS.COM – Dukungan terhadap atlet pelajar yang akan membawa nama Kota Prabumulih di ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan 2026 terus mengalir.

Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Victoria, SH, M.Si, secara langsung memberikan motivasi kepada para atlet pencak silat yang akan bertanding pada ajang tersebut.

Dukungan itu disampaikan saat Deni Victoria menerima audiensi para atlet dan pelatih di Ruang Pimpinan DPRD Kota Prabumulih, Jumat (26/6/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia didampingi Sekretaris DPRD Kota Prabumulih, Desi Muharni, S.Si., M.Si.

Para atlet tersebut dipersiapkan untuk mewakili Kota Prabumulih dalam O2SN Tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang dijadwalkan berlangsung di Palembang pada 1 Juli 2026.

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memberikan apresiasi sekaligus membangun kepercayaan diri para atlet muda sebelum menghadapi persaingan di tingkat provinsi.

Deni Victoria mengapresiasi kerja keras atlet dan pelatih selama menjalani proses seleksi hingga akhirnya dipercaya menjadi bagian dari kontingen Kota Prabumulih.

Menurutnya, pencak silat memiliki nilai lebih dari sekadar olahraga. Selain membutuhkan kemampuan fisik dan teknik, olahraga bela diri tersebut juga mengajarkan kedisiplinan, ketekunan, keberanian, serta pembentukan karakter generasi muda.

"Kami di DPRD Kota Prabumulih sangat bangga melihat semangat adik-adik atlet pencak silat ini. Pencak silat bukan sekadar olahraga, tetapi juga warisan budaya yang mendidik karakter, disiplin, dan mental petarung yang positif,” ujar Deni.

Ia menilai keberhasilan para atlet melaju ke O2SN tingkat provinsi menunjukkan adanya proses pembinaan olahraga pelajar yang terus berjalan di Kota Prabumulih.

Pembinaan tersebut, kata dia, tidak terlepas dari peran sekolah, pelatih, orang tua, serta dukungan pemerintah daerah dalam memberikan ruang bagi para pelajar untuk mengembangkan potensi dan prestasi di bidang olahraga.

Deni juga berpesan kepada para atlet agar menjaga kebugaran, mempersiapkan mental, dan tetap berkonsentrasi selama pertandingan. Ia menekankan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas dalam setiap pertandingan.

“Menang atau kalah bukanlah yang utama, tetapi semangat, dedikasi, dan sportivitas mereka sudah menjadi kebanggaan bagi kita semua,” katanya.

DPRD Kota Prabumulih, lanjut Deni, juga mendorong agar pembinaan atlet usia pelajar terus mendapat perhatian. Menurutnya, dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan fasilitas latihan, kompetisi yang berkelanjutan, serta pendampingan bagi atlet sejak usia dini.

Ia berharap pembinaan yang dilakukan secara konsisten dapat melahirkan lebih banyak atlet berprestasi yang tidak hanya mampu mengharumkan nama Kota Prabumulih di tingkat provinsi, tetapi juga bersaing hingga tingkat nasional.

Menutup audiensi, Deni meminta para atlet memanfaatkan O2SN sebagai kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Ia juga mengingatkan agar perjuangan di arena pertandingan dilakukan dengan penuh semangat dan membawa nama baik daerah.

“Jadikan ajang ini untuk membanggakan orang tua, sekolah, dan daerah di tingkat yang lebih tinggi,” pungkasnya.

Share:

Read More

Ketua DPRD Prabumulih Ajak Warga Sukseskan SE 2026, Data Akurat Jadi Kunci

PRABUMULIH, SININEWS.COM – Dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 ditunjukkan Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Victoria, SH, M.Si. Ia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan sesuai kondisi kepada petugas Badan Pusat Statistik (BPS).

Ajakan tersebut disampaikan Deni Victoria saat menerima kedatangan petugas BPS Kota Prabumulih yang melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah di kediamannya, Senin (15/6/2026).

Didampingi istrinya, Hj. Lenni Kartika, SH, M.Si, Deni Victoria menjadi salah satu responden awal dalam pelaksanaan pendataan SE 2026 di Kota Prabumulih. Sebelumnya, Wali Kota Prabumulih H. Arlan bersama istri, Hj. Llinda Apriana, tercatat sebagai responden pertama.

Kendati hujan deras mengguyur wilayah Prabumulih, proses pendataan tetap berlangsung. Tim BPS Kota Prabumulih yang dipimpin Kepala BPS Kota Prabumulih, Jupni Amnus, SE, MM, tetap mendatangi kediaman Ketua DPRD untuk menjalankan proses pendataan

Kedatangan petugas disambut hangat Deni Victoria bersama keluarga. Momentum tersebut sekaligus dimanfaatkan untuk mengajak masyarakat tidak ragu menerima petugas sensus serta memberikan keterangan sesuai kondisi usaha dan aktivitas ekonomi yang dimiliki.

Menurut Deni Victoria, SE 2026 merupakan agenda nasional yang memiliki peran penting dalam menyediakan gambaran kondisi perekonomian Indonesia. Pelaksanaannya yang dilakukan setiap satu dekade membuat keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menghasilkan data yang berkualitas.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Kota Prabumulih untuk turut menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan terbuka kepada petugas sensus. Data yang diberikan tidak terafiliasi dengan kepentingan pihak mana pun serta dijamin kerahasiaannya,” ujar Deni Victoria.

Ia menjelaskan, data yang dikumpulkan dalam sensus nantinya menjadi salah satu pijakan pemerintah dalam memahami perkembangan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat

Dengan data yang akurat, pemerintah diharapkan dapat menyusun kebijakan dan program pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Deni menilai partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi bentuk dukungan terhadap program pemerintah, tetapi juga merupakan kontribusi dalam menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk menentukan arah pembangunan ekonomi ke depan.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Prabumulih Jupni Amnus menyampaikan, pendataan lapangan SE 2026 di Kota Prabumulih dilaksanakan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Pendataan tersebut diarahkan untuk memperoleh data dasar mengenai berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Informasi yang dihimpun akan menjadi bahan penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.

Melalui SE 2026, BPS berharap dapat menghasilkan basis data ekonomi yang akurat, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut diharapkan menjadi fondasi dalam merumuskan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Share:

Read More

Ketua DPRD Prabumulih Dorong Pelebaran Jalan Jenderal Sudirman

PRABUMULIH, SININEWS.COM – Ketua DPRD Kota Prabumulih H Deni Victoria SH MSi mendorong percepatan rencana pelebaran Jalan Jenderal Sudirman atau yang lebih dikenal warga sebagai Jalan Dusun Prabumulih.

Menurut Deni, pelebaran ruas jalan tersebut sudah menjadi kebutuhan seiring meningkatnya aktivitas dan mobilitas masyarakat. Jalan Jenderal Sudirman merupakan salah satu akses utama yang setiap hari digunakan warga untuk beraktivitas, sekaligus menjadi penghubung menuju kawasan perdagangan, perkantoran, pendidikan hingga berbagai fasilitas pelayanan publik.

Deni menegaskan, DPRD Kota Prabumulih memberikan dukungan terhadap rencana pemerintah melanjutkan proyek pelebaran jalan yang sebelumnya sempat tertunda.

“Kami sangat mendukung pelebaran Jalan Jenderal Sudirman atau Jalan Dusun Prabumulih sepanjang sesuai aturan dan ketersediaan anggarannya tersedia,” ujar Deni.

Ia menilai peningkatan kapasitas jalan bukan hanya berkaitan dengan upaya mengurai kepadatan lalu lintas, tetapi juga memiliki dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Dengan kondisi jumlah kendaraan yang terus bertambah, kapasitas ruas jalan yang ada dinilai perlu ditingkatkan. Terlebih, kepadatan lalu lintas kerap dirasakan masyarakat pada waktu-waktu tertentu ketika aktivitas warga sedang tinggi.

“Jalan ini merupakan salah satu akses vital masyarakat. Karena itu, peningkatan kapasitas jalan melalui pelebaran memang menjadi kebutuhan yang perlu mendapat perhatian,” katanya.

DPRD Siap Kawal dari Sisi Anggaran

Deni mengatakan dukungan DPRD terhadap proyek tersebut tidak sebatas pada pernyataan. Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki fungsi penganggaran dan pengawasan yang dapat dijalankan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai ketentuan.

Ia menyebut DPRD akan mendukung penganggaran apabila kemampuan keuangan daerah memungkinkan dan seluruh persyaratan administrasi maupun teknis telah terpenuhi.

“Sebagai wakil rakyat, kami memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pembentukan peraturan daerah, pengelolaan serta persetujuan anggaran, dan juga pengawasan. Tentunya kami akan ikut mendukung pelebaran jalan sesuai tugas pokok kami,” tegasnya.

Menurut Deni, pengawasan juga penting agar proses pembangunan nantinya berjalan transparan, tepat sasaran, serta sesuai aturan yang berlaku.

“Kami akan menyetujui penganggarannya apabila anggarannya tersedia serta ikut melakukan pengawasan agar pelaksanaannya berjalan sesuai aturan,” tambahnya.

Pemkot Siapkan Pembebasan Lahan

Sementara itu, Pemerintah Kota Prabumulih kembali memasukkan rencana pelebaran Jalan Jenderal Sudirman ke dalam agenda pembangunan daerah 2026.

Wali Kota Prabumulih H Arlan sebelumnya meminta Sekretaris Daerah Kota Prabumulih H Elman ST MM segera membentuk tim pembebasan lahan untuk mempercepat persiapan proyek.

Tim tersebut akan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), untuk melakukan penilaian aset dan menentukan besaran kompensasi lahan secara objektif sesuai ketentuan.

Langkah ini diharapkan dapat mengantisipasi persoalan pembebasan lahan yang sebelumnya menjadi salah satu kendala tertundanya rencana pelebaran jalan.

Dengan proses yang lebih terukur dan transparan, pelebaran Jalan Jenderal Sudirman diharapkan dapat terealisasi dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam memperlancar mobilitas sekaligus menunjang aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.

Share:

Read More

DPRD Prabumulih Siapkan Rotasi Komisi dan Penataan Ulang AKD

PRABUMULIH, SININEWS.COM — DPRD Kota Prabumulih mulai menyiapkan langkah penyegaran internal melalui rotasi anggota komisi dan penataan ulang Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Proses tersebut ditargetkan dapat diselesaikan pada Mei 2026 untuk memperkuat efektivitas kerja lembaga legislatif.

Ketua DPRD Prabumulih, Deni Victoria, mengatakan rotasi komisi merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan yang telah diatur dalam tata tertib DPRD. Pergantian tersebut dilakukan secara berkala untuk menjaga dinamika sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan tiga fungsi utama dewan, yakni legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

“Rotasi komisi merupakan mekanisme rutin yang diatur dalam tata tertib, dilaksanakan setiap 20 bulan dan dapat dilakukan beberapa kali dalam satu periode,” kata Deni saat ditemui di Kantor DPRD Prabumulih, Selasa (5/5).

Menurutnya, penyegaran tidak hanya menyangkut komposisi komisi. Sejumlah unsur AKD lainnya juga akan menjadi bagian dari evaluasi, termasuk Badan Kehormatan (BK) serta perangkat dewan yang berkaitan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Deni menjelaskan, evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap perangkat DPRD dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Penataan tersebut dinilai penting mengingat tantangan dan kebutuhan masyarakat terhadap kinerja legislatif terus berkembang.

“Penentuan jadwal akan dibahas dalam rapat. Mekanismenya bergantung pada kesepakatan antarfraksi,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, DPRD Prabumulih akan menggelar rapat internal guna membahas jadwal serta mekanisme pelaksanaan rotasi. Masing-masing fraksi nantinya memiliki ruang untuk menyampaikan usulan sebelum keputusan ditetapkan bersama.

Sementara itu, terkait penentuan posisi pimpinan komisi, Deni menegaskan bahwa proses tersebut menjadi kewenangan masing-masing fraksi. Pengaturan ini merupakan bagian dari mekanisme politik internal DPRD sekaligus untuk menjaga keterwakilan setiap fraksi dalam struktur alat kelengkapan dewan.

Rotasi dan penataan AKD diharapkan tidak sekadar menjadi perubahan administratif. Lebih dari itu, langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme anggota DPRD, memperkuat fungsi pengawasan, serta membuat lembaga legislatif semakin responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan target penyelesaian pada Mei 2026, hasil penataan struktur AKD nantinya diharapkan dapat memberikan energi baru bagi DPRD Prabumulih dalam menjalankan agenda legislasi, pengawasan, dan penganggaran demi mendukung pembangunan daerah. (SN)

Share:

Read More

Ikuti KPPD di Akmil Magelang, Ketua DPRD Prabumulih Perkuat Kapasitas Kepemimpinan Daerah

PRABUMULIH, SININEWS.COM – Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Victoria, SH, M.Si, mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, 15–19 April 2026.

Kegiatan yang diikuti para Ketua DPRD dari berbagai daerah di Indonesia tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan sekaligus membangun kesamaan pemahaman terhadap arah kebijakan nasional dan implementasinya di daerah.

Bagi Deni Victoria, kegiatan KPPD memberikan pengalaman dan perspektif baru dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan lembaga legislatif daerah. Beragam materi yang diberikan dinilai relevan dengan tantangan kepemimpinan daerah yang semakin kompleks.

Politisi Partai Demokrat yang akrab disapa DV tersebut mengatakan, KPPD tidak sekadar menjadi forum pembekalan, tetapi juga ruang untuk memperkuat pemahaman mengenai kebijakan nasional.

“Ini bukan hanya pelatihan biasa, tetapi ruang penting untuk menyamakan persepsi. Sebagai pimpinan DPRD, kita perlu memahami arah kebijakan nasional agar dapat diterjemahkan dengan tepat di daerah,” ujarnya.

Menurutnya, materi yang diberikan dalam KPPD cukup luas, mulai dari perkembangan geopolitik, ketahanan nasional, hingga penguatan karakter dan kapasitas kepemimpinan.

Pembekalan tersebut, lanjut DV, menjadi bekal penting bagi pimpinan DPRD dalam menghadapi berbagai dinamika pembangunan sekaligus menjalankan fungsi kelembagaan secara optimal.

“Banyak hal yang kami pelajari, termasuk pentingnya memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif agar pembangunan daerah sejalan dengan program nasional,” katanya.

Selain mendapatkan pembekalan kepemimpinan, pelaksanaan KPPD yang dikemas dengan konsep retret juga memberikan pengalaman tersendiri bagi para peserta. Kebersamaan selama kegiatan dinilai mampu menumbuhkan kedisiplinan sekaligus memperkuat jejaring antarpimpinan DPRD.

DV menyebut kesempatan berinteraksi dengan para Ketua DPRD dari berbagai wilayah Indonesia menjadi salah satu pengalaman berharga dalam kegiatan tersebut.

“Interaksi dengan para Ketua DPRD dari seluruh Indonesia menjadi pengalaman berharga. Kita bisa saling bertukar gagasan, pengalaman, dan strategi dalam menjalankan fungsi pengawasan maupun legislasi,” ungkapnya.

Ia berharap berbagai pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti KPPD dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas DPRD Kota Prabumulih.

Menurutnya, peningkatan kapasitas pimpinan daerah harus bermuara pada lahirnya kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan daerah.

“Harapannya, apa yang didapat dari kegiatan ini tidak hanya berhenti pada forum, tetapi bisa diterapkan untuk kemajuan daerah serta memperkuat peran DPRD sebagai mitra strategis pemerintah,” tegasnya.

KPPD sendiri diselenggarakan sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas dan wawasan pimpinan daerah. Kegiatan tersebut turut menjadi sarana untuk memperkuat sinergi serta menyelaraskan pemahaman antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional.

Dengan mengikuti kegiatan tersebut, Ketua DPRD Kota Prabumulih diharapkan semakin memiliki perspektif strategis dalam menjalankan fungsi kepemimpinan, legislasi, pengawasan, dan penganggaran demi mendukung pembangunan serta kepentingan masyarakat di daerah.

Share:

Read More

Ketua DPRD Prabumulih Tegaskan WFH Bukan Libur, ASN Diminta Tetap Siaga

PRABUMULIH, SININEWS.COM – Penerapan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Victoria, SH, M.Si, menegaskan seluruh ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Prabumulih tetap harus menjalankan tugas dan tanggung jawab meski bekerja dari rumah.

Pernyataan tersebut disampaikan Deni menyikapi penerapan kebijakan WFH yang diberlakukan pemerintah pusat dan diikuti Pemerintah Kota Prabumulih serta lingkungan DPRD Kota Prabumulih setiap hari Jumat

Menurut Deni, perubahan lokasi bekerja dari kantor ke rumah tidak berarti pegawai mendapatkan hari libur. Seluruh ASN tetap memiliki kewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

“WFH bukan berarti libur. ASN tetap bekerja dari rumah dan harus selalu siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan, terutama berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Deni Victoria, Rabu (8/4/2026).

Ia menilai kesiapan pegawai menjadi hal penting untuk memastikan berbagai urusan administrasi, koordinasi kelembagaan, hingga kebutuhan informasi masyarakat tetap dapat ditangani meskipun sebagian aktivitas kedinasan dilakukan secara jarak jauh.

Karena itu, Deni meminta seluruh ASN memastikan perangkat komunikasi, khususnya telepon seluler, tetap aktif selama menjalankan WFH.

“Telepon HP harus tetap aktif sehingga ketika ada masyarakat yang membutuhkan informasi atau pelayanan, ASN dapat segera merespons,” katanya.

Deni menegaskan pelayanan publik harus tetap menjadi perhatian utama. Sistem kerja dari rumah, kata dia, hendaknya justru diikuti dengan peningkatan kedisiplinan dan tanggung jawab, bukan sebaliknya.

Ia berharap seluruh ASN di lingkungan DPRD Kota Prabumulih mampu menjaga profesionalisme, disiplin, dan komitmen dalam menjalankan tugas. Dengan demikian, penerapan pola kerja WFH tidak menjadi hambatan bagi kelancaran pelayanan maupun aktivitas kelembagaan.

“Yang berubah adalah tempat bekerja, bukan tanggung jawab. Karena itu, setiap ASN harus tetap siap menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.

Sebagai informasi, kebijakan WFH bagi ASN mulai diberlakukan pemerintah sejak 1 April 2026. Sistem kerja tersebut diterapkan satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat, sebagai bagian dari kebijakan pengaturan pola kerja aparatur pemerintah.

Share:

Read More

Serap Aspirasi Warga, DPRD Prabumulih Gelar Reses di Tiga Dapil

PRABUMULIH, SININEWS.COM – Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Victoria, SH, M.Si, menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan reses Masa Persidangan II Tahun 2026.

Reses digelar serentak di tiga daerah pemilihan (dapil), yakni Dapil I, Dapil II, dan Dapil III, Minggu (1/3/2026). Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing.

Beragam aspirasi disampaikan warga dalam kegiatan tersebut. Mulai dari peningkatan infrastruktur jalan lingkungan, pembangunan dan pembenahan drainase, penerangan jalan, penyediaan air bersih, hingga normalisasi sungai untuk mengantisipasi persoalan banjir.

Deni Victoria mengatakan, reses merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi DPRD untuk mendengar secara langsung kebutuhan masyarakat sekaligus menjaring masukan sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Menurutnya, aspirasi yang disampaikan warga tidak boleh berhenti sebatas catatan dalam forum pertemuan. Setiap usulan akan dihimpun, dikaji, kemudian disesuaikan dengan skala prioritas pembangunan dan kemampuan anggaran daerah.

“Seluruh aspirasi masyarakat akan kami rangkum secara sistematis dan disusun berdasarkan skala prioritas untuk kemudian diperjuangkan dalam pembahasan anggaran dan program pembangunan daerah,” tegas Deni.

Reses Digelar di Tiga Daerah Pemilihan

Di Dapil I, kegiatan reses berlangsung di Aula Kantor Lurah Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur. Hadir Ketua DPRD Kota Prabumulih H. Deni Victoria, Wakil Ketua DPRD Aryono, ST, serta anggota DPRD Iswanto, Nicko Adha Pranata, SE, HM Rasyid, S.Ag, MM, Dra. Herawaty, M.Kes, Welizar, SE, Ben Heri, S.Si, M.Pd, Evy Susanty, SE, Hartono Hamid, SH, H. Hendriansyah, SE, dan Dhafina Marsyah Tahira, SH.

Sementara Dapil II memusatkan reses di Aula Kantor Lurah Sukaraja. Kegiatan dihadiri Wakil Ketua DPRD Ir. H. Dipe Anom bersama H. Erwadi, BSc, M. Faris, A.Md, Fena Harianti, SH, Leoni Ayu Pratiwi, SH, MH, Riza Ariansyah, SH, Apriansyah, ST, Feri Alwi, SH, MH, Hj. Nurlisna, SH, serta Suherli Burlian, ST.

Adapun Dapil III melaksanakan reses di Aula Kantor Camat Prabumulih Utara. Sejumlah anggota DPRD yang hadir antara lain Anisa Meida Shafira, Adha Nahar Dian Jaya, S.Si, Ahmad Riza Diswan, H. Zainudin, SH, Ade Irama, SH, MH, Purwaka, SH, M. Rizky Dermawan, dan Rofika Susanti, SIP.

Wakil Ketua DPRD Kota Prabumulih Ir. H. Dipe Anom mengatakan, berbagai usulan yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan pembahasan untuk menentukan program pembangunan pada periode berikutnya.

Ia menyebut, banyak kebutuhan masyarakat yang muncul dalam forum reses. Namun, seluruh usulan tetap harus disusun berdasarkan tingkat kebutuhan dan skala prioritas.

“Ada banyak usulan yang disampaikan, tapi tentunya ada skala prioritas,” ujarnya.

Melalui reses tersebut, DPRD Kota Prabumulih berharap komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat semakin kuat. Aspirasi yang berhasil dihimpun selanjutnya akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pembahasan program dan anggaran pembangunan daerah.

Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kota Prabumulih.

Share:

Read More

Ketua DPRD Prabumulih Ingatkan Warga: Stop Buang Sampah Sembarangan, Cegah Banjir!

PRABUMULIH, SININEWS.COM – Hujan deras yang mengguyur Kota Prabumulih belakangan ini kembali menimbulkan persoalan klasik: banjir. Hampir di setiap musim hujan, sejumlah titik rawan di kota ini tak luput dari genangan air.

Namun, faktor pemicu bukan hanya derasnya curah hujan. Kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan juga ikut memperparah kondisi. Pantauan di lapangan menunjukkan tumpukan plastik, kayu, hingga limbah rumah tangga berserakan di aliran Sungai Kelekar maupun saluran drainase.

Menyikapi hal itu, Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, menegaskan bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah.

“Banjir tidak bisa ditangani pemerintah saja. Semua warga harus ikut peduli. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke parit atau sungai,” tegas Cak Arlan.

Sejalan dengan itu, Ketua DPRD Kota Prabumulih, Deni, juga mengimbau masyarakat untuk mulai disiplin dalam hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya.

“Kalau kita mau lingkungan tetap bersih dan sehat, mari rawat bersama. Hal kecil seperti membuang sampah dengan benar bisa berdampak besar,” ujarnya.

Di sisi lain, warga terdampak banjir mengaku resah. Ana, warga Kelurahan Majasari, mengaku selalu was-was setiap hujan deras datang.

“Takut banjir, takut tanah amblas. Apalagi sungai penuh sampah, airnya sampai hitam dan bau,” keluhnya.

Peristiwa banjir yang terjadi pada Kamis, 11 September 2025, bahkan merusak beberapa fasilitas umum. Drainase di Jalan Sudirman, Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, amblas akibat tergerus air.

Sebagai bentuk respons cepat, Wali Kota turun langsung meninjau titik banjir. Dari hasil pengecekan, ditemukan sejumlah saluran air tersumbat oleh sampah hingga bangunan lapak warga yang menutup jalur aliran.

Cak Arlan menekankan bahwa peran drainase sangat vital dalam mencegah banjir. Karena itu, ia meminta seluruh pihak menjaga kebersihan lingkungan agar saluran air dapat berfungsi sebagaimana mestinya.(SN)

Share:

Read More

Ketua DPRD Kota Prabumulih Aktif Dukung Gerakan Lingkungan Hidup Lewat Penanaman 1.000 Pohon

PRABUMULIH, SININEWS.COM – Dalam rangka memperingati Hari Lahir (HARLA) KAHMI dan FORHATI, Ketua DPRD Kota Prabumulih tampil aktif mendukung gerakan peduli lingkungan dengan menghadiri kegiatan penanaman 1.000 pohon secara serentak di berbagai titik Kota Prabumulih, Jumat, 12 September 2025. 

Kegiatan yang mengusung tema “Selamatkan Bumi dengan Menanam 1.000 Pohon, Hijaukan Bumi, Satukan Hati” ini menjadi simbol komitmen bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghijauan.

Acara dibuka secara resmi oleh Walikota Prabumulih H Arlan, didampingi Ketua DPRD Kota Prabumulih H Deni Victoria SH , yang kemudian melakukan penanaman bibit pohon pertama secara simbolis di Stadion Kota Prabumulih, Talang Jimar. 

Kehadiran Ketua DPRD Kota Prabumulih sebagai wujud kepedulian lembaga legislatif terhadap upaya pelestarian lingkungan. “Kegiatan ini bukan hanya menambah jumlah pohon, tetapi juga menanamkan kesadaran kolektif bagi seluruh warga Kota Prabumulih untuk peduli terhadap bumi kita,” ujar Ketua DPRD Deni Victoria

Setelah menanam di stadion, Ketua DPRD beserta Walikota dan sejumlah peserta kegiatan melanjutkan aksi penghijauan ke titik-titik strategis lainnya di kota. 

Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi kemasyarakatan, pelajar, hingga komunitas pecinta lingkungan. 

Kegiatan berjalan lancar hingga selesai dengan antusiasme tinggi dari seluruh peserta. Penanaman 1.000 pohon ini diharapkan menjadi awal dari serangkaian kegiatan berkelanjutan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dengan hadir dan aktifnya Ketua DPRD Kota Prabumulih dalam kegiatan ini, masyarakat diharapkan semakin termotivasi untuk berpartisipasi dalam setiap program penghijauan dan menjaga bumi agar tetap hijau, bersih, dan lestari untuk generasi mendatang

Share:

Read More

Ketua DPRD Prabumulih Dukung Sinergi untuk Ketahanan Pangan

PRABUMULIH, SININEWS.COM – Ketua DPRD Kota Prabumulih H Deni Victoria SH menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat dalam mendorong ketahanan pangan saat menghadiri Panen Raya Jagung Quartal III, Jumat (12/9/2025).

Acara yang digelar di lahan pertanian milik Syamsul, tepat di belakang Kantor Pemerintah Kota Prabumulih, ini menjadi momen strategis bagi DPRD untuk melihat langsung implementasi program ketahanan pangan di lapangan. 

Ketua DPRD hadir bersama Kapolres AKBP Bobby Kusumawardhana, Walikota H. Arlan, serta sejumlah pejabat dan stakeholder, termasuk perwakilan Kejaksaan Negeri, Perum Bulog, Kepala BPS, dan Dinas Pertanian.

Panen jagung dilakukan secara simbolis oleh Kapolres dan Walikota, dengan lahan utama seluas 6 hektare yang diperkirakan menghasilkan 24 ton jagung. 

Ketua DPRD menekankan pentingnya produktivitas dan keberlanjutan usaha tani di Prabumulih.

Selain lokasi utama, panen serupa dijadwalkan di Kelurahan Gunung Ibul, Desa Muara Sungai, dan Desa Pangkul sepanjang September 2025.

 Ketua DPRD berharap kegiatan ini dapat memperkuat posisi Prabumulih sebagai daerah penopang swasembada pangan di Sumatera Selatan.

“Kesejahteraan petani adalah salah satu fokus utama DPRD. Melalui kolaborasi ini, kita ingin memastikan Prabumulih tidak hanya menjadi penghasil jagung, tetapi juga contoh keberhasilan sinergi pemerintah, aparat, dan masyarakat,” tutup Ketua DPRD Deni Victoria dengan optimis.

Share:

Read More

Mahasiswa GPMH dan AMP Sampaikan 7 Tuntutan, DPRD Prabumulih Janji Teruskan ke Pusat

PRABUMULIH, SININEWS.COM – Setelah sehari sebelumnya Forum Komunikasi Pemuda Prabumulih (FKPP) turun ke jalan, kini giliran mahasiswa yang melangkah ke Gedung DPRD Kota Prabumulih untuk menyalurkan aspirasi mereka.

Kamis, 4 September 2025, perwakilan Gerakan Pemuda Mahasiswa Hukum (GPMH) bersama Aliansi Mahasiswa Prabumulih (AMP) menggelar audiensi resmi di ruang rapat DPRD.

Berbeda dengan aksi jalanan, forum ini dihadiri hanya lima orang mahasiswa yang membawa suara generasi muda. Mereka tidak hanya menyoroti masalah lokal, tetapi juga mengangkat sejumlah isu nasional yang dinilai mendesak dan perlu segera direspons.

Koordinator GPMH, Lucki Juni Ardi, menegaskan bahwa kondisi sosial, politik, dan ekonomi belakangan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. “DPR harus hadir dengan langkah nyata, bukan hanya retorika,” tegasnya.

Dalam pertemuan itu, mereka menyodorkan tujuh tuntutan utama:

• Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset Pejabat Publik sebagai langkah konkret pemberantasan korupsi.
• Melakukan evaluasi total terhadap sistem gaji DPR RI maupun DPRD di tingkat daerah, yang dinilai tidak rasional di tengah krisis ekonomi rakyat.
• Menuntut transparansi publik terkait audit anggaran—mulai dari bukti pembelian, laporan penggunaan dana, hingga pengembalian sisa anggaran.
• Menolak dominasi oligarki partai politik yang dianggap melemahkan independensi pemerintah.
• Menekan harga kebutuhan pokok serta menurunkan tarif pajak yang dirasa memberatkan masyarakat kecil.
• Mengkritisi minimnya sense of crisis DPR RI maupun DPRD dalam menyikapi gejolak nasional.
• Meminta Ketua DPRD Prabumulih membuat pernyataan resmi yang mendukung aspirasi rakyat.

Audiensi itu diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Victoria, SH, MSi, bersama jajaran pimpinan dewan lainnya.

“Semua masukan sudah kami catat dan kami apresiasi. Untuk poin yang menjadi ranah lokal akan segera kami tindaklanjuti, sedangkan isu nasional tentu akan kami sampaikan ke DPR RI,” jelas Deni.

Ia menambahkan, kehadiran mahasiswa dengan sikap kritis justru memperkuat demokrasi. “Kami melihat ini sebagai kemitraan yang sehat. Mahasiswa mengingatkan, kami mendengarkan,” katanya.

Audiensi ini menegaskan kembali peran mahasiswa sebagai pengawal isu publik. Tidak hanya bergerak di jalanan, mereka juga masuk ke ruang formal untuk memastikan suara rakyat sampai kepada para pengambil kebijakan.

Langkah GPMH dan AMP ini sekaligus menunjukkan bahwa Prabumulih memiliki generasi muda yang aktif menjaga nurani masyarakat, serta konsisten mengawal jalannya demokrasi di tingkat daerah.(SN)

Share:

Read More