Jamkesda Bakal Dihapus, Warga Cemas

PALI -- Rencana penghapusan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Provinsi Sumatera Selatan ditambah adanya beberapa jenis pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengundang kekhawatiran masyarakat Bumi Serepat Serasan.

Sebab, kebijakan ini dianggap masyarakat yang ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)  memberatkan ditengah kondisi perekonomian yang belum stabil.

"Bayangkan saja, ketika warga PALI yang rata-rata menggantungkan hidup dari hasil perkebunan karet yang saat ini masih naik turun harganya dibebani biaya kesehatan ketika warga memerlukan pelayanan medis," ungkap Anton, salahsatu warga Talang Ubi, Jumat (12/10).

Dikatakan Anton, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan gubernurnya yang baru harus cepat mengambil langkah sebelum Jamkesda dihapus dengan diganti dengan kebijakan baru agar kekhawatiran warga akan jaminan kesehatannya terjawab.

"Selain isu Jamkesda bakal dihapus, ditambah JKN yang tidak menjamin beberapa jenis pelayanan kesehatan, seperti  korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menambah cemas masyarakat. Gubernur baru harus mampu pecahkan masalah ini bagaimana pun caranya, agar masyarakat tetap terjamin dalam mendapatkan pelayanan kesehatan," pintanya.

Sama halnya diutarakan Sumar, warga Talang Ubi yang kini mengidap kanker paru-paru. Dirinya saat ini masih menggunakan KTP dan KK sebagai jaminan apabila berobat ke Rumah Sakit.

"Saya masih rutin keluar masuk rumah sakit untuk mengontrol penyakit yang saya derita. Namun apabila KTP dan KK tidak diterima rumah sakit, pakai apa saya berobat, sedangkan untuk menjadi peserta BPJS, saya tidak mampu untuk membayar iurannya," keluhnya.

Sementara itu, dr H Muzakir, kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten PALI menegaskan bahwa bagi warga PALI tidak usah khawatir ketika hendak berobat. Pasalnya, Pemkab PALI menjamin bagi warga tidak mampu membayar premi BPJS. Bahkan untuk mewujudkan PALI sehat, Pemkab PALI tak hanya menanggung premi, namun juga membangun jamban hampir diseluruh desa/kelurahan.

"Masyarakat PALI patut beruntung mempunyai pemimpin saat ini yang peduli terhadap jaminan kesehatan warganya. Sebab, untuk masyarakat PALI yang tidak mampu insyaallah aman karena premi BPJS ditanggung pemerintah," tandasnya.

Namun untuk menjawab tidak dijaminnya beberapa jenis penyakit oleh JKN, dr Muzakir menjelaskan bahwa itu sudah aturan internal BPJS.

"Kalau aturan itu adalah internal BPJS, tetapi saya yakin, Insya Allah Pemda Sumsel akan ada terobosan baru untuk membantu masyarakat Sumsel yang kurang mampu sehingga mendapat pelayanan kesehatan yang maksimal dan gratis," harapnya.

Share: