PRABUMULIH, SININEWS.COM – Jajaran DPRD Kota Prabumulih mengikuti Rapat Paripurna Ke-XXVII Masa Persidangan III dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026.
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Prabumulih, Jumat (14/8/2026). Agenda kenegaraan tersebut diikuti unsur pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Pemerintah Kota Prabumulih, serta tamu undangan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan yang memuat berbagai capaian pemerintah sekaligus gambaran arah pembangunan Indonesia ke depan.
Sejumlah poin strategis dalam pidato Presiden mendapat perhatian DPRD Kota Prabumulih, terutama terkait penguatan swasembada pangan, peningkatan produksi beras, serta kebijakan hilirisasi sumber daya alam.
Ketua DPRD Kota Prabumulih, H Deni Victoria, mengatakan jajaran DPRD bersama pemerintah daerah menyimak secara langsung penyampaian pidato Presiden. Menurutnya, berbagai capaian yang disampaikan menjadi gambaran optimisme terhadap perjalanan pembangunan Indonesia.
“Pidato tadi sudah kita dengarkan bersama. Beliau menjelaskan berbagai prestasi yang telah dicapai Indonesia, terutama terkait swasembada pangan, produksi beras dan hilirisasi. Kita tentu optimistis Indonesia akan semakin baik ke depannya,” ujar Deni.
Ia menilai penguatan sektor pangan merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan nasional. Kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan melalui produksi dalam negeri dinilai tidak hanya berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan negara.
Peningkatan produksi beras, lanjutnya, menjadi bagian penting dalam mewujudkan kemandirian tersebut. Ketika kemampuan produksi dalam negeri semakin kuat, ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri dapat ditekan sekaligus menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat.
Di sisi lain, DPRD Prabumulih juga memberikan perhatian terhadap agenda hilirisasi yang menjadi salah satu arah strategis pembangunan nasional.
Hilirisasi dinilai mampu memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam melalui proses pengolahan di dalam negeri. Kebijakan ini tidak hanya berpotensi meningkatkan nilai ekonomi suatu komoditas, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan industri, dan memperkuat perekonomian nasional.
Deni menyebut, peluang tersebut juga perlu diterjemahkan dalam konteks pembangunan daerah. Potensi yang dimiliki setiap wilayah dapat dikembangkan melalui kebijakan yang selaras dengan arah pembangunan nasional sekaligus menyesuaikan kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah daerah dan DPRD harus terus bersinergi dalam menjalankan program pembangunan yang manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Menurut Deni, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat menjadi salah satu kunci agar berbagai kebijakan nasional dapat berjalan efektif hingga ke tingkat daerah.
Ia berharap setiap arah kebijakan pembangunan nasional dapat diterjemahkan menjadi program konkret yang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya terlihat dari capaian makro, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, menurutnya, juga menjadi pengingat bagi seluruh elemen pemerintahan untuk terus mengisi kemerdekaan melalui kerja dan pengabdian.
“Semangat kemerdekaan jangan hanya berhenti pada kegiatan seremonial. Yang lebih penting adalah bagaimana semangat tersebut diwujudkan melalui kerja nyata, pembangunan berkelanjutan dan kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Deni.(adv)
No comments:
Post a Comment