Saran itu disampaikan Sekda PALI ketika membuka rapat gugus tugas Kabupaten Layak Anak (KLA), Selasa (18/12) di Aula Kantor Bupati PALI yang dihadiri sejumlah kepala OPD dan FKPD di lingkungan Pemkab PALI.
"Anak adalah sebuah anugerah dan amanah, untuk itu hak-haknya harus kita penuhi. Persoalan memberikan hak anak atau menuju KLA ini melibatkan seluruh OPD, harus lintas sektoral, karena tidak bisa dibebankan pada satu OPD. Untuk itu, seluruh OPD harus perhatikan kebutuhan anak, namun untuk penganggarannya sesuaikan kebutuhan masing-masing OPD hanya saja kebutuhannya sesuaikan dengan kebutuhan anak," pesan Sekda.
Dalam penyusunan anggaran untuk KLA, Sekda juga memberi masukan agar tidak muluk-muluk yang pada akhirnya tidak pernah terlaksana.
"Jangan hanya mengejar penghargaan, tapi tujuan KLA adalah supaya kabupaten kita ini benar benar layak untuk anak. Juga bagaimana kita mengakomodir hak anak untuk layak. Dimana anak harus layak berkompetisi, layak bersanding dengan anak-anak diluar PALI, layak mendapatkan pendidikan dan kesehatan serta layak disegala bidang," tukas Sekda.
Sementara kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Yenni Nopriani menjelaskan bahwa rapat gugus tugas KLA seyogyanya dilaksanakan awal tahun dan akhir tahun.
"Hasil kerja tim gugus tugas KLA alhamdulillah tahun 2019 telah kita laksanakan. Hasilnya dua tahun berturut-turut PALI dianugerahi kembali KLA tingkat pratama. Penghargaan ini wajib kita syukuri karena tidak semua daerah menerima penghargaan ini," kata Yenni.
Dijelaskan Yenni bahwa hasil evaluasi tim gugus tugas, masih adanya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki untuk lebih sempurna. "Masih belum maksimal perencanaan penganggaran dari OPD, kedua kita menginginkan komitmen bersama gugus tugas untuk lebih dikuatkan. Atas dasar itu, kami berharap dalam mewujudkan KLA didukung semua elemen," harapnya. (sn)
No comments:
Post a Comment