PALI. SININEWS.COM -- Ratusan warga kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi dengan mengambil dua tempat menuntut agar BPJS Kesehatan bagi 40.499 diaktifkan kembali setelah pemerintah kabupaten PALI melakukan pengurangan anggaran.
Aksi unjuk rasa yang digelar di Simpang Lima Pendopo dan Kantor DPRD PALI pada Senin 19 Januari 2026 buntut dari ketidaksetujuan adanya BPJS Kesehatan yang dipangkas Pemkab PALI dengan adanya efisiensi.
Karena dengan adanya pemangkasan atau pengurangan BPJS Kesehatan ada 40.499 warga tak bisa lagi dilayani pada fasilitas kesehatan yang ada yang berujung memantik reaksi masyarakat menggelar aksi demonstrasi.
Aksi itu digelar di dua lokasi. Lokasi pertama massa sempat menyuarakan orasi di Simpang Lima Talang Ubi. Kemudian, massa bergerak menuju Kantor DPRD Kabupaten PALI dan mengepung kantor wakil rakyat tersebut.
Dalam tuntutan, massa Aksi itu meminta kepada Pemerintah Kabupaten PALI untuk mengaktifkan kembali 40.499 yang terdampak pengurangan kepesertaan BPJS kesehatan PBPU pemerintah daerah.
"Aktifkan kembali BPJS 40.499," ujar salah seorang orator saat menyampaikan orasi.
Mereka menyebutkan atas kebijakan menonaktifkan kepesertaan BPJS tersebut sudah banyak memakan korban. Mereka juga menghadirkan dua korban yang terdampak atas kebijakan tersebut.
Sementara itu, salah seorang Mahasiswi di Tangerang Selatan, Banten, yang juga berasal dari Kabupaten PALI turut hadir dalam aksi tersebut. Diatas mobil komando, ia menyampaikan keresahan masyarakat PALI. Keresahan tersebut disampaikan melalui puisi.
"Yang berjudul jeritan di ruang tunggu," ucapnya.
Kemudian, hadir menemui massa aksi tersebut diantaranya Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji, Ketua DPRD, Ubaidillah, Wakil Ketua DPRD Firdaus Hasbullah.
Saat menemui massa, Wabup berusaha menjelaskan kriteria penarima BPJS serta pemerintah tidak lepas tangan dan Satgas tengah memverifikasi data peserta BPJS. Bahkan Pemerintah Kabupaten PALI meminta data peserta BPJS tetapi hingga saat ini belum diberikan pihak BPJS dengan alasan rahasia.
Namun penjelasan Wabup tidak diterima oleh massa aksi, sempat terjadi adu argumentasi antara massa aksi dan Wabup. Tetapi tetap saja massa aksi bersikukuh meminta BPJS kesehatan tersebut diaktifkan segera agar masyarakat bisa berobat tanpa terhambat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kesepakatan dan massa tetap masih mengepung kantor DPRD PALI.(sn/perry)
No comments:
Post a Comment