Musorkot KONI Prabumulih Digugat, Ini Penjelasan Ketua KONI Sumsel, Siap Batalkan Jika...

PALEMBANG - Komite Olahraga Nasional (KONI) Sumatera Selatan (Sumsel) secara resmi telah menerima surat gugatan pembatalan putusan Musayawarah Kota (Musorkot) KONI Prabumulih 2021, pada Sabtu (31/07/2021) siang, di Palembang.

Surat gugatan yang diserahkan oleh Jun Manurung CS diterima langsung oleh Ketua Umum KONI Sumsel, Hendri Zainudin. Tampak dalam penyerahan berkas turut didampingi H. Eddy Riyanto Anggota DPRD Sumsel periode 2014-2019.

"Iya hari ini surat gugatan pembatalan putusan Musorkot KONI Prabumulih kita serahkan ke KONI Sumsel dan telah diterima secara langsung oleh Ketua Umum Bapak Hendri Zainudin," ujar Arafik Zamhari, S.Pd.I, kepada wartawan, usai penyerahan berkas gugatan.

Dikatakannya, dalam berkas gugatan pembatalan putusan Musorkot, pihaknya juga menyertakan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh panitia penjaringan calon hingga bukti pelanggaran yang dilakukan oleh ketua Pimpinan Sidang dan anggota.

Tak hanya itu, tambah Mantan Ketua KNPI Prabumulih ini, pihaknya juga melampirkan berkas kronologi peristiwa pemicu kericuhan yang dilakukan oleh pimpinan sidang yang dinilai semena-mena dengan mengetok palu tanpa menerima interupsi peserta Musorkot.

"Dengan penyerahan gugatan hari ini kami berharap KONI Sumsel dapat bertindak adil untuk membatalkan hasil putusan Musorkot KONI Prabumulih 2021 demi masa depan keolahragaan nasional tanpa intervensi dan bebas kepentingan Politik. Karena sepengetahuan kita, pelaksanaan Musorkot pada Rabu, 28 Juli 2021 lalu sarat dengan kecurangan dan tekanan politik. Di dalam berkas juga kita lampirkan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia dan Pimpinan sidang," papar Arafik.

Harapan yang sama juga kembali disampaikan oleh Jun Manurung. Menurutnya, gugatan pembatalan putusan Musorkot yang dilayangkan hari ini dimulai dari KONI Sumsel.

Kemudian, lanjut dia, usai gugatan ke KONI Provinsi, pihaknya juga akan menyerahkan berkas pengaduan pelanggaran UU berkaitan Musorkot KONI Prabumulih ke Kementerian Dalam Negeri, Menpan RB, BAORI, KPK, DPR RI, hingga MK.

Tak sampai disitu, Pemimpin Redaksi Posmetro.co.id ini juga mengaku akan melaporkan Ketua KONI Prabumulih Daud Rotasi, Panitia Penjaringan Ketua KONI, dan Pimpinan sidang serta Anggotanya ke Polda Sumsel terkait tindak pidana dugaan Suap pada ajang pemilihan ketua KONI Prabumulih yang dibalut dalam Musorkot.

"Iya, langkah itu akan kita tempuh mengingat pelaksanaan Musorkot yang amburadul dan terkesan pemaksaan. Demokrasi dikesampingkan yang kental justru pemaksaan. Dugaan suap Itu pasti. Karena yang pertama panitia memihak. Kedua melabrak aturan dan itu adalah bukti Ketua KONI, seluruh panitia penjaringan dan panitia sidang terkontaminasi gratifikasi sehingga perlu diusut demi organisasi yang bermartabat," tegasnya.

Ditempat terpisah, Ketua umum KONI Sumsel, Hendri Zainudin yang dikonfirmasi membenarkan telah menerima berkas gugatan penolakan putusan Musorkot KONI Prabumulih 2021, yang digelar di Grand Nikita Hotel pada Rabu, 28 Juli 2021 lalu.

Berkas gugatan itu, diterangkan Manager Sriwijaya FC ini telah diserahkan langsung oleh Arafik Zamhari dan kawan-kawan. Menurut HZ, (Hendri Zainudin, red) setelah berkas diterima, pihaknya akan segera membentuk tim guna melakukan pemeriksaan berkas serta investigasi dugaan kecurangan dan pelanggaran dalam Musorkot KONI Prabumulih.

HZ juga menegaskan pemeriksaan berkas akan dilakukan secara objektif dan profesional. Jika nantinya tim menyatakan menerima gugatan yang dilayangkan oleh penggugat maka Musorkot dinyatakan batal.

"Dokumen berkas gugatan putusan Musorkot sudah kita terima. Setelah ini tentu KONI akan membentuk tim guna melakukan pemeriksaan, penelusuran, investigasi lalu menyimpulkan untuk nantinya diputuskan. Yang pasti KONI Sumsel akan bekerja secara objektif dan profesional. Hasilnya nanti akan disampaikan ke Publik," pungkasnya.

Share:

Read More

Kinerja Semester 1 Subholding Upstream Pertamina Capai Target

Jakarta - Kinerja operasi Subholding Upstream Pertamina masih terus menunjukkan arah yang positif sejak dilakukan restrukturisasi. Hal ini dibuktikan dengan capaian kinerja operasi Semester 1 tahun 2021 yang masih on the track. 

Pencapaian produksi gas Subholding Upstream Pertamina sampai dengan Juni 2021 mencapai 2.665 MMSCFD atau 103% terhadap RKAP Ytd Juni 2021, sedangkan produksi minyak mencapai 390 MBOPD.

Sehingga untuk pencapaian produksi akumulatif minyak dan gas, Subholding Upstream Pertamina berhasil mencapai 850 MBOEPD atau 100% dari target RKAP Ytd Juni 2021. Capaian ini merupakan gabungan produksi dari lapangan domestik sebesar 699 MBOEPD dan dari lapangan internasional sebesar 151 MBOEPD.

"Banyak faktor yang mendukung atas capaian di semester 1 tahun 2021 ini, diantaranya melakukan kinerja operation excellence serta optimasi biaya di seluruh lapisan", ujar Taufik Aditiyawarman, Direktur Pengembangan dan Produksi PT Pertamina Hulu Energi pada saat acara Media Gathering Subholding Upstream Pertamina yang dilakukan secara virtual, Jumat (30/07). 

Sementara untuk pemboran sumur pengembangan, dari target 396 sumur di RKAP 2021, sampai dengan Juni 2021 telah selesai 101 sumur serta  20 sedang proses atau on going. Sedangkan untuk kegiatan Work Over, dari target 466 kegiatan, sampai dengan Juni 2021 telah selesai dilakukan sebanyak 241 kegiatan dan untuk well intervention telah selesai dilakukan sebanyak 5.085 sumur.

Selain itu, untuk menjaga keberlangsungan perusahaan dan tentunya untuk dapat terus berkontribusi dalam mencapai ketahanan energi nasional, Subholding Upstream terus berupaya melakukan kegiatan-kegiatan upaya penambahan cadangan melalui kegiatan seismik dan pemboran sumur eksplorasi. Sepanjang Januari hingga Juni 2021, realisasi luasan Seismik 3D telah mencapai 201 Km2 dan juga Seismik 2D sepanjang 1.186 Km.

Sedangkan untuk pemboran sumur eksplorasi, telah selesai sebanyak 6 sumur serta 3 sumur yang masih dalam pelaksanaan pemboran. Diharapkan pada akhir tahun secara total Subholding Upstream akan menyelesaikan sebanyak 19 sumur eksplorasi. 

Untuk penambahan cadangan, sampai dengan Semester 1 tahun 2021 ini Subholding Upstream telah membukukan penambahan cadangan 1P sebesar 36,3 MMBOE dan penambahan cadangan Contingency Resources 2C mencapai 37,8 MMBOE. 

"Guna memenuhi seluruh target yang telah disepakati dalam RKAP 2021 ini, kami akan terus menjaga dan meningkatkan kinerja serta memastikan seluruh rencana kerja dapat dilaksanakan dan diselesaikan tepat waktu serta pengunaan anggaran yang sesuai dengan yang telah ditetapkan. Selain itu, salah satu upaya lainnya adalah kami akan mengoptimalkan tambahan produksi dari Blok Rokan yang akan dikelola oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) per tanggal 09 Agustus 2021", tambahnya. 

Lebih lanjut, Taufik menjelaskan bahwa PHR merencanakan pengeboran kurang lebih 130 sumur pengembangan pada tahun 2021 yang termasuk sisa sumur dari CPI.  PHR juga mempersiapkan kurang lebih 290 sumur di tahun 2022. Ini adalah WK migas dengan investasi jumlah sumur terbanyak. 

Kegiatan pengeboran tersebut akan didukung dengan penyiapan tambahan 10 rig pemboran  sehingga secara total tersedia 16 rig pemboran serta 29 rig untuk kegiatan Work Over & Well Service yang merupakan mirroring dari kontrak sebelumnya. 

"Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari semua pihak, utamanya Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN, PT Pertamina (Persero) selaku holding, serta SKK Migas dan seluruh pemangku kepentingan. Kami berharap dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, agar upaya dan usaha kami untuk menghasilkan energi untuk Bangsa Indonesia khususnya untuk dapat berkontribusi optimal dalam mencapai target nasional produksi minyak 1 juta BOPD dan produksi gas 12 BSCFD diberi kelancaran", tutup Taufik. (sn/ril)

Share:

Read More

Wartawan vs Pandemi : Tetap Mengabdi, Meski Terus Mengencangkan Ikat Pinggang

*Wartawan vs Pandemi : Tetap Mengabdi, Meski Terus Mengencangkan Ikat Pinggang*

*Oleh : Joko Sadewo)**

Gempuran pandemi Covid-19 telah berlangsung hampir 2 tahun ini, sejak mulai menginfeksi umat manusia awal 2020 lalu. Belum jelas kapan kiranya akan berakhir. Sedangkan kita, negri ini, terus dibuat kelimpungan dan gusar karenanya. Kian hari, angka warga yang suspect Covid 19 masih tinggi. Kelaparan mengancam, kematian pun masih mengintai.

Semua komponen bangsa dibuat kalang kabut akibat wabah ini. Kesehatan memburuk dan ekonomi pun terpuruk. Serta mengancam kesejahteraan hidup rakyat, di negri yang konon katanya kaya raya, gemah ripah loh jinawi.

Kondisi memprihatinkan itu tak terkecuali menerpa pegiat pers, kalangan wartawan. Para pewarta yang diminta terus berkarya dalam kondisi sesulit apapun, demi memastikan informasi valid tetap dapat diakses oleh publik. Tapi, siapa yang peduli mereka?

Wartawan atau pers, yang merupakan pilar keempat demokrasi, nasibnya tak sebaik 3 pilar demokrasi lain: Eksekutif, legislatif dan yudikatif. Mereka dijamin negara kesejahteraannya. Sedangkan wartawan, harus memikirkan sendiri periuk nasi, di tengah kesibukan memproduksi informasi untuk bangsa.

Di saat negara menyiapkan anggaran yang fantastis untuk penanggulangan dan pencegahan wabah, mengucurkan bantuan sosial bagi warga miskin terdampak, bahkan ketika politisi dan selebritis menyantuni para tukang ojek, wartawan melalui medianya tetap memberitakan. Padahal, kondisi kesejahteraan mereka pun tak jelas pula.

Keadaan memprihatinkan itu tak hanya dialami oleh wartawan yang notabene sebagai ujung tombak informasi di lapangan. Pemilik media pun, kecuali media raksasa berskala nasional, dibuat kelimpungan dilanda wabah. Jangankan mau menjamin kesejahteraan wartawannya, untuk mempertahankan eksistensi medianya pun, bukanlah perkara yang mudah.

Sebab, belanja iklan dari para mitra mulai langka, bahkan mereka cenderung mengalihkan anggarannya untuk kebutuhan lain, yang katanya lebih urgent. Tetapi, tetap menuntut media dan wartawan, agar mensupport mereka dengan pemberitaan yang terus berkesinambungan. Wah, mulia sekali ya, tugas wartawan!

Di tengah kesulitan wartawan pada ancaman stok beras yang menipis, susu anak yang hampir habis, atau resiko tertular Covid 19, lalu nyawa pun melayang, semestinya pemerintah turun tangan. Alih-alih memindahkan anggaran publikasi pada pos pengeluaran lain, justru harus ada semacam tambahan alokasi anggaran khusus. Sebab, wartawan bukanlah robot atau manusia super!

Saat ini, wartawan diberi tugas berat sebagai garda terdepan dalam menjernihkan informasi yang keruh, menangkal hoax, dan utamanya membantu pemerintah menyebarkan motivasi positif, agar semua elemen bangsa segera bangkit dari pandemi.

Lalu, bagaimana mungkin informasi itu bisa objektif disajikan, jika mereka terus asyik mengencangkan ikat pinggang? Kerjasama itu hendaknya bisa bersifat simbiose mutualisme. Saling menguntungkan semua pihak. Jika Pers sebagai pilar keempat mulai limbung lalu tumbang. Ini bisa jadi pertanda, akan robohnya ruang demokrasi di negri ini?

)* penulis adalah wartawan yang bertugas di Kabupaten PALI, Sumsel.

Share:

Read More

DPMD PALI Sosialisasikan Pilkades, Kapolres: Jadikan Ini Momentum Memilih Kades yang Cerdas

PALI. SININEWS.COM -- -Menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), DPMPD menggelar sosialisasi tentang tahapan Pelaksanaan Kegiatan tersebut, Pemilihan akan dilaksanakan pada 27 Oktober 2021.

Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati PALI, Drs. H. Soemarjono, serta dihadiri Forkopimda kabupaten PALI, Kapolres PALI, AKBP Rizal Agus Triadi, S.I.K, Dandim 0404 Muara Enim PALI, Ketua KPU PALI, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat se-kabupaten PALI dan panitia Pilkades Dandim 0404 Muaraenim Prabumulih PALI ( MPP ).

Letkol Inf Erwin Iswari, S.Sos., M.Tr.(Han), mengatakan TNI dan Polri akan selalu Pemerintah kabupaten PALI, dalam menjaga kenyamanan dan keamanan Pilkades nantinya.

"Akan tetapi pihak Penyelenggara, agar selalu senantiasa, menjaga agar tahap Pilkades tetap kondusif, jangan sampai ada ricuh di masyarakat, " ujarnya, Kamis (29/7/2021).

Sambungnya, di Pilkades memang ada Perbedaan dalam memilih bakal calon Kades, akan tetapi buatlah Perbedaan ini menjadi Persatuan kita, demi menjaga Pesta Demokrasi Indonesia ini.

Ditempat yang sama AKBP Rizal Agus Triadi, S.I.K, Kapolres PALI, secara bersama "Ayo menjaga Kenyaman dan Keamanan", jadikan Pilkades momentum untuk memilih Kepala Desa yang cerdas.

Ia menghimbau kepada Panitia dan Pihak Penyelenggara, agar selalu mematuhi Protokol Kesehatan apalagi masih di Pandemi Covid 19.

"Dan kalau bisa tempat disteril kan terlebih dahulu sebelum Pelaksanaannya, masyarakat yang memilih agar tetap menaati 5 M tersebut, " ucapnya.

Masih katanya, Panitia Pelaksana harus terus menghimbau kepada masyarakat agar selalu senantiasa menjaga Prokes yang ada, bila Perlu Panitia menyiapkan Masker, tempat cuci tangan, dan Handtaizer di tempat Pelaksanaan nantinya.

"Kami (Polri) bersama TNI akan menerjunkan tim keamanan dan tim keamanan desa serta keamanan Pemkab PALI, akan selalu menjaga keamanan agar kegiatan Pilkades berjalan dengan Kondusif, " tandasnya (sn/perry)

Share:

Read More

Terdampak Covid19, Rutan Prabumulih Bagikan Puluhan Sembako

PRABUMULIH, SININEWS.COM -- Untuk menjalankan program Pemerintah dalam penanggulangan dampak pandemi Covid-19 di tengah masyarakat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia.

Kegiatan yang bertema 'Kumhan Peduli, Kumhan Berbagi' tersebut juga disaksikan langsung oleh seluruh lembaga di bawah naungan Kemenkumhan RI secara virtual, Kamis (29/07/2021).

Giat bakti sosial tersebut juga dilakukan oleh Rumah Tahan Negara (Rutan) Kelas IIB Kota Prabumulih, sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

"Setelah menyaksikan pihak kementrian Hukum dan Ham menyerahkan bantuan secara tersebut secara virtual, kita juga di sini harus ikut dalam mensukseskan program tersebut," ungkap Kepala Rutan Prabumulih David Rosehan kepada awak media.

Dikatakan David, kali ini pihaknya menyiapkan setidaknya 30 paket sembako untuk masyarakat sekitar yang memang benar-benar membutuhkan.

"Kita semua tau, di tengah situasi seperti sekarang ini semuanya serba sulit, untuk itu dengan kegiatan ini kita bisa berkontribusi untuk membantu, paling tidak sedikit meringankan beban mereka dalam situasi seperti sekarang ini," ucapnya.

Dalam kesempatan itu juga ia menjelaskan bahwa sebagian bantuan paket sembako tersebut sudah diberikan kepada Ketua RT setempat secara simbolis, sedangkan sebagian lainnya akan di berikan kepada masyarakat lain yang memang benar-benar membutuhkan, dengan cara Dor to Dor.

"Memang bantuan ini tidak begitu banyak, tapi mudah-mudahan tidak salah sasaran dan juga bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan," tukasnya.

Share:

Read More

Akan Jalani Karantina, Tiga Anggota Paskibraka Provinsi Sumsel asal PALI Dilepas Wabup

PALI. SININEWS.COM --  Wakil bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Drs H Soemarjono didampingi kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Drs Darmawi melepas tiga pelajar asal Sekolah Menengah Atas (SMA) di kabupaten PALI yang berhasil terpilih menjadi anggota Paskibraka provinsi Sumatera Selatan untuk ikuti karantina di hotel Swarnadwipa Palembang mulai Jumat (30/7/21) hingga HUT RI 17 Agustus 2021 mendatang. 

"Saya selaku orang tua sangat senang dengan anak-anak kita yang mampu menunjukkan kemampuannya sehingga bisa mengangkat nama orang tua, nama sekolah bahkan nama daerah," ucap Wabup PALI saat melepas tiga pelajar itu, Kamis (29/7/21).

Wabup juga berpesan agar tiga pelajar yang terpilih jadi anggota pengibar bendera di provinsi Sumatera Selatan patut bersyukur karena tidak semua anak dapat kesempatan tersebut. 

"Tampil sebaik-sebaiknya, disiplin, sopan dan jaga diri. Tampil yang sungguh-sungguh karena kalian tidak membawa nama sendiri. Jadi apabila kalian melakukan kesalahan pasti ditanya dari mana asalnya," pesannya. 

Ditambahkan Wabup bahwa menjaga kehormatan lebih sulit daripada meraihnya, untuk itu Wabup menyarankan agar tiga pelajar yang terpilih jadi anggota Paskibraka tingkat provinsi juga anak-anak lainnya agar membentuk pribadi yang handal, cerdas dan mandiri. 

"Jadikan bangga kedua orang tua kita, sekolah kita dan daerah kita. Mudah-mudahan dengan prestasi anak-anak seperti ini menambah nilai positif bagi kabupaten PALI," tutupnya. 

Sementara itu, Darmawi menyebut bahwa tiga siswa itu berasal dari SMA Negeri 1 Talang Ubi sebanyak dua orang dan dari SMA Negeri 2 unggulan satu orang. 

"Mulai besok mereka akan ke Palembang menjalani karantina. Untuk anggota Paskibraka kabupaten PALI akan menjalani karantina pada Sabtu mendatang dan pengukuhan Insyaallah direncanakan pada tanggal 13 Agustus 2021 mendatang. Sebelum karantina, seluruh anggota Paskibraka akan jalani swab antigen," terang Darmawi. (sn/perry)

Share:

Read More

PALI Raih Predikat Pratama Kabupaten Layak Anak untuk Ketiga Kalinya

PALI. SININEWS.COM -- Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) untuk ketiga kalinya mendapat predikat Pratama Kabupaten Layak Anak (KLA) yang diberikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada Kamis (29/7/21). Penganugerahan predikat Pratama dilaksanakan secara virtual, dimana pada pelaksanaan virtual dari Pemkab PALI dihadiri Wakil Bupati PALI Drs H Soemarjono, Pj Sekda Kartika Yanti dan kepala DPPKBPPPA PALI, Dra Yenni Nopriani. 

Pada penganugerahan kabupaten dan kota peraih predikat Pratama itu, bukan hanya kabupaten PALI saja yang mendapat predikat itu, tapi masih ada 5 kabupaten/kota dalam provinsi Sumatera Selatan yang mendapat predikat yang sama yaitu Banyuasin, Oku Timur, Musi Rawas, Lubuk Linggau dan Palembang. Sementara predikat Madya kabupaten Muara Enim dan Musi Rawas Utara. Predikat Nindya hanya kabupaten MUBA.

Dengan capaian itu, Yenni Nopriani kepala DPPKBPPPA PALI berharap bisa menjadi motivasi untuk terus mempertahankan apa yang dicapai, dan juga meningkatkan agar bisa mendapatkan hasil yang terus lebih baik.

"Alhamdulillah pada tahun 2018, 2019 dan 2021 ini, PALI meraih predikat Pratama tiga kali sebagai Kota Layak Anak. Tentunya ini menjadi motivasi kami dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar kedepan bisa lebih baik lagi," ungkap Yenni Nopriani. 

Meski mendapat predikat Pratama, Yenni merasa bersyukur karena tidak mudah mendapat penghargaan itu. Karena kabupaten PALI telah menyelenggarakan kebijakan, program dan kegiatan dalam upaya memenuhi hak anak dan perlindungan khusus anak dalam bentuk Kabupaten/Kota Layak Anak. 

"Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak terdiri atas lima predikat, yaitu Pratama, Madya, Nindya dan Utama. Meski kita baru mendapat predikat Pratama tentu ini menjadi kebanggan tersendiri dimana daerah ini telah diakui sebagai daerah yang menjamin pelindungan anak, termasuk kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan perlindungan anak," terangnya. 

Yenni juga mengajak seluruh jajarannya juga pada OPD terkait lainnya agar terus bersinergi dalam mewujudkan PALI Kabupaten Layak Anak dan kedepan targetnya bisa mendapat predikat Madya atau bahkan Utama. 

"Mewujudkan kabupaten layak anak harus didorong lintas sektoral karena mencakup beberapa hal. Dan mudah-mudahan kedepan kabupaten PALI meraih predikat lebih tinggi lagi," harapnya. (sn/perry)

Share:

Read More

Tenang! DPMD PALI Berupaya Keras Agar 26 Desa Persiapan Jadi Desa Definitif

PALI. SININEWS.COM -- Adanya berita terkait terancamnya 26 desa Persiapan gagal menjadi desa definitif dan akan dikembalikan ke desa induk diutarakan A Gani Akhmad kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) agar masyarakat tetap tenang karena belum adanya keputusan akhir tim verifikasi pemekaran desa dan hingga saat ini, DPMD PALI terus berjuang agar 26 desa persiapan seluruhnya menjadi desa definitif. 

"Hingga saat ini masih dalam tahap verifikasi dan belum ada putusan apakah desa-desa persiapan gagal jadi definitif atau lolos. Untuk itu masyarakat tenang dan sabar menanti putusan akhir. Dan sampai saat ini kami terus berjuang melengkapi berkas pendukung sebagai syarat pemekaran desa, tentunya yang bisa kami kerjakan agar 26 desa persiapan lolos menjadi desa definitif," ujar A Gani Akhmad, Kamis (29/7/21).

Sementara itu Yoga mantan kepala desa persiapan Tanah Abang Timur meminta kepada pemerintah kabupaten PALI atau pemerintah provinsi Sumatera Selatan untuk mencari solusi lain jangan langsung serta merta desa persiapan dikembalikan ke desa Induk. 

"Kami sudah susah payah membentuk dan mengusulkan desa kami sebagai desa persiapan untuk menjadi desa definitif. Memang kalau mengacu pada undang-undang atau peraturan menteri, kami desa persiapan belum ada yang memenuhi syarat tapi kami minta cari solusi lain agar masyarakat tidak kecewa," kata Yoga. 

Diakui Yoga bahwa sejak desa persiapan berdiri telah banyak kemajuan disana-sini yang menunjukkan bahwa dengan adanya desa persiapan banyak membawa manfaat. 

"Sudah banyak aset desa yang dimiliki desa persiapan sejak berdiri serta kemajuan pembangunan sudah terlihat juga geliat ekonomi masyarakat sudah terasa. Jadi sayang kalau dilebur kembali ke desa Induk yang tentunya dikhawatirkan akan memantik kegaduhan ditengah masyarakat karena masyarakat berperan dalam membentuk desa persiapan," tandasnya. 

Terpisah, Menriadi kepala desa definitif Talang Bulang menyatakan bahwa dirinya dan masyarakat siap menerima kembali desa persiapan Talang Bulang Selatan apabila pemerintah memutuskan untuk membatalkan desa persiapan menjadi desa definitif. 

"Kami patuh aturan pemerintah. Tapi alangkah baiknya dicarikan solusi lain supaya masyarakat tidak kecewa. Namun pada intinya pemerintah desa persiapan siap laksanakan apapun putusan pemerintah," ucap Kades Talang Bulang. (sn/perry)

Share:

Read More

Ditengah Pandemi Covid19, Kemenkumham Salurkan 46.614 Paket Sembako

PRABUMULIH, SININEWS.COM - Pemerintah sadar, kebijakan ini akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi sosial Masyarakat, dan berdampak pada ketidakmampuan masyarakat yang kesulitan dalam mencari nafkah.

“Insan Pengayoman melalui program pemberian bantuan sosial “Kumham Peduli, Kumham 

Berbagi”, mencoba turut berempati kepada masyarakat dan ASN Kemenkumham yang terdampak pandemi Covid-19,” ujar Yasonna saat memberikan bantuan sosial secara simbolis, Kamis (29/07/2021) pagi.

Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.

Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19.

Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Adapun paket bantuan sosial Kumham Peduli Kumham Berbagi per orang diberikan dalam bentuk beras, minyak goreng, gula, mie instan, sarden, dan susu.

“Kegiatan kita pada hari ini adalah bagian dari kepedulian kepada masyarakat dan saudara kita sesama pegawai yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi,” kata Yasonna di lapangan upacara Kemenkumham.

Kegiatan ini, kata Yasonna, selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo kepada para menteri untuk melakukan langkah-langkah maksimal dengan memberikan dukungan, yang salah satunya berupa pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dan usaha mikro.

“Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain,” ucap Yasonna.

“Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat membantu meringankan beban mereka yang secara langsung terdampak pandemi Covid-19,” kata Laoly. “Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Insan Pengayoman yang telah peduli, mampu berbagi atas dasar keikhlasan dan kesadaran,” tutupnya.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto mengatakan selaint terkonsentrasidi Kemenkumham dan wilayah Jabodetabek untuk unit pusat, kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini juga dilaksanakan secara serentak di Kantor Wilayah Kemenkumham seluruh Indonesia.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, semua pihak termasuk masyarakat harus mau bekerja sama, bergotong royong untuk menghadapi ujian yang berat ini,” kata Andap. “Kerja keras pemerintah Insya Allah bisa berhasil, jika disertai dengan dukungan dan kesadaran dari masyarakat,” lanjutnya.

“Pesan kami kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi,”tutupnya.

Share:

Read More

Jun Manurung CS Siapkan Gugatan Pembatalan Hasil Musorkot KONI Prabumulih 2021

PRABUMULIH - Musyawarah Kota (Musorkot) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Prabumulih yang digelar di Hotel Grand Nikita, Rabu (28/7), berakhir ricuh. Akibatnya sejumlah Agenda persidangan Pemilihan Ketua KONI Prabumulih masa bhakti 2021-2025 tersebut tidak terlaksana secara menyeluruh sehingga dianggap tidak sah dan cacat demi hukum.

"Disebut cacat hukum yang pertama adalah, Pimpinan Sidang tidak menjalankan keseluruhan agenda persidangan. Persidangan selesai tanpa acara penutupan. Yang kedua adalah penetapan Aklamasi calon terpilih sangat tidak mendasar dan memaksakan kehendak. Ketiga, Pimpinan sidang tidak faham organisasi dan tata cara berdemokrasi. Ke empat, Pimpinan sidang mengabaikan interupsi yang disampaikan peserta sidang. Kelima, syarat pencalonan hanya berlaku pada Calon Arafik Zamhari dan tidak berlaku pada calon lain seperti Benny Rizal dan beberapa pelanggaran lain" ujar Jun Manurung, SH salah satu Peserta Musorkot KONI Prabumulih dari Cabor HOCKEY disela-sela kericuhan.

Mengingat Musorkot sarat kecurangan, ia dan kawan-kawan mengaku segera melakukan gugatan hukum pembatalan hasil Musorkot KONI Kota Prabumulih 2021 ke KONI Pusat di Jakarta. "Upaya dan langkah hukum ini terpaksa kita lakukan mengingat sistem Demokrasi ditubuh KONI yang seharusnya bersih dari ranah politik sudah disusupi kepentingan politik. Ini sangat jelas, sebab diawal pembukaan Musorkot sebagaimana penyampaian sambutan Walikota jelas ada keberpihakan dan tidak lagi mencerminkan sosok pemimpin yang netral"ujarnya.

Disinggung menyangkut statmen Sekretaris Umum KONI Sumsel yang telah memberikan legitimasi bahwa Musorkot KONI Prabumulih telah berjalan sebagaimana mestinya, Jun Manurung mengaku bahwa Musorkot berjalan sesuai yang diharapkan oleh mereka bukan mewakili keseluruhan peserta sidang. 

"Pengesahan aklamasi dipaksakan kok disebut Sah. Sah darimana?" ungkapnya setengah bertanya. Ia juga mengaku bahwa pimpinan sidang meninggalkan tempat disaat sidang masih berlangsung. "Pimpinan sidang dan anggota melarikan diri tanpa menutup acara kok disebut sah. Sah mungkin bagi mereka dan tidak bagi Kita" pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua PBFI Evi Susanti, SE. Sosok politisi perempuan yang juga menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Prabumulih dari Komisi I ini mengaku bahwa, sedari awal dirinya tidak mau maju menjadi Ketum KONI Prabumulih lantaran terganjal aturan. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 pada pasal 40 tentang sistem keolahragaan nasional menyebutkan, bahwa pengurus Komite Olahraga Nasional, Komite Olahraga Provinsi, Komite Olahraga kabupaten dan kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

Kemudian dipertegas lagi dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan pada pasal 56, bahwa bahwa pejabat publik dan pejabat struktural dilarang menjadi pengurus KONI.

“Aturan ini kan sudah jelas. Bahwa tidak boleh pejabat publik. Sementara kenapa yang ini diloloskan. Artinya ini sudah cacat secara hukum,” protesnya seraya membenarkan bahwa Cabor yang diketuainya siap menggugat hasil Musorkot KONI Prabumulih untuk dibatalkan demi Hukum.

Ditempat Terpisah, Ketua Cabor Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kota Prabumulih H. Eddy Rianto, SH, MH saat dikonfirmasi mengaku bahwa pihaknya siap menjadi orang pertama yang menolak hasil Musorkot KONI Kota Prabumulih 2021. Anggota DPRD Provinsi Sumsel Periode 2014-2019 itu juga mengaku bahwa pelaksanaan Musorkot KONI Prabumulih 2021 sarat kecurangan dan sarat kepentingan dan dipenuhi pelanggaran UU. 

"Demi keadilan, saya siap menjadi orang yang pertama melakukan gugatan pembatalan hasil keputusan Musorkot KONI Prabumulih 2021 Karena berdasarkan pandangan beberapa Pengcab termasuk IPSI selaku pemilik suara pada Musorkot, hasil putusan yang disampaikan pimpinan sidang dalam Musorkot sarat kecurangan dan melabrak pedoman tata cara penjaringan dan penyaringan calon ketua umum KONI yang barkibat pada tidak memuhi harapan seluruh peserta sidang" pungkasnya. 

Sebagaimana diketahui, Musorkot KONI Kota Prabumulih berakhir ricuh dipicu oleh tindakan semena-mena Pimpinan Sidang yang asal main ketok palu. Bakal calon yang mendaftar digugurkan tanpa alasan dan data yang jelas. Pimpinan sidang hanya satu orang calon meski sebenarnya calon yang diloloskan juga tidak memenuhi syarat lantaran menduduki sebuah jabatan struktural yakni Kepala BKPSDM di Pemkot Prabumulih. Pimpinan sidang langsung menetapkan calon yang diloloskan terpilih secara aklamasi.

Protes peserta melalui interupsi tak sedikitpun digrubis oleh Pimpinan Sidang dan langsung main ketok palu yang mengakibatkan kericuhan pecah dan dianggap telah menciderai hakikat demokrasi yang sedang berlangsung.

Share:

Read More