Gubernur Herman Deru Resmikan Grid Extension di Kenten Laut, Tegangan Listrik Warga Meningkat


Gubernur Herman Deru Resmikan Grid Extension di Kenten Laut, Tegangan Listrik Warga Meningkat


BANYUASIN. SININEWS.COM– Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Dr. H. Herman Deru, meresmikan pengoperasian grid extension untuk peningkatan tegangan layanan listrik oleh PT PLN (Persero) UID S2JB di Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Selasa (28/04/2026).


Peresmian ini menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kualitas kelistrikan masyarakat. Sebelumnya, warga menerima tegangan listrik rendah akibat jarak jaringan dari trafo yang cukup jauh.


Berdasarkan data di lapangan, sebelum dilakukan grid extension, jarak jaringan dari trafo terakhir mencapai 1,03 kilometer dengan tegangan yang diterima pelanggan hanya sekitar 152 volt. Setelah peningkatan, jarak jaringan menjadi sekitar 0,15 kilometer dengan tegangan meningkat hingga 226 volt.


Pekerjaan ini melalui beberapa tahapan, mulai dari survei awal pada Maret, perencanaan, proses pengerjaan pada awal April, hingga energize jaringan pada April 2026.


Adapun infrastruktur yang dibangun meliputi pemasangan tiang beton 12 meter sebanyak 12 batang dan tiang beton 9 meter sebanyak 16 batang. Selain itu, dibangun gardu distribusi berkapasitas 50 kVA sebanyak 1 unit, jaringan SUTM sepanjang 0,6 kilometer, serta SUTR sepanjang 0,65 kilometer.


Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa listrik merupakan kebutuhan fundamental dalam kehidupan masyarakat modern.


“Bagi saya, mudah melihat suatu wilayah itu listriknya terpenuhi atau belum. Jaringan voltase ini dijawab oleh PLN dengan adanya pengoperasian ini,” ujarnya.


Ia mengapresiasi respons cepat PLN dalam menjawab kebutuhan masyarakat.


“Dijawab cepat oleh PLN. Belakangan, PLN lebih cepat dari yang kita inginkan. Awalnya hanya beberapa titik, tetapi dilakukan lebih banyak,” katanya.


Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil komunikasi yang efektif tanpa harus melalui prosedur panjang.


“Ini hasil dari komunikasi yang tidak harus formal. Biasanya harus ke DPRD, ke gubernur, tetapi kita short cut, kita potong jalur itu. Ini karena listrik tidak bisa ditunda, menjadi kebutuhan fundamental dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya.


Ia juga mengingatkan pentingnya listrik dalam menunjang aktivitas masyarakat.


“Kita bayangkan tidak ada listrik, apa yang bisa kita buat. Punya HP, TV, atau barang elektronik tidak berguna jika tidak ada listrik,” ucapnya.


Herman Deru menyebut Desa Kenten Laut sebagai wilayah strategis yang memiliki potensi besar untuk berkembang.


“Kenten Laut ini desa yang paling luas di sekitar luar Kota Palembang terdekat. Kita bangun dengan diam-diam karena bisa membuat harga tanah menjadi mahal,” ungkapnya.


Di akhir sambutannya, Herman Deru berpesan kepada masyarakat untuk menjaga jaringan listrik yang telah dibangun.


“Jaga jaringannya, jangan sampai ada yang ilegal. PLN bisa memberikan layanan pada setiap titik,” pesannya.


Ia juga mengingatkan agar masyarakat disiplin dalam pembayaran listrik serta menjaga keamanan jaringan.


“Pembayaran tepat waktu. Jangan merasa rugi jika dahan atau ranting pohon dipangkas jika mengganggu kabel. Demi kenyamanan dan keamanan kita bersama,” jelasnya.


Sementara itu, General Manager PLN UID S2JB wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu, Diksi Ervani Umar, mengatakan pihaknya hadir langsung di tengah masyarakat untuk mendukung kemajuan ekonomi.


“PLN, atas arahan gubernur, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami hadir langsung di tengah masyarakat karena listrik menjadi bagian penting dalam kemajuan ekonomi dan peradaban masyarakat,” ujarnya.


Bupati Banyuasin, Askolani, turut mengapresiasi perhatian Gubernur terhadap daerahnya.


“Atas kerja Pak Gubernur, PLN langsung mengerjakan. Insyaallah desa ini terus berkembang dan maju beberapa tahun ke depan,” katanya.


Ia juga mengungkapkan perubahan signifikan yang dirasakan masyarakat.


“Dulu lampu mati, jalan hancur. Sekarang sudah normal,” pungkasnya.(sn)

Share:

Sekda Edward Candra Dorong Jambore Satlinmas Jadi Momentum Kebangkitan Linmas


Sekda Edward Candra Dorong Jambore Satlinmas Jadi Momentum Kebangkitan Linmas


Palembang. SININEWS.COM — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., menghadiri pembukaan Jambore Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Tahun 2026 yang digelar di Plaza Lapangan Tembak Jakabaring Sport City, Palembang, Selasa (28/4/2026).


Kegiatan jambore tersebut diikuti oleh anggota Linmas dari berbagai kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi nasional sekaligus penguatan kapasitas aparatur perlindungan masyarakat.


Dalam sambutannya, Edward Candra menyampaikan bahwa Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, dipercaya menjadi tuan rumah dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-107 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, HUT ke-76 Satuan Polisi Pamong Praja, serta HUT ke-64 Satuan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2026.


Ia menegaskan bahwa Satlinmas memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam membantu penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat di tengah berbagai tantangan, mulai dari bencana alam, gangguan ketertiban umum, hingga kondisi darurat lainnya.


Menurutnya, keberadaan Satlinmas saat ini semakin relevan dan sangat dibutuhkan dalam mendukung stabilitas dan ketenteraman masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan profesionalisme anggota menjadi hal yang penting.


Melalui kegiatan jambore ini, Edward berharap terjalin silaturahmi dan sinergi yang kuat antaranggota Satlinmas dari seluruh Indonesia, meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur Linmas, serta tumbuhnya semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.


Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan siap mendukung penuh pelaksanaan kegiatan tersebut, baik dari sisi partisipasi, keamanan, maupun kenyamanan seluruh peserta selama berada di Kota Palembang.


Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Dr. Syahrizal, menyampaikan bahwa jumlah anggota Satlinmas saat ini telah mencapai sekitar 1,2 juta orang di seluruh Indonesia.


Ia menjelaskan bahwa Satlinmas yang dahulu dikenal sebagai Hansip kini telah berkembang menjadi kekuatan besar dalam sistem perlindungan masyarakat. Bahkan, secara internasional, Satlinmas dikenal sebagai bagian dari civil defense yang berada dalam naungan organisasi global, International Civil Defence Organization (sn)

Share:

Komitmen Gubernur Herman Deru Kembangkan Perpustakaan Sumsel Tuai Apresiasi Kepala Perpusnas


Komitmen Gubernur Herman Deru Kembangkan Perpustakaan Sumsel Tuai Apresiasi Kepala Perpusnas


Palembang. SININEWS.COM – Komitmen Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru dalam mengembangkan sektor perpustakaan mendapat apresiasi dari Kepala Perpustakaan Nasional, Prof. Aminudin Aziz.


Apresiasi tersebut disampaikan Aminudin Aziz saat menghadiri Rapat Teknis Urusan Perpustakaan se-Sumatera Selatan yang digelar di Hotel The Zuri Transmart Palembang, Selasa (28/4/2026).


Menurutnya, Provinsi Sumsel menjadi salah satu daerah yang memiliki Dinas Perpustakaan yang berdiri terpisah dari Dinas Kearsipan. Ia menilai langkah tersebut menunjukkan keseriusan dan komitmen kuat Gubernur Herman Deru dalam memajukan dunia perpustakaan.


“Saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada Gubernur Herman Deru beserta jajaran Pemerintah Provinsi Sumsel atas komitmen dalam pengembangan perpustakaan ini,” ujar Aminudin.


Sementara itu, Gubernur Herman Deru mengatakan kehadiran Kepala Perpustakaan Nasional merupakan bentuk perhatian terhadap perkembangan perpustakaan di Sumsel.


Ia menegaskan, paradigma masyarakat terhadap perpustakaan perlu diubah, tidak hanya sebatas bangunan, rak, dan buku, tetapi juga harus diukur dari aktivitas serta dampaknya bagi masyarakat.


Herman Deru mengungkapkan, berdasarkan data yang ada, Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) di Sumsel masih tergolong rendah, meskipun Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Karena itu, ia menekankan pentingnya peningkatan kedua indikator tersebut.


“Ini menjadi perhatian kita bersama. IPLM sudah cukup baik, tetapi TKM masih rendah. Artinya, kita harus benar-benar menggerakkan budaya membaca di tengah masyarakat,” tegasnya.


Ia juga menyoroti pentingnya integrasi lintas sektor dalam pengembangan perpustakaan. Menurutnya, upaya peningkatan literasi tidak dapat dilakukan secara parsial dan harus melibatkan seluruh lini, tidak hanya Dinas Pendidikan.


“Saya akan mengajak bupati dan wali kota untuk mengintegrasikan perpustakaan ke semua lini. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Saya akan menggunakan kewenangan sebagai kepala daerah untuk mendorong kebijakan tersebut,” ujarnya.


Selain itu, Herman Deru turut mengapresiasi peran Bunda Literasi serta para Duta Literasi di berbagai tingkatan, mulai dari sekolah, desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota dan provinsi, yang dinilai telah berkontribusi dalam meningkatkan literasi masyarakat.


Ia berharap rapat teknis ini dapat menjadi forum untuk mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi, sekaligus merumuskan langkah strategis ke depan.


“Kita semua memiliki tanggung jawab moral terhadap generasi muda, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi,” tambahnya.


Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel, Fitriana, mengatakan kegiatan tersebut mengusung tema “Membangun Sinergi Terpadu untuk Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM)”.


Ia menjelaskan, kegiatan ini bertujuan memperkuat kolaborasi antara Perpustakaan Nasional, pemerintah provinsi, serta kabupaten/kota dalam menyusun program kerja tahun 2027. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program prioritas di bidang perpustakaan.


“Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan IPLM dan TKM melalui layanan perpustakaan yang semakin berkualitas,” tandasnya.(sn)

Share:

Monev di Prabumulih, Ketua TP PKK Sumsel Feby Deru Tekankan Peran Kader Awasi Anak dari Game Online hingga Narkoba


Monev di Prabumulih, Ketua TP PKK Sumsel Feby Deru Tekankan Peran Kader Awasi Anak dari Game Online hingga Narkoba


Prabumulih. SININEWS.COM – Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Selatan, Feby Deru, melakukan kunjungan kerja ke TP PKK Kota Prabumulih dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) kinerja selama satu tahun terakhir, Selasa (28/04/2026).


Dalam kunjungan tersebut, Feby Deru menegaskan pentingnya melihat secara langsung sejauh mana program kerja TP PKK Sumsel telah disosialisasikan hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan di Prabumulih.


Selain itu, ia juga ingin mengetahui berbagai kondisi serta permasalahan yang dihadapi para kader di lapangan, sehingga program PKK dapat berjalan tepat sasaran.


Pada kesempatan itu, Feby Deru menitipkan pesan khusus kepada seluruh kader PKK agar turut berperan aktif dalam mengawasi perkembangan anak-anak dari berbagai pengaruh negatif, seperti game online, judi online, hingga narkoba.


“Ibu-ibu harap berhati-hati dan waspada. Awasi perkembangan anak dengan baik. Jangan sampai anak-anak terpapar game online, judol, bahkan narkoba,” pesannya.


Feby Deru juga mengajak TP PKK Prabumulih untuk aktif dalam melaksanakan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Ia menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih program.


“TP PKK Prabumulih harus mampu memetakan kebutuhan daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Nantinya, hasil produksi tanaman maupun ternak dapat disalurkan ke dapur SPPG melalui PKK,” tegasnya.


Di sisi lain, Feby Deru turut menjelaskan kebijakan terbaru terkait kelembagaan Posyandu yang kini terpisah dari TP PKK, meskipun ketuanya tetap dijabat oleh Ketua TP PKK.


Dalam kunjungan kerja tersebut, Feby Deru juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung program TP PKK Prabumulih, di antaranya buku Rakernas ke-10, PMT (Pemberian Makanan Tambahan), APE (Alat Permainan Edukasi), tong sampah, banner PAUD, serta obat TB.


Sementara itu, Wali Kota Prabumulih, Arlan, menyambut baik kunjungan Ketua TP PKK Sumsel beserta jajaran. Menurutnya, kehadiran Feby Deru menjadi penyemangat bagi para kader PKK sebagai garda terdepan dalam pembangunan keluarga.


“TP PKK Prabumulih merupakan mitra strategis Pemerintah Kota Prabumulih dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK. Ini menjadi momentum bagi seluruh kader untuk terus bergerak dan berkontribusi,” ujar Arlan.(sn)

Share:

Tips Anak Sekolah Tidak Nakal & Berprestasi dari Profesor SEVIMA


SURABAYA, SININEWS.COM - Jutaan orang tua Indonesia setiap hari membuka grup WhatsApp wali kelas dengan keyakinan penuh bahwa mereka sudah cukup terlibat dalam pendidikan anak. Seringkali materi pembelajaran dan informasi pendidikan juga disebarkan lewat WhatsApp. Keyakinan itu salah besar, dan ada bukti ilmiah internasional yang membuktikannya.

Peringatan itu disampaikan Prof. Imas Maesaroh, M.Lib., Ph.D., Pakar SEVIMA sekaligus Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dalam sesi talkshow Kolaborasi Orang Tua dan Sekolah untuk Anak Berprestasi di EduFun East, Tunjungan Plaza 3, Surabaya (28/4/2026). Talkshow ini digelar sebagai bagian dari rangkaian pameran pendidikan yang menghadirkan ribuan sekolah dan orang tua murid — dalam satu forum yang jarang terjadi di luar momen rapotan.

"WhatsApp itu tidak dirancang untuk pendidikan. Kita yang memaksanya jadi alat komunikasi sekolah-orang tua karena tidak ada yang lain," ujar Profesor Imas, Selasa (28/4/2026).

Prof. Imas, yang sehari-hari juga mengemban peran sebagai ibu dari tiga anak, menyatakan bahwa persoalan ini bukan soal niat baik orang tua maupun sekolah. Masalahnya terletak pada sistem komunikasi yang tidak pernah dirancang untuk menangkap masalah lebih awal. Di tengah momen Ujian Nasional berbasis Tes Potensi Akademik (TPA) dan seleksi masuk perguruan tinggi negeri melalui SNBP, keterlambatan informasi tentang perkembangan anak bisa berdampak fatal terhadap kesiapan akademik mereka.

Riset Internasional: Dampak Informasi Rutin

Profesor Imas memaparkan penelitian Profesor Peter Bergman yang dipublikasikan di Journal of Political Economy tahun 2021, yang membagi orang tua menjadi dua kelompok. Kelompok pertama mendapat informasi perkembangan anak dari guru secara rutin setiap dua minggu sekali, sedangkan kelompok kedua tidak mendapat informasi apapun. Hasilnya mencolok: anak dari kelompok pertama mengalami kenaikan kompetensi akademik yang signifikan dari peringkat 30 di kelas bisa naik ke peringkat 10 atau 15. Kelompok kedua tidak menunjukkan kenaikan apapun, baik dari sisi akademik, karakter, maupun skill.

Penelitian lanjutan oleh Bergman dan Chan tahun 2021 di West Virginia memperkuat temuan ini. Sekolah yang mengirimkan pesan kepada orang tua setiap kali anak tidak masuk kelas, tidak mengerjakan tugas, atau mendapat nilai rendah mencatat penurunan angka kegagalan mata pelajaran sebesar 27 persen, sementara tingkat kehadiran siswa naik 12 persen. Hasil serupa juga ditemukan di Chile oleh tim Berlinski pada 2024 — nilai matematika naik dan kehadiran membaik — membuktikan pola ini berlaku di negara berkembang seperti Indonesia.

"Komunikasi guru-orang tua yang rutin dan akurat secara langsung menggerakkan karakter, kompetensi, dan skill anak," kata Profesor Imas. Ia menekankan bahwa temuan ini bukan sekadar teori: tiga penelitian dari tiga negara berbeda dengan ribuan subjek menunjukkan konsistensi yang tidak bisa diabaikan.

Hal ini tidak bisa berlangsung di Whatsapp karena lima hal. Pertama, informasi di grup WhatsApp bersifat broadcast generik untuk seluruh orang tua — bukan laporan spesifik per anak. Kedua, pesan penting dari guru kerap tenggelam di antara stiker, ucapan ulang tahun, dan obrolan yang tidak relevan. 

Ketiga, informasi sensitif seperti penurunan nilai atau pelanggaran disiplin tidak seharusnya diekspos di forum terbuka yang dapat diakses puluhan keluarga sekaligus. Keempat, WhatsApp tidak terhubung dengan data akademik sekolah — orang tua tidak dapat melihat nilai harian, rekap kehadiran, maupun status pengumpulan tugas secara langsung dari platform tersebut. Kelima, ratusan notifikasi yang masuk setiap hari justru menjadi beban kognitif bagi orang tua bekerja, bukan sumber informasi yang berguna.

"Orang tua merasa sudah terhubung dengan sekolah karena ada di grup. Padahal yang mereka dapat hanya kebisingan, bukan informasi yang benar-benar dibutuhkan tentang kondisi spesifik anak mereka," ujarnya.

Prof. Imas juga menyoroti sisi guru. Tidak realistis mengharapkan seorang guru mengirim pesan personal ke puluhan orang tua, per anak, setiap hari di tengah beban administratif dan mengajar yang sudah sangat tinggi. Sistem komunikasi pendidikan yang baik harus bekerja secara otomatis, bukan mengandalkan tenaga manual guru yang sudah terbatas.

Tips Belajar, Berbagi Pengetahuan, dan Informasi

Prof. Imas menetapkan empat informasi minimum yang berhak diterima orang tua secara rutin dari sekolah: kehadiran anak secara real-time, perkembangan nilai akademik per mata pelajaran, jadwal dan kehadiran dalam kegiatan ekstrakurikuler, serta identitas dan kontak pendamping saat anak mengikuti kegiatan di luar lingkungan sekolah.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, ia mendorong penggunaan platform terintegrasi yang mampu menyampaikan data kehadiran dan nilai secara real-time langsung kepada orang tua, tanpa menambah beban operasional guru.

"Berbagai aplikasi telah tersedia untuk hal ini, baik yang berfokus pada pembelajaran sinkronus atau tatap muka online seperti Zoom, maupun sistem akademik terintegrasi seperti SEVIMA PENA Parent Connect," ungkap Imas.

Dalam sistem akademik terintegrasi seperti SEVIMA PENA Parent Connect, data kehadiran, nilai akademik, dan aktivitas sekolah mengalir secara real-time langsung ke notifikasi orang tua. Orang tua dapat mengetahui apakah anak sudah masuk kelas, nilai yang baru diinput guru, hingga catatan kehadiran ekstrakurikuler — semua dalam satu platform, tanpa perlu menunggu rapotan atau mengandalkan grup WhatsApp yang penuh kebisingan.

Bagi orang tua dan pihak sekolah yang ingin memantau perilaku dan perkembangan anak, Prof. Imas menyarankan agar tidak menunggu akhir semester untuk mulai mengevaluasi kualitas komunikasi antara sekolah dan rumah. "Mulailah dengan satu pertanyaan sederhana kepada sekolah anak Bapak Ibu: seberapa cepat saya bisa tahu kalau anak saya tidak masuk kelas hari ini? Jawabannya akan langsung menunjukkan di mana mutu sekolah tersebut," pungkasnya.

Share:

Gubernur Herman Deru Hadiri Paripurna, DPRD Sumsel Setujui LKPJ TA 2025


Gubernur Herman Deru Hadiri Paripurna, DPRD Sumsel Setujui LKPJ TA 2025


Palembang. SININEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan menerima dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel Tahun Anggaran (TA) 2025. Keputusan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna XXXIII (33) DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD kepada Gubernur Sumsel terhadap LKPJ TA 2025, sekaligus mendengarkan sambutan Gubernur, di ruang rapat paripurna DPRD Sumsel, Senin (27/4/2026).


Juru Bicara Tim Perumusan dan Penyelarasan Rekomendasi DPRD Sumsel, Elvaria Novianti, S.E., memaparkan bahwa setelah melalui proses kajian dan analisis terhadap LKPJ Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, secara umum DPRD Provinsi Sumatera Selatan menerima dan menyetujui laporan tersebut.


Atas nama lembaga legislatif, ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan beserta jajaran atas kerja sama selama proses pembahasan LKPJ TA 2025.


“Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada panitia khusus (pansus) DPRD Provinsi Sumatera Selatan atas kinerja dan dedikasinya dalam membahas serta menyampaikan laporan hasil pembahasan dan penelitian berupa rekomendasi sesuai bidang masing-masing,” ujarnya.


Dalam kesempatan itu, Elvaria juga menyampaikan sejumlah rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur, di antaranya pada bidang pemerintahan. Pertama, mendorong inovasi peningkatan pendapatan daerah dari sektor retribusi melalui optimalisasi dan pendayagunaan aset. Kedua, memperkuat kelembagaan sekretariat daerah dengan mempercepat digitalisasi administrasi dan manajemen data guna meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran serta pengambilan keputusan, termasuk melalui pelatihan ASN agar mampu menyusun kebijakan berbasis data. Ketiga, mendorong digitalisasi di lingkungan legislatif untuk meningkatkan akses dan transparansi terhadap dokumen-dokumen penting.


Sementara itu, Gubernur Sumsel, Dr. H. Herman Deru, dalam sambutannya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Sumsel yang telah mendukung program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.


Menurutnya, komunikasi, kerja sama, dan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD harus terus ditingkatkan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.


“Kita akan terus menjalin sinergi dan ke depan harus semakin ditingkatkan. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci utama dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” jelasnya.


Herman Deru menambahkan, berbagai masukan, saran, dan pandangan yang diterima, khususnya di bidang pemerintahan, perekonomian, keuangan, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat, akan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan ditindaklanjuti sesuai target pembangunan yang telah ditetapkan.


Ia menegaskan bahwa rekomendasi DPRD sangat berharga sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, baik pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya, serta dalam merumuskan kebijakan strategis lainnya.


“Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah disampaikan dengan langkah-langkah konkret serta memastikan integrasinya dalam proses perencanaan pembangunan daerah selanjutnya,” tutupnya.


Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, S.E., M.M., serta dihadiri Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang dan Sekretaris Daerah Sumsel, Dr. Drs. Edward Candra.(sn)

Share:

Gubernur Herman Deru Sambut Baik Kehadiran Sriwijaya Health Institute, Pertama di Sumbagsel


Gubernur Herman Deru Sambut Baik Kehadiran Sriwijaya Health Institute, Pertama di Sumbagsel


Palembang. SININEWS.COM — Gubernur Sumatera Selatan,Dr. H  Herman Deru, menerima audiensi Direktur Sriwijaya Health Institute, Prof. Dr. dr. H. Yuwono,M. Biomed beserta jajaran di ruang tamu gubernur, Senin (27/4/2026).


Dalam pertemuan tersebut, Prof. Yuwono menjelaskan bahwa Sriwijaya Health Institute merupakan lembaga yang berfokus pada pendidikan dan pengembangan di bidang kesehatan bagi sembilan jenis tenaga kesehatan (nakes). Lembaga ini menjadi yang pertama hadir di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).


Menurut rencana, Sriwijaya Health Institute akan diluncurkan pada 24 Juni 2026. Pusat pendidikan tersebut berlokasi di kawasan depan RM Palapa, arah Pusri, Palembang.


“Kami ingin mengundang kehadiran Bapak Gubernur saat peresmian sekaligus sebagai narasumber pada seminar bertema waspada pandemi,” ujar Prof Yuwono.


Menanggapi hal tersebut, Gubernur Herman Deru menyambut baik kehadiran lembaga pendidikan kesehatan tersebut. Ia menilai peningkatan kapasitas tenaga kesehatan sangat penting untuk mendukung pelayanan yang maksimal, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.


“Ini hal yang baik dalam peningkatan pelayanan, terutama bagi tenaga kesehatan, baik di kota maupun di desa, agar pelayanannya semakin maksimal. Terus bersemangat mengabdi untuk negeri, ya Prof,” ujar Herman Deru.


Ia juga berharap Sriwijaya Health Institute dapat menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan yang unggul serta siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan, termasuk potensi ancaman pandemi di masa mendatang.(sn)

Share:

80 Peserta Ikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi, Bupati Tekankan Peran Perusahaan Rekrut Tenaga Lokal


Foto Bupati Muara Enim Saat Menyampaikan Kata Sambutan


Muara Enim, Sumsel. SININEWS.COM --  Pelatihan berbasis unit kompetensi resmi dibuka oleh Bupati Muara Enim H. Edison, S.H., M.Hum., di Balai Latihan Kerja (BLK) Disnakertrans Kabupaten Muara Enim, Senin (27/4). Sebanyak 80 peserta mengikuti kegiatan ini, masing-masing 16 orang pada lima bidang kejuruan yakni otomotif mekanik dasar kendaraan ringan, elektronika service AC, administrasi perkantoran, komputer desain grafis, dan tata kecantikan.  Ikut mendampingi Bupati Muara Eni, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim, H Eddy Irson, ST, MSi dan sejumlah kepala OPD lingkup Pemkab Muara Enim .


Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan pelatihan ini bagian dari komitmen  meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sejalan dengan visi Muara Enim Bangkit, Rakyat Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan (MEMBARA).


Bupati berharap para peserta dapat segera diterima bekerja di dunia industri maupun berwirausaha secara mandiri. Ia menegaskan kontribusi nyata dari tenaga kerja terampil akan menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan daerah. Lebih lanjut.


"Pemerintah Kabupaten Muara Enim saat ini tengah memperkuat regulasi melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal, tentunya regulasi ini dirancang agar tenaga kerja lokal menjadi subjek utama pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan hak-hak dasar pekerja terpenuhi."tegas Bupati.


Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengajak seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Muara Enim  berperan serta dalam mendukung program pelatihan dan perekrutan tenaga kerja lokal. Ia menekankan bahwa semakin banyak perusahaan yang terlibat, maka semakin luas pula kesempatan masyarakat untuk memperoleh pelatihan dan meningkatkan keterampilan.


Sebagai bentuk dukungan, peserta pelatihan telah difasilitasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Bupati mengingatkan keselamatan kerja tetap harus menjadi prioritas utama, sehingga pelatihan ini diharapkan berjalan lancar, aman dan optimal bagi peningkatan kualitas tenaga kerja di Muara Enim.(sn)

Share:

Sekda Sumsel Edward Candra Pimpin Upacara Hari Otonomi Daerah ke-XXX


Sekda Sumsel Edward Candra Pimpin Upacara Hari Otonomi Daerah ke-XXX


Palembang. SININEWS.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXX yang digelar di halaman Kantor Gubernur Sumsel, Senin (27/04/2026).


Upacara tersebut diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita.”


Dalam kesempatan itu, Edward Candra membacakan amanat Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Ia menyampaikan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah merupakan momentum untuk memperkokoh komitmen dan peran pemerintah dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.


Menurutnya, otonomi daerah merupakan instrumen penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.


“Tema Otonomi Daerah tahun ini mengandung makna kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal. Hal ini dilakukan untuk bersama-sama mewujudkan Asta Cita yang merepresentasikan harapan bangsa Indonesia melalui sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa koordinasi yang baik, tujuan besar tersebut tidak akan tercapai secara optimal,” ujarnya.


Ia menegaskan, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan nasional. Sinkronisasi tersebut dapat diwujudkan melalui sejumlah langkah strategis.


Pertama, integrasi perencanaan dan penganggaran nasional dan daerah. Selama tiga dekade pelaksanaan otonomi daerah, salah satu tantangan utama adalah belum optimalnya integrasi antara perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah. Hal ini kerap menimbulkan ketidaksinkronan program, tumpang tindih kegiatan, duplikasi anggaran, serta rendahnya efektivitas pembangunan.


Kedua, reformasi birokrasi berbasis outcome yang diperkuat dengan digitalisasi terintegrasi dan inovasi daerah. Ia menyoroti masih adanya birokrasi yang berorientasi pada penyerapan anggaran dibandingkan hasil nyata yang berdampak bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan responsif melalui pemanfaatan teknologi serta inovasi.


Ketiga, penguatan kemandirian fiskal daerah. Menurutnya, kemandirian fiskal merupakan pilar utama pembangunan berkelanjutan. Namun, masih banyak daerah yang bergantung pada dana transfer pusat sehingga ruang fiskal menjadi terbatas dan kurang fleksibel dalam merespons kebutuhan pembangunan lokal.


Keempat, kolaborasi antar daerah. Ia menyebutkan, berbagai persoalan strategis seperti transportasi, pengelolaan lingkungan, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, hingga pengembangan ekonomi merupakan isu lintas wilayah yang tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh satu daerah saja.


Kelima, fokus pada layanan dasar dan pengentasan ketimpangan. Pemerintah daerah dituntut mampu memenuhi layanan dasar masyarakat serta mengurangi kesenjangan antarwilayah, terutama dalam akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perlindungan sosial.


Keenam, penguatan stabilitas dan ketahanan daerah. Dalam menghadapi dinamika pembangunan nasional, pemerintah daerah tidak hanya dituntut mendorong pertumbuhan, tetapi juga menjaga stabilitas dan ketahanan di berbagai sektor.


Edward Candra menegaskan bahwa otonomi daerah memberikan ruang bagi daerah untuk berinovasi dan mengembangkan potensi lokal, namun tetap harus berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).


Ia juga mengajak seluruh kepala daerah untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi.


Selain itu, sejumlah hal strategis yang perlu menjadi perhatian bersama antara pemerintah pusat dan daerah antara lain upaya mewujudkan swasembada pangan melalui penguatan regulasi, dukungan anggaran, teknologi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian.


Upaya lainnya adalah mewujudkan swasembada energi melalui optimalisasi sumber daya domestik, diversifikasi energi, efisiensi, dan dukungan kebijakan guna mengurangi ketergantungan impor serta memperkuat ketahanan nasional.


Pengelolaan sumber daya air juga menjadi perhatian melalui peningkatan infrastruktur, pengembangan teknologi inovatif, penegakan hukum, serta kebijakan yang tepat sasaran.


Ia menambahkan, capaian 30 tahun pelaksanaan otonomi daerah harus menjadi pijakan untuk terus mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik di tengah berbagai tantangan.


“Dengan kerja sama dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, saya yakin berbagai tantangan dapat dihadapi,” katanya.


Ia menutup dengan menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar tingkat pemerintahan agar setiap kebijakan yang diambil bersifat implementatif dan tepat sasaran.


“Pemerintah daerah tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga harus menjadi mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal, sehingga Indonesia dapat berkembang secara adil dan merata,” tandasnya.(sn)

Share:

11 Detik yang Mengubah Makna: Ketika Algoritma Mengalahkan Fakta


Oleh: Jhon


Potongan video berdurasi 11 detik itu beredar cepat. Di berbagai platform media sosial, cuplikan pernyataan Jusuf Kalla tentang konflik Poso muncul dengan narasi yang seragam: ia dituduh menyalahkan kelompok agama tertentu sebagai pemicu kerusuhan. Tagar provokatif menyertainya. Akun-akun anonim menjadi penggerak utama penyebaran.


Namun, seperti kerap terjadi di era digital, yang viral tidak selalu utuh.


Dalam forum rekonsiliasi, JK justru berbicara panjang tentang kompleksitas konflik Poso. Ia menyebut faktor politik, ekonomi, ketimpangan sosial, hingga provokasi sebagai penyebab utama. Ia juga menegaskan bahwa konflik tersebut tidak bisa direduksi semata-mata menjadi persoalan agama. Pernyataan itu disampaikan dalam konteks upaya menjaga perdamaian dan menghindari stigmatisasi.


Yang beredar di publik hanya sepotong kalimat—bagian ketika ia menyebut adanya kelompok dari luar yang membawa simbol agama. Potongan ini dipisahkan dari konteksnya, lalu dipadukan dengan visual kerusuhan lama. Dari sana, lahir narasi baru yang menyimpang dari maksud awal.


Fenomena ini bukan sekadar kesalahan informasi. Ini adalah praktik yang lebih serius: malinformasi. Fakta tidak dipalsukan, tetapi dipilih secara selektif untuk membangun kesimpulan yang menyesatkan. Dalam praktik ini, konteks adalah korban pertama.


Penyebaran konten semacam ini tidak terjadi secara kebetulan. Polanya berulang: potongan video pendek, judul provokatif, distribusi oleh jaringan akun anonim, lalu diperkuat oleh respons emosional publik. Dalam waktu singkat, narasi yang belum terverifikasi berubah menjadi “kebenaran” versi media sosial.


Di titik ini, algoritma memainkan peran penting. Sistem distribusi konten di platform digital bekerja berdasarkan keterlibatan—klik, komentar, dan bagikan. Konten yang memicu emosi cenderung lebih cepat menyebar. Akibatnya, informasi yang memancing kemarahan atau ketakutan memiliki peluang lebih besar untuk viral, terlepas dari akurasinya.


Dampaknya tidak kecil. Diskursus publik menjadi dangkal dan terpolarisasi. Perdebatan bergeser dari upaya memahami menjadi upaya memenangkan. Informasi yang seharusnya memperkaya perspektif justru mempersempitnya.


Media arus utama, yang diharapkan menjadi penyeimbang, tidak selalu berada di posisi yang ideal. Tekanan trafik dan kompetisi digital mendorong sebagian redaksi untuk mengadopsi pendekatan serupa: judul sensasional, potongan video tanpa konteks, dan kecepatan yang mengorbankan verifikasi. Dalam situasi ini, batas antara jurnalisme dan konten menjadi semakin kabur.


Padahal, prinsip dasar jurnalisme tetap sama: verifikasi, akurasi, dan konteks. Tanpa itu, informasi kehilangan nilai dasarnya. Ia tidak lagi menjadi alat untuk memahami realitas, melainkan instrumen untuk membentuk persepsi.


Kasus pelintiran pernyataan tentang konflik Poso menunjukkan bagaimana satu potongan informasi dapat memicu dampak luas. Tidak hanya terhadap individu yang bersangkutan, tetapi juga terhadap memori kolektif masyarakat. Konflik yang pernah terjadi bukan sekadar peristiwa sejarah, melainkan pengalaman sosial yang meninggalkan jejak panjang. Memelintir narasinya berisiko membuka kembali luka lama.


Di tengah situasi ini, publik dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Arus informasi yang deras menuntut kecepatan, sementara pemahaman membutuhkan waktu. Tanpa kehati-hatian, masyarakat dapat dengan mudah terjebak dalam siklus distribusi informasi yang tidak akurat.


Pada akhirnya, pertanyaan yang muncul bukan hanya tentang siapa yang salah dalam satu kasus tertentu. Lebih dari itu, ini tentang bagaimana ekosistem informasi kita bekerja—dan sejauh mana kita bersedia mempertahankan standar kebenaran di dalamnya.


Sebab, jika ukuran kebenaran ditentukan oleh seberapa cepat ia menyebar, maka yang kita hadapi bukan lagi krisis informasi, melainkan krisis nalar publik. (Penulis adalah Ketua SMSI Sumatera Selatan)

Share:

Youtube SiniNews

Facebook SINI News

Followers

Subscribers

Postingan Populer

Blog Archive

Comments

Berita Utama

sitemap

Recent Posts