PALI, SININEWS.COM - Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) merupakan tugas seluruh instansi terkait agar saling menunjang dan saling mengisi.
Atas dasar itu, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten PALI melakukan rapat koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (GT-KLA) Kabupaten PALI tahun 2020, Kamis (12/3) di kantor DPPKBPPPA PALI Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi.
Dijelaskan Yenni Nopriani, Kepala DPPKBPPPA PALI bahwa rapat tersebut sebagai kelanjutan pertemuan sebelumnya. Dimana sebelumnya rapat dipimpin langsung Sekda.
"Pemda berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan kebijakan nasional pengembangan anak yakni membangun dan mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA). Untuk itulah, dalam rangka kesiapan kita menuju PALI KLA, kita lakukan Rakor ini," kata Yenni.
Dijelaskan Yenni bahwa dalam mewujudkan KLA di PALI sudah diinisiasi sejak tahun 2016 kemudian dituangkan dan diimplementasikan.
"Dan alhamdulillah berkat dorongan dan dukungan seluruh OPD, tahun 2018 kita mendapat penghargaan KLA tingkat Pratama, dan tahun 2019 juga mendapat penghargaan sama," terangnya.
Meski dua tahun berturut-turut mendapat penghargaan KLA tingkat pratama, tidak membuat DPPKBPPPA PALI berbangga, lantaran diungkapkan Yenni bahwa penghargaan tersebut tingkatan paling rendah dari lima tingkatan penghargaan KLA.
"Kita baru dapat paling bawah, penghargaan itu sifatnya masih penghargaan menuju KLA. Tetapi meskipun begitu, kita patut bangga lantaran tidak semua daerah di Provinsi Sumatera Selatan mendapat penghargaan itu. Sebab tahun 2018 hanya ada dua daerah di Sumsel yang dapatkan penghargaan, yakni PALI dan Muba, serta tahun 2019 ada 6 daerah," jelasnya.
Untuk mengetahui indikator kinerja tim GT-KLA, menurut Yenni kedepan PALI harus naik tingkat dalam mendapat penghargaan.
"Penghargaan memang tidak dikejar, tapi kalau naik tingkatan artinya kinerja kita bagus," tandasnya.
Adapun tujuan utama rapat koordinasi tersebut dipaparkan Yenni adalah dalam rangka persiapan mengevaluasi KLA tahun 2020, karena akhir maret 2020, seluruh OPD sudah mulai menginput data.
"Tahap pertama rapat koordinasi ini adalah mengambil data dari seluruh OPD," urainya.
Dalam kesempatan itu juga Yenni menyebut bahwa untuk pemenuhan hak anak dibagi 5 kluster, yakni hak sipil kebebasan, perlindungan khusus, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar serta pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
"
Selain itu, untuk mewujudkan PALI menuju KLA ada beberapa indikator yang harus dipenuhi, yakni spesifik minimum desa/kelurahan layak anak, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak dan masjid ramah anak.
Dalam upaya mencapai indikator itu, perlu dorongan semua pihak agar PALI menuju KLA bisa terwujud," pungkasnya. (sn)
No comments:
Post a Comment