GADUH DITENGAH PANDEMI, ASJAKON ; Sebaiknya Kepmen1410 PUPR Dibatalkan

JAKARTA,SININEWS.COM -  KEPMEN PUPR No.1410/KPTS/M/2020 telah menuai gaduh masyarakat jasa konstruksi Se-Indonesia, pasalnya kewenangan PUPR dalam menerbitkan Kepmen 1410 dianggap cacat hukum. 

Hal tersebut dituturkan oleh ketua umum AKLINDO Andi Amir Hursy yang dengan tegas mengatakan bahwa KEPMEN PUPR No. 1410/KPTS/M/2020 PUPR cacat hukum !!! Untuk itu pada tanggal 14 September 2020 kemarin, kami telah melayangkan surat tuntutan pembatalan KEPMEN PUPR No.1410/KPTS/M/2020 Asosiasi badan usaha .....terakreditasi kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Dan terhitung 90 hari dari surat kami tersebut apabila tidak dikabulkan. 

Maka sudah cukup waktu bagi kami untuk menyampaikan gugatannya ke pengadilan (PTUN -red), Ujarnya Jumat 18/09/20 di Jakarta. Lebih lanjut, ketua umum AKLINDO mengatakan bahwa prihal tersebut dikarenakan asosiasi jasa konstruksi (Asjakon -red) berpegang teguh pada pakta hukum yaitu UU Nomor 2 Tahun 2017, Pasal 105 menyatakan ; Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan

Sebagaimana diketahui bahwa UU Nomor 2 Tahun 2017 diundangkan pada tanggal 12 Januari 2017 sedangkan Peraturan Pelaksanaannya yaitu PP No. 22 Tahun 2020 diundangkan pada tanggal 23 April 2020. Dengan demikian, PP No. 22 Tahun 2020 cacat hukum sebab melanggar Pasal 105 UU No. 2 Tahun 2017, yaitu diundangkan setelah lewat 2 (dua) tahun, bahkan terlambat selama 1 tahun 2 bulan, tambahnya.

J adi sesuai hukum, Kepmen PUPR No. 1410/KPTS/M/2020 batal dengan sendirinya, dasar hukumnya (PP No. 22 Tahun 2020 ) tidak sah secara hukum sebab bertentangan dengan UU Nomor 2 Tahun 2017, jelasnya. 

Adapun, atas rilis PUPR 2 tertanggal 17 September 2020 SP.BIRKOM/IX/2020/387 dengan judul "Kementerian PUPR Pastikan Tidak Ada Asosiasi Jasa Konstruksi Yang Dibekukan" 

"Bahwa hal tersebut berbeda realitas, dan bahkan dilapangan telah muncul polemik baru", bebernya Hal itu terungkap melalui surat LPJKN No. 1335-UM/LPJK-N/IX/2020 tanggal 18 September 2020, Prihal ; Laporan atas penolakan POKJA terhadap SBU/SKA/SKTK Anggota Asosiasi yang Tidak Terakreditasi, ungkapnya. 

Dikatakan dalam Point satu, Bahwa setelah terbitnya surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 1410/KPTS/M/2020 tanggal 4 September 2020, tentang Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi dan Rantai Pasok yang telah terakreditasi. 

Pengurus LPJK Nasional menerima pengaduan bahwa telah terjadi penolakan dari POKJA Pengadaan Jasa konstruksi terhadap SBU/SKA/SKTK dari anggota asosiasi yang tidak lulus akreditasi sebagaimana lampiran surat keputusan Menteri PUPR sebagaimana lampiran surat keputusan Menteri PUPR Nomor 1410/KPTS/M/2020, sehingga menimbulkan kegaduhan dan kegelisahan; Selanjutnya, surat tersebut telah dilayangkan kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR yang ditembuskan serta disampaikan kepada ; 

1. Dewan Pengawas LPJK Nasional; 2. Ketua LPJK Provinsi Seluruh Indonesia; 3. Ketua Asosiasi Perusahaan; 4. Ketua Asosiasi Profesi; Maka untuk itu, Ketua Umum AKLINDO meminta Bapak Menteri PUPR dapat melihat secara JERNIH, ARIF dan BIJAKSANA atas dampak yang ditimbulkan kepmen tersebut terhadap masyarakat jasa konstruksi ditengah pandemi dan keperihatinan bangsa ini, pintanya 

Adapun, tentunya Peraturan Presiden R.I. No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19 ) dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang memprioritaskan program subsidi besar-besaran bagi tenaga kerja dan pencegahan PHK demi stabilisasi ekonomi yang mengalami resesi, dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi Bapak Menteri. Pungkas Andi Amir Hursy.

Share:

Kedapatan Simpan 45 Paket Diduga Sabu, Sumiana Digelandang Tim Laba-laba

PALI. SININEWS.COM  -- Sumiana (46) seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya berjualan dengan memiliki sebuah warung di Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terpaksa digelandang tim laba-laba Satuan Reskrim Narkoba Polres PALI lantaran kedapatan menyimpan 45 paket diduga narkotika jenis sabu-sabu didalam warung miliknya. 

Tersangka Sumiana ditangkap tim laba-laba pada Rabu (16/9) lalu sekitar pukul 19.00 WIB. 

Dari keterangan Kapolres PALI AKBP Yudhi Suharyadhi melalui Kasatres Narkoba AKP Andri Noviansyah S.kom bahwa penangkapan tersangka itu berawal adanya laporan dari masyarakat bahwa disebuah warung milik tersangka sering terjadi transaksi narkotika yang dilakukan oleh tersangka.

Kemudian atas kejadian laporan tersebut, Kasatres Narkoba memerintahkan Ipda Thomson Angka Wibawa SH selaku Kanit Idik 1 untuk menyelidiki mengenai laporan tersebut.

Selanjutnya Kanit Lidik 1 beserta tim laba-laba langsung melakukan penyelidikan disebuah warung dimaksud. Lalu dilakukan penggeledahan dan mengamankan tersangka yang sedang berada didalam warung miliknya.

Pada penggeledahan itu, tim laba-laba  menemukan 45 (empat puluh lima ) paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 11, 24 (sebelas koma dua puluh empat) gram. Tepatnya barang bukti tersebut berada didalam kotak kardus yang berada didalam warung milik tersangka.

"Kemudian pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres PALI guna proses lebih lanjut," jelas AKP Andri Noviansyah. (sn/perry)
Share:

Bupati HM Ilyas Launching Bantuan Penyaluran, Satu Kepala Keluarga di Ogan Ilir Terima Bantuan 30 Kg Beras

INDRALAYA--Bupati Ogan Ilir (OI) HM Ilyas Panji Alam me-launching penyaluran bantuan beras dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Launching penyaluran bantuan beras berlangsung Kamis (18/9) bertempat di Desa Pipa Putih Kecamatan Pemulutan Kabupaten OI. Setidaknya, satu orang Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten OI yang telah terdata sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bakal memperoleh bantuan beras sebanyak 30 kilogram. Dihadapan ratusan KK penerima bantuan, Bupati HM Ilyas Panji Alam mengatakan, bantuan yang diberikan ini merupakan bantuan dari Kementerian Sosial RI, teruntuk bagi warga Kabupaten OI yang terdampak pandemi covid-19. "Beberapa waktu yang lalu kita usulkan kepada Bapak Menteri Sosial kepada warga kita yang terdampak pandemi covid-19. Bapak menteri menyetujui, dan alhamdulillah kini sudah terealisasi," ucap Bupati OI HM Ilyas Panji Alam. 

Bantuan dalam bentuk penyaluran kepada KK yang telah terdata kedalam KPM ini, tujuannya untuk mengurangi beban masyarakat Kabupaten OI. "Sebelumnya kita sudah menyalurkan bantuan BLT, BST, bantuan sembako, dan kali ini pemerintah pusat menyalurkan bantuan 30 kilogram beras kepada warga masyarakat Ogan Ilir," ujar Bupati HM Ilyas. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemda OI Irawan Sulaiman menjelaskan, untuk di Kabupaten OI data yang telah tervalidasi sebagai KPM bantuan penyaluran beras berjumlah 22.160 KK. Sebelumnya hanya 18 ribu KK. "Kemudian kita ajukan untuk penambahan dan hasilnya disetujui 22.169 KK KPM penerima bantuan penyaluran beras," jelas Kadinsos OI Irawan Sulaiman.  

Disebutkan Kadinsos OI, jenis beras bantuan ini merupakan beras Bulog kualitas medium. Dari 22 ribu lebih KK yang bakal menerima bantuan beras, proses penyaluran bantuan dengan cara bertahap. "Porsinya masing-masing KK KPM menerima 30 kilogram beras dan mulai disalurkan pada Agustus sampai dengan Oktober nanti," jelas Kadinsos OI Irawan Sulaiman.(Ber)
Share:

Situasi Terkini covid-19 di PALI pertanggal 18 September 2020



Share:

Ketua Bhayangkari Daerah Sumsel Lakukan Peduli Penghijauan Di Taman Rekreasi Mang Pedeka Jero 

PRABUMULIH, SININEWS.COM - Ketua Bhayangkari Daerah Sumsel Ny. Nera Eko Indra Heri didampingi oleh beberapa Pengurus Bhayangkari Daerah Sumsel bersama Ketua Bhayangkari Cabang Prabumulih Ny Ode Wayan dan Pengurus Bhayangkari Cabang Prabumulih melakukan penanaman pohon di lokasi Taman Rekreasi Mang Pedeka Jero, Kamis Sore (17/9/2020) 

Taman Rekreasi Mang Pedeka Jero ini sendiri berada yang berada di komplek perkantoran Polsek Prabumulih Timur dan Sat Lantas Polres Prabumulih jalan lingkar Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. 

Dalam kesempatan tersebut Ketua Bhayangkari Daerah Sumsel Ny. Nera Eko Indra Heri didampingi oleh beberapa Pengurus Bhayangkari Daerah Sumsel bersama Ketua Bhayangkari Cabang Prabumulih Ny Ode Wayan dan Pengurus Bhayangkari Cabang Prabumulih menanam lebih kurang 50 puluh tanaman yang terdiri dari beberapa pohon peneduh serta beberapa jenis pohon buah-buahan. 

Kegiatan ini juga sebgai wujud Bhayangkari peduli Penghijauan terutama di lokasi perkantoran dan asrama Polri, semoga kelak pohon-pohon yang ditanam dapat menambah indahnya Taman Rekreasi Mang Pedeka Jero, sehingga dapat dinikmati baik oleh anggota Polri maupun masyarakat yang sengaja datang ke Taman Rekreasi Mang Pedeka Jero. 

Di Taman Rekreasi Mang Pedeka Jero ini sendiri cukup menarik untuk melakukan foto-foto, dimana disediakan spot-spot foto baik dari kolam ikan, pondok-pondokan, ayunan bagi anak-anak serta beberapa spot menarik lainnya. 

Semoga adanya Taman Rekreasi Mang Pedeka Jero data menjadi alternatif bagi personel maupun masyarakat Kota Prabumulih mencari rekreasi dengan nuansa alami.(sn)

Share:

Istighosah Untuk Kesembuhan Bupati Digelar Sejumlah Tokoh Agama

PALI.SININEWS.COM -- Dalam rangka memanjatkan doa memohon kesembuhan dan kesehatan untuk Bupati PALI, H. Heri Amalindo yang saat ini tengah sakit, sejumlah tokoh agama yang berada di Bumi Serepat Serasan menggelar Istighosah atau Doa Bersama, Jumat (18/9/2020).

Istighosah yang digelar di halaman Bumi Perkemahan Simpang Raja, kelurahan Handayani Mulya, kecamatan Talang Ubi itu dihadiri oleh para tokoh agama se-kabupaten PALI, mulai dari ketua Ormas Islam, pimpinan pondok pesantren se-kabupaten PALI, ibu-ibu pengajian, dan para santri. 

Ketua MUI kabupaten PALI, H. Mughni Zein menerangkan bahwa sebagai makhluk beriman, manusia berhak untuk mendoakan saudaranya yang sedang sakit. 
"Terlebih mendoakan pemimpin kita, Bupati PALI H.Heri Amalindo yang saat ini dikabarkan terpapar covid-19. Tentu, sebagai masyarakat kita berkewajiban mendoakan pemimpin kita. Semoga, H. Heri Amalindo segera diberikan kesembuhan dan selalu diberikan kesehatan dalam memimpin kabupaten PALI," ucap ketua MUI sebelum memulai kegiatan Istighosah. 

Sementara itu, ketua PCNU Kabupaten PALI, Ust. M. Erlin Susri menerangkan bahwa doa merupakan senjata orang mukmin. "Doa adalah senjata orang mukmin, kekuatan terakhir seorang mukmin ialah doa. Untuk itu, kita menggelar doa bersama pada hari ini agar bupati PALI segera diberi kesembuhan dan kesehatan," ungkapnya. 

Istighosah sendiri dipimpin oleh ketua PCNU Kabupaten PALI, Ust. M. Erlin Susri. Dilanjutkan dengan pembacaan surat Yasin dan doa bersama. (sn/perry)
Share:

Syarat Merekrut Security Dinilai Dipersulit, Fakar Lematang Ancam Demo Pertamina Adera

PALI. SININEWS.COM -- Adanya Penerimaan Karyawan Pertamina Asset 2 Adera Field melaui sub kontraknya bidang pengamanan security dimana ada 11 orang lowongan yang dikelola oleh PT Nawakara dinilai tidak memberikan kesempatan kepada SDM di Wilayah Kerja Perusahaan (WKP).

Penilaian kekurang seriusan pihak perusahaan dalam merekrut pekerja yang mengesampingkan putra daerah disampaikan Yoka Akbar SH, ketua Fakar Lematang kabupaten PALI.

"Penerimaan security di Adera mencederai amanat Perda No 6 Tahun 2019 Sumsel dalam mengutamakan tenaga kerja lokal," ujar Ketua Fakar Lematang PALI Yoka Akbar SH didampingi Sekretaris Sharul Mukmin LBS, Jumat (18/9).

Terpisah Ketua DPP Fakar Lematang Provinsi Sumatera Selatan Aka Cholik Darlin SPdI MM menyayangkan hal tersebut,  karena membatasi hak warga lokal mendapatkan kesempatan bekerja di daerahnya sendiri.

"Pada pengumuman penerimaan tenaga security, syarat harus pernah Diksar security dinilai tidak sesuai prosedur UU ketenagakerjaan. Karena diketahui bahwa kita seluruh desa WKP tidak ada yang perna Diksar security, terus siapa yang diterima?," kata Aka Cholik. 

Atas hal itu, Aka Cholik memberi saran kepada Pertamina EP Adera Field untuk mengkaji ulang hal tersebut.

"Karena ownernya kan Pertamina, seharusnya syarat cukup tamatan SMA, bebas narkoba dan nanti di tes fisik. Calon Polisi dan TNI saja tidak ada syarat diksar  setelah mereka diterima baru di diksar," saran Aka Cholik. 

Aka Cholik menceritakan semasa dirinya bekerja di perusahaan Migas plat merah itu bahwa dahulu disaat dirinya masih di Legal & Relation Field Adera, security dibawah HSE menerima security tesnya di Pengabuan setelah lulus mereka dikirim ke Cibombong untuk di diksar.

"Coba berkaca ke belakang saat penerimaan tenaga security, tidak ada syarat yang mempersulit pelamar. Kalau memang seperti ini caranya dan tidak ada putra daerah asli di WKP Adera yang diterima, maka kami akan menggelar aksi unjuk rasa," tandas Aka Cholik Darlin yang juga mantan DPRD PALI Komisi 1 itu. 

Sementara itu, pihak Pertamina Adera melalui Legal and Relation (LR) Nursella melalui pesan whatsapp menyatakan bahwa Pertamina Adera meminta pelaksana untuk menunda proses perekrutan tenaga security. 

"Sedang kita evaluasi, saat ini kami meminta pelaksana untuk menunda sementara proses perekrutan agar dilakukan evaluasi," terang Nursella. (sn/perry)
Share:

Siang Ini Kasus Terkonfirmasi Positif covid-19 di PALI Nambah 5, Satu Diantaranya Meninggal

PALI. SININEWS.COM -- Perkembangan Covid-19 di Bumi Serepat Serasan per hari Jumat tanggal 18 September 2020 kembali bertambah setelah hasil swab tes keluar dari BBLK Palembang pada Kamis malam kemarin. 

Dimana menurut keterangan dr Zamir, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan covid-19 PALI bahwa ada 5 kasus baru terkonfirmasi positif covid-19, satu diantaranya meninggal dunia yang kondisi sebelumnya menjadi PDP di RSUD Talang Ubi. 

"Data kemarin ada 139 terkonfirmasi, ditambah hari ini 5 kasus, menjadi 144. Dimana yang sembuh 124 dan yang meninggal awalnya ada 7 orang bertambah satu, jadi 8 orang," ungkap dr Zamir. 

Disamping satu meninggal, dr Zamir juga menyebut bahwa satu Tenaga Kesehatan (Nakes) di RSUD Talang Ubi juga menjadi salah satu penambahan kasus terkonfirmasi per hari ini. 

"Nakes yang terkonfirmasi kondisinya memang sedikit ada gejala, tetapi tidak begitu parah dan saat ini dianjurkan isolasi mandiri di rumahnya," terangnya. 

Untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19, dr Zamir tak bosan mengingatkan masyarakat untuk tetap patuhi protokol kesehatan. 

"Jangan lupa budayakan pakai masker dan hindari kerumunan serta biasakan cuci tangan pakai sabun agar kita terhindar dari wabah covid-19," ajaknya. (sn/perry)
Share:

Terkonfirmasi Positif covid-19 di PALI Tinggal 8 Orang yang Masih Dalam Pemantauan

PALI.SININEWS.COM -- Data gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Kamis (17/9) mencatat kasus terkonfirmasi positif covid-19 di wilayah Bumi Serepat Serasan tersisa 8 orang yang masih dalam pemantauan. 

Memang angka kasus terkonfirmasi ada 139 namun angka yang sembuh mencapai 124 dan meninggal 7 orang. 

"Setiap hari kita laporkan perkembangan kasus covid-19. Dan kami sampaikan sesuai standar covid-19 dimana harus melaporkan jumlah keseluruhan terkonfirmasi, jumlah yang sembuh dan yang meninggal serta sisa yang masih dipantau," ungkap dr Zamir, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan covid-19 PALI, Jumat (18/9) ketika menyampaikan materi sosialisasi penanggulangan covid-19 di KPU PALI. 

Untuk hindari penyebaran corona, dr Zamir mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan. 

"Harus lebih mendisiplinkan diri dalam penerapan protokol kesehatan guna menghindari penyebaran covid-19," ajaknya. (sn/perry)
Share:

Kementerian PUPR Pastikan Tidak Ada Asosiasi Jasa Konstruksi Yang Dibekukan

JAKARTA, SININEWS.COM - engan terbitnya Keputusan Menteri PUPR Nomor 1410/KPTS/M/2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi, tidak berarti bahwa sejumlah Asosiasi Jasa Konstruksi akan dibekukan. 

Pembekuan asosiasi merupakan penafsiran yang tidak tepat terhadap Peraturan Menteri PUPR No. 10 tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi. 

Asosiasi yang belum terakreditasi tidak dibekukan, namun dapat mengajukan permohonan untuk akreditasi pada periode selanjutnya yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sesuai Permen PUPR No. 10 Tahun 2020 (periode penetapan akreditasi 4 (empat) bulan sekali. Dengan demikian kesempatan bagi asosiasi masih terbuka lebar untuk pemenuhan persyaratan akreditasi yang telah ditentukan, dan tidak perlu ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai asosiasi. 

Asosiasi tetap dapat melakukan fungsi pembinaan kepada anggotanya dan kemudian mendaftar kembali pada proses akreditasi selanjutnya”, ujar Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Trisasongko Widianto. 

Kewenangan yang belum dapat dilaksanakan oleh asosiasi yang belum terakreditasi adalah membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), serta mengusulkan anggotanya menjadi pengurus Lembaga LPJK. 

Lebih lanjut Dirjen Bina Konstruksi menjelaskan, bahwa pelaksanaan akreditasi terhadap asosiasi badan usaha jasa konstruksi dilaksanakan dalam rangka penentuan, penjaminan dan pemantauan terhadap mutu dan kelayakan serta kinerja dari asosiasi dalam menjalankan perannya pada penyelenggaraan jasa konstruksi nasional sekaligus untuk mendapatkan pengakuan profesionalisme asosiasi pada sektor jasa konstruksi tingkat internasional," 

Hal tersebut justru akan memberi manfaat yang lebih besar lagi bagi sektor konstruksi di Indonesia, karena kualitas pekerjaan badan usaha jasa konstruksi Nasional lebih terjamin dan diakui di kancah Internasional," terang Trisasongko. 

Kewenangan Menteri PUPR untuk menyelenggarakan akreditasi terhadap asosiasi adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2020 tadi. 

Proses pembentukan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 telah sesuai ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011 dan Peraturan Pelaksanaannya. Dalam penyusunannya Pemerintah telah berusaha memenuhi target waktu sesuai amanat UU No.2 Tahun 2017, namun karena dinamika pembahasan dan banyaknya masukan dari stakeholder terkait maka penetapannya melebihi jangka waktu yang diamanatkan.

Di bidang Jasa Konstruksi, telah dikeluarkan beberapa regulasi yang dimaksudkan untuk mendukung ketahanan sektor jasa konstruksi saat pandemi COVID-19 dalam mendukung percepatan Pembangunan Infrastruktur, diantaranya: Instruksi Menteri PUPR Nomor 02 tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Surat Edaran (SE)  Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 107 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Periode Normal Baru, SE Menteri PUPR Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penambahan Persyaratan dalam Pelaksanaan Paket Tender pada Satu Kesatuan Pekerjaan, SE Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2020 tentang Aturan Kebiasaan Baru dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan seterusnya. 

“Sebagai pembina jasa konstruksi di Indonesia, kami memberikan apresiasi atas kontribusi dan masukan dari masyarakat jasa konstruksi, sehingga hal ini akan menjadi bahan masukan kami sebagai pelayan masyarakat untuk memperbaiki kinerja kami. 

Dan mari kita bersatu saling bahu membahu untuk memajukan sektor jasa konstruksi agar pembangunan infrastruktur berjalan lancar dan tentunya memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat di tengah situasi pandemi covid-19 seperti saat ini, ungkap Dirjen Bina Konstruksi.


Share:

SINI NEWS YOUTUBE CHANNEL

Facebook SINI News

Pengikut

Subscribers

Postingan Populer

Arsip Blog

Comments

Berita Utama

sitemap

Recent Posts