MUARA ENIM, SININEWS.COM - Badan Keuangan Daerah Kabupaten Muara Enim menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun 2020, di Gedung Kesenian Putri Dayang Rindu, Selasa (23/7).
Penyusunan APBD 2020 diharapkan berkesesuaian dengan lima prioritas pembangunan nasional. Sosialisasi dibuka langsung oleh Wakil Bupati Muara Enim, H Juarsah dengan dihadiri narasumber Sekretaris Dirjen Bina Keuangan Daerah Dr Drs Ahmad Fatoni dari Kemendagri RI.
Dalam sambutannya, Wabup Juarsah mengatakan setelah diterbitkannya oleh Mendagri, Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun 2020 harus benar-benar menjadi pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Muara Enim.
Berdasarkan peraturan tersebut, ada beberapa point yang menjadi perhatian. "Ada dua hal yang harus diperhatikan pemerintah daerah dalam menyusun APBD 2020 yakni, mensinkronkan kegiatan yang ditetapkan dalam APBD sesuai dengan program nasional yang fokus pada 5 prioritas pembangunan nasional," kata Wabup.
Adapun lima program prioritas yakni, pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, infrastruktur dan pemerataan wilayah, peningkatan ekonomi pemantapan energi pangan dan sumber daya air, dan stabilitas keamanan nasional.
Menurut Wabup, dengan regulasi yang ada, pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, an pertumbuhan ekonomi daerah.
"Selain itu Pemerintah terus berupaya mengikuti dinamika perkembangan berbagai aspek kehidupan maupun tuntutan masyarakat. Penyusunan dan pengelolaan anggaran yang baik dapat menjawab berbagai dinamika perkembangan dan tuntutan masyarakat itu,"tegasnya.
Selanjutnya, Kemendagri saat ini juga mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dibidang pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk sistem informasi keuangan daerah (SIKEUDA).
"Sistem ini bukan hanya berintegrasi pada level data, namun juga proses kerja (work flow), pengelolaan keuangan dan asset pemerintah daerah, tentunya Pemkab Muara Enim sangat mendukung sistem tersebut dan mengharapkan dapat menjadi daerah percontohan nasional (pilot project),”pungkasnya.
No comments:
Post a Comment