Polisi Pasang Police Line, Gorong-Gorong Amblas di Jalur Penghubung PALI–Muba

Polisi Pasang Police Line, Gorong-Gorong Amblas di Jalur Penghubung PALI–Muba

PALI. SININEWS.COM — Gorong-gorong di jalan lintas Simpang Belimbing–Sekayu, tepatnya di Desa Prabumenang, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dilaporkan amblas, Sabtu (11/4/2026).Peristiwa tersebut mengakibatkan separuh badan jalan mengalami kerusakan dan tidak dapat dilalui kendaraan bermuatan berat.

Jalan yang terdampak merupakan jalur provinsi penghubung antara Kabupaten PALI dan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), sehingga kejadian ini langsung mendapat respons cepat dari jajaran Polsek Penukal Utara dengan melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas.

Kapolsek Penukal Utara, IPTU Budi Anhar, S.H., M.Si, menjelaskan bahwa setelah menerima laporan, pihaknya segera memerintahkan personel piket untuk memasang garis polisi di lokasi guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

“Kami langsung memerintahkan personel untuk melakukan pemasangan police line pada gorong-gorong yang amblas serta memberikan imbauan kepada pengendara, khususnya kendaraan bermuatan berat, agar tidak melintas di lokasi tersebut,” ujar IPTU Budi Anhar.

Selain pemasangan garis polisi, personel lalu lintas juga melakukan langkah tambahan dengan memasang water barrier di sekitar lokasi jalan yang amblas sebagai bentuk antisipasi dini terhadap potensi kecelakaan lalu lintas, terutama pada malam hari dan saat arus kendaraan meningkat.

Ia menambahkan, kondisi kerusakan gorong-gorong memiliki ukuran sekitar 3 meter lebar dan 2,5 meter panjang, yang menyebabkan separuh badan jalan mengalami penurunan dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.

Sebagai langkah antisipasi, pihak kepolisian juga melakukan koordinasi dengan Polsek Sungai Keruh, Polres Musi Banyuasin, untuk mengalihkan arus kendaraan berat melalui jalur alternatif.

 “Untuk kendaraan bermuatan berat seperti truk dan mobil fuso kami arahkan memutar melalui Desa Sungai Dua, Desa Tempirai, dan Desa Air Hitam guna menghindari risiko kecelakaan serta menjaga kelancaran arus lalu lintas,” jelasnya.

Sementara itu, untuk kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat jenis minibus masih diperbolehkan melintas secara terbatas dengan tetap memperhatikan keselamatan.

Berdasarkan keterangan di lapangan, gorong-gorong tersebut sebelumnya telah mengalami retak-retak dan penurunan badan jalan dalam waktu cukup lama. Faktor usia bangunan yang sudah tua serta tingginya mobilitas kendaraan bermuatan berat diduga menjadi penyebab utama amblasnya struktur tersebut.

Sampai berita ini diterbitkan, situasi di lokasi kejadian dalam keadaan aman dan kondusif, dengan petugas kepolisian masih melakukan pengawasan serta memberikan imbauan kepada masyarakat dan pengguna jalan yang melintas.(SN/PERRY)

Share:

Read More

Skandal BNI Aek Nabara Mengguncang, Kerugian Jemaat Capai Rp28 Miliar

Skandal BNI Aek Nabara Mengguncang, Kerugian Jemaat Capai Rp28 Miliar

MEDAN. SININEWS.COM — Dugaan penipuan dan penggelapan dana yang melibatkan mantan Kepala Kantor Kas BNI Aek Nabara, Andi Hakim Febriansyah, terus bergulir dan memicu perhatian luas. Credit Union Paroki Aek Nabara (CU-PAN) secara resmi meminta pemerintah dan lembaga penegak hukum mengawal kasus ini hingga tuntas.

Permintaan tersebut disampaikan kuasa hukum Gereja Katolik Paroki Santo Fransiskus Assisi Aek Nabara dari Kantor Advokat Gani Djemat & Partners dalam konferensi pers di Aula Gereja Katedral Medan, Jumat (10/4/2026).

Dalam keterangannya, tim kuasa hukum menyebut kerugian yang dialami CU-PAN mencapai lebih dari Rp28 miliar. Kerugian tersebut diduga berasal dari praktik investasi ilegal yang ditawarkan tersangka sejak 2019 melalui produk fiktif bernama “BNI Deposito Investment” dengan imbal hasil 8 persen per tahun.

“Dari total kerugian tersebut, pihak BNI baru mengembalikan sekitar Rp7 miliar. Nilai ini jauh dari jumlah kerugian yang dialami klien kami,” ujar kuasa hukum.

Dalam menjalankan aksinya, tersangka diduga memanfaatkan fasilitas resmi perbankan, termasuk layanan penjemputan dana (pick up service), serta meminta tanda tangan nasabah pada formulir kosong yang kemudian diisi sepihak. Untuk meyakinkan korban, tersangka juga memberikan bilyet deposito palsu dan secara berkala mentransfer dana seolah-olah sebagai bunga investasi.

Praktik ini berlangsung selama bertahun-tahun dan menghasilkan sedikitnya 22 bilyet deposito dengan nilai lebih dari Rp22 miliar. Selain itu, dana dari rekening paroki, pastor, hingga jemaat turut terdampak dengan total tambahan sekitar Rp6,2 miliar.

Kasus ini mulai terungkap pada 6 Februari 2026 saat CU-PAN berencana mencairkan dana Rp10 miliar untuk pembangunan sekolah. Namun, pencairan gagal dilakukan, dan tersangka justru meminta bilyet deposito asli dengan alasan pembaruan, yang diduga kemudian disalahgunakan.

Pada 23 Februari 2026, pihak BNI menyatakan bahwa produk “BNI Deposito Investment” bukan merupakan produk resmi bank. Selanjutnya, tersangka ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumatera Utara pada 6 Maret 2026 dan ditangkap pada 30 Maret 2026 setelah sempat melarikan diri ke luar negeri.

Kuasa hukum menilai kasus ini menunjukkan adanya kelemahan serius dalam sistem pengawasan internal perbankan. Berdasarkan prinsip tanggung jawab korporasi, BNI dinilai wajib bertanggung jawab atas kerugian nasabah akibat perbuatan pegawainya.

Namun demikian, pihak kuasa hukum menilai BNI belum menunjukkan transparansi dalam proses penyelesaian, termasuk dalam verifikasi kerugian yang disebut dilakukan secara sepihak.

Paroki Santo Fransiskus Assisi Aek Nabara secara tegas menolak penggantian kerugian sebesar Rp7 miliar. Mereka menilai langkah tersebut tidak mencerminkan itikad baik dan tidak memenuhi prinsip kepercayaan dalam sektor perbankan.

Selain itu, muncul dugaan adanya upaya pembatasan informasi kepada publik terkait kasus ini. Kuasa hukum menyebut adanya imbauan agar umat tidak menyebarluaskan kasus tersebut di media sosial maupun melalui konferensi pers.

Dalam langkah selanjutnya, tim kuasa hukum menyatakan akan menempuh seluruh jalur hukum guna memastikan pengembalian dana secara penuh serta mendorong transparansi dalam penanganan kasus.

Mereka juga mendesak manajemen BNI untuk segera menunjukkan itikad baik dengan mengembalikan seluruh dana nasabah tanpa pengecualian, mengingat dana tersebut merupakan harapan hidup ribuan umat yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun.(sn)

Share:

Read More

Sindiran “Bupati Paok” Picu Reaksi Keras, Bursah Zarnubi: Jangan Remehkan Program Tebat untuk Rakyat

Sindiran “Bupati Paok” Picu Reaksi Keras, Bursah Zarnubi: Jangan Remehkan Program Tebat untuk Rakyat

Lahat. SININEWS.COM – Suasana politik di Kabupaten Lahat memanas setelah pernyataan kontroversial dilontarkan oleh Anggota DPRD dari Fraksi NasDem, Harlin Kurniawansyah, dalam kegiatan reses tahap II dapil VI tahun sidang 2026, Jumat (10/4). Dalam forum tersebut, ia menyebut Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, dengan istilah “Bupati Paok” (kolam), yang langsung menyulut perhatian dan reaksi publik.

Tak tinggal diam, Bursah Zarnubi merespons dengan nada tegas. Ia menyayangkan pernyataan yang dinilai bernuansa merendahkan program strategis daerah yang justru tengah digencarkan untuk kepentingan masyarakat luas.

“Saya tidak tahu apa maksudnya disebut seperti itu. Tapi yang jelas, program tebat ini bukan bahan sindiran. Ini program serius, hasil kajian, dan punya tujuan besar untuk rakyat,” tegasnya.

Bursah menekankan bahwa pengembangan tebat bukan sekadar proyek biasa, melainkan langkah konkret untuk mengangkat potensi lokal yang selama ini terbengkalai. Ia bahkan menyebut kondisi saat ini sebagai ironi, karena daerah yang kaya sumber daya justru masih bergantung pada pasokan ikan dari luar.

“Potensi kita besar, tapi belum dimaksimalkan. Masa kita terus bergantung pada daerah lain seperti Lubuklinggau? Ini yang sedang kita benahi,” ujarnya.

Lebih jauh, Bursah menegaskan bahwa program tebat memiliki dampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan ekonomi masyarakat bawah. 

Ia juga menyinggung pentingnya menjaga kearifan lokal yang selama ini telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Lahat.

Di tengah polemik ini, Bursah mengingatkan agar para pemangku kepentingan tidak terjebak dalam narasi yang melemahkan pembangunan. 

Ia justru mengajak semua pihak, termasuk legislatif, untuk menunjukkan sikap konstruktif.

“Kalau ingin kritik, silakan. Tapi jangan sampai merendahkan program yang jelas-jelas untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya lagi.

Sementara itu, Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih, turut memperkuat pernyataan dengan menegaskan bahwa sektor perikanan merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional yang sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto.

“Ini bukan sekadar program daerah. Pengembangan pangan hewani seperti ikan juga masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN), jadi jelas arahnya,” ujarnya.

Di tengah ketegangan ini, masyarakat berharap polemik tidak berujung konflik berkepanjangan. Justru, momentum ini diharapkan menjadi tamparan bagi para elit politik untuk lebih fokus pada kerja nyata dibanding retorika yang memicu kontroversi.

Dengan potensi alam yang melimpah, Pemerintah Kabupaten Lahat optimistis program tebat mampu menjadi tulang punggung ekonomi baru—asal tidak terus dijadikan bahan sindiran politik yang kontraproduktif. (sn)

Share:

Read More

Sekda Sumsel Edward Candra Pastikan Layanan Tetap Optimal, Sidak Dinas PMPTSP di Hari Pertama WFH

Sekda Sumsel Edward Candra Pastikan Layanan Tetap Optimal, Sidak Dinas PMPTSP di Hari Pertama WFH

Palembang. SININEWS.COM – Hari pertama penerapan kebijakan Work From Home (WFH) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Sekretaris Daerah Sumsel Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H. melakukan peninjauan langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Jumat (10/04/2024).

Peninjauan ini dilakukan karena Dinas PMPTSP merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak menerapkan Work From Anywhere (WFA), mengingat perannya sebagai instansi pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Hari ini merupakan hari pertama kebijakan WFH diterapkan. Kebetulan Dinas PMPTSP menjadi salah satu unit kerja yang tetap bekerja dari kantor (WFO) karena memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, termasuk layanan Samsat untuk pembayaran pajak, Satpol PP, BPBD, serta pelayanan kesehatan di rumah sakit," ujar Edward.

Sekda menjelaskan, peninjauan tersebut dilakukan atas instruksi Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Ia menegaskan, meskipun sebagian aparatur sipil negara menjalankan WFH, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kualitas layanan publik di Sumsel. Pemerintah Provinsi memastikan seluruh unit layanan tetap beroperasi secara maksimal dengan dukungan petugas di lapangan.

"Saya kira masyarakat tidak perlu khawatir terkait kebijakan WFH ini, karena unit kerja pelayanan di Sumsel akan tetap terlayani dengan baik oleh para petugasnya," tegasnya.(sn)

Share:

Read More

Polres PALI Perkuat Pengamanan Malam Hari Lewat KRYD Regu III

Polres PALI Perkuat Pengamanan Malam Hari Lewat KRYD Regu III

PALI. SININEWS.COM — Kepolisian Resor (Polres) Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kembali melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) Regu III guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas) tetap kondusif di wilayah hukum Polres PALI. Kegiatan tersebut dilaksanakan Jumat, 10 April 2026, mulai pukul 20.00 WIB hingga selesai, menyasar sejumlah titik rawan di Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI.

Apel pelaksanaan KRYD digelar di Halaman Mako Polres PALI, Jalan Merdeka, Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi. Kegiatan diawali dengan apel kesiapan personel yang dipimpin oleh Kabagren Polres PALI, KOMPOL Yusuf Solehat, S.H., M.M., didampingi Wakapolres PALI KOMPOL Kusyanto, S.H., Kasat Binmas AKP Henrinadi, S.H., M.H., serta KA SPKT IPTU Maryono.

 Usai apel, personel langsung melaksanakan patroli hunting ke sejumlah lokasi strategis dan titik yang dinilai rawan gangguan kamtibmas, antara lain seputaran Pasar Terminal Pendopo, Simpang Lima Pendopo, wilayah Handayani Mulya, serta kawasan Bank BRI Pendopo Talang Ubi.

Kabagren Polres PALI, KOMPOL Yusuf Solehat, menegaskan bahwa kegiatan KRYD merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

 “Kegiatan rutin yang ditingkatkan ini merupakan upaya Polres PALI dalam menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya pada malam hari,” ujar KOMPOL Yusuf Solehat saat memberikan arahan kepada personel.

Ia juga menambahkan bahwa kehadiran polisi di tengah masyarakat diharapkan mampu mencegah terjadinya tindak kriminalitas serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan hukum dan lalu lintas.

“Kami berharap dengan kehadiran personel Polri secara aktif di lapangan, masyarakat dapat merasa terlindungi dan turut berperan menjaga keamanan lingkungan masing-masing,” tambahnya.

Setelah pelaksanaan patroli hunting, seluruh personel kembali ke Mako Polres PALI untuk melaksanakan standby on call sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kejadian menonjol yang memerlukan respons cepat dari kepolisian.Selama kegiatan berlangsung situasi di wilayah hukum Polres PALI terpantau dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.(SN/PERRY)

Share:

Read More

Polri Bangun Rumah Layak Huni untuk Buruh Harian di Talang Ubi Selatan

Polri Bangun Rumah Layak Huni untuk Buruh Harian di Talang Ubi Selatan

PALI.SININEWS.COM — Jajaran Polres Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mengikuti kegiatan Zoom Meeting Program Bedah Rumah Polri untuk Masyarakat Polda Sumatera Selatan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh jajaran Polres se-Polda Sumsel, pada Jumat, 10 April 2026, di wilayah Beracung, Kelurahan Talang Ubi Selatan, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program sosial Polri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu melalui pembangunan rumah layak huni. Program ini juga menjadi wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas hidup warga.

Dalam kegiatan tersebut, hadir Wakapolres PALI KOMPOL Kusyanto, S.H., didampingi sejumlah pejabat utama Polres PALI, antara lain Kabag SDM KOMPOL Sutrisman, S.H., M.M., Kabag Log AKP Arlan Hidayat, S.H., Kapolsek Talang Ubi AKP Ardiansyah, S.H., Kasat Binmas AKP Hendrinadi, S.H., M.H., serta unsur pemerintah kelurahan dan insan pers.

Adapun penerima manfaat program bedah rumah tersebut adalah Ahmad Redi (49), seorang buruh harian lepas yang berdomisili di Jalan Guci Beracung Indah RT 004 RW 001, Kelurahan Talang Ubi Selatan. Rumah yang akan dibangun berdiri di atas lahan milik pribadi yang telah memiliki legalitas berupa Surat Keterangan Tanah dari Kelurahan Talang Ubi Selatan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, doa bersama, sambutan Kapolda Sumatera Selatan, pemaparan program bedah rumah, peresmian kegiatan, peletakan batu pertama secara simbolis, hingga sesi foto bersama sebelum acara ditutup sekitar pukul 15.00 WIB. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam situasi aman dan kondusif.

Wakapolres PALI, KOMPOL Kusyanto, menyampaikan bahwa program bedah rumah merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan tempat tinggal layak.

 “Program bedah rumah ini adalah wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan hunian yang layak dan sehat. Kami berharap bantuan ini dapat meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat penerima manfaat,” ujar KOMPOL Kusyanto.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan sosial seperti ini akan terus dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Selain menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, Polri juga berkomitmen hadir membantu masyarakat melalui program-program kemanusiaan. Kami berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat,” tambahnya.

Melalui program bedah rumah tersebut, Polres PALI berharap tercipta lingkungan yang sehat, aman, dan layak huni, sekaligus memperkuat hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat di wilayah Kabupaten PALI.(SN/PERRY)

Share:

Read More

Harga Plastik Mahal, Gubernur Sarankan Masyarakat Gunakan Daun Pisang

 

Harga Plastik Mahal, Gubernur Sarankan Masyarakat Gunakan Daun Pisang 

Palembang. SININEWS.COM -- Melonjaknya harga plastik di pasaran diduga imbas dari perang di Timur Tengah menjadi permasalahan ditengah-tengah masyarakat karena plastik meski bukan menjadi bahan pangan pokok tetapi keberadaannya sangat dibutuhkan.

Menanggapi permasalahan mahalnya harga plastik di pasaran, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyarankan masyarakat untuk menggunakan daun pisang sebagai pembungkus tempat pembungkus.

Mengingat daun pisang di provinsi Sumatera Selatan sangat melimpah dan tak perlu mengeluarkan biaya besar apabila ingin mendapatkannya.

Saran dari Gubernur Sumatera Selatan bisa juga menekan ketergantungan masyarakat terhadap plastik dan akan mampu mengurangi biaya pengeluaran bagi masyarakat terutama pelaku UKM.

"Plastik itu terbuat dari bahan kimia, jika kita batasi penggunaannya selain berhemat juga mampu menekan pengeluaran bagi pelaku usaha seperti UKM serta alam terjaga," ungkap Herman Deru dikutip dari sejumlah media belum lama ini.

Penggunaan bahan alami seperti daun pisang menurut Gubernur sudah dilakukan masyarakat sejak lama dan ditengah mahalnya harga plastik bisa kembali digalakan.

"Dulu makanan dibungkus dengan daun pisang dengan cara dipincuk, hal itu lebih sehat, ramah lingkungan juga murah," imbuhnya.(sn/perry)

Share:

Read More

Warga Talang Ubi Barat Hanya Bisa Terbaring Lemah, Dinsos dan Lurah Bergerak

 

Warga Talang Ubi Barat Hanya Bisa Terbaring Lemah, Dinsos dan Lurah Bergerak 

PALI. SININEWS.COM -- Adanya salah satu warga Talang Ubi Barat yang hanya bisa terbaring lemah karena sakit, Dinas Sosial Kabupaten PALI bersama Lurah setempat dan AMP bergerak turun tangan.

Pada Jum'at 10 April 2026, Dinsos, pihak Kelurahan dan AMP mendatangi kediaman Dimas, seorang anak yang berada di Talang Ubi Barat.

Kedatangan Dinsos, Kelurahan dan AMP tak lain menjenguk dan membawa oleh-oleh sebagai tanda pemerintah hadir menunjukkan kepeduliannya.

Suasana hangat pun terlihat saat tim datang ke kediaman Dimas, dan meski dalam kondisi sakit, senyum pun tampak terlihat di wajah bocah yang tengah terbaring lemah.

Pihak keluarga pun merasa terharu kala tim dari Dinsos, Kelurahan didampingi AMP datang ke kediamannya.

"Kami apresiasi kepedulian pemerintah kabupaten PALI dibawah kepemimpinan Bupati Asgianto, meski pun yang datang bukan beliau tetapi ini bukti pak Bupati ingat terhadap masyarakat yang tengah kesusahan," ungkap Gerry Richard Kosasih ketua AMP mewakili pihak keluarga.

Melihat kondisi Dimas, Gerry menyatakan bahwa pemerintah kabupaten PALI melalui Dinsos akan memberikan bantuan kursi roda.

"Saat ini tim memberikan bantuan sembako, tetapi kedepan Dinsos berjanji akan memberikan kursi roda untuk memudahkan Dimas beraktivitas," imbuhnya.(sn/perry)

Share:

Read More

Wakapolda Sumsel Pimpin Simulasi Sispamkota 2026, Tegaskan Kesiapan Personel Hadapi Gangguan Kamtibmas

 

Wakapolda Sumsel Pimpin Simulasi Sispamkota 2026, Tegaskan Kesiapan Personel Hadapi Gangguan Kamtibmas

Palembang. SiniNews.Com — Polda Sumatera Selatan melaksanakan Simulasi Sistem Pengamanan Kota atau Sispamkota Tahun 2026 sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kesiapan operasional personel menghadapi berbagai potensi gangguan kamtibmas.

Kegiatan berlangsung di Lapangan Shooting Range Jakabaring Sport City Palembang, Jumat, 10 April 2026, mulai pukul 09.30 WIB, dipimpin oleh Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P. mewakili Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.

Simulasi ini dihadiri oleh Irwasda Polda Sumsel Kombes Pol Feri Handoko Soenarso, S.H., S.I.K., para Pejabat Utama Polda Sumsel, Kapolres jajaran, Kabagops, serta Kasat Samapta dari seluruh wilayah hukum Polda Sumsel. Kehadiran unsur pimpinan dari tingkat Polda hingga Polres menunjukkan keseriusan institusi dalam membangun standar kemampuan operasional yang seragam dan terukur.

Rangkaian kegiatan diawali dengan gladi bersih, dilanjutkan apel yang dipimpin Wakapolda Sumsel, kemudian dilanjutkan dengan peragaan simulasi di lapangan. Setelah itu, kegiatan ditutup dengan evaluasi serta arahan dari Dansat Brimob, Karo Ops, dan Wakapolda Sumsel. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib dan lancar.

Pelaksanaan Sispamkota 2026 menjadi kelanjutan dari program peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang sebelumnya dilaksanakan melalui pelatihan penggunaan kekuatan berbasis etika dan HAM. Kedua kegiatan ini saling melengkapi dalam membentuk personel Polri yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan pemahaman etika yang kuat.

Simulasi ini mengintegrasikan berbagai aspek penting, mulai dari taktik pengendalian massa, koordinasi lintas satuan, hingga respons cepat terhadap situasi darurat. Dengan demikian, seluruh personel memiliki standar kemampuan yang sama dalam menghadapi dinamika tugas di lapangan secara profesional dan proporsional.

Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P. menegaskan bahwa penggunaan kekuatan dalam tugas kepolisian harus selalu menjadi pilihan terakhir dan dilakukan secara terukur. “Setiap personel harus memahami bahwa penggunaan kekuatan dilakukan secara proporsional, sesuai hukum, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Latihan ini menjadi tolok ukur kesiapan kita di lapangan,” tegasnya.

Kegiatan ini juga mendukung implementasi program Presisi Polri yang menekankan kemampuan prediktif, responsibilitas, dan transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian. Dengan personel yang terlatih dan profesional, potensi konflik dapat diminimalkan serta stabilitas kamtibmas dapat terjaga secara optimal.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa Sispamkota merupakan bagian dari agenda berkelanjutan dalam membangun budaya kerja kepolisian yang modern dan humanis. “Penguatan kompetensi operasional personel menjadi kunci dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Polda Sumsel berkomitmen menghadirkan personel yang profesional, humanis, dan responsif,” ujar Kombes Pol Nandang.

Polda Sumatera Selatan memastikan bahwa kegiatan peningkatan kemampuan personel akan terus dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari transformasi menuju Polri yang Presisi, guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Sumatera Selatan.(SN/Perry)

Share:

Read More

Didukung Widia Ningsih, Proyek Jembatan Air Lawai Senilai Rp18 Miliar Ditarget Rampung 5 Bulan

Didukung Widia Ningsih, Proyek Jembatan Air Lawai Senilai Rp18 Miliar Ditarget Rampung 5 Bulan

Lahat. SININEWS.COM - Jembatan Air Lawai yang ambruk beberapa waktu lalu berlokasi di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) tepatnya di Desa Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat. Kini resmi dimulai bangun kembali.

Pembangunan kembali jembatan Air Lawai tersebut dimulai dengan peletakan batu pertama secara langsung oleh Gubernur Sumsel Dr H Herman Deru di lokasi jembatan itu. Jumat (10/04) pagi.

Pembangunan kembali jembatan air laut B dilaksanakan oleh Tim Percepatan Pembangunan Kembali Jembatan Air Lawai B (TPPJAL) bersama MK- PT. DKonsindo CM & Kontrraktor EPC PT Sang Bima Ratu.

Selain Gubernur Sumsel, Dr H Herman Deru yang dihadiri Ketua DPRD Sumsel beserta Anggota DPRD Sumsel Dapil 7, Wakil Bupati Lahat Widiah Ningsih SH MH dan Ketua TPPJAL Leman C.

Tampak pula Asisten 1 Pemprov Sumsel, Staf ahli Bupati Muara Enim, Sekda Lahat, Forkompinda Lahat, Wakapolres Lahat, Anggota DPRD Lahat, Ketua BPPJN Sumsel dan Kepala OPD Lahat, Kapolsek Merapi dan Danramil Merapi serta para Kepala Desa Se-Merapi Area.

Ketua Asosiasi Transportir Seganti Setungguan, Fredy Fyet melaporkan pihak TPPJAL telah melaksanakan persiapan teknis dan administrasi semaksimal mungkin.

"Kami telah cari Manajemen Kontruksi (MK) lalu tender dimenangkan PT Sang Bima Ratu. Semuanya kami kerjakan sesuai dengan motto Pak Leman. Yakni Kalau bisa detik ini, kerjakanlah sekarang dan kenapa harus dikerjakan nanti," tegas Fredy.

Sementara itu, Wabup ketika menyampaikan sambutan, menerangkan bahwa usia jembatan air Lawai ini memang sudah tua dan ditambah lagi adanya peristiwa ambruk beberapa waktu lalu. Maka suda semestinya harus dibangun.

"Dan kita menginginkan jembatan ini cepat diselesaikan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah disiapkan pihak TPPJAL bekerjasama dengan pihak perusahaan swasta," jelasnya.

Wabup juga berharap Semoga pembangunan sesuai dengan standar ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Sehingga tidak ada lagi masalah kedepannya.

"Laporan dari pihak TPPJAL, dana yang dipakai sekitar 18 Milyar rupiah dengan waktu pekerjaan lebih kurang 4 hingga 5 bulan," beber Wabup.

Sementara itu Gubernur Sumsel mengungkapkan, mutu pembuangan jembatan ini standar sesuai ketentuan dan dengan harapan tepat waktu pekerjaan yang telah ditentukan. Bisa segera dilalui.

"Selain jembatan, ruas jalan lintas Lahat Muara Enim kurang lebih 40 KM saat ini sudah terlihat berlubang. Kami minta nanti ke pihak Pemerintah Pusat secara khusus jalannya jangan bergelumbang," tambah Gubernur.

Dikanjutkan Gubernur, pembangunan jembatan ini suatu kesempatan yang baik untuk masyarakat Sumsel khususnya Lahat. Dan, pekerjaan ini butuh pengertian baik pengguna jalan arus lalu lintas sedikit terhambat.

"Minta kepada kontraktor untuk pasang rambu rambu dengan jelas agar pengendara tidak terjebak macet," tegas Gubernur.

Pembangunan jembatan ini, terang Gubernur, tidak sumber APBN dan APBD, nah diluar itu sebagai kekuatan bersama para pelaku usaha bahwa setiap perusahaan ada kewajiban CSR berupa perhatian terhadap kebutuhan masyarakat jalan dan lainnya.

"Kami ucapakan terima kasih kepada para pengusaha yang telah gotong royong mengumpulkan dana pembangunan jembatan ini,* ujar Gubernur

Dirinya mengapresiasi Pemkab Lahat dan para pengusaha batubara telah melaksanakan pembangunan jembatan ini.

"Bismillahirrahmanirrahim pembangunan jembatan Air Lawai B yang diselenggarakan pembangunan oleh para pengusaha dan diawasi oleh pihak Dinas PU dengan ini dimulai," ucap Gubernur saat peletakan Batu Pertama pembangunan jembatan. (sn)

Share:

Read More