Momentum HUT Ke-81 RI, Plt Bupati Muara Enim Gelar Ramah Tamah Bersama Veteran

 

Penuh Kekeluargaan, Pemkab Muara Enim Gelar Ramah Tamah Bersama Pejuang, Veteran dan Pemangku Adat (sumber. Diskominfo) 

Muara Enim. SININEWS.COM -- Dalam suasana penuh kekeluargaan dan kehangatan, Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si., menggelar acara ramah tamah bersama para perintis kemerdekaan, pejuang, janda pejuang, veteran, purnawirawan, wredatama, serta tokoh adat Kabupaten Muara Enim guna mengisi momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI. 

Kegiatan yang dipusatkan di Balai Agung Serasan Sekundang (BASS) pada Senin (17/08) ini dihadiri jajaran Forkopimda, Sekda, dan jajaran Pemkab Muara Enim.

Dalam sambutannya, Plt. Bupati menegaskan bahwa pertemuan ini bukan sekadar seremoni rutin, melainkan wujud rasa cinta, takzim, dan panggung kehormatan atas jasa para sesepuh yang telah berjuang demi kemerdekaan serta pembangunan daerah.

Di hadapan para undangan, dirinya mengungkapkan bahwa saat ini di Kabupaten Muara Enim tercatat tersisa 7 anggota veteran dan 67 janda veteran. 

Meski secara fisik jumlah pejuang semakin berkurang, menurutnya, nilai-nilai teladan dan semangat juang mereka ditegaskan akan terus menjadi kompas moral Pemkab Muara Enim dalam memimpin dan membangun Bumi Serasan Sekundang. Menurutnya, walaupun Pemkab Muara Enim saat ini tengah menghadapi efisiensi anggaran, pemerintah daerah tetap berkomitmen memberikan perhatian penuh. Bahkan secara khusus, dirinya menyampaikan niat dan komitmennya untuk menganggarkan program umrah bagi para anggota veteran pada tahun 2027 mendatang sebagai bentuk apresiasi tertinggi.

Lebih lanjut, Plt. Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada purnawirawan TNI/Polri, wredatama, dan para pemangku adat dari 22 kecamatan yang konsisten menjaga kerukunan serta kearifan lokal. Suasana kebersamaan tersebut semakin terasa khidmat saat dilakukan pemotongan tumpeng oleh Plt. Bupati bersama Forkopimda, yang kemudian ditutup dengan penyerahan bantuan, bingkisan, serta tali asih secara simbolis kepada para veteran dan warakawuri yang hadir. (sn)

Share:

Read More

Sekda Edward Candra Tegaskan OPD Proaktif dalam Pengawasan Itjen Kemendagri

Sekda Edward Candra Tegaskan OPD Proaktif dalam Pengawasan Itjen Kemendagri

Palembang. SININEWS.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., menegaskan pentingnya peran aktif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung kelancaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat menerima Tim Itjen Kemendagri dalam agenda Entry Meeting Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, Rabu (19/8/2026).

Kegiatan entry meeting tersebut menjadi awal dari rangkaian pengawasan reguler yang akan dilaksanakan Tim Itjen Kemendagri selama delapan hari di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekda Sumsel Edward Candra menyambut baik kedatangan Tim Itjen Kemendagri. Ia mengimbau seluruh kepala OPD agar bersikap kooperatif dan responsif selama proses pengawasan berlangsung.

"Selamat datang di Sumatera Selatan. Saya berharap rekan-rekan OPD mendengarkan dengan saksama seluruh arahan dan teknis yang disampaikan oleh tim. Kepada seluruh OPD, wajib proaktif memberikan data dan informasi yang dibutuhkan demi kelancaran pengawasan ini," tegas Edward Candra.

Sementara itu, Pengendali Mutu Itjen Kemendagri RI, Bachtiar Sinaga, S.E., M.M., menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemprov Sumsel dalam menerima kunjungan kerja tim pengawas.

Bachtiar menjelaskan, sebelum pelaksanaan entry meeting, pihak Itjen Kemendagri telah menerjunkan tim untuk melakukan survei pendahuluan pada 5–7 Agustus 2026.

"Terima kasih kepada Pemprov Sumsel yang telah menerima kedatangan kami. Pengawasan yang akan berlangsung selama delapan hari ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa program yang diselenggarakan Pemda telah berjalan secara efektif dan efisien. Dukungan data dari daerah sangat kami harapkan," ujar Bachtiar.

Pengawasan yang dilakukan Itjen Kemendagri mencakup sejumlah aspek penting, antara lain pengawasan umum terhadap pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, hingga kerja sama daerah.

Selain itu, tim pengawas juga melakukan pengawasan pada aspek teknis untuk menguji kinerja perangkat daerah, khususnya dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sektor-sektor pelayanan dasar masyarakat.

Pengawasan juga mencakup pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) yang menjadi prioritas bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Melalui pengawasan dan evaluasi tersebut, Pemprov Sumsel menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kinerja OPD, serta memastikan penyelenggaraan pelayanan publik memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan dukungan dan keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah, proses pengawasan diharapkan dapat berjalan secara optimal sekaligus menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Selatan.(sn)

Share:

Read More

Herman Deru Tancap Gas Percepat Listrik Masuk Desa, Bersinergi dengan Kementerian Kehutanan dan PLN

Herman Deru Tancap Gas Percepat Listrik Masuk Desa, Bersinergi dengan Kementerian Kehutanan dan PLN

PALEMBANG. SININEWS.COM – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru terus mendorong percepatan program Listrik Masuk Desa (Lisdes) dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal sebagai upaya mewujudkan pemerataan akses energi bagi masyarakat di wilayah pelosok.

Langkah strategis tersebut dilakukan dengan memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, Kementerian Kehutanan, dan PT PLN (Persero), terutama dalam mengatasi berbagai kendala geografis dan perizinan kawasan hutan yang selama ini menjadi hambatan dalam pembangunan jaringan listrik di sejumlah wilayah terpencil.

Upaya percepatan itu ditandai dengan rapat koordinasi yang dipimpin langsung Gubernur Sumsel Herman Deru secara daring, Rabu (19/8/2026). Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni beserta jajaran, serta General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB) Diksi Erfani Umar beserta jajaran.

Dalam arahannya, Herman Deru menekankan pentingnya komunikasi dan sinergi lintas sektor untuk menyelesaikan berbagai hambatan yang dihadapi di lapangan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kehutanan yang dinilai sangat responsif dalam menindaklanjuti usulan Pemprov Sumsel.

“Kami (Pemprov Sumsel) optimistis melalui sinkronisasi perencanaan, penganggaran yang tersedia, dan percepatan perizinan kawasan hutan, program Lisdes ini akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di pelosok Sumsel. Ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerataan akses energi yang selama ini menjadi tantangan berat bagi daerah dengan kondisi geografis yang menantang,” ungkap Herman Deru.

Gubernur menjelaskan, pemilihan teknologi PLTS Komunal di sejumlah wilayah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan spesifikasi lahan yang tidak memungkinkan untuk dibangun jaringan kabel konvensional. Kondisi tersebut antara lain terdapat di kawasan rawa-rawa, lintasan sungai besar, hingga kawasan hutan lindung.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kehutanan, Pak Menteri, dan Pak Dirjen, yang telah merespons kami kurang dari 24 jam. Kepada GM PLN, inilah pentingnya sikap komunikatif dalam menyelesaikan segala permasalahan,” ujar Herman Deru.

Lebih lanjut, Herman Deru mengungkapkan bahwa Pemprov Sumsel terus mendorong percepatan proses perizinan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) penggunaan kawasan dengan Kementerian Kehutanan.

“Kenapa PLTS? Karena infrastruktur kabel sulit masuk akibat medan yang spesifik. Lahan basah dan kawasan hutan lindung atau produksi memerlukan penanganan khusus. Oleh karena itu, kita ajukan perjanjian kerja sama dengan Kementerian Kehutanan,” ungkapnya.

Berdasarkan data lapangan, terdapat 20 lokasi yang masih mengalami kendala. Sebanyak 12 lokasi terkendala kondisi geografis, sedangkan delapan lokasi lainnya berada di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, antara lain di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Planologi Kehutanan Ade Triajikusumah menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan membuka ruang seluas-luasnya untuk memproses perizinan yang diperlukan guna mendukung percepatan program tersebut.

“Pada prinsipnya Kementerian Kehutanan terbuka. Silakan ajukan dengan mekanisme yang sesuai. Kami akan proses secepat-cepatnya,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati OKI Muchendi Mahzareki menyambut baik fasilitasi yang diberikan dalam percepatan program Lisdes tersebut. Ia menyatakan kesiapannya untuk segera menindaklanjuti arahan teknis, termasuk menyiapkan dokumen Pakta Integritas dan mendukung pelaksanaan survei lapangan.

“Warga masyarakat di lima lokasi sudah siap menghibahkan tanahnya untuk pembangunan PLTS. Harapan kita, survei bisa segera dilakukan agar titik-titik pemasangan listrik dapat segera ditentukan,” ungkap Muchendi.

Sebelumnya, General Manager PT PLN (Persero) UID S2JB Diksi Erfani Umar mengungkapkan bahwa anggaran program Listrik Desa yang bersumber dari APBN telah resmi tersedia dengan sasaran sebanyak 118 titik lokasi di Sumsel.

“Alhamdulillah, anggaran program listrik desa sudah keluar. Dari 118 titik lokasi tersebut, insyaallah sebanyak 98 titik secara teknis sudah dapat langsung dikerjakan dan ditargetkan selesai pada Desember 2026 hingga Maret 2027,” jelas Diksi.

Ia merinci, dari total sasaran tersebut, sebanyak 20 titik masih memerlukan penyesuaian karena berada di kawasan hutan lindung dan menghadapi tantangan akses jalan.

Secara keseluruhan, program tersebut akan menerangi lebih dari 6.045 pelanggan yang tersebar di 14 kabupaten di Sumsel dan sebelumnya belum menikmati aliran listrik.

“Kami sangat membutuhkan informasi dari perangkat desa jika ada titik-titik baru yang belum masuk dalam daftar. Kelancaran proses di lapangan ini tentu tidak lepas dari dukungan penuh Pemprov Sumsel,” pungkasnya.(sn)

Share:

Read More

Semarakkan HUT RI ke-81, Pemdes Benakat Minyak Sukses Gelar Karnaval Kemerdekaan Meriah

 

Semarakkan HUT RI ke-81, Pemdes Benakat Minyak Sukses Gelar Karnaval Kemerdekaan Meriah

PALI, SUMSEL--SiniNews.Com – Suasana Desa Benakat Minyak, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan mendadak semarak pada Kamis (20/8/2026). Pemerintah Desa Benakat Minyak di bawah kepemimpinan Kepala Desa Edi Suprapto sukses menggelar acara karnaval meriah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) PALI, Drs. Hj. Yeni Novriani, M.Si., Camat Talang Ubi yang diwakili Tris Marsadi, Babinsa Benakat Minyak Deri Wijaya, Ketua BPD Desa Benakat Minyak Bibit Setyawan, S.H., serta jajaran tamu undangan lainnya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, ratusan masyarakat dari berbagai kalangan usia tampak sangat antusias mengikuti sekaligus menyaksikan jalannya karnaval. Berbagai ragam pakaian unik, kreatif, serta atribut bertemakan kemerdekaan dan perjuangan menghiasi barisan para peserta, semakin menambah semarak suasana perayaan di sepanjang rute yang dipadati penonton sejak pagi hari.

Karnaval ini tidak hanya menjadi ajang hiburan semata, melainkan juga wadah untuk mempererat tali silaturahmi antarwarga. Kostum-kostum kreatif yang ditampilkan para peserta berhasil memukau warga yang menyaksikan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Benakat Minyak, Edi Suprapto, menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya yang tinggi atas partisipasi aktif serta antusiasme masyarakat.

"Kegiatan karnaval ini sengaja kami selenggarakan selain untuk memeriahkan HUT RI ke-81, juga bertujuan untuk memberikan hiburan yang edukatif dan mempererat kebersamaan seluruh warga Desa Benakat Minyak. Kami sangat mengapresiasi kreativitas masyarakat dan tingginya semangat gotong royong yang ditunjukkan hari ini. Semoga melalui momentum kemerdekaan ini, rasa nasionalisme kita semakin kuat dan kerukunan antarwarga terus terjaga," ujar Edi Suprapto.(SN/Perry).

Share:

Read More

Polsek Talang Ubi Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Karhutla

 

Polsek Talang Ubi Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Karhutla

PALI-- SiniNews.Com— Polsek Talang Ubi bersama personel gabungan melaksanakan apel kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Kamis (20/8/2026). Apel tersebut digelar sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran lahan yang dapat terjadi saat kondisi cuaca panas dan kering.

Kapolsek Talang Ubi, AKP Ardiansyah, SH, mengatakan apel dilakukan untuk memastikan kesiapan personel dan sarana pendukung apabila sewaktu-waktu ditemukan titik api di wilayah Kecamatan Talang Ubi.

“Apel ini merupakan bagian dari kesiapsiagaan kami dalam menghadapi potensi karhutla, khususnya di wilayah Kecamatan Talang Ubi. Kami memastikan personel siap bergerak apabila terjadi kebakaran lahan,” kata Ardiansyah, Kamis (20/8/2026).

Dalam apel tersebut, sebanyak 14 personel gabungan disiagakan. Rinciannya terdiri dari tiga personel Polri, lima personel Brimob, dan enam personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sementara personel TNI tidak dilibatkan dalam apel tersebut.

Menurut Ardiansyah, kesiapsiagaan personel menjadi penting mengingat kebakaran lahan dapat berkembang dengan cepat apabila tidak segera ditangani. Karena itu, koordinasi antarinstansi terus dilakukan untuk mempercepat respons ketika ditemukan adanya titik api.

“Kami terus meningkatkan koordinasi dengan BPBD, Brimob dan unsur terkait lainnya. Kalau ada laporan masyarakat mengenai kebakaran lahan, personel akan segera menuju lokasi untuk melakukan penanganan,” ujarnya.

Selain kesiapan personel, pihaknya juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Masyarakat diminta tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, karena api dapat dengan mudah merambat ke area lainnya.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Jangan sampai api yang awalnya kecil menjadi kebakaran yang sulit dikendalikan dan merugikan masyarakat,” tegasnya.

Ardiansyah menambahkan, upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas, tetapi membutuhkan peran aktif masyarakat. Informasi sekecil apa pun terkait munculnya titik api diharapkan segera disampaikan kepada aparat atau petugas penanggulangan bencana.

“Kami berharap masyarakat ikut berperan dalam mencegah karhutla. Segera laporkan jika melihat adanya titik api sehingga bisa ditangani sejak dini,” pungkasnya.(SN/Perry)

Share:

Read More

Cegah Kebakaran Meluas, Warga Desa Babat Diimbau Tak Buka Lahan dengan Cara Dibakar

Cegah Kebakaran Meluas, Warga Desa Babat Diimbau Tak Buka Lahan dengan Cara Dibakar

PALI- SiniNews.Com — Bhabinkamtibmas Polsek Penukal, Brigpol David, S.H., menggelar sosialisasi larangan membuka lahan atau kebun dengan cara dibakar kepada masyarakat Desa Babat, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Kamis (20/8/2026). Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di tengah musim kemarau.

Sosialisasi dilaksanakan mulai sekitar pukul 09.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB. Dalam kegiatan tersebut, Brigpol David menyampaikan imbauan secara langsung kepada masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan maupun kebun dengan menggunakan cara pembakaran.

Kapolsek Penukal AKP Sumartono, S.E., mengatakan sosialisasi merupakan langkah pencegahan yang terus dilakukan jajarannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya pembakaran lahan.

“Memasuki musim kemarau seperti saat ini, kami mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan atau kebun dengan cara dibakar. Kami meminta masyarakat bersama-sama mencegah terjadinya karhutla di wilayah Kecamatan Penukal,” kata Sumartono.

Menurutnya, pembakaran lahan tidak hanya berpotensi menyebabkan api meluas dan sulit dikendalikan, tetapi juga dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan serta mengganggu aktivitas masyarakat.

“Pembukaan lahan dengan cara dibakar merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, kami mengajak masyarakat untuk tidak mengambil risiko dengan melakukan pembakaran lahan,” ujarnya.

Sumartono menambahkan, peran masyarakat sangat penting dalam mencegah karhutla. Apabila menemukan adanya aktivitas pembakaran lahan yang berpotensi menimbulkan kebakaran, masyarakat diharapkan segera melaporkannya kepada pihak berwenang.

“Pencegahan karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi membutuhkan peran serta seluruh masyarakat. Kami berharap masyarakat Desa Babat dapat menjadi pelopor dalam menjaga lingkungan dan mencegah kebakaran hutan maupun lahan,” katanya.

Kegiatan sosialisasi di Desa Babat tersebut berlangsung aman, lancar dan kondusif. Polsek Penukal memastikan kegiatan serupa akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga wilayah Kecamatan Penukal dari ancaman karhutla selama musim kemarau.(SN/Perry)

Share:

Read More

Nah! Proyek Mangkrak di PALI Makan Korban, Mirisnya Angkutan Penyandang Dana Yang Terguling

Angkutan logging milik PT.MHP nyaris terguling, muatan kayu tumpah 

PALI. SININEWS.COM -  Proyek yang masih dibiarkan mangkrak akhirnya makan korban, yang menariknya adalah angkutan penyandang dana pembangunan jalan Simpang Raja-jerambah Besi Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI yang terguling ditengah kubangan pada salah satu titik lokasi pekerjaan yang ditinggal pemborongnya.

Terlihat pada Kamis 20 Agustus 2026, angkutan logging milik PT. Musi Hutan Persada (MHP) nyaris terguling di kubangan jalan yang belum rampung dikerjakan sementara muatan kayu tumpah ke sisi jalan.

Tentu saja, kondisi itu dikeluhkan masyarakat terutama pengguna jalan karena dampak dari kejadian itu, lalulintas terhambat dan diprediksi bakal terjadi kemacetan saat jam pulang kerja.

"Inilah hasil pekerjaan yang kacau dari awal lalu ditinggal kabur pemborongnya,  padahal anggarannya besar menggunakan dana CSR dari konsorsium 9 perusahaan. Lihat saja, hasil dari pekerjaan itu, angkutan kayu PT. MHP pun tak mau melaluinya karena sambungan jalan penuh jebakan berakibat terjebak di kubangan lumpur yang cukup dalam," ujar Deni, salah satu pengguna jalan.

Sama halnya disampaikan Ali, pengguna jalan lainnya yang mengeluh material bangunan yang berserakan mengintai pengendara terutama pesepeda motor.

"Jalan mangkrak itu menyisakan material membahayakan, besi-besi melintang ditengah jalur. Kemudian jalan yang belum selesai sudah hancur lebur juga penuh debu. Belum lagi disetiap sambungan sangat tinggi juga sudah retak dan patah yang tentunya penuh jebakan. Hal ini harus cepat diatasi dan pemerintah harus turun tangan," kata Ali.

Dia mendesak agar Pemprov Sumsel atau Pemkab PALI segera memanggil konsorsium dan mengevaluasi pekerjaan tersebut kemudian mengganti pemborong baru untuk penyelesaian jalan tersebut.

"Cepat ganti baru pemborong pekerjaan itu agar jalur penghubung antar provinsi itu cepat selesai, tetapi harus sesuai perencanaan, dari kualitas beton hingga target penyelesaian," pintanya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada satupun pihak perusahaan maupun dari pemerintahan memberikan pernyataan. Hanya saja, beberapa waktu lalu, pihak PT. MHP mengaku bahwa pekerjaan jalan itu berasal dari dana CSR dari konsorsium 9 perusahaan.

Melalui Kadiv PHS PT. MHP Agus Alamsyah mengaku pihaknya telah mengetahui terbengkalainya pekerjaan tersebut, hanya saja pihaknya tidak bisa mengambil keputusan sendiri.

Saat ini, pihak PT. MHP menunggu undangan dari Pemkab PALI untuk menggelar rapat bersama konsorsium terkait kelanjutan proyek jalan tersebut.

Diketahui bahwa  proyek peningkatan jalan Simpang Raja-Simpang 4 Benakat Timur diresmikan Gubernur Sumsel melalui Groundbreaking tepat di Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten PALI 22 April 2026 dengan target penyelesaian tanggal 7 Agustus 2026.

Anggaran proyek jalan tersebut berasal dari dana CSR dengan nilai Rp 11 Miliar lebih, sepanjang 1,52 kilometer lebar 7 meter kini mangkrak ditinggal pemborong. (sn/perry)

Share:

Read More

Kemenkum HAM RI Keluarkan Sertifikat HKI, Nilai Muara Enim Konsisten Lestarikan Warisan Budaya Daerah

Plt Bupati Muara Enim terima sertifikat HKI dari Kemenkum HAM RI di Palembang beberapa waktu lalu

SININEWS.COM -  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Republik Indonesia (RI) belum lama ini menerbitkan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim karena dinilai konsisten dan memiliki komitmen dalam melindungi sekaligus melestarikan warisan budaya daerah.

Sertifikat HKI yang diterbitkan Kemenkum HAM RI diberikan kepada Pemkab Muara Enim terhadap sejumlah karya budaya khas Bumi Serasan Sekundang.

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Muara Enim,Ir. H. Sumarni, M.Si., menerima langsung Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, S.H., M.H, di Palembang beberapa waktu lalu.

Sertifikat tersebut diberikan untuk tiga kekayaan budaya yang telah menjadi identitas masyarakat Muara Enim, yakni lagu Kebile-bile dan Mutik Tihau, karya almarhum H.A. Korie Ali, serta kuliner tradisional Sayur Bawak Gulai khas Desa Tanjung Raya, Kecamatan Semende Darat Tengah.

Pada kesempatan yang sama, Kementerian Hukum juga menyerahkan Surat Pencatatan Hak Cipta untuk Motif Batik Petule, karya Ketua TP PKK Kabupaten Muara Enim, Hj. Heni Pertiwi Edison, S.Pd. Pengakuan tersebut semakin memperkuat posisi Batik Petule sebagai salah satu identitas budaya yang lahir dari kreativitas masyarakat Muara Enim.

Bagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim, pencatatan Hak Kekayaan Intelektual bukan sekadar memenuhi aspek administratif. Lebih dari itu, legalitas tersebut menjadi bentuk perlindungan negara terhadap karya budaya daerah agar tetap terjaga, tidak mudah diklaim pihak lain, sekaligus memiliki nilai tambah dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumarni menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar almarhum H.A. Korie Ali yang telah mewariskan karya lagu daerah yang hingga kini tetap hidup di tengah masyarakat. Apresiasi juga diberikan kepada Hj. Heni Pertiwi Edison atas dedikasinya mengembangkan Batik Petule sebagai salah satu ikon budaya Muara Enim

Perlindungan hukum ini menjadi langkah strategis untuk menjaga warisan budaya daerah sekaligus memberikan ruang yang lebih luas bagi pengembangan sektor ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal," ujarnya.

Mengusung tema "Cantik Petule Wonderful Muara Enim", kegiatan tersebut juga menampilkan Tari Petule sebagai representasi kekayaan seni dan budaya Kabupaten Muara Enim. Penampilan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat branding daerah melalui kekayaan intelektual yang dimiliki.

Selain penyerahan sertifikat, kegiatan juga diisi dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dengan pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Selatan terkait pelayanan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, baik yang bersifat personal maupun komunal.

Bagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim, kolaborasi tersebut menjadi langkah penting untuk mempercepat inventarisasi, pencatatan, hingga perlindungan berbagai potensi budaya lokal yang tersebar di seluruh wilayah.

Karena itu, Plt. Bupati langsung menginstruksikan perangkat daerah terkait, mulai dari Badan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hingga Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk terus melakukan pendataan serta mengidentifikasi berbagai potensi kekayaan intelektual yang dimiliki Kabupaten Muara Enim.

Langkah tersebut diharapkan mampu melahirkan lebih banyak karya budaya yang memperoleh pengakuan hukum, sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif, pariwisata, dan industri berbasis budaya.

Dengan semakin banyaknya kekayaan intelektual yang tercatat secara resmi, Pemerintah Kabupaten Muara Enim optimistis identitas budaya Bumi Serasan Sekundang akan semakin kuat, terlindungi, serta mampu menjadi modal pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi masa kini maupun masa depan.(sn)

Share:

Read More

Karhutla Diantisipasi, Polsek Tanah Abang Bersama BPBD dan Brimob Siaga

Karhutla Diantisipasi, Polsek Tanah Abang Bersama BPBD dan Brimob Siaga

PALI-- SiniNews.Com— Personel gabungan mengikuti apel pagi Posko Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Kamis (20/8/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran lahan sekaligus memastikan koordinasi antarinstansi berjalan dengan baik.

Kapolsek Tanah Abang, AKP Arzuan, SH, mengatakan apel pagi tersebut dilakukan untuk mengecek kesiapan personel yang tergabung dalam penanganan karhutla di wilayah Kecamatan Tanah Abang.

“Apel pagi ini merupakan bagian dari upaya kami memastikan kesiapan personel dalam menghadapi potensi karhutla. Kami bersama BPBD dan Brimob terus melakukan koordinasi untuk mempercepat penanganan apabila ditemukan titik api,” kata AKP Arzuan, Kamis (20/8/2026).

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir dua anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yakni Jurais dan Arlin Saputra. Dari Polsek Tanah Abang hadir Briptu M. Aulia Ihsan dan Bripda Ikpan Kabula.

Sementara itu, personel Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Sumatera Selatan yang mengikuti apel terdiri dari Brigadir Depri Ys, Bripda Ronald Akbar, Bharaka Tahyan dan Bharaka Dinda.

Menurut Arzuan, keberadaan personel gabungan di Posko Karhutla menjadi penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam merespons laporan masyarakat terkait kemunculan titik api di wilayah Kecamatan Tanah Abang.

“Yang paling utama adalah kesiapan dan kecepatan dalam merespons setiap laporan. Kalau ada titik api, jangan sampai terlambat ditangani karena kondisi lahan yang kering dapat membuat api cepat meluas,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar. Selain berpotensi menyebabkan kebakaran meluas, asap dari kebakaran lahan juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Jika melihat adanya titik api atau mengetahui adanya aktivitas pembakaran lahan, segera laporkan kepada petugas agar bisa ditindaklanjuti,” tegasnya.

Arzuan menambahkan, pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Menurutnya, sinergi antara kepolisian, BPBD, Brimob dan masyarakat menjadi kunci untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan.

“Kami berharap seluruh personel tetap siaga dan masyarakat ikut berperan aktif dalam pencegahan karhutla. Dengan kerja sama semua pihak, potensi kebakaran dapat dicegah dan ditangani sejak dini,” pungkasnya.(SN/Perry)

Share:

Read More

Kebakaran Lahan di TPA Talang Ubi Berhasil Dipadamkan, Api Meluas Sekitar 2 Hektare

 

Kebakaran Lahan di TPA Talang Ubi Berhasil Dipadamkan, Api Meluas Sekitar 2 Hektare

PALI-- SiniNews.Com— Kebakaran lahan terjadi di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Rabu (19/8/2026) sekitar pukul 17.00 WIB. Petugas gabungan langsung melakukan upaya pemadaman setelah menerima laporan kejadian tersebut.

Kapolsek Talang Ubi, AKP Ardiansyah, SH, mengatakan kebakaran melanda lahan milik Eri Farmosa, 59 tahun, warga Pendopo. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 2 hektare.

“Begitu mendapat laporan, personel bersama tim terkait langsung menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Upaya dilakukan dengan mengerahkan mobil tangki dan peralatan pemadam lainnya,” kata AKP Ardiansyah.

Dalam penanganan kebakaran tersebut, sebanyak 10 personel BPBD, tiga personel Polri, dan lima personel Brimob diterjunkan ke lokasi. Petugas juga mengoperasikan dua unit mobil tangki dan satu unit mobil Hilux untuk mendukung proses pemadaman.

Sejumlah peralatan turut digunakan, di antaranya satu unit mesin jinjing, dua unit pompa gendong, tiga buah selang, serta satu nozel.

“Alhamdulillah, api saat ini sudah berhasil dipadamkan dan hanya menyisakan asap tipis. Personel kemudian bergerak menuju Desa Raja Jaya untuk membantu penanganan kebakaran di lokasi lainnya, dengan satu unit mobil tangki sudah lebih dahulu menuju ke sana,” ujarnya.

AKP Ardiansyah menegaskan, personel Polsek Talang Ubi bersama unsur terkait akan terus melakukan pemantauan terhadap titik-titik yang berpotensi menimbulkan kebakaran, khususnya di wilayah yang memiliki lahan terbuka dan mudah terbakar.

“Kami mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran lahan. Jika menemukan titik api, segera laporkan kepada petugas agar dapat ditangani secepat mungkin,” pungkasnya.(SN/Perry)

Share:

Read More