Showing posts with label Pemerintahan. Show all posts
Showing posts with label Pemerintahan. Show all posts

DPRD OKU Gelar Rapat Penutupan Paripurna RPP APBD OKU 2019

BATURAJA, SININEWS.COM - Rapat Penutupan Paripurna DPRD Kabupaten OKU Dalam Rangka Pembahasan Raperda Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD OKU Tahun Anggaran 2019, Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD OKU, Senin (13/07/2020).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD OKU Ir. H. Marjito Bachri. Ketua DPRD mengatakan rapat panitia khusus bersama dinas instansi terkait berlangsung dari tanggal 29 Juni sampai tanggal 6 Juli 2020 yang lalu yang dilanjutkan dengan peninjauan lapangan. 

Sesuai PP No.12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota laporan pansus ini sudah mengakomodir pendapat akhir fraksi yang disampaikan kepada masing-masing Pansus.
Ketua Pansus I Ledi Patra, S.P., M.Si., menanggapi pengelolaan kegiatan di masing-masing OPD secara administrasi berjalan baik, secara keuangan sudah terserap 100 persen untuk kegiatan tahun 2019. 

Pansus I mengharapkan kepada seluruh OPD agar dapat menjalankan tupoksinya dengan baik untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati OKU.

Sementara itu Ketua Pansus II Parwanto, S.H., M.H., pada kesempatan ini mengucapkan selamat hari jadi Ke-110 Kabupaten OKU pada tanggal 29 Juli 2020 nanti.
Pansus II memberikan apresiasi kepada seluruh OPD yang telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik, Pansus II minta kepada Pemkab OKU agar penyusunan APBD yang akan datang, lebih besar belanja langsung dari pada belanja tidak langsung, karena hal ini sangat berpengaruh kepada kebijakan pembangunan.

Sedangkan Ketua Pansus III H. Rusman Junaedi menyoroti adanya penumpukan penyerapan anggaran di beberapa OPD, sehingga anggaran tersebut tidak terealisasi dengan baik.

Mengenai masih adanya beberapa catatan BPK pada realisasi yang digunakan oleh OPD, Pansus III mengharapkan kepada seluruh OPD dapat merealisasikan anggaran secara efektif dan efisien serta tepat sasaran.
Bupati OKU Drs. H. Kuryana Azis dalam sambutannya mengatakan pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab serta untuk menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien, salah satunya tanggungjawab dan kewajiban pemerintah dalam hal ini Bupati untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD, sesuai dalam UU. Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam laporan  pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 di maksud, selain keberhasilan yang telah dicapai selama tahun 2019 tetapi masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan untuk ditindaklanjuti pada masa-masa yang akan datang.

Pada akhir sambutan, atas nama Pemerintah Kabupaten OKU, Bupati mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DPRD OKU, diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang program pembangunan lebih ditingkatkan lagi untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di bumi Sebimbing Sekundang ini.
Hadir pada acara ini, Wabup OKU, Forkopimda OKU, Anggota DPRD OKU, Sekda, Staf Ahli, Asisten, OPD,  BUMN/BUMD, Perbankan, Camat, Kabag, dan Undangan lainnya. (Adv/Windra Ali Agus)
Share:

Dinsos PALI Bantu Penunggu Rumah Pohon

PALI -- Muhamad Endang (67) yang saat ini masih tercatat warga Kabupaten Lahat yang mendiami rumah pohon di wilayah Kelurahan Pasar Bhayangkara RT 22/RW 05 Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) didatangi petugas dari Dinas Sosial Kabupaten PALI, Rabu (27/5).

Pria yang mengaku mempunyai anak dan istri di Lahat itu telah mendiami rumah pohon sudah sekitar tiga tahunan. Keberadaan pria tersebut bukan tanpa tujuan, tetapi Endang sebutan pria tersebut sengaja tinggal di rumah pohon tidak lain tengah menunggu dan merawat Ayuning, yang tak lain ibu kandungnya kelahiran tahun 1920 yang alami lumpuh akibat penyakit strok yang dideritanya sejak lama. 

Tentu saja, dengan adanya warga yang diam di rumah pohon, Dinsos PALI bergerak cepat dengan memberikan bantuan terhadap keluarga tersebut. 

"Kami berikan bantuan paket sembako. Dari data kami, keluarga itu pernah diajukan untuk mendapatkan bantuan bedah rumah. Namun kendalanya lahan yang ditinggali itu milik kerabatnya," ungkap Metty Etika, Plt Kepala Dinsos PALI. 

Diakui Metty bahwa Muhamad Endang masih tercatat warga Lahat, tetapi kalau Ayuning, yang tengah sakit warga Bhayangkara, namun kartu identitasnya hilang. 

"Setelah kita tanyakan, alasan pak Endang diam di rumah pohon karena rumah yang didiaminya sempit yang hanya bisa menampung ibunya (Ayuning). Meski demikian akan kita perhatikan ibunya yang Lansia dimana saat ini tengah sakit dan kita akan berkoordinasi dengan Dinkes," terangnya. 

Sementara itu Endang menjelaskan bahwa selama tiga tahun lebih mendiami rumah pohon, dirinya hanya mengandalkan pemberian anaknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

"Aku anak satu-satunya, jadi terpaksa aku yang merawat ibu. Aku tidak bisa meninggalkan ibu yang tengah sakit. Sengaja aku membuat rumah pohon disamping rumah yang ditinggali ibu karena rumah itu sempit. Untuk makan sehari-hari, ada anak aku yang tinggal di Pendopo ini yang setiap hari memberikan bahan makanan, tapi terkadang ada dermawan datang ke sini memberikan bantuan," ucap Endang. (sn) 


Share:

Cegah Penyebaran Covid-19, Pemerintah Bakal Libatkan Militer

INDRALAYA, SININEWS.COM - Dalam rangka penegakkan disiplin mematuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease (Covid19), pemerintah bakal melibatkan militer. Bagaimana tidak, wilayah-wilayah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), akan ada pelonggaran. Sehingga perlu dilaksanakan giat penegakkan disiplin mematuhi disiplin proteksi di tiap-tiap daerah. 

Untuk itu, sebagai kekuatan utama  kedepannya TNI bakal membantu sekaligus mendukung dalam kebijakan disiplin mematuhi protokol kesehatan di daerah guna mencegah penyebaran covid-19. Ini disampaikan Dandim 0402 OI/OKI Letkol Czi Zamroni, Selasa (26/5) saat menggelar pemaparan di ruang rapat pertemuan Bupati OI Komplek Perkantoran Tanjung Senai Indralaya. 

Disebutkan Dandim, instruksi ini merupakan langsung dari pemerintah pusat yang diteruskan kepada seluruh Satuan Komando Wilayah (Satkowil) diseluruh daerah Indonesia untuk mendukung kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah pusat.

"Termasuk juga penegakkan disiplin mematuhi protokol kesehatan akan dilaksanakan di Kabupaten Ogan Ilir," tegas perwira menengah TNI dengan dua melati di pundak.

Dikatakan Letkol Zamroni, untuk di Kabupaten OI pihaknya akan mengerahkan sebanyak 55 personil gabungan terdiri dari TNI, Polri, Pol-PP, BPBD dan Dinkes. Mereka (personil gabungan) nantinya akan ditempatkan di lima titik keramain antara lain pasar Indralaya, Tanjung Raja, depan kampus Unsri, masjid muhajirin serta RM Pagi Sore. 

"Tugas pokok utama personil gabungan ini nantinya untuk menegakkan peraturan protokol kesehatan dengan mensosialisasikan, menghimbau, memperingatkan, menertibkan, serta pengendalian dan pengawasan," ujar Dandim 0402 OI/OKI seraya menyebut, disamping itu pula dapat menjaga keamanan wilayah ditempat-tempat publik yang sudah ditetapkan.

Sementara itu, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten OI menyambut baik upaya yang bakal diterapkan oleh pemerintah pusat dengan melibatkan unsur militer (TNI) dalam hal penerapan disiplin mematuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19. 

Mengingat di Kabupaten OI jumlah kasus covid-19 terus mengalami peningakatan sejak lebih dari satu bulan terakhir dengan total mencapai 47 kasus.

"Pemerintah daerah siap mendukung upaya yang diterapkan oleh pemerintah pusat berkaitan dengan pencegahan penyebaran covid-19," kata Bupati OI HM Ilyas Panji Alam melalui Juru Bicara TimGus Percepatan Penanggulangan Covid-19.(Ber)
Share:

Tidak Masuk Hari Pertama Kerja, Langsung Kasih Surat Teguran Ke Orangnya

MUARA ENIM, SININEWS.COM - Sebagai bentuk tindakan tegas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Muara Enim yang masih tidak masuk pada hari pertama kerja usai libur lebaran, Plt Bupati minta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) langsung berikan surat teguran kepada yang bersangkutan.

Hal ini disamapaikannya kepada masing masing kepala OPD saat melakukan inspeksi mendadak ke beberpa OPD dan instansi di lingkup Pemkab Muara Enim, Selasa (26/05/2020) saat mengecek langsung absensi para ASN.

Disela sidak tersebut Plt. Bupati mengatakan dengan tegas yang tidak masuk kerja pada hari ini akan diberikan surat teguran dan masing-masing kepala OPD untuk memastikan kehadiran semua ASN di lingkupnya masing-masing.

“Jika ada ASN yang tidak masuk maka kita akan berikan surat teguran langsung ke yang bersangkutan dan masing-masing OPD untuk dapat memastikan kehadiran ASN di lingkup kerjannya,” tegas Juarsah.

Selanjutnya Juarsah berharap dengan adanya teguran yang akan diberikan tersebut bisa meningkatkan kinerja dan kedisiplinan ASN yang ada di lingkup Pemkab Muara Enim.

“Kita memberikan teguran itu agar setiap ASB di lingkup Pemkab Muara Enim untuk dapat lebih disiplin serta mampu meningkatkan kinerjanya kearah yang lebih baik,” harapnya.

Kemudian Juarsah mejelaskan dari sidak itu ditemukannya rata-rata yang tidak masuk karena ASN tersebut bekerja di rumah atauWFH karena adanya pembagian jadwal kerja akibat bencana Covid 19.
“Saya hanya memastikan ASN sudah masuk dan bekerja seperti biasa terutama ASN yang berkerja di instansi pelayanan dan dari hasil sidak kita tadi rata-rata yang tidak masuk karena mereka WFH,”pungkasnya.

Adapun sidak yang dilakukan Plt. Bupati Muara Enim diawali ke Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik, dilanjutkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas kepemuda dan Olahraga, Dinas Perhubungan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Perikanan, Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, dan terakhir di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Share:

Pemerintah Gencar Sosialisasikan PSBB, Ini Yang Wajib Dipatuhi Warga

PRABUMULIH, SININEWS.COM -  Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Prabumulih akan mulai diberlakukan pada dini hari pukul 00.00 Wib, tanggal 27 Mei sampai 9 Juni 2020.

Dalam menghadapi PSBB nanti, Pemkot bersama Polres Prabumulih hari ini melakukan sosialisasi di setiap titik pos Check Point serta pelosok desa dan kelurahan untuk menghimbau masyarakat agar mematuhi peraturan.17 pos check point berlokasi di Tugu Air Mancur, Tugu Djogya, Tugu Tani, Tugu Nanas, Gunung Kemala, Payu Putat, Sungai Medang, Muara Sungai, Karang Jaya, Simpang lima Talang Jimar, Karya Mulya, Patung Kuda, Prabujaya, Bawah Kemang, Talang Batu, Sinar Rambag dan Pos Pasar Prabumulih.

Sosialisasi tersebut bertujuan untuk mensukseskan PSBB selama 14 hari di Kota Prabumulih, guna memutus mata rantai virus Covid-19.Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM melalui Kepala Dinas Kominfo Prabumulih Muhammad Ali menyampaikan dalam sosialisasi akan dimulainya PSBB Besok.

"Tidak ada lagi yang tidak kenakan masker, tidak ada lagi yang boleh berkumpul lebih dari 5 orang, penumpang kendaraan tidak boleh lebih dari 50 % dan bagi yang melanggar akan di kenakan sanksimulai dari membersihkan fasilitas umum dan denda sampai di karantina sampai 24 jam," tegasnya.

Berikut himbauan yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut :
  1. Bila berpergian keluar rumah wajib memakai masker
  2. Hindari tempat-tempat keramaian
  3. Tidak keluar rumah bila tidak ada keperluan yang sangat penting
  4. Jaga jarak jika sedang berkomunikasi dengan orng lain secara langsung
  5. Sering cuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir
  6. Patuhi semua anjuran dan aturan dari pemerintah guna memutus mata  penyebaran virus corona
  7. Mari dukung PSBB di Kota Prabumulih, tanpa dukungan dan peran serta masyarakat tidak akan berhasil untuk menekan penyebaran virus
  8. Mari menjaga diri sendiri dan menjaga orang lain
  9. Apabila menggunakan kendaraan motor pribadi harus satu alamat dan ojek hanya boleh antar jemput barang.(sn/kominfo)

Share:

109 Nakes Dipecat, Bupati : Tidak Ada Kompromi Demi Pelayanan Masyarakat Tetap Berjalan

INDRALAYA, SININEWS.COM - Terkait pencopotan sebanyak 109 tenaga kesehatan (Nakes) yang bertugas di lingkungan RSUD Kabupaten Ogan Ilir (OI) diakui oleh Bupati OI HM Ilyas Panji Alam. Pencopotan tersebut dilakukan dengan alasan karena ratusan tenaga kesehatan tersebut, dinilai tidak produktif dalam menjalankan tugas dan difungsinya seperti biasa. Apalagi saat ini Kabupaten OI dilanda wabah pandemi covid-19. Tentu memerlukan upaya yang maksimal dari tenaga kesehatan dalam menanggulangi hal tersebut.

Ini disampaikan orang nomor satu di Kabupaten OI, Kamis (21/5) di Indralaya. "Tidak ada kompromi demi pelayanan masyarakat tetap berjalan. Tentang pemecatan tenaga medis di RSUD Ogan Ilir itu konsekuensinya," tegas Bupati OI HM Ilyas Panji Alam.

Dikatakan Bupati Ilyas, sebelumnya beberapa hari yang lalu ratusan Nakes tersebut sempat melakukan aksi mogok kerja dan menuntut pihak RSUD OI memenuhi hak dan tuntutan mereka. Hak dan tuntutan mereka dimaksud antara lain yakni mereka para Nakes menuntut insentif kinerja, rumah singgah, serta Alat Pelengkap Diri (APD) yang dianggap minim. 

"Padahal sudah kami siapkan semuanya mulai dari rumah singgah, APD dan lain-lain yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Apa yang dituntut, mereka mengada-ada," tandas Bupati Ilyas. Alasan lain, menurut Bupati, pemecatan tidak hormat terhadap para nakes tersebut, karena melakukan aksi mogok kerja selama lima hari berturut-turut 

Terkait APD yang dinilai minim, dikatakannya padahal APD ada ribuan, mulai dari masker, kaca Mata, Boat, sarung tangah sudah ada. Itu  kalau di militer , mereka itu diserse. "Jadi apa yang dituntut mereka hanya mengada ada, mereka itu bahkan belum bekerja, ada pasien corona saja baru masuk, mereka terkesan takut,” kata Bupati HM Ilyas Panji Alam. 

Sementara diketahui, ratusan Nakes yang dipecat dengan tidak hormat tersebut terdiri dari tenaga medis, honorer seperti perawat dan tenaga bidan. Bupati memastikan pemecatan ratusan Nakes itu tentu tidak akan mengganggu pelayanan masyarakat. Karena di RSUD Tanjung Senai Indralaya sebelumnya ada sekitar 400 orang. Artinya masih ada sekitar 300 tenaga kesehatan.(Ber)
Share:

HD: Kesadaran Masyarakat Jadi Hal Penting Cegah Penyebaran Covid

MUARA ENIM, SININEWS.COM - Selain upaya upaya yang dilakukan pemerintah dalam menekan penyebaran virus covid19 yang saat ini menjadi perhatian semua, seperti menerbitkan aturan pembatasan di beberapa kepentingan, kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang dibuat menjadi salah satu hal yang tidak kalah penting. 

Hal ini dikatakan Gubernur Sumsel H Herman Deru saat diwawancara dalam kunjungannya meninjau posko gugus tugas covid-19 di Kabupaten Muara Enim dan daerah lainnya, Kamis (21/05/2020) bersama jajaran.

“Jadi kalau masyarakatnyo sadar, aku yakin kemungkinan penyebaran akan semakin kecik. Jadi taat taatla dengan aturan yang dibuat pemerintah. Mereka buat aturan itu ado tujuannyo, jadi jangan galak sekendak dewek. Amen kito sayang diri dan keluargo, cubola taati aturan,” ujar HD.

Selain hal diatas, HD juga mengatakan, banyak sekali hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah, seperti UMKM yang juga menerima dampak dari pandemik corona. “Mereka juga harus kita perhatikan. Karena kalau tidak, usaha usaha kecil bisa mati,” tambahnya.

Dalam menghadapi pandemik ini lanjut HD, semua pihak harus terlibat, bukan hanya pemerintah, perseorangan swasta dan masyarakat juga harus ikut berperan dan ambil bagian dalam menghadapi permasalahan yang besar ini.

“Sumsel ini kaya, banyak perusahaan yang beroprasi di Sumsel ini. Mereka harusnya ikut berperan. Jangan hanya mengeksploitasi hasil buminya saja, tapi juga ikut membantu kita,” terang HD.

Mereka bisa dimintai bantuan dalam bentuk apapun. “Kalau kita ada kebutuhan untuk penanggulangan, kita harusnya tinggal minta kepada mereka. Jangan terima uang, tapi minta apa yang kita butuhkan biar mereka yang membeli,” tambahnya.

Satu lagi yang diingatkan oleh Gubernur yakni stikma terhadap penderita. “Mereka adalah korban. Jadi jangan kita buat mereka seolah olah orang yang harus kita jauhi dan asingkan. Hal itu juga berdampak pada mental mereka,” terangnya.

Dan terakhir Gubernur juga mengingatkan kepada gugus tugas agar jumlah data yang disampaikan jangan lagi semuanya diakumulasi. “Kalau memang sudah sembuh atau sudah tidak dalam status ODP, hendaknya tidak dihiting lagi. Karena hal itu membuat seolah olah apa yang dilihat orang dari data tidak terjadi penurunan. Dipusatpun saat ini sudah tidak lagi mengakumulasi secara keselurhan. Dan daerah saya harap seperti itu juga,” tegasnya, seraya menambahkan agar masyarakat dalam hari raya kali ini untuk tidak mudik dan shala ied di rumah masing masing.

Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Covid19 Kabuoaten Muara Enim yang juga Plt Bupati H Juarsah dalam sambutannya melaporkan hal hal yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh pihaknya.

“Kita sudah melakukan tiga kali refokusing anggaran penanganan covid19. Mulai dari kebutuhan penangan kesehatan pra dan pasac, juga penanggulangan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat,” ujar Juarsah.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim, lanjut Juarsah, sudah menyiapkan sekitar Rp146 Miliar guna penahan dampak pandemik covid19. “Kita harapkan dana yang kita siapkan bisa cukup untuk mengatasi masalah yang terjadi saat ini,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Herman Deru menyerahkan secara simbolis bantuan dari Provinsi berupa peralatan kesehatan yang dibutuhkan oleh gugus tugas covid19 serta meninjau langsung Rumah Sehat Covid Islamic yang merupakan tempat isolasi ODP wilayah Muara Enim.(sn)
Share:

Puluhan Kades Datangi Bupati Minta Solusi Masalah Penyaluran Bantuan

MUARA ENIM, SININEWS.COM - Puluhan Kepala Desa (Kades) yang tergabung dalam Forum Kepala Desa Kecamatan Gelumbang, Rabu (20/05/2020) mendatangi Kantor Bupati guna meminta solusi masalah yang terjadi dilapangan terkait penyaluran bantuan dari kementrian.

Dikatakan, Sophian selaku Ketua Forum Kades Kecamatan Gelumbang, berbagai bentuk bantuan yang diberikan oleh kementrian saat ini dinilai tidak sesuai target penerima. Dan hal ini berdampak kepada mereka yang dianggap tidak benar dalam memberikan data penerima.

“Seperti Bantuan Sosial Tunai, yang terjadi adalah nama penerima tidak layak untuk mendapatkan bantuan. Sedangkan di lapangan juga ada warga yang seharusnya mendapatkan bantuan malah tidak mendapatkan bantuan,” ujar Sophian, saat audiensi dengan Plt Bupati di Ruang Rapat Serasan Sekundang.

Akibatnya, lanjut Sophian, warga menganggap Kades tidak transparan dalam meberikan data penerima. Padahal kenyataanya, nama nama penerima sudah ditentukan dari pemerintah pusat. “Kita hanya menyalurkan sedangkan data dari pusat. Namun apabila kami ingin menambahkan nama penerima yang layak, kami takut nanti ada kesalahan,” tambahnya.

Sophian mengtakan, seperti yang terjadi di Desa Pinang Banjar, rumah kepala desa didatangi oleh ratusan warga yang memintak kejelasan data penerima yang tidak sesuai. “Akubatnya sempat terjadi ketegangan antara warga dan Kades. Nah hal ini yang kami takutkan, padahal kami sifatnyanhanya membantu menyalurkan,” terangnya lagi.

Sementara, ditambahkan Sophian yang mewakili sesam Kades yang hadir, yntuk Bantuan Langsung Tunai yang berasal dari Dana Desa, pihaknya melakukan musyawarah dengan melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, babin dan bainkamtibmas agar tidak terjadi tumpang tindih penerima dan adanya kesalahan.

“Karena kami yang menerukan, jadi BLT dana desa lebih tepat sasaran. Sedangkan bentuk bantuan lainnya kami hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat yang nantinya mereka mengambil langsung ke kantor pos sesuai dengan aturan penyaluran,” tukasnya.

Sementara itu, Plt Bupati H Juarsah mengatakan, belajar dari kondisi saat inilah kita sekaligus memperbaiki data penerima agar lebih bisa benar benar tepat sasaran kedepannya dan tidak lagi terjadi kekeliruan serta kecemburan di asyarakat.

“Memang kabupaten sekarang ini diberi kewenangan melakukan perbaikan data tiga kali dalam satu tahun, namun nyatanya masih juga belum benar. Saya terus menyampaikan berulang agar memperbini data melalui dinas sosial. Namun tetap kembali lagi ke kementrian,” ujar Juarsah.

Kita harapkan, lanjutnya lagi, kementrian bisa mengakomidr data yang diberikan oleh kabupaten agar valid dan tepat sasaran. “Agar tidak terhadi kesalah pahaman dan tudingan kepada perangkat desa,” terangnya

Plt juga mengakui, memang banyak sekali data yang tidak sesuai yang kita terima, “dan saya berjanji bisa segera mempwrbaiki, dan saya berharap memaklumi ini bukan semata kesalahan kades,” harapnya.

Sedangkan, lanjutnya, kalau BLT DD kewenangan penuh ada di Desa. “Bila memang ada kesalahan, berarti ada kesalahan oknum, dan ini bisa saya tegaskan. Karena kriteria jelas seperti yang disarankan, dan penerima yang sudah menerima dari bantuan lainnyatidak lagi mendapat dua kali,” tegasnya.

Selain itu, BLT Yang diperoleh dari 30 persen dana desa tidak harus semuanya dihabiskan. “Apabila memang data penerimanya tidak samapai menghabiskan 30 persen dana desa maka tidak harus dihabiskan,” ujar Juarsah seraya menabahkan bahwa dana tersebut harus sedegera mungkin dislurkan. 

Menaggapi kejadian yang menimpa Kades Pinang Banjar mengatakan harapnya bisa diselesaikan secara baik baik dan sesaui hukum yang berlaku. Jangan sampai ini menjadi hal buruk bagi kita semua. “Dan saya tidak sepakat dengan kepala desa yang mengundurkan diri hanya karena permintaan masyarakat di kondisi saat ini, itu tidak akan saya terima,” tegasnya.(sn)
Share:

Walikota Prabumulih Tidak Akan Potong Anggaran Media

PRABUMULIH, SININEWS.COM - Menanggapi pemberitaan terkait permintaan dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumsel, Firdaus Komar yang meminta agar seluruh kepala daerah untuk tidak melakukan refocusing dan realokasi anggaran media akhirnya ditanggapi oleh Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM.

Ridho mengaku tidak akan memangkas atau memotong anggaran publikasi media yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Prabumulih. Hal ini disampaikan oleh Walikota di hadapan sejumlah awak media pada Senin (18/05/2020), dalam kegiatan Confrence pers Percepatan Penanganan Covid-19 di ruang rapat lantai satu kantor Pemkot Prabumulih.

Dalam kesempatan itu Ridho mengatakan, meskipun pemerintah pusat telah memangkas APBD terhadap seluruh kabupaten dan kota se Indonesia akibat dampak corona atau covid-19, namun pihaknya tetap komitmen untuk tidak mengurangi anggaran publikasi media. Sebab menurutnya, media juga merupakan garda terdepan yang turut serta membantu pemerintah. Khususnya dalam hal publikasi berita terkait kinerja atau upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan sosialisasi pencegahan penyebaran wabah covid-19.

Ridho mengaku, media cetak, televisi, radio, maupu online adalah penyambung lidah bagi pemerintah. Melalui media inilah masyarakat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan pembaca

Tanpa media, masyarakat tentunya tidak akan tahu kinerja serta upaya dan langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam memerangi wabah covid-19. Untuk itu ia juga berharap agar para awak media bisa menyampaikan berita yang berimbang kepada masyarakat, khususnya dalam hal pemberitaan perkembangan kasus covid-19.

"Jangan malah membuat isu atau berita hoax yang akan memicu pelomik di tengah masyarakat. Maka dari itu kepada rekan-rekan wartawan kami harapkan bisa menyampaikan berita yang sejuk kepada pembaca. Apalagi mengenai berita covid-19, karena berita ini sangat sensitif bagi pembaca jika penyajiannya tidak berimbang," ujar Ridho.

Masih kata Ridho yang didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Drs Muhammad Ali M.Si menuturkan, bukan hanya tidak memangkas anggaran namun pihaknya juga akan berusaha untuk menambah anggaran media jika kondisi keuangan Pemkot Prabumulih memungkinkan. Penambahan anggaran media ini akan dikaji ulang dalam ABT jika memang diperlukan.

"Tapi disatu sisi pemberitaan yang disampaikan itu adalah berita yang dapat mendinginkan masyarakat, jangan malah berita-berita yang buat panas masyarakat. Disinilah peran media kita harapkan sehingga bisa membantu pemerintah dalam hal penyampaian informasi yang dibutuhkan masyarakat," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua PWI Sumsel, Firdaus Komar meminta kepada seluruh kepala daerah untuk tidak melakukan refocusing dan realokasi anggaran media yang telah bekerjasama dengan pemerintah. Hal ini disampaikannya mengingat sudah ada beberapa kepala daerah yang melakukan pemotongan anggaran media.

Padahal menurutnya, media adalah garda terdepan dalam hal menyampaikan informasi kepada masyarakat, khususnya upaya atau kinerja yang telah dilakukan pemerintah dalam hal pencegahan penyebaran wabah covid-19.

Menurut Firdaus, alasannya pandemi  Covid-19 yang meluluhlantakkan semua sendi kehidupan, membuat kalang kabut dan kekhawatiran dunia, begitu juga dialami Sumatera Selatan. Salah satu sektor yang merasakan dampak dan benar-benar terimpit adalah industri media.

Pada tahun 2020 ini Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini sebesar Rp 400,1 Triliun. Bahkan masing-masing kota dan kabupaten di Sumsel juga menganggarkan  melalui APBD yang besarnya variatif.

Karena pada dasarnya media memiliki tugas dan fungsinya untuk melakukan tugas pers. Seharusnya mendapatkan porsi atau minimal tidak dikurangi dari anggaran.

Disisi lain media justru makin sulit dalam mempertahankan industri media meski hanya untuk menghidupkan medianya sendiri. Apalagi seiring dengan makin berkurangnya aktivitas bisnis di Tanah Air karena pengaruh wabah virus corona sehingga menyebabkan media kehilangan sumber pendapatan terutama untuk biaya produksi dan operasional.

Sebaliknya, media dituntut berperan dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik, terutama dalam menyampaikan informasi yang akurat dan tidak hoax, apaIagi berkaitan dengan pemberitaan positif pencegahan dan penanganan covid -19.(ril)
Share:

Bantuan Tahap Kedua, Walikota Akan Bagikan 38 ribu Paket. Ridho : Kita Usahakan Semua Dapat

Foto : Ilustrasi / Walikota Prabumulih Ridho Yahya
PRABUMULIH, SININEWS.COM – Pemerintah Kota Prabumulih pimpinan Ir.H.Ridho Yahya, MM melalui Dinas Sosial (Dinsos) akan segera kembali mendistribusikan pangan (Sembako) tahap kedua kepada masyarakat akibat dampak Covid-19, selasa (19/5) sekaligus sebagai persiapan menjelang pemberlakuan pembatasan berskala besar (PSBB) 

Hal tersebut diungkap Walikota Prabumulih saat Konferensi Pers kemarin pagi digedung rapat Pemkot Prabumulih (18/5/20) yang mengatakan dalam waktu dekat akan menyalurkan bantuan berupa sembako kepada masyarakat 

Bantuan tahap kedua ini dinyatakan Walikota lebih banyak dari sebelumnya karena semua warga Prabumulih akan diusahakan mendapat bantuan sembako (miskin baru dan miskin lama) akibat dampak corona virus disease (covid19) 

“kita usahakan semuanya merata mendapat jatah sembako, tapi kita masih menunggu instruksi Menteri Dalam Negeri” ucapnya seraya mengatakan sekitar 38 ribu warga Prabumulih yang terdampak akan mendapatkan sembako 

Bantuan sembako tahap kedua ini berupa 10 kg beras, 1 dus mie instan dan 1 bungkus kecap manis 

Dana yang berasal dari APBD Prabumulih itu akan mencakup seluruh warga miskin baru dan miskin lama yang terdampak covid19 

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial A.Heriyanto mengatakan berdasarkan data BTKS untuk warga miskin lama sekitar 13.075 orang dan 25.000 orang miskin baru, jadi total warga yang akan disalurkan bantuan sekitar 38.000 lebih warga 

“seluruh warga Prabumulih diusahakan semuanya dapat sembako tanpa terkecuali miskin dan kaya” terang Kadinsos Heriyanto 

Perlu diketahui Pemerintah telah menyiapkan 14 lokasi Pos PSBB diperbatasan wilayah Prabumulih, dan pemberlakuan PSBB direncanakan dimulai tanggal 26 Mei mendatang pukul 24.00 kemudian dalam waktu dekat akan digelar simulasi pemberlakuan pembatasan berskala besar (tau/sn) 
Share:

Walikota Cairkan Semua Insentif, Ridho : Rabu 20 Mei Nanti Batas Akhir Pencairan

Foto : ilustrasi / Walikota Prabumulih Ridho yahya 
PRABUMULIH, SININEWS.COM – Walikota Prabumulih Ir.H Ridho Yahya, MM kembali mengintruksikan jajarannya untuk segera mencairkan insentip Tenaga Harian Lepas (PHL), Hansip, Pemandi Jenazah, RT,RW dan lainnya paling lambat hari rabu 20 Mei mendatang, senin (18/5/20) 

"saya sudah panggil pihak bank untuk segera cairkan semua gajih dan tunjangan yang ada, paling lambat hari rabu 20 mei nanti” ucap Walikota Prabumulih Ridho Yahya usai Konferensi Pers di Gedung Pemkot Prabumulih tadi siang 

Ridho menegaskan akan terus mempercepat pencairan agar warga Prabumulih tidak terus menerus bertanya, dan pihak bank dimintanya untuk tidak libur dalam melayani masyarakat 

“akan kita percepat pencairannya agar tidak ada lagi yang bertanya pak kapan cair?” candanya 

Sementara pihak bank dimintanya untuk tetap melayani masyarakat dalam proses pencairan dengan kerja ekstra dan tidak libur sebelum selesai hari rabu mendantang 

"mudah-mudahan cepat selesai pencairan dana insentifnya apalagi ditengah covid-19 ini warga kita untuk makan ditambah mau berlebaran” sambung Ridho 

Tak hanya itu orang nomo satu di Prabumulih itu juga mengingatkan untuk tetap menjaga jarak pada saat antri, menjaga kebersihan dan wajib memakai masker (tau/sn)  
Share:

Hore! Pemkot Prabumulih Bayar 2 Bulan Insentif RT/RW dan Pemandi Jenazah Rabu Nanti

PRABUMULIH, SININEWS.COM - Pemerintah Kota Prabumulih dalam waktu dekat akan membayar gaji atau honor bagi para RT, RW, Pemandi Jenazah, Guru Ngaji, Penjaga Masjid dan lainnya sebelum hari raya atau tepatnya pada hari rabu (20/5). Hal ini diungkapkan Walikota Prabumulih, H Ridho Yahya saat dibincangi awak media. 

"Kita minta insentif untuk RT/RW, pemandi jenazah dan yang lainnya itu Rabu nanti harus sudah ada di rekening mereka masing-masing," Ujar Ridho, Jumat (15/5).

SIMAK VIDEONYA : 

Insentif yang akan dibayarkan Pemerintah tersebut, kata Ridho, berupa dua bulan gaji yang nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan di hari raya idul fitri. "Yang akan kita bayarkan itu dua bulan gaji," ungkapnya. 

Untuk penyalurannya sendiri, nanti akan langsung ke rekening masing-masing penerima. Para penerima nanti bisa langsung mengambil ke bank atau melalui ATM maskng-masing. 

"Untuk memanisme pencairan itu kita serahkan ke bank. Biar mereka yang atur agar tidak terjadi penumpukan masyarakat saat pencairan," terangnya. 

Selain insentif, kata Ridho, Pemkot Prabumulih juga dalam waktu dekat akan menyalurkan bantuan paket sembako tahap kedua untuk masyarakat yang terdampak virus covid 19 di Kota Prabumulih. 

"Insyaallah bantuan sembako untuk tahap kedua akan kita salurkan juga. Saat ini sembako sudah mulai berdatangan, seperti di gudang kita itu beras sudah mulai datang itu info dari kita sampai dengan hari ini," tutur Ridho.(sn)
Share:

Talang Bulang Libatkan Warga Desa Persiapan Terima BLT-DD

PALI -- Sebanyak 240 Kepala Keluarga (KK) Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) bakal menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahun 2020.

Data tersebut disebutkan Menriadi, Kepala Desa Talang Bulang, Kamis (14/5). Jumlah itu mencakup desa Induk dan desa Persiapan Talang Bulang.

"Data tersebut ditetapkan melalui musyawarah desa atau musdes bersama BPD, perangkat desa, perwakilan DPMD, pendamping desa serta Babinsa juga tokoh masyarakat," ungkap Kades. 

Hanya saja, untuk penyaluran BLT-DD Kades menyatakan bahwa untuk desanya menunggu pencairan dana desa tahap II. 

"Dana desa tahap pertama sudah dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur, karena dana desa yg pertama cair sebelum perintah DD digunakan untuk BLT," terangnya. 

Antisipasi adanya tumpang tindih bantuan, Kades mengharuskan penerima membuat surat pernyataan. 

"Dalam isi surat pernyataan itu, apabila faktanya penerima bersangkutan menerima bantuan lain, maka harus berurusan dengan hukum," tandas Kades. (sn) 
Share:

Plt Bupati: Meski Pandemik, Target Kinerja Tetap Jadi Prioritas

MUARA ENIM, SININEWS.COM - Meskipun saat ini kondisi sedang tidak dalam keadaan baik baik saja karena dampak Covid19, namun hal tersebut tidak menjadi alasan para kepala OPD dan Camat untuk tetap fokus dengan target kerja yang sudah direncanakan, hal ini disampaikan Plt Bupati H Juarsah dalam rapat secara Virtual di ruang rapat Bupati, Kamis (14/05/2020).

Meskipun dalam penyampaiannya Plt Bupati mebahas beberap poin seperti Pasar Murah di Seluruh Kecamatan Se-Kabupaten Muara Enim, Posko Operasi Ketupat Musi 2020, Pencegahan penyebaran COVID - 19 di Kabupaten Muara Enim, Bantuan Sosial, Kartu Prakerja hingga Inovasi.

“Terkait point-point dimaksud dan, walaupun dalam kondisi Covid – 19, saya tetap menekankan kepada para Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Kades untuk tetap fokus pada terget kinerja. Jangan Covid – 19 dijadikan alasan sehingga target kinerja tidak bisa dicapai,” tegasnya.

Tak hanya itu, Plt. Bupati Muara Enim juga menekankan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk  tetap harus bekerja keras dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, tapi juga harus tetap pada protokol kesehatan.

Sementara itu, Terkait Sensus Penduduk 2020 Online  (SP2020), Sekretaris Daerah, Ir. H Hasanudin, M.Si mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para Camat dan Kades yang telah bersusah payah untuk mencapai target bahkan melampaui target yakni sudah mencapai angka 50% lebih dari target 30%.

 "Apabila sampai saat ini masih terdapat masyarakat yang belum melakukan SP2020 karena tekendala hal-hal teknis ataupun lainnya agar dapat dibantu difasilitasi guna suskesnya SP2020. ini karena hasil dari sensus akan mempermudah kita dalam melakukan tata kelola yang menyangkut masalah data kependudukan di Kabupaten Muara Enim,” ujar Sekda.

Terakhir, Juru bicara Covid - 19 Kabupaten Muara Enim, Panca Surya Diharta menjelaskan update situasi Kabupaten Muara Enim Covid - 19 dan berharap mudah-mudahan Covid - 19 ini segera berakhir seperti disampaikan para peneliti di Arizona State University "bahwa Mutasi Virus Covid- 19 semakin melemah."

"Kita tetap waspada dan kepada seluruh tim gugus untuk tetap menjaga kesehatan dan tidak melupakan anjuran Pemerintah, sayangi diri kita dan keluarga, tetap jujur serta displin," pungkasnya.(sn)
Share:

Libur Lebaran Mulai Tanggal 21 Mei

PALI -- Pemerintah telah menetapkan libur hari raya Idul Fitri 1441Hijriyah mulai tanggal 21 sampai 27 Mei 2020, sesuai surat edaran dari Kemenpan-Rp. 

Berdasarkan itu, pemerintah Kabuaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) meminta karyawan baik, Aparatus Sipil Negara (ASN) maupun Tenaga Kerja Sukarelawan (TKS) untuk mematuhi surat edaran tersebut. 


Menurut Sekda Kabupaten PALI, Syahron Nazil bahwa saat ini sebenarnya para staff sudah banyak mendapat jatah libur dengan maraknya wabah corona virus disease 2019 (Covid-19).


Menurutnya, para staff saat ini sebenarnya sudah bosan dengan libur. Jadi diharapkan bagi ASN maupun tenaga honorer jangan menambah jatah libur. 



Selain itu, jam kerja pun sudah dipotong. Sehingga, selanjutnya karyawan sudah diterapkan pembagian waktu jam kerja. 


"Kita akan menerapkan sanksi. Kita juga nanti akan melibatkan inspektorat jika ada pelanggaran." ungkap Syahron Nazil, Kamis (14/5).

Selama libur lebaran atau Hari Raya Idul Fitri, Syahron mengimbau masyarakat tetap melaksanakan protokol kesehatan Covid-19. 


"Jadi saat bersosialisasi dengan sanak keluarga dan tetangga harus memperhatikan standar kesehatannya. Apalagi dengan warga yang dari zona merah," katanya. 


"Jadi. Jangan sampai dengan kita bersilaturahmi, virus juga ikut bersilahturahmi." ujarnya. 

Selain itu, saat ini pihaknya juga sudah menerapkan larangan mudik untuk warga. 

"Jadi warga harus tetap di PALI maupun sebaliknya dari daerah lain jangan dulu pulang ke PALI," tandasnya. (sn) 
Share:

Hindari Tumpang Tindih Penerima Bantuan, Ini Langkah yang Dilakukan Desa Prabu Menang

PALI -- Antisipasi terjadinya tumpang tindih penerima bantuan dari pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun daerah dalam meringankan kesulitan warga ditengah wabah Covid-19, Desa Prabu Menang Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) undang seluruh tokoh masyarakat, perangkat desa, BPD,  Camat, pendamping TKSK BPNT, dan pendamping PKH untuk lakukan musyawarah desa menentukan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2020.

"Musdes kita laksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 lalu. Musdes tersebut khusus bahas BLT -DD. Pada musdes yang diselenggarakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Balai Desa Prabumenang dipimpin langsung Ketua BPD, yang dihadiri perwakilan Dinas PMD bapak Edi Irwan dan Edo bidang TTG,TA,PD dan PLD, Camat Penukal Utara yang diwakilkan dengan bidang pemdes Bapak Suparmin, Babinsa, Babinkhamtibmas, pendamping PKH, pendamping TkSK BPNT, perangkat desa, LPMD, pemangku adat, Ketua Karang Taruna, perwakilan perempuan tokoh masyarakat dan tokoh agama," beber Abul Rustomi, Kepala Desa Prabu Menang  Kamis (14/5).

Dalam Musdes tersebut, Kades menyebutkan bahwa keluarga yang mendapat BLT-DD lebih kurang 120 KK. 

"Hasil Musdes ada lebih kurang 120 KK penerima BLT-DD. Sebab, setelah dievaluasi, sudah ada 50 KK yang mendapatkan BPNT, yang mendapatkan BST 29 KK dan penerima PKH 71 KK" terangnya. 

Untuk penyaluran BLT-DD, Kades mengakui bahwa warga Desa Prabu Menang menerima bantuan itu pada pencairan dana desa tahap ke II. 

"Karena instruksi kementerian keluar setelah pencairan dana desa tahap pertama, maka dana tersebut telah kami gunakan untuk pembangunan. Dan untuk itu, penyaluran BLT akan dilaksanakan tahap ke II, hal itu telah kami sampaikan ke masyarakat. Mudah-mudahan, dengan musdes tersebut, penerima bantuan di desa kami sesuai kriteria yang ditetapkan dan tidak tumpang tindih," harapnya. (sn) 
Share:

Ringankan Beban, Bupati HM Ilyas Panji Alam Serahkan BLT ke Warga Senuro

INDRALAYA, MUARA ENIM - Didampingi Ketua TP-PKK Hj Meli Mustika, secara simbolis Bupati Ogan Ilir (OI) HM Ilyas Panji Alam menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga Desa Senuro Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten OI. Penyerahan bantuan berlangsung Rabu (13/5) di Desa setempat. Bantuan dalam bentuk BLT ini, diperuntukkan bagi warga yang perekonomiannya terdampak akibat wabah pandemi covid-19.

Tentunya, warga yang menerima BLT ini, merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah, BPD, serta masyarakat yang ditentukan setelah dilakukan rapat musyawarah. Bantuan tunai ini diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima senilai Rp 600 ribu perbulan dan akan diberikan selama tiga bulan kedepan. 

Bupati OI HM Ilyas Panji Alam SE SH MM mengungkapkan bantuan ini diberikan kepada warga yang sangat membutuhkan ditengah pandemi covid -19 dengan diberikan bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat tersebut. "Para penerima bantuan BLT merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah, BPD dan masyarakat dengan kriteria yang sudah ditentukan," ucap Bupati HM Ilyas Panji Alam. 

Bupati menjelaskan mekanisme penyaluran bantuan, Pemkab OI bekerja sama dengan pihak Bank BRI. Dipilihnya Bank BRI karena cabang dan agen Brilink-nya sudah ada hampir disetiap Desa.

"Masyarakat tidak perlu datang ke kantor Bank yang ada di Kecamatan. Akan tetapi, tunggu di desa masing-masing. Karena untuk mencairkan dana BLT bisa melalui agen Brilink dan agen Brilink ini sudah ada hampir disetiap desa," jelasnya. 

Sementara itu diketahui, program BLT ini, akan diberikan disetiap desa se-Kabupaten Ogan Ilir. Kemudian, dari 227 Desa sudah ada 131 desa yang sudah menyampaikan data BLT DD hasil MUSDESUS dan 58 Desa sudah setor ke Bank BRI. Sedangkan sebanyak 38 Desa lainnya masih dalam tahap MUSDESUS Penetapan.(Ber)
Share:

Digugat Warga Lubay, PT.Pertamina Asset 2 Tiga Kali Tak Hadir. Pengacara : Kasus Tetap Jalan

Foto : Kuasa Hukum penggugat (pemilik ahli waris tanah) saat sidang di Pengadilan Negeri Muara Enim belum lama ini, senin (11/5)
PRABUMULIH, SININEWS.COM – Terkait masalah tanah waris yang belum dibagi milik Alm.H.Surip Bin Madjad, anak-anak Almarhum merasa tidak pernah menyetujui jual beli yang dilakukan oleh Basarudin kepada PT.Pertamina Asset 2 yang terletak di Air Selapah, Talang Lugur Desa Prabumenang, telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Muara Enim, senin (11/5/20)

Tergugat II atas nama PT.Pertamina Asset 2 digugat pihak ahli waris tanah karena tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), hal tersebut dilaporkan karena pihak perusahaan membeli tanah milik Almarhum H.Surip Bin Manjad yang belum dibagi pada tanggal 19 April 2019 lalu melalui Basarudin (tergugat 1) yang merupakan anak pertama pemilik tanah yang bersengketa

“kedua pihak tergugat menjual dan membeli tanah waris/budal yang belum terbagi, tanpa sepengetahuan, izin dan persetujuan dari 5 ahli waris lainnya” terang Sanjaya, SH selaku pengacara penggugat 

Masih kata Sanjaya, tanggal 10 Mei 2017 lalu klien kami membuat surat pemberitahuan dan keberatan terkait penjualan tanah dan kebun tersebut 

"Klien kami merasa tidak pernah menyetujui dan menandatangani surat jual beli oleh Basarudin kepada PT.Pertamina Asset 2, untuk itu kami menuntut pembayaran kerugian Materil dan Immateril ” tegasnya 

Diketahui tanah yang dibeli oleh PT.Pertamina Asset 2 tersebut telah dilakukan Land Clearing (Pembersihan Lahan), Penebangan dan Penggalian tanpa izin dari ahli waris lainnya. 

Hingga kasus perdata ini berjalan pihak Penggugat telah meminta PN Muara Enim untuk memanggil kedua tergugat untuk melakukan mediasi namun hingga panggilan ketiga pihak PT.Pertamina masih mangkir atau tidak menghadiri tanpa pemberitahuan 

Sementara itu, Legal Humas Field Prabumulih Tuti mengatakan untuk masalah tersebut merupakan wewenang Asset 2, rabu (13/5/20) dikonfirmasi melalui pesan singkat whatapp

“Kebetulan prosesnya bukan di Field Prabumulih Tapi di Asset 2” singkatnya kepada media ini

Tak hanya sampai disitu tim sininews.com mencoba kembali mengkonfirmasi Mr.Setyo Assisten Manager PT.Pertamina Asset 2 melalui sambungan telepon dirinya memgatakan hingga saat ini belum mengetahui pokok perkaranya 

“saya belum ada informasi mas, mungkin itu teman-teman legal ya.” Ucapnya 

Hingga berita ini diturunkan tim media ini masih belum bisa menerima konfirmasi yang lebih detail dari pihak perusahaan (tau/sn)   
Share:

Dukung Kinerja Wartawan Selama Pandemi, PT Pertamina EP Asset 2 Beri Bantuan Sembako

PRABUMULIH, SININEWS.COM - PT Pertamina EP Asset 2 Field salurkan bantuan 65 paket sembako kepada wartawan yang ada di Kota Prabumulih. Bantuan secara simbolis diserahkan oleh Asset 2 General Manager (GM), A Pujianto melalui Gov Rel Analyst, Atika Rusy didampingi Ari Pahlupi kepada Ketua PWI Kota Prabumulih Mulwadi, Selasa (12/5). 

Atika Rusy menjelaskan pemberian bantuan paket sembako, sebagai bentuk kepedulian PT Pertamina Asset 2 kepada rekan-rekan wartawan yang juga terdampak wabah virus Covid-19.

"Penerima bantuan adalah seluruh wartawan yang tergabung dalam anggota PWI Prabumulih," ujar Atika. 
Atika berharap adanya bantuan sembako dari Pertamina EP Asset 2 juga dapat mendukung operasional para wartawan, sehingga dapat bekerja dengan maksimal. Apalagi media merupakan lapis pertama dalam distribusi informasi ke masyarakat.

"Bantuan ini setidaknya meringankan beban awak media di tengah pandemi ini. Kita harapkan, kemitraan perusahaan dengan awak media terus berjalan baik, tuturnya.

Sementara itu, Ketua PWI Kota Prabumulih, Mulwadi mengatakan pihaknya mengapresiasi kepedulian Pertamina EP Asset 2 yang telah memberikan bantuan sembako kepada rekan-rekan wartawan yang bertugas di Prabumulih. 

"Sebagai mitra kerja perusahaan, kita siap menyampaikan informasi dari perusahaan ke publik. Karena tugas media memang sebagai kontrol sosial bagi masyarakat," pungkasnya.(ril)
Share:

Ditengah Pandemi Covid-19, Bupati HM Ilyas Panji Alam Sempatkan Diri Santuni Warga Terdampak Musibah

INDRALAYA, SININEWS.COM - Ditengah wabah pandemi covid-19, Bupati HM Ilyas Panji Alam menyempatkan diri bertemu dan memberikan bantuan langsung kepada keluarga yang terdampak musibah rumah roboh di Desa Muaradua Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir (OI). 

Bupati OI HM Ilyas beserta rombongan, Selasa (12/5) tiba di rumah keluarga yang terdampak musibah rumah roboh. Bupati Ogan Ilir merasa turut prihatin kepada empat kepala keluarga yang tertimpa musibah rumah roboh tersebut. 

Untuk itu, sebagai bentuk kepedulian atas nama Pemerintah melalui Bupati OI, Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OI dan Baznas OI memberikan bantuan sembako dan uang tunai. Sehingga diharapkan dengan bantuan yang diberikan dapat mengurangi beban keluarga yang terkena musibah tersebut. 

“Kita sekarang lagi dalam fase dampak virus Covid-19 atau yang lebih sering dikenal dengan Virus Corona saya menghimbau kepada masyarakat untuk mentaati segala himbauan pemerintah dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19,” ucap Bupati HM Ilyas.

Ditambahkannya, upaya pencegahan yakni dengan jaga jarak, jaga kebersihan, rutin mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktifitas. Selain itu, tambahnya, kalau ada masyarakat yang tiba-tiba sakit dan memiliki gejala Covid-19, segera laporkan ke Kepala Desa setempat, nanti ada bidan desa yang langsung melihat kondisi pasien di rumahnya.(Ber)
Share:

Youtube SiniNews

Facebook SINI News

Followers

Subscribers


Postingan Populer

Blog Archive

Comments

Berita Utama

sitemap

Recent Posts