PALI -- Terkait adanya pemberitaan yang menyebutkan Bupati PALI diduga korupsi ratusan milyar rupiah tahun 2014-2015 disangkal Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Melalui Sekretaris Daerah (Sekda) PALI ,Syahron Nazil didampingi Kepala BPKAD PALI, Inspektorat dan Bagian Humas Pemkab PALI lakukan konferensi pers, Selasa (3/12) di Aula Kantor Bupati PALI KM 10.
"Berita tersebut dinilai tendensius dan mendiskriditkan yang bisa menggiring opini masyarakat yang berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," kata Sekda.
Dijelaskan Sekda bahwa ada beberapa hal yang dinilai janggal pada isi pemberitaan dibeberapa media online salah satunya menyebut proyek perluaaan RSUD yang fiktif.
"Kami sudah cek, tidak ada proyek perluasan rumah sakit yang ada penambahan ruang inap VIP yang anggarannya sekitar Rp 2,8 M. Dan itu bukan perluasan, namun meninggikan bangunan atau menambah lantai keatas," tukasnya.
Lanjut Sekda, ada lagi menyebut Bupati menerima tanah hibah dari saudara Ridwan seluas 40 hektar kemudian dibalik namakan lalu dijual untuk pembangunan kantor BPKAD.
"Sama sekali tidak ada hibah seluas 40 heltar, karena luas bangunan BPKAD hanya lebih kurang 1,6 hektar. Tanah tersebut sudah dibuat sertifikat dan sampai saat ini tidak ada masalah," tambah Sekda.
Sekda menegaskan bahwa pada garis besarnya berita tersebut tidak benar dan sangat keliru. "Kita telah lakukan langkah hukum, karena ini salah satu opini yang menyesatkan serta mencemarkan nama baik personal, dalam hal ini Bupati," tandas Sekda.
Sekda juga akui bahwa Pemkab PALI tidak anti kritik, namun tetap terbuka menerima masukan atau kritikan. "Kami siap menerima masukan sebagai kontrol, namun kritik harus sesuai fakta dan harus berimbang, bukan tendensius," tutupnya. (sn)
No comments:
Post a Comment