PALI -- Pasca unsur pimpinan DPRD PALI dilantik, rupanya permasalahan belum selesai. Pasalnya, DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan keberatan atas dikeluarkannya SK wakil ketua II DPRD PALI oleh Gubernur Sumsel atas nama Devi Haryanto. Dimana nama yang diusulkan DPP Partai Demokrat tidak sesuai dengan yang ada di SK Gubernur dan telah dilantik pada Jumat (29/11) di Gedung Arsendora Komplek Pertamina Pendopo.
Nota keberatan tersebut disampaikan ketua OKK DPD Partai Demokrat Sumsel, Firdaus Hasbullah.
"Kami atas nama DPD partai Demokrat Sumsel protes terhadap apa yang telah dilakukan gubernur Sumsel memberikan SK pimpinan DPRD Kabupaten PALI yang bukan di tetapkan oleh DPP Partai Demokrat," kata Firdaus Hasbullah, Jumat (29/11).
Firdaus menilai Gubernur mengintervensi kebijakan yang telah diputuskan oleh DPP Partai Demokrat, seharusnya Gubernur selaku pembina politik di Sumatera Selatan bersikap adil, netral serta bijak.
"Yang lebih aneh lagi gubernur justru tidak yakin terhadap SK DPP Partai Demokrat, sementara yang terjadi di Lahat kemelut pimpinan DPRD kabupaten Lahat dari Partai Golkar justru Gubernur bisa menerima SK DPP. Tapi kenapa yang kami, dari Partai Demokrat pak gubernur tidak memperlakukan seperti itu, ada apa?," katanya.
Yang lebih lucu lagi ditambahkan Firdaus dirinya mendengar Gubernur justru karena tidak enak jawabanya, bukan karna aturan. Hal ini yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh gubernur.
"Oleh sebab itu kami akan melakukan upaya hukum melawan Gubernur Sumsel, kami serukan kepada fraksi Demokrat Provinsi Sumsel untuk terus mengkritisi kebijakan-kebijakan Gubernur yang dinilai tidak baik, yang tidak mengerti aturan," tandasnya.
Sebelumnya diketahui bahwa DPP Partai Demokrat mengeluarkan SK dengan nomor 242/SK/DPP.PD/VIII/2019 tentang penetapan unsur pimpinan DPRD PALI yang menunjuk nama Muh Budi Hairu SHI sebagai wakil ketua II DPRD PALI periode 2019-2024.(sn)
No comments:
Post a Comment