PALI. SININEWS.COM -- Adanya rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dan solar yang akhir-akhir ini santer disuarakan pemerintah pusat mendapat penolakan keras dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
Penolakan itu disampaikan langsung ketua DPD PKS kabupaten PALI Kuyung Rizal, Selasa (30/8/22).
"PKS menolak kenaikan BBM sejalan dengan sikap DPP," tegas Kuyung Rizal.
Dimana menurut Kuyung Rizal bahwa sikap DPP menolak kenaikan BBM ini karena disaat kondisi ekonomi masyarakat yang cukup memprihantikan, dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak ditengah-tengah masyarakat.
"Seperti di daerah kita ini, 80 persen masyarakat PALI bergantung pada harga karet yang saat ini kembali turun. Kalau jadi BBM dinaikan, petani karet tambah tercekik karena penghasilan menurun sementara harga kebutuhan pokok pasti mengikuti harga BBM," tukasnya.
Dampak lainnya apabila BBM naik, dikatakan Kuyung Rizal adalah daya beli masyarakat semakin menurun, khususnya di kabupaten PALI.
"Saat ini saja, daya beli masyarakat menurun imbas harga karet merosot sementara harga sembako merangkak naik. Kalau jadi BBM naik, maka dipastikan akan menambah derita masyarakat," tandasnya.
Dalam hal ini, Kuyung Rizal meminta pemerintah pusat dan elit politik untuk mempertimbangkan rencana kenaikan harga BBM serta menghentikan pengurangan pasokan BBM jenis pertalite dan solar ke SPBU yang ada di PALI agar tidak lagi terjadi antrean panjang di tempat pengisian BBM.
"Sudah kebisaan lama, kalau mau dinaikan, pasokan BBM dipangkas dengan alasan subsidi dinikmati orang kaya. Kami minta pertimbangkan pola itu karena menyengsarakan masyarakat," pintanya.
Juga iming-iming Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menurut Kuyung Rizal kebijakan itu tidak mendidik masyarakat bahkan banyak terindikasi salah sasaran.
"Kebijakan menyalurkan BLT itu tidak efektif bahkan diduga banyak penerima dari keluarga golongan mampu. Artinya pertimbangkan juga kebijakan BLT," tegasnya.
Apabila BBM jadi dinaikan, Kuyung Rizal menyatakan bahwa pihaknya akan mengambil sikap tegas sesusai arahan DPP.
"Kalau DPP memerintahkan untuk demo, kami siap turun ke jalan memperjuangkan nasib rakyat kecil," tutupnya. (sn/perry)
No comments:
Post a Comment