Angka Perceraian di PALI Masih Tinggi, Bupati Ajak Warganya Hindari Nikah Muda

PALI--Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Ir H Heri Amalindo MM mengajak masyarakat ikut program Keluarga Berencana (KB), karena menurut Bupati KB bukan hanya berurusan dengan alat kontrasepsi melainkan juga untuk merencanakan keluarga demi masa depan serta upaya peningkatan kesejahteraan keluarga.

Ajakan itu disampaikan saat Bupati hadiri kegiatan Gerakan Kampung KB dan pemberian makanan tambahan bagi Balita dan Lansia di Kampung KB Desa Suka Damai Kecamatan Talang Ubi, Kamis (4/4) yang digagas TP.PKK Kabupaten PALI bekerjasama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) PALI.

"Bagaimana akan sejahtera kalau hidup kita tidak terencana. Jadi cukup dua anak cukup, dengan ikut ber-KB," ajak Bupati.

Pada kesempatan itu juga, Bupati menghimbau masyarakat untuk menghindari pernikahan usia dini, karena dari data Pengadilan Agama Muara Enim, PALI menyandang peringkat pertama dalam hal perceraian.

"Peringkat pertama itu bukan prestasi, tetapi kita semua harus malu karena 80 persen kasus perceraian di Pengadilan Agama Muara Enim berasal dari PALI, dan tertinggi di Kecamatan Talang Ubi. Salahsatu penyebab perceraian tinggi akibat pernikahan usia dini, untuk itu hindari. Nikah belum waktunya juga banyak risiko, hal terkecil saja ketika usia anak atau remaja menikah lalu punya anak, tentunya mereka belum siap," imbuhnya.

Pada kegiatan tersebut, Bupati juga didampingi istrinya, Ir Hj Sri Kustina serta dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri PALI, Yunitha Arifin, Kepala Perwakilan BKKBN Sumsel, Drs Waspi, tokoh pemuda PALI, Rahmad Sahid serta sejumlah kepala OPD dilingkungan Pemkab PALI.

Pada sambutannya, istri Bupati PALI, mengatakan bahwa dalam kegiatan yang digagas TP.PKK kabupaten PALI bekerjasama dengan DPPKBPPPA PALI yakni pemberian makanan tambahan bagi Lansia dan Balita di Kampung KB Desa Suka Damai Kecamatan Talang Ubi dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemenuhan gizi bagi anak dan Lansia.

"TP.PKK PALI telah banyak melakukan kegiatan, salahsatunya pemberian makanan tambahan bagi Lansia dan Balita, sosialisasi IVA termasuk pemeriksaan sejak dini terhadap kanker servick dan kanker payudara. Sosialisasi TB Paru sekaligus pemberian makanan tambahan bagi penderita TB paru, program SMS (Stop Meseng Sembarangan), posyandu anak, posyandu Lansia juga TP.PKK telah resmikan posyandu terintegrasi," papar Istri Bupati.

Diakuinya beberapa program TP.PKK yang telah dilaksanakan menerima penghargaan. "Salahsatunya program SMS, PALI mendapat peringkat 30 tingkat nasional, dan peringkat pertama di provinsi Sumatera Selatan untuk kategori masyarakatnya yang tidak membuang air besar sembarangan. Artinya kita bisa mendahului kabupaten/kota lain yang ada di Sumsel," terangnya.

Berkat program SMS juga dijelaskan Istri Bupati, Pemkab PALI memberikan reward terhadap 30 Kepala Desa (Kades). "Yang desanya dinyatakan bebas meseng sembarangan, 30 Kadesnya diberangkatkan ibadah umrah ke tanah Suci Makkah," tukasnya.

Sementara itu, Drs Waspi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan menyatakan apresiasinya terhadap Pemkab PALI yang telah memberangkatkan 30 Kades untuk umrah berkat desanya bersih dimana masyarakatnya telah sadar dalam menjaga lingkungannya dengan tidak membuang air besar sembarangan.

"Seperti di Kampung KB Desa Suka Damai yang Kadesnya berangkat umrah, artinya desa ini sejak diresmikan Jadi Kampung KB banyak mengalami perubahan. Dan kami berharap, sektor lain juga dapat meningkat menuju keluarga sejahtera, sesuai tujuan Kampung KB membentuk desa mandiri, sejahtera, sehat dan berkualitas," ungkap Drs Waspi.

Kepala DPPKBPPPA PALI, Dra Yenni Nopriani menyebutkan bahwa pada kegiatan Gerakan Kampung KB dan pemberian makanan tambahan juga dilaksanakan pelayanan KB gratis, perekaman KTP-el, dan pelayanan PAP smear.

"Kampung KB merupakan program strategis dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ini tentu perlu dorongan dan dukungan semua pihak juga lintas sektoral, dimana ada instansi  terkait dalam membangun dan mengembangkan Kampung KB yakni DPPKBPPPA, Dinkes, Dinas PU, Dinas Perkim, Dinsos, Dinas LH, Disdukcapil, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan BPBD," terangnya.(SN) 
Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

SINI NEWS YOUTUBE CHANNEL

Facebook SINI News

Pengikut

Subscribers

Postingan Populer

Arsip Blog

Comments

Berita Utama

sitemap

Recent Posts