Jakarta, SININEWS.COM - Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Republik Indonesia (DJSN), Subiyanto SH menyebut masih ada 3 jutaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), baik di kantor-kantor PemPus, PEMDA, Kantor dan RS TNI-POLRI belum terlindungi secara utuh dalam program JamSos karena regulasi yang belum sinkron.
PPNPN tersebut dikatakan Subiyanto terdiri dari:
1).Tenaga honorer atau non ASN/PNS
2).Honda (Honor Daerah)
3).Yamaha (Yang masih harian)
4).TKS (Tenaga Kerja Sukarela)
5).Sukwan (Sukarelawan)
6).PHK (Pekerja Harian Kontrak)
2).Honda (Honor Daerah)
3).Yamaha (Yang masih harian)
4).TKS (Tenaga Kerja Sukarela)
5).Sukwan (Sukarelawan)
6).PHK (Pekerja Harian Kontrak)
Untuk melakukan sinkronisasi, diakui Subiyanto belum lama ini telah melakukan koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensekneg) RI.
"Alhamdulillah, belum lama ini kami hadiri undangan Mensekneg RI dengan agenda rapat Koordinasi K/L terkait tentang Kepesertaan JamSos bagi PPNPN," kata Subiyanto, Rabu (9/10).
Dengan rapat koordinasi tersebut diharapkan Subiyanto sinkronisasi regulasi sesuai amanat UU SJSN terlaksana agar perlindungan JamSosnaker kepada semua pekerja segera terwujud.
"Ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) besar untuk wujudkan pekerjaan yang layak bagi 3 jutaan orang PPNPN agar dipenuhi hak-hak normatifnya," harap pria kelahiran Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI.
Disinggung penerapan JamSos JKN-KIS di daerah kelahirannya, Subiyanto mengatakan bahwa DJSN telah mengeluarkan rekomendasi dari hal MONEV SJSN di Kabupaten PALI tahun 2018, salah satunya agar Pemda PALI sebagai Pemberi kerja sesuai perintah UU no 24/2011 ttg BPJS, maka Pemda PALI wajib mendaftarkan 5000 an PPNPN di Pemkab PALI kepada program JamSos JKN-KIS di BPJS Kesehatan dan JKK, JKm JHT di BPJS Ketenagakerjaan.
"Rekomendasi DJSN ke Pemda PALI tentang integrasi Jamkesda Jamkesos PALI ke JKN-KIS sudah dilaksanakan pada 1 Januari 2019," tutupnya. (sn)
No comments:
Post a Comment