Dukung Swasembada Pangan, Plt Bupati Muara Enim Ikut Tanam Bawang Putih Diatas Lahan 40 Hektar

Dukung Swasembada Pangan, Plt Bupati Muara Enim Ikut Tanam Bawang Putih Diatas Lahan 40 Hektar 

Muara Enim. SININEWS.COM -- Pemerintah Kabupaten Muara Enim menunjukkan komitmennya dalam mendukung tercapainya program swasembada pangan nasional dengan mengikuti penanaman bawang putih secara serentak pada Rabu 19 Agustus 2026.

Penanaman bawang putih di Muara Enim diikuti langsung Plt Bupati Ir.Hj Sumarni, M.Si bersama Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra, S.I.K, SH.

Penanaman bawang putih di Muara Enim dipusatkan di Desa Gunung Agung Kecamatan Semende Darat Tengah dengan lahan seluas 40 Hektar.

"Pemerintah kabupaten Muara Enim terus meningkatkan hasil pertanian holtikultura dan mengembangkan kawasan pertanian tersebut dalam mendukung tercapainya program swasembada pangan nasional," ujar Plt Bupati.

Dalam hal ini, Plt Bupati menyebut ada 40 hektar lahan yang disiapkan untuk penanaman bawang putih.

"Ada 40 hektar lahan untuk pengembangan tanaman bawang putih yang tersebar di Kecamatan Semende Darat Tengah dan Semende Darat Ulu," imbuhnya.

Diketahui bahwa penanaman bawang putih di provinsi Sumatera Selatan dilakukan serentak yang dilakukan langsung Kapolda Sumatera Selatan di lima wilayah polres jajaran salah satunya di Kabupaten Muara Enim.

"Kami menargetkan hasil panen sebanyak 810 ton yang Insyaallah akan dipanen pada November 2026,” kata Kapolda Sumsel Irjen Pol. Sandi Nugroho.

Kegiatan penanaman bawang putih yang dipimping langsung oleh Kapolda dipusatkan di kawasan perkebunan Dusun 3, Desa Gunung Agung, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim. Kegiatan ini bagian dari penanaman bawang putih serentak nasional yang terhubung dengan kegiatan utama di Sembalun, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Program nasional tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung Asta Cita pemerintah dalam memperkuat kemandirian pangan, khususnya bawang putih. Saat ini, kebutuhan bawang putih nasional masih memiliki tingkat ketergantungan terhadap impor sekitar 90–95 persen, sehingga peningkatan produksi dalam negeri menjadi salah satu langkah strategis menuju swasembada.(sn)

Share:

Read More

Pemkab Muara Enim Berikan Reward Paskibraka Tahun 2026 Ikuti Wawasan Kebangsaan di Lampung

Plt Bupati Muara Enim saat mengukuhkan anggota Paskibraka (sumber diskominfo)

Muara Enim. SININEWS.COM -- Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan memberangkatkan sebanyak 50 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) ke Provinsi Lampung untuk mengikuti Studi Wawasan Kebangsaan.

"Mereka hari ini diberangkatkan selama empat hari untuk mengikuti Studi Wawasan Kebangsaan di Lampung setelah sukses menjalankan tugas menaikkan bendera merah putih pada upacara HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026," kata Pelaksana Tugas Bupati Muara Enim, Sumarni, dikutip dari Antara Jum'at 21 Agustus 2026.

Menurutnya, tugas dan tanggung jawab yang telah dituntaskan dengan baik ini merupakan buah hasil dari kerja keras, dedikasi dan pengabdian yang luar biasa dari Paskibraka di wilayah setempat.

Dia menjelaskan, keberangkatan tersebut menjadi momentum istimewa bagi para anggota Paskibraka setelah sukses mengibarkan hingga menurunkan Sang Saka Merah Putih dengan penuh tanggung jawab pada momentum hari kemerdekaan.

"Mereka kini mendapatkan kesempatan untuk memperluas wawasan sekaligus menambah pengalaman di luar daerah," katanya.

Menurutnya, penghargaan tersebut bukan sekedar bentuk apresiasi, namun juga bagian dari upaya dalam memberikan pengalaman dan pembelajaran untuk membentuk karakter serta jiwa kepemimpinan generasi muda.

Ia berharap pengalaman selama mengikuti rangkaian kegiatan di Lampung dapat menjadi kenangan sekaligus motivasi bagi para anggota Paskibraka untuk terus mengukir prestasi dan mengharumkan nama daerah.

"Semangat persatuan yang telah mereka dapatkan diharapkan terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta menjadi bekal untuk meraih masa depan," ujarnya. (sn)

Share:

Read More

PEP Prabumulih, Pendopo dan Adera Field Gelar Lensa Energi, 140 Siswa SD Periksa Kesehatan Mata Gratis

Caption: Pertamina EP Prabumulih Field, Pertamina EP Adera Field, dan Pertamina EP Pendopo Field menggelar pemeriksaan kesehatan mata gratis bagi 140 siswa kelas 5 dan 6 SD/MI di Muara Enim dan PALI dalam balutan program SHU Eco-Vation Day: Lensa Energi.

Muara Enim. SININEWS.COM --- Sejak bel sekolah berbunyi di pagi hari, siswa-siswi di tiga sekolah, yaitu SDN 33 Talang Ubi dan MI Nurul Ikhwan, PALI serta SDN 9 Empat Petulai, Muara Enim tak bisa menyembunyikan keceriaan saat menyambut kedatangan tim Pertamina EP ke sekolahnya. Mereka sudah dikabari bapak/ibu guru bahwa mereka akan diperiksa mata gratis.

Rangkaian dimulai dari Pertamina EP Pendopo (14/8) ke SDN 33 Talang Ubi, disusul Pertamina EP Prabumulih (19/8) ke SDN 9 Petulai dan terakhir Pertamina EP Adera (20/8) ke MI Nurul Ikhawan. Ketiga field tersebut merupakan bagian dari Pertamina Sub Holding Upstream Regional 1 Zona 4.

Keceriaan tergambar jelas saaat siswa-siswi bergegas menuju ruang kelas yang disulap menjadi ruang pemeriksaan mata. Didampingi optometris, satu per satu siswa dipanggil, duduk di kursi pemeriksaan, lalu diminta membaca huruf-huruf pada kartu Snellen. Optometris adalah ahli di bidang pemeriksaan, diagnosis, dan penanganan gangguan penglihatan serta kelainan refraksi seperti mata minus, plus, dan silinder.

Optometris tampak sibuk mengganti lensa di bingkai uji coba (trial frame) untuk memastikan kesehatan mata masing-masing anak. Total ada 50 siswa SDN 9 Empat Petulai Dangku yang menjalani pemeriksaan kesehatan mata gratis pada Rabu (19/8/2026).

Fitri, Kepala Sekolah SDN 9 Empat Petulai Dangku, menyampaikan bahwa selama ini proses belajar-mengajar di dalam kelas sering terganggu karena ada siswa yang mengeluh tak bisa melihat tulisan di papan tulis. Pihak sekolah selama ini hanya bisa memberikan solusi memindahkan meja anak-anak yang menyampaikan keluhan ke dekat papan tulis.

"Sering ada yang bilang, 'Saya tidak bisa melihat papan tulis.' Enggak ada yang pakai kacamata selama ini, namanya di desa, mungkin orang tuanya belum terbiasa memeriksakan mata anaknya," ucap Fitri.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui sebagian siswa mengalami rabun jauh dan memerlukan kacamata. Fitri menyampaikan bahwa pihak sekolah merasa sangat terbantu dengan adanya pemeriksaan kesehatan mata gratis ini.

"Dengan pemeriksaan ini, kami tahu mana anak-anak yang memang penglihatannya sudah harus dibantu kacamata," ujarnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program SHU Eco-Vation Day: Lensa Energi yang dilaksanakan Pertamina Subholding Upstream (SHU) untuk meningkatkan akses layanan kesehatan mata bagi kurang lebih 2.250 siswa di sekitar wilayah operasi. Peserta kegiatan ini merupakan anak-anak kelas 5 dan 6 SD yang sekolahnya terletak di ring 1 perusahaan-perusahaan di bawah Pertamina SHU.

Di wilayah kerja Pertamina SHU Regional 1 Zona 4, total anak-anak yang diperiksa ada 140 siswa. "Kami ingin kehadiran Pertamina dirasakan oleh anak-anak di sekitar wilayah operasi sedari dini, salah satunya lewat Lensa Energi. Ini juga merupakan wujud komitmen tanggung jawab sosial," ucap M Luthfi Ferdiansyah, Pjs General Manager Pertamina SHU Regional 1 Zona 4.

*‎Tentang PHR Zona 4*

PHR Zona 4 merupakan bagian dari Subholding Upstream Pertamina Regional Sumatra yang dipimpin oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). PHR Zona 4 mengoperasikan tujuh wilayah kerja Pertamina EP (PEP) dan Pertamina Hulu Energi (PHE), yaitu PEP Prabumulih Field, PEP Limau Field, PEP Adera Field, PEP Pendopo Field, PEP Ramba Field, PHE Ogan Komering, dan PHE Raja Tempirai.

‎Wilayah-wilayah kerja itu tersebar di dua kota, Prabumulih dan Palembang, serta sembilan kabupaten, yaitu Muara Enim, PALI, Lahat, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ulu.  PHR Zona 4 di bawah koordinasi serta pengawasan dari SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). (sn)

Share:

Read More

Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Plt Bupati Muara Enim Optimalkan 10 Program Pokok PKK

Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Plt Bupati Muara Enim Optimalkan 10 Program Pokok PKK

Muara Enim. SININEWS.COM - Pemerintah Kabupaten Muara Enim terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi 10 Program Pokok PKK. 

Komitmen ini diwujudkan saat Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim, Hj Sumarni, menyambut kedatangan Tim Pembinaan dan Evaluasi TP PKK Provinsi Sumatera Selatan yang dipimpin oleh dr Ria Anindito Budi MKes. 

Rangkaian kegiatan pembinaan dan peninjauan lapangan tersebut dipusatkan di Gedung Serbaguna Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, pada Kamis 20 Agustus 2026.

Dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim disampaikan langsung oleh Plt Bupati mengenai pentingnya sinergitas antarinstansi serta peran strategis PKK sebagai mitra pemerintah yang mampu menjangkau hingga ke unit masyarakat terkecil di desa.

Beliau juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendampingi dan memfasilitasi setiap program kerja kader di lapangan.

Menurutnya, langkah kolaboratif tersebut diharapkan dapat mendorong efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah yang berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga. Kesiapan serta kesungguhan jajaran di lapangan juga ditegaskan oleh Plt Ketua TP PKK Kabupaten Muara Enim H Ahmad Yani, melalui keterlibatan para pengurus yang berkompeten di bidangnya masing-masing demi memastikan seluruh program pembinaan berjalan secara terarah dan terstruktur.

Sementara itu, Ketua Tim Pembinaan dan Evaluasi TP PKK Provinsi Sumsel turut mengapresiasi keterpaduan program kerja yang ada serta menekankan pentingnya pembinaan berkesinambungan dan penyamaan persepsi antar-Pokja agar Desa Tegal Rejo tidak hanya berfokus pada penilaian tahunan, melainkan mampu menjadi role model yang menginspirasi desa-desa lainnya.

Dalam peninjauan lapangan, rombongan melihat secara langsung wujud nyata pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang terintegrasi dengan pelayanan publik bagi warga setempat. Beberapa fasilitas yang disambangi meliputi keberadaan Taman PKK Desa Tegal Rejo sebagai sarana kelestarian lingkungan hidup dan pemenuhan kebutuhan pangan keluarga.

Dalam kesempatan tersebut, disediakan pula layanan perpustakaan keliling guna mendukung pendidikan dan keterampilan, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk penguatan ketahanan pangan masyarakat. (sn)

Share:

Read More

Musim Rawan Kebakaran, Personel Gabungan Siagakan Penanganan Karhutla di Talang Ubi

Musim Rawan Kebakaran, Personel Gabungan Siagakan Penanganan Karhutla di Talang Ubi

PALI-- SiniNews.Com — Sebanyak 16 personel gabungan mengikuti apel kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, Jumat (21/8/2026) pagi.

Apel tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan personel dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, khususnya di wilayah Kecamatan Talang Ubi yang memiliki sejumlah kawasan lahan dan perkebunan yang perlu mendapat perhatian selama musim rawan Karhutla.

Berdasarkan laporan Kapolsek Talang Ubi kepada Kapolres PALI, personel yang terlibat dalam apel terdiri dari unsur TNI, Polri, Brimob, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Rinciannya, sebanyak tiga personel berasal dari Polri, lima personel dari Brimob, serta delapan personel dari BPBD. Sementara itu, dalam laporan tersebut tidak terdapat personel TNI yang tercatat mengikuti apel.

Kapolsek Talang Ubi, AKP Ardiansyah, SH., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan personel dalam menghadapi ancaman Karhutla di wilayah Kecamatan Talang Ubi.

“Apel personel Karhutla merupakan bagian dari kesiapsiagaan personel dalam menghadapi ancaman Karhutla di wilayah Kecamatan Talang Ubi.”ujar Kapolsek Talang Ubi.

Kegiatan apel dilakukan untuk memastikan kesiapan unsur gabungan apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran hutan maupun lahan. Selain kesiapan personel, koordinasi lintas instansi menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat penanganan apabila ditemukan titik api.

Kehadiran personel Brimob dan BPBD juga memperkuat unsur operasional di lapangan. BPBD memiliki peran dalam penanganan kebencanaan dan pemadaman, sedangkan unsur kepolisian bersama personel lainnya mendukung pengamanan, pemantauan, serta koordinasi selama penanganan Karhutla.

Kesiapsiagaan tersebut menjadi penting mengingat kebakaran lahan dapat meluas dengan cepat apabila tidak segera ditangani. Selain berpotensi menimbulkan kerugian lingkungan, asap akibat kebakaran juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan berdampak terhadap kualitas udara.

Melalui apel gabungan ini, personel dari berbagai unsur diharapkan tetap siaga dan mampu bergerak cepat apabila terjadi kebakaran. Koordinasi antarlembaga juga terus diperlukan agar penanganan Karhutla di wilayah Kecamatan Talang Ubi dapat dilakukan secara efektif dan terukur.

Kapolsek Talang Ubi menegaskan laporan kegiatan apel tersebut telah disampaikan sebagai bentuk monitoring kesiapsiagaan personel dalam menghadapi potensi Karhutla di wilayah hukumnya.(SN/Perry)

Share:

Read More

Wagub Sumsel Cik Ujang Studi Tiru Penerbitan IPR ke NTB

Wagub Sumsel Cik Ujang Studi Tiru Penerbitan IPR ke NTB

Mataram. SININEWS.COM — Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Cik Ujang melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rangka studi tiru penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Kamis (20/8/2026).

Kunjungan Wagub Sumsel tersebut disambut Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri bersama jajaran Pemerintah Provinsi NTB. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan menjadi momentum berbagi pengalaman mengenai tata kelola pertambangan rakyat.

Cik Ujang mengatakan, Sumsel merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya mineral dan batubara cukup besar. Selain batubara, Sumsel juga memiliki potensi mineral logam berupa emas yang sebagian masih ditambang secara ilegal oleh masyarakat.

Menurutnya, untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong aktivitas pertambangan rakyat agar lebih tertib, Pemerintah Provinsi Sumsel telah mengusulkan sejumlah wilayah untuk ditetapkan sebagai WPR.

Usulan tersebut telah diakomodasi melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 83.K/MB.01/MEM.B/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Sumatera Selatan.

“Kami berharap dapat memperoleh informasi dan pengalaman dari Pemerintah Provinsi NTB, khususnya terkait pengelolaan dan pelaksanaan IPR pada WPR,” ujar Cik Ujang.

Ia menilai pengalaman dan praktik baik yang diterapkan Pemerintah Provinsi NTB dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Sumsel dalam mewujudkan kegiatan pertambangan rakyat yang legal, tertib, aman, dan berkelanjutan.

Selain aspek legalitas, Cik Ujang menegaskan bahwa pengelolaan pertambangan juga harus memperhatikan keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri mengapresiasi dipilihnya Provinsi NTB sebagai daerah tujuan studi tiru. Ia menyambut baik kunjungan tersebut sebagai upaya memperkuat sinergi dan pertukaran pengalaman antarpemerintah daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Indah juga mengundang Wagub Cik Ujang beserta jajaran untuk kembali mengunjungi NTB pada Oktober mendatang. Kunjungan tersebut bertepatan dengan penyelenggaraan MotoGP Mandalika yang dijadwalkan berlangsung pada 9–11 Oktober 2026.(sn)

Share:

Read More

Bupati PALI Asgianto Raih Penghargaan Bergengsi Koperasi Awards 2026 di Jakarta

 

Bupati PALI Asgianto Raih Penghargaan Bergengsi Koperasi Awards 2026 di Jakarta

JAKARTA-- SiniNews.Com— Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Asgianto, resmi menerima penghargaan bergengsi dalam ajang nasional Koperasi Awards 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI. Prosesi penyerahan penghargaan yang berlangsung khidmat ini digelar di Caroline Astor Ballroom, Jakarta Selatan.

Dalam menghadiri acara tersebut, Bupati Asgianto turut didampingi oleh jajaran pejabat Pemkab PALI, antara lain Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Dinkopukm), Kepala Bagian Umum, serta Kepala Bagian Prokopim.

Penghargaan nasional ini diberikan sebagai bentuk apresiasi tertinggi atas kontribusi, dedikasi, serta peran aktif Bupati dalam membina, mengembangkan, dan memperkuat eksistensi koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan di wilayah Kabupaten PALI.

Ajang Koperasi Awards 2026 sendiri merupakan instrumen penghormatan bagi pejabat negara, kepala daerah, dan tokoh masyarakat yang dinilai sukses melahirkan kebijakan solutif demi kemandirian ekonomi regional. Bupati Asgianto dinilai berhasil mengintegrasikan program pemerintah daerah dengan pemberdayaan koperasi lokal—sebuah langkah strategis yang terbukti mampu mendorong pelaku UMKM naik kelas sekaligus memperluas lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Usai menerima penghargaan, Bupati Asgianto menyampaikan rasa syukur mendalam dan mendedikasikan apresiasi tersebut kepada seluruh elemen masyarakat serta penggiat koperasi di Kabupaten PALI.

"Penghargaan ini bukan sekadar kebanggaan seremonial belaka. Ini adalah buah kerja keras seluruh pengurus koperasi, pelaku usaha, dan masyarakat Kabupaten PALI. Penghargaan ini memicu semangat kami untuk terus bertransformasi digital, memperkuat tata kelola yang sehat, dan memastikan koperasi menjadi motor penggerak kesejahteraan yang inklusif," ujar Bupati Asgianto.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten PALI berkomitmen untuk terus mengawal program penguatan modal, pelatihan manajemen modern, hingga digitalisasi pasar bagi koperasi. Langkah berlanjut ini sejalan dengan misi pemerintah pusat dalam mewujudkan ketahanan ekonomi nasional berbasis kemandirian lokal.

Dengan diraihnya penghargaan di Koperasi Awards 2026 ini, Kabupaten PALI semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu daerah percontohan pengembangan ekonomi kerakyatan terbaik di Indonesia.(SN/Perry)

Share:

Read More

Momentum HUT Ke-81 RI, Plt Bupati Muara Enim Gelar Ramah Tamah Bersama Veteran

 

Penuh Kekeluargaan, Pemkab Muara Enim Gelar Ramah Tamah Bersama Pejuang, Veteran dan Pemangku Adat (sumber. Diskominfo) 

Muara Enim. SININEWS.COM -- Dalam suasana penuh kekeluargaan dan kehangatan, Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si., menggelar acara ramah tamah bersama para perintis kemerdekaan, pejuang, janda pejuang, veteran, purnawirawan, wredatama, serta tokoh adat Kabupaten Muara Enim guna mengisi momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI. 

Kegiatan yang dipusatkan di Balai Agung Serasan Sekundang (BASS) pada Senin (17/08) ini dihadiri jajaran Forkopimda, Sekda, dan jajaran Pemkab Muara Enim.

Dalam sambutannya, Plt. Bupati menegaskan bahwa pertemuan ini bukan sekadar seremoni rutin, melainkan wujud rasa cinta, takzim, dan panggung kehormatan atas jasa para sesepuh yang telah berjuang demi kemerdekaan serta pembangunan daerah.

Di hadapan para undangan, dirinya mengungkapkan bahwa saat ini di Kabupaten Muara Enim tercatat tersisa 7 anggota veteran dan 67 janda veteran. 

Meski secara fisik jumlah pejuang semakin berkurang, menurutnya, nilai-nilai teladan dan semangat juang mereka ditegaskan akan terus menjadi kompas moral Pemkab Muara Enim dalam memimpin dan membangun Bumi Serasan Sekundang. Menurutnya, walaupun Pemkab Muara Enim saat ini tengah menghadapi efisiensi anggaran, pemerintah daerah tetap berkomitmen memberikan perhatian penuh. Bahkan secara khusus, dirinya menyampaikan niat dan komitmennya untuk menganggarkan program umrah bagi para anggota veteran pada tahun 2027 mendatang sebagai bentuk apresiasi tertinggi.

Lebih lanjut, Plt. Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada purnawirawan TNI/Polri, wredatama, dan para pemangku adat dari 22 kecamatan yang konsisten menjaga kerukunan serta kearifan lokal. Suasana kebersamaan tersebut semakin terasa khidmat saat dilakukan pemotongan tumpeng oleh Plt. Bupati bersama Forkopimda, yang kemudian ditutup dengan penyerahan bantuan, bingkisan, serta tali asih secara simbolis kepada para veteran dan warakawuri yang hadir. (sn)

Share:

Read More

Sekda Edward Candra Tegaskan OPD Proaktif dalam Pengawasan Itjen Kemendagri

Sekda Edward Candra Tegaskan OPD Proaktif dalam Pengawasan Itjen Kemendagri

Palembang. SININEWS.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., menegaskan pentingnya peran aktif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung kelancaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat menerima Tim Itjen Kemendagri dalam agenda Entry Meeting Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, Rabu (19/8/2026).

Kegiatan entry meeting tersebut menjadi awal dari rangkaian pengawasan reguler yang akan dilaksanakan Tim Itjen Kemendagri selama delapan hari di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekda Sumsel Edward Candra menyambut baik kedatangan Tim Itjen Kemendagri. Ia mengimbau seluruh kepala OPD agar bersikap kooperatif dan responsif selama proses pengawasan berlangsung.

"Selamat datang di Sumatera Selatan. Saya berharap rekan-rekan OPD mendengarkan dengan saksama seluruh arahan dan teknis yang disampaikan oleh tim. Kepada seluruh OPD, wajib proaktif memberikan data dan informasi yang dibutuhkan demi kelancaran pengawasan ini," tegas Edward Candra.

Sementara itu, Pengendali Mutu Itjen Kemendagri RI, Bachtiar Sinaga, S.E., M.M., menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemprov Sumsel dalam menerima kunjungan kerja tim pengawas.

Bachtiar menjelaskan, sebelum pelaksanaan entry meeting, pihak Itjen Kemendagri telah menerjunkan tim untuk melakukan survei pendahuluan pada 5–7 Agustus 2026.

"Terima kasih kepada Pemprov Sumsel yang telah menerima kedatangan kami. Pengawasan yang akan berlangsung selama delapan hari ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa program yang diselenggarakan Pemda telah berjalan secara efektif dan efisien. Dukungan data dari daerah sangat kami harapkan," ujar Bachtiar.

Pengawasan yang dilakukan Itjen Kemendagri mencakup sejumlah aspek penting, antara lain pengawasan umum terhadap pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, hingga kerja sama daerah.

Selain itu, tim pengawas juga melakukan pengawasan pada aspek teknis untuk menguji kinerja perangkat daerah, khususnya dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sektor-sektor pelayanan dasar masyarakat.

Pengawasan juga mencakup pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) yang menjadi prioritas bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Melalui pengawasan dan evaluasi tersebut, Pemprov Sumsel menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kinerja OPD, serta memastikan penyelenggaraan pelayanan publik memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan dukungan dan keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah, proses pengawasan diharapkan dapat berjalan secara optimal sekaligus menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Selatan.(sn)

Share:

Read More

Herman Deru Tancap Gas Percepat Listrik Masuk Desa, Bersinergi dengan Kementerian Kehutanan dan PLN

Herman Deru Tancap Gas Percepat Listrik Masuk Desa, Bersinergi dengan Kementerian Kehutanan dan PLN

PALEMBANG. SININEWS.COM – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru terus mendorong percepatan program Listrik Masuk Desa (Lisdes) dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal sebagai upaya mewujudkan pemerataan akses energi bagi masyarakat di wilayah pelosok.

Langkah strategis tersebut dilakukan dengan memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, Kementerian Kehutanan, dan PT PLN (Persero), terutama dalam mengatasi berbagai kendala geografis dan perizinan kawasan hutan yang selama ini menjadi hambatan dalam pembangunan jaringan listrik di sejumlah wilayah terpencil.

Upaya percepatan itu ditandai dengan rapat koordinasi yang dipimpin langsung Gubernur Sumsel Herman Deru secara daring, Rabu (19/8/2026). Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni beserta jajaran, serta General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB) Diksi Erfani Umar beserta jajaran.

Dalam arahannya, Herman Deru menekankan pentingnya komunikasi dan sinergi lintas sektor untuk menyelesaikan berbagai hambatan yang dihadapi di lapangan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kehutanan yang dinilai sangat responsif dalam menindaklanjuti usulan Pemprov Sumsel.

“Kami (Pemprov Sumsel) optimistis melalui sinkronisasi perencanaan, penganggaran yang tersedia, dan percepatan perizinan kawasan hutan, program Lisdes ini akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di pelosok Sumsel. Ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerataan akses energi yang selama ini menjadi tantangan berat bagi daerah dengan kondisi geografis yang menantang,” ungkap Herman Deru.

Gubernur menjelaskan, pemilihan teknologi PLTS Komunal di sejumlah wilayah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan spesifikasi lahan yang tidak memungkinkan untuk dibangun jaringan kabel konvensional. Kondisi tersebut antara lain terdapat di kawasan rawa-rawa, lintasan sungai besar, hingga kawasan hutan lindung.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kehutanan, Pak Menteri, dan Pak Dirjen, yang telah merespons kami kurang dari 24 jam. Kepada GM PLN, inilah pentingnya sikap komunikatif dalam menyelesaikan segala permasalahan,” ujar Herman Deru.

Lebih lanjut, Herman Deru mengungkapkan bahwa Pemprov Sumsel terus mendorong percepatan proses perizinan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) penggunaan kawasan dengan Kementerian Kehutanan.

“Kenapa PLTS? Karena infrastruktur kabel sulit masuk akibat medan yang spesifik. Lahan basah dan kawasan hutan lindung atau produksi memerlukan penanganan khusus. Oleh karena itu, kita ajukan perjanjian kerja sama dengan Kementerian Kehutanan,” ungkapnya.

Berdasarkan data lapangan, terdapat 20 lokasi yang masih mengalami kendala. Sebanyak 12 lokasi terkendala kondisi geografis, sedangkan delapan lokasi lainnya berada di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, antara lain di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Planologi Kehutanan Ade Triajikusumah menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan membuka ruang seluas-luasnya untuk memproses perizinan yang diperlukan guna mendukung percepatan program tersebut.

“Pada prinsipnya Kementerian Kehutanan terbuka. Silakan ajukan dengan mekanisme yang sesuai. Kami akan proses secepat-cepatnya,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati OKI Muchendi Mahzareki menyambut baik fasilitasi yang diberikan dalam percepatan program Lisdes tersebut. Ia menyatakan kesiapannya untuk segera menindaklanjuti arahan teknis, termasuk menyiapkan dokumen Pakta Integritas dan mendukung pelaksanaan survei lapangan.

“Warga masyarakat di lima lokasi sudah siap menghibahkan tanahnya untuk pembangunan PLTS. Harapan kita, survei bisa segera dilakukan agar titik-titik pemasangan listrik dapat segera ditentukan,” ungkap Muchendi.

Sebelumnya, General Manager PT PLN (Persero) UID S2JB Diksi Erfani Umar mengungkapkan bahwa anggaran program Listrik Desa yang bersumber dari APBN telah resmi tersedia dengan sasaran sebanyak 118 titik lokasi di Sumsel.

“Alhamdulillah, anggaran program listrik desa sudah keluar. Dari 118 titik lokasi tersebut, insyaallah sebanyak 98 titik secara teknis sudah dapat langsung dikerjakan dan ditargetkan selesai pada Desember 2026 hingga Maret 2027,” jelas Diksi.

Ia merinci, dari total sasaran tersebut, sebanyak 20 titik masih memerlukan penyesuaian karena berada di kawasan hutan lindung dan menghadapi tantangan akses jalan.

Secara keseluruhan, program tersebut akan menerangi lebih dari 6.045 pelanggan yang tersebar di 14 kabupaten di Sumsel dan sebelumnya belum menikmati aliran listrik.

“Kami sangat membutuhkan informasi dari perangkat desa jika ada titik-titik baru yang belum masuk dalam daftar. Kelancaran proses di lapangan ini tentu tidak lepas dari dukungan penuh Pemprov Sumsel,” pungkasnya.(sn)

Share:

Read More