PALI. SININEWS.COM -- Puluhan Kepala Desa (Kades) di Bumi Serepat Serasan yang tergabung pada Forum Komunikasi Kepala Desa PALI (FK2DP) duduki kursi anggota dewan PALI di ruang rapat paripurna pada Selasa (16/2/21).
Berkumpulnya puluhan Kades di dalam ruang rapat paripurna DPRD PALI itu dalam rangka menanyakan penyaluran Alokasi Dana Desa bulan Juli hingga Desember 2020 yang belum dibayarkan Pemkab PALI hingga pertengahan februari 2021 yang meminta difasilitasi dewan PALI.
Abul Rustoni ketua FK2DP yang juga Kades Prabu Menang Kecamatan Penukal Utara meminta kejelasan kapan ADD selama 6 bulan dan operasional selama 75 persen tahun 2020 disalurkan.
"Kami ingin kepastian kapan pembayaran tunjangan kami dan perangkat desa serta dana operasional dibayarkan," kata Abul Rustoni.
Ditempat sama, ketua DPRD PALI yang memimpin pertemuan antara FK2DP, DPMD, BPKAD, Bapenda dan Bappeda, menyarankan kepada pemerintah PALI untuk memberikan jawaban tuntutan kepala desa agar ada kepastian kapan ADD bulan Juli sampai Desember 2020 dibayarkan.
"Kades adalah ujung tombak pemerintahan dan yang mereka tuntut adalah memang hak mereka. Untuk itu tolong jelaskan kepada kades jelaskan duduk perkaranya supaya kades-kades ini mendapatkan jawabannya," kata ketua DPRD PALI
Sementara itu, Ahmad Jhoni kepala Bappeda PALI menjelaskan bahwa pemkab PALI tahun 2021 ini memprioritaskan untuk bayar hutang.
"Konsekuensinya untuk membayar hutang adalah menunda kegiatan, uang makan PNS dihilangkan atau dipangkas 100 persen dan belanja pegawai non pns dipangkas 50 persen. Kapan bayar hutangnya, menunggu dana masuk ke BPKAD," terang Ahmad Jhoni. (sn/perry)
No comments:
Post a Comment