MUARA ENIM, SININEWS.COM - Puluhan Kepala Desa (Kades) yang tergabung dalam Forum Kepala Desa Kecamatan Gelumbang, Rabu (20/05/2020) mendatangi Kantor Bupati guna meminta solusi masalah yang terjadi dilapangan terkait penyaluran bantuan dari kementrian.
Dikatakan, Sophian selaku Ketua Forum Kades Kecamatan Gelumbang, berbagai bentuk bantuan yang diberikan oleh kementrian saat ini dinilai tidak sesuai target penerima. Dan hal ini berdampak kepada mereka yang dianggap tidak benar dalam memberikan data penerima.
“Seperti Bantuan Sosial Tunai, yang terjadi adalah nama penerima tidak layak untuk mendapatkan bantuan. Sedangkan di lapangan juga ada warga yang seharusnya mendapatkan bantuan malah tidak mendapatkan bantuan,” ujar Sophian, saat audiensi dengan Plt Bupati di Ruang Rapat Serasan Sekundang.
Akibatnya, lanjut Sophian, warga menganggap Kades tidak transparan dalam meberikan data penerima. Padahal kenyataanya, nama nama penerima sudah ditentukan dari pemerintah pusat. “Kita hanya menyalurkan sedangkan data dari pusat. Namun apabila kami ingin menambahkan nama penerima yang layak, kami takut nanti ada kesalahan,” tambahnya.
Sophian mengtakan, seperti yang terjadi di Desa Pinang Banjar, rumah kepala desa didatangi oleh ratusan warga yang memintak kejelasan data penerima yang tidak sesuai. “Akubatnya sempat terjadi ketegangan antara warga dan Kades. Nah hal ini yang kami takutkan, padahal kami sifatnyanhanya membantu menyalurkan,” terangnya lagi.
Sementara, ditambahkan Sophian yang mewakili sesam Kades yang hadir, yntuk Bantuan Langsung Tunai yang berasal dari Dana Desa, pihaknya melakukan musyawarah dengan melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, babin dan bainkamtibmas agar tidak terjadi tumpang tindih penerima dan adanya kesalahan.
“Karena kami yang menerukan, jadi BLT dana desa lebih tepat sasaran. Sedangkan bentuk bantuan lainnya kami hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat yang nantinya mereka mengambil langsung ke kantor pos sesuai dengan aturan penyaluran,” tukasnya.
Sementara itu, Plt Bupati H Juarsah mengatakan, belajar dari kondisi saat inilah kita sekaligus memperbaiki data penerima agar lebih bisa benar benar tepat sasaran kedepannya dan tidak lagi terjadi kekeliruan serta kecemburan di asyarakat.
“Memang kabupaten sekarang ini diberi kewenangan melakukan perbaikan data tiga kali dalam satu tahun, namun nyatanya masih juga belum benar. Saya terus menyampaikan berulang agar memperbini data melalui dinas sosial. Namun tetap kembali lagi ke kementrian,” ujar Juarsah.
Kita harapkan, lanjutnya lagi, kementrian bisa mengakomidr data yang diberikan oleh kabupaten agar valid dan tepat sasaran. “Agar tidak terhadi kesalah pahaman dan tudingan kepada perangkat desa,” terangnya
Plt juga mengakui, memang banyak sekali data yang tidak sesuai yang kita terima, “dan saya berjanji bisa segera mempwrbaiki, dan saya berharap memaklumi ini bukan semata kesalahan kades,” harapnya.
Sedangkan, lanjutnya, kalau BLT DD kewenangan penuh ada di Desa. “Bila memang ada kesalahan, berarti ada kesalahan oknum, dan ini bisa saya tegaskan. Karena kriteria jelas seperti yang disarankan, dan penerima yang sudah menerima dari bantuan lainnyatidak lagi mendapat dua kali,” tegasnya.
Selain itu, BLT Yang diperoleh dari 30 persen dana desa tidak harus semuanya dihabiskan. “Apabila memang data penerimanya tidak samapai menghabiskan 30 persen dana desa maka tidak harus dihabiskan,” ujar Juarsah seraya menabahkan bahwa dana tersebut harus sedegera mungkin dislurkan.
Menaggapi kejadian yang menimpa Kades Pinang Banjar mengatakan harapnya bisa diselesaikan secara baik baik dan sesaui hukum yang berlaku. Jangan sampai ini menjadi hal buruk bagi kita semua. “Dan saya tidak sepakat dengan kepala desa yang mengundurkan diri hanya karena permintaan masyarakat di kondisi saat ini, itu tidak akan saya terima,” tegasnya.(sn)
No comments:
Post a Comment