PALI.SININEWS.COM - Bhabinkamtibmas Polsek Talang Ubi menghadiri kegiatan Musyawarah Desa dalam rangka penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Sinardewa, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI, Rabu (11/2/2026) pukul 10.00 WIB hingga selesai.
Kegiatan musyawarah desa tersebut merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan secara partisipatif dan transparan dalam menentukan penerima bantuan sosial, sehingga tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun sosial.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Talang Ubi Atmo Maryono, SH, Kepala Desa Sinardewa Husin Bambang W beserta perangkat desa, Ketua BPD dan anggota, perwakilan DPMD Kabupaten PALI Yong Yandri, Bhabinkamtibmas Desa Sinardewa Brigpol Rahmad, SH, pendamping desa Taufik, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat Desa Sinardewa.
Dalam forum musyawarah tersebut, peserta secara bersama-sama melakukan verifikasi dan kesepakatan terhadap data calon penerima BLT Dana Desa Tahun 2026, dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat, keadilan sosial, dan keterbukaan informasi publik.
Kehadiran Bhabinkamtibmas dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah desa sekaligus memastikan seluruh tahapan musyawarah berjalan aman, tertib, dan kondusif.
Kapolres PALI AKBP Yunar Hotma Parulian Sirait, S.H., S.I.K., M.I.K., melalui Kapolsek Talang Ubi AKP Ardiansyah, SH, menyampaikan bahwa Polri berkomitmen untuk terus mengawal program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
> “Polri melalui Bhabinkamtibmas akan terus hadir dalam setiap kegiatan masyarakat dan pemerintahan desa, termasuk pengawasan penyaluran bantuan sosial, agar berjalan transparan, adil, serta mampu menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,”ujar AKP Ardiansyah menyampaikan arahan Kapolres PALI.
Kapolres PALI juga mengimbau seluruh elemen masyarakat dan perangkat desa untuk menjaga kebersamaan serta menghindari potensi konflik sosial dalam setiap proses penetapan bantuan pemerintah.
> “Mari kita bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memastikan setiap kebijakan desa dilaksanakan dengan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan kepentingan bersama,”tutupnya.(SN/Perry)
No comments:
Post a Comment