"Tahun 2020, seluruh puskesmas di Muara Enim dicoba terapkan pola BLUD, kita ingin penerapannya sekaligus karena persiapan terus dimatangkan,"kata Sekda.
Sekda mengungkap ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi sebelum dijadikan BLUD. Di antaranya, harus memiliki sumber daya manusia (SDM), manajemen pengelolaan keuangan, dan faktor-faktor lainnya.
Adapun manfaat upaya pembentukan puskesmas BLUD tersebut, terang Sekda untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
”Ketika ada kekurangan bahan atau alat, bisa dilakukan secara mandiri. Dengan catatan, mengacu pada aturan perundang-undangan yang ada,” tukasnya.
Selain itu, penerimaan puskesmas yang menerapkan BLUD tidak akan masuk APBD, melainkan akan dikelolah secara mandiri.
"Jadi managemen mandiri sangat dibutuhkan disini, keberhasilan atau kemajuan puskesmas tergantung baik-buruknya pengelolaan masing-masing,"ucapnya.
Meski demikian, Sekda memastikan puskesmas juga tetap mendapati pengawasan dan evaluasi baik dari Pemda maupun lembaga konsultan. "Kalau diperiukam biaya mendorong BLUD, silahkan aja ajukan,"sebutnya.
Lebih lanjut, Sekda mengharapkan penerapan BLUD dapat menjadikan puskesman kreatif serta mandiri dalam memajukan pelayanan kepada masyarakat.
"Silahkan berkreasi, bisa saja gandeng swasta atau sebagainya, karena puskesmas berhak mengatur, melaksanakan hingga mengevaluasi sendiri,"pungkasnya.
No comments:
Post a Comment