Ketua DPRD Prabumulih, H. Deni Victoria, SH., M.Si, bersama Wakil Ketua I Aryono, ST, dan Wakil Ketua II Ir. Dipe Anom, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rabu (9/7/2025). Rombongan diterima langsung oleh Shalia Allamah Joya, SE., M.Si, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda di Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I.
Dalam audiensi tersebut, Deni Victoria menyampaikan kegelisahan ratusan honorer R3 yang gagal dalam seleksi PPPK tahun ini. Ia menekankan bahwa nasib mereka harus mendapat perhatian, khususnya agar tetap bisa dipekerjakan meski dengan status paruh waktu.
“Kami meminta dukungan pemerintah pusat untuk memberikan solusi. Jangan sampai para honorer ini kehilangan pekerjaan sepenuhnya. Harapan kami, ada mekanisme agar mereka bisa difungsikan sebagai tenaga paruh waktu,” ujar Deni.
Selain menyampaikan aspirasi, rombongan DPRD juga mendiskusikan kemungkinan penyesuaian regulasi serta kebijakan keuangan, terutama soal skema penggajian bila para honorer tetap diberdayakan.
Tak berhenti di Kemendagri, DPRD Prabumulih bersama BKPSDM berencana melanjutkan kunjungan ke Kementerian PAN-RB pada Jumat (11/7/2025). Agenda ini untuk memperkuat advokasi terkait kebijakan rekrutmen PPPK bagi honorer kategori R2, R3, R4, dan R5 yang hingga kini masih menanti kepastian.
Sebelumnya, suasana penuh haru mewarnai aksi di halaman Gedung DPRD Prabumulih. Ratusan Pegawai Harian Lepas (PHL) kategori R2 dan R3 datang berbondong-bondong menyampaikan kegundahan mereka. Isak tangis dan doa pun pecah, menandakan beratnya perjuangan yang mereka hadapi.
“Gaji kami tak seberapa, tapi pekerjaan ini harapan hidup kami. Tolong perjuangkan nasib kami,” tutur seorang PHL dengan suara bergetar.
Seorang tenaga honorer di RSUD Prabumulih juga mengungkapkan kekecewaannya. Meski telah mengabdi bertahun-tahun, ia justru kalah dari peserta baru yang lolos seleksi. “Kami kerja siang malam, bahkan saat hujan. Tapi kenapa justru yang baru bisa lolos?” keluhnya.(SN)
No comments:
Post a Comment