Antisipasi Kecurangan, DPRD Minta Pemkab Pali Pelototi Proyek Pembangunan

PALI. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang saat ini tengah gencar-gencarnya dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) diminta fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) agar intensif diawasi dinas terkait agar hasilnya nanti sesuai dengan perencanaan dan menekan penyalahgunaan oleh oknum yang hanya ingin mengeruk keuntungan besar.

Permintaan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan fisik disampaikan Adi Warsito yang mewakili fraksi PDI-P pada rapat paripurna VII DPRD PALI dalam rangka pembahasan Raperda tentang APBD perubahan Kabupaten PALI tahun anggaran 2018 dengan agenda penyampaian pemandangan umum anggota dewan atas nama fraksi-fraksi dewan, Rabu (12/9).

"Agar pelaksanaan pembangunan fisik hasilnya sesuai harapan, maka kami meminta dinas terkait untuk lebih intensif lagi dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik oleh pihak ketiga," ujar Adi Warsito.

Sama halnya yang disampaikan fraksi gabungan PPPKS yang dibacakan Aka Cholik Darlin. Bahkan fraksi ini meminta dinas Pekerjaan Umun agar tidak menerima proyek pembangunan yang tidak sesuai perencanaan.

"Pembangunan fisik yang dikerjakan asal-asalan, kami berharap dinas PU jangan menerimanya," tandasnya.

Pada rapat paripurna tersebut, dihadiri 17 anggota dari jumlah keseluruhan 25 anggota dewan yang dipimpin langsung ketua DPRD PALI Drs Soemarjono, dihadiri Bupati PALI Ir Heri Amalindo, wakil Bupati PALI Ferdian Andreas Lacony serta sejumlah kepala OPD dan FKPD dilingkugan Pemkab PALI.

Pada penyampaian fraksi-fraksi dewan, hampir seluruh fraksi menyoroti peningkatan APBD-P yang mencapai 10,2 persen dari Rp 1,5 triliun meningkat menjadi 1,7 triliun.

Rapat paripurna kemudian diskor sampai Senin (17/9) setelah fraksi PDI-P, fraksi Partai Demokrat, fraksi PAN, fraksi Golkar, fraksi Hati berbintang dan fraksi gabungan PPPKS menyampaikan pemandangan umumnya tentang Raperda APBD-P PALi tahun anggaran 2018

Share: