PALI -- Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mengingatkan bakal calon Bupati dan wakil Bupati PALI yang sudah ditetapkan KPU sebagai calon kandidat yang bakal berkompetisi pada Pilkada PALI 2020 mendatang terhadap larangan untuk tidak memanfaatkan Bansos sebagai ajang kampanye ditengah pandemik Covid-19.
"Ditengah pandemi wabah covid 19 yang bersamaan dengan persiapan menghadapi pilkada di Kabupaten PALI, Bawaslu menghimbau kepada seluruh pihak untuk tidaķ mempolitisasi bantuan dari pemerintah, memanfaatkan untuk kepentingan pribadi," ungkap ketua Bawaslu PALI H Heru Muharam melalui Divisi pengawasan, Iwan Dedi, S.Kom Sabtu (2/5).
Ditambahkan Iwan Dedi bahwa sumbangan yang sudah di tetapkan sesuai dengan penyebaran yang sudah diketahui data penerimanya merupakan hal yang wajib untuk di serahkan kepada yang menerimanya.
Namun karena dikabupaten PALI termasuk salah satu kabupaten yang akan mengikuti pilkada untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati, Bawaslu PALI berharap tidak ada tindakan para bakal calon yang nantinya akan maju di perhelatan pemilihan kepala daerah memanfaatkan kondisi dan situasi saat ini dengan mengatasnamakan diri pribadi padahal pemberian itu sebenarnya dari pemerintah dan merupakan sesuatu ketentuan yang sudah terukur.
"Bawaslu tidak mengharapkan adanya indikasi politisasi Bansos di Kabupaten PALI, ketika ini terjadi tentunya melanggar Aturan dalam pasal 71 ayat (3) UU Pilkada bahwa dilarang membuat program atau kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Untuk itu, kita berharap jangan sampai terjadi di kabupaten PALI," harapnya.
Diketahui bahwa Pilkada serentak 2020 akan digelar di 270 daerah, Pemungutan suara harusnya berlangsung 23 September 2020. Namun, Pemerintah akan menundanya menjadi 9 Desember 2020 akibat dampak Covid-19. (sn)
No comments:
Post a Comment