MUARA ENIM--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muara Enim, terancam tidak bisa seceraka maksimal menertibkan seluruh Alat Peraga Kampanye (APK) Capres dan Cawapres maupun Caleg hingga ke pelosok desa yang ada di wilayah Muara Enim pada masa tenang pekan depan. Soalnya lembaga pengawas Pemilu ini tidak mempunyai anggaran yang cukup untuk menertibkan APK tersebut.
“Setelah kami hitung hitung, anggaran yang dibutuhkan untuk penertibkan APK hingga ke kecamatan kecamatan dan desa butuh dana sekitar Rp 90 juta, sedangkan kami tidak ada anggaran,” jelas Ketua Bawaslu Muara Enim, Suprayitno pada rapat kordinasi dengan Bupati Muara Enim, Senin (8/4).
Menurutnya, selain anggaran penertiban APK, pihaknya juga tidak mempunyai anggaran patroli pengawasa. Sedangkan patroli pengawasan perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran Pemilu.
Saat ini, lanjutnya, sudah mulai terindikasi bagi bagi uang dan ancaman serangan pajar. “Inilah yang perlu kita antisifasi,” jelasnya.
Menanggapi permasalahan itu, Sekda Muara Enim, Ir H Hasanudin MSI mengungkap bahwa Pemkab Muara Enim sebenarnya sudah menyiapkan anggaran tak terduga sebesar Rp 10 miliar untuk pelaksanaan Pilpres dan Pileg.’
Namun sampai sekarang Mendagri belum menerbitkan Juklak dan Juknis penggunaan anggaran tersebut. Akibatnya sampai sekarang anggaran itu tidak bisa digunakan.
Solusi yang bisa dilakukan, lanjut Sekda, memanfaatkan sarana prasana yang dimiliki masing masing OPD untuk membantu pelaksanaan penertibkan APK pada saat masa tenang sebelum pelaksanaan pencoblosan.
Sementara itu, Bupati Muara Enim, Ir H Ahmad Yani MM, sependapat dengan solusi yang disampakan Sekda jika anggaran tersebut tidak bisa digunakan. “Masih masing OPD terkait maupun Camat agar dapat membantu pelaksanaan penertiban APK tersebut,” jelasnya
No comments:
Post a Comment