PRABUMULIH, SININEWS.COM – Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual pada Senin (16/06/2025). Rapat ini digelar dalam rangka membahas langkah-langkah strategis pemerintah dalam menekan laju inflasi serta mengevaluasi pelaksanaan program-program prioritas nasional yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia.
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Prabumulih dan turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Prabumulih, H. Elman, ST, MM, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Evaluasi Program Prioritas Presiden
Rapat dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, yang menyampaikan perkembangan pelaksanaan Program Prioritas Presiden RI pada minggu ketiga bulan Juni 2025. Beberapa program utama yang menjadi perhatian pemerintah pusat antara lain:
-
Program Makan Bergizi Gratis
-
Program Pembangunan 3 Juta Rumah
-
Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)
-
Program Koperasi Merah Putih
-
Sekolah Rakyat
Tomsi menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah wajib mengimplementasikan program-program tersebut tanpa penundaan. Ia mengingatkan bahwa program ini merupakan mandat langsung dari Presiden dan bersifat prioritas nasional yang berdampak hukum bagi kepala daerah yang tidak menjalankannya.
"Kami mohon untuk atensinya, ini program prioritas Bapak Presiden, memiliki dampak hukum atau sanksi bagi kepala daerah yang tidak melaksanakannya. Ini sudah Minggu ke-3, tinggal satu minggu lagi yang belum mengusulkan. Nanti masing-masing kepala daerah akan kita undang khusus untuk mempertanggungjawabkannya," tegas Tomsi.
Fokus pada Pengendalian Inflasi Komoditas Strategis
Dalam sesi pembahasan mengenai inflasi, Tomsi Tohir juga menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang fokus mengendalikan harga sejumlah komoditas strategis yang mengalami kenaikan signifikan. Komoditas utama yang menjadi perhatian adalah:
-
Beras
-
Minyak goreng
-
Cabai merah
-
Cabai rawit
Meskipun harga telur dan ayam ras masih dalam batas wajar, keempat komoditas tersebut dianggap sebagai faktor utama penyumbang inflasi saat ini. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk mengambil langkah konkret dalam memastikan ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok tersebut di daerah masing-masing.
"Yang utama adalah beras, minyak kita, cabai merah, dan cabai rawit. Oleh sebab itu, kita fokus pada empat jenis barang tersebut supaya bisa dalam waktu singkat harganya akan lebih baik atau menurun," ujar Tomsi.
Data Indeks Perkembangan Harga (IPH)
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) per 13 Juni 2025, tercatat bahwa pada Minggu ke-2 Juni 2025:
-
14 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH)
-
1 provinsi stabil
-
23 provinsi mengalami penurunan IPH dibandingkan bulan sebelumnya
Komoditas utama penyumbang kenaikan IPH di 14 provinsi tersebut adalah beras dan daging ayam ras. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan distribusi dan pengendalian pasokan di daerah untuk menekan angka inflasi pangan.
Komitmen Pemerintah Kota Prabumulih
Menanggapi arahan pusat, Wali Kota Prabumulih H. Arlan menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan program-program prioritas nasional serta upaya pengendalian inflasi di wilayah Kota Prabumulih. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan evaluasi dan koordinasi lintas OPD guna memastikan implementasi berjalan sesuai target yang ditetapkan pemerintah pusat.
No comments:
Post a Comment