Anita: Bahas Kebijakan Pemerintah Harus Langsung Tatap Muka

MUARA ENIM, SININEWS.COM - Untuk membahas dan mengetahui hasil dari kebijakan pemerintah dan masalah keuangan tidak bisa dilakukan melalui video confrence, namun harus dilakukan tatap muka langsung agar orang yang tidak berkepentingan tidak dapat mengetahuinya. 

"Ini maslah kebijakan. Jadi harus dibahas secara langsung dengan melakukan tatap muka. Kita tidak mau ada orang orang yang tidak berkepentingan ikut nimbrung. Makanya kami melakukan kunjungan langsung ke daerah daerah, meski kita tau saat ini kita dalam kondisi yang tidak bagus terkait pandemik virus” ujar RA Anita Noering Hati,Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (23/04/2020). 

Anita mengatakan, kungker Pansus I ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana realisasi dari kebijakan Gubernur Sumsel pada tahun 2019. “Selain itu juga mengetahui kendala dan hal apa yang nantinya bisa menjadi fokus kedepan,” tambahnya.

Selain menanyakan hasil dari kebijakan Gubernur, Pansus I juga menanyakan akan kesiapan penyediaan dana pemerintah daerah dalam penanganan dampak dari pandemi virus corona dintiap tiap daerah. 

“Meskipun muara enim saat ini hanya satu yang terdeteksi, namun hal itu harus tetap dijaga, dan masyarakat harus diberikan pemahaman agar tidak main main menghadapi masalah yang saat ini menjadi masalah dunia,” tambah Anita. 

Seperti pengadaan masker untuk masyarakat, dilanjutkan Anita, yang saat ini dinilai masih kurang. Dan itu harus menjadi perhatian karena hal tersebut merupakan hal yang medasar. 

Namun, lanjutnya lagi, Tiap tiap kabupaten kota harus menjalankan instruksi pusat, seperti melakukan jaring pengaman sosial karena dampak ekonomi sangat terasa dimasyarakat. 

“namun hal itu dikembalikan ke kemampuan daerah masing masing,” tambahnya. 

Sementara itu, Plt Bupati H Juarsah mengatakan, saat ini semua kegiatan di Kabupaten Muara Enim terpusat pada penangan Covid19 mulai dari tingkat desa hingga ke tingkat pusat (pemkab). 

“Kita sudah menganggarkan sekita 200 miliar untuk menyikapi kebutuhan dana bagi dampak dari pandemi covid19. Baik itu sebelum, pada saatnya dan pasca dari penyebaran virus. Baik juga secara ekonomi dan fasilitas pendukung lainnya,” ujar Juarsah. 

Kita juga berharap, lanjut Juarsah bahwa kebijakan yang diambil saat ini natinya tidak terjadi tumpang tindih dengan kebijakn pusat maupun provinsi. 

“Dari itu kita meminta bantuan dan koordinasi dengan pemerintah provinsi,” tambah Juarsah. 

Terakhir Juarsah berharap dengan kunjungan kerja kali ini bisa memberikan masukan. “Kita harapkan apa yang kita lakukan nanti bisa mendapat bimbingan,” pungkasnya. (sn/me)

Share: