Pelayanan KB Tidak Maksimal, Muara Enim Butuh 79 PKBL Lagi

MUARA ENIM, SININEWS.COM - Kedepan, pekerjaan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sangatlah berat. Karena pelayanan harus terus dilakukan dengan maksimal. Namun, hal itu tidak bisa terlaksana mengingat minimnya tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PLKB).

Jumlah PLKB di Muara Enim saat ini ada 49 orang. Terdiri dari 39 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 10 orang Non PNS. “Jika berdasarkan jumlah Desa di Kabupaten Muara Enim, ada 256 Desa. Dan idealnya 1satu orang per dua Desa. Artinya, masih banyak sekali kekurangnya,” ujar Yan Riyadi, selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Muara Enim saat mengikuti audiensi PLKB Non PNS dengan Bupati / Walikota Seluruh Indonesia melalui Zoom Meeting di Ruang Rapat Bupati Muara Enim, Selasa (11/08/2020).

Untuk mencukupi hal tersebut, lanjut Yan, pihaknya akan melakukan pemetaan. Sehingga bisa dipenuhi secara bertahap guna memaksimalkan pelayanan, dalam waktu 5 tahun kemudian. “Nanti rasio petugas lapangan terhadap jumlah desa makin mengecil, dan hasilnya pun semakin efektif,” tambahnya.

Pemkab Muara Enim saat ini, lanjut Yan lagi, tetap berharap untuk tindaklanjut yang real terhadap kondisi ataupun posisi dari PLKB lapangan. “Semoga PLKB Non PNS Lingkup Pemkab Muara Enim dapat segera mendapatkan angin segar. Artinya dapat jalan untuk menuju PNS baik dari jalur CPNS ataupun PPPK,” ujar Yan Riyadi.

Terkait itu, Pemkab siap untuk mempersiapkan hal-hal pendukung, meliputi pemetaan dari semua aspek PLKB yang ada di lapangan. “Kemudian tindaklanjut dari Pusat untuk menerima usulan. itu hal yang paling kita harapkan dari Pemerintah Pusat,” harapnya.

H Noprijal, Deputi ADPIN BKKBN Pusat mengatakan, Pertemuan saat ini sangatlah penting. Dan ini sangat berpengaruh pada kinwrja BKKBN kesepannya. Dan hal ini sangatlah berat, karena pleayanan harus terus dilakukan.

Sementara itu, Kepala BKKBN Pusat dr Hasto Wardoyo menerangkan, Keberadaan PLKB Non PNS dalam pelayanan kependudukan sangatlah membantu karena berdasarkan dari beberapa keterangan, pekerjaan dan kinerja dari PLKB Non PNS tidak jauh berbeda dengan PNS, sehingga sudah seharusnya diberikan bantuan penerima manfaat dari penggunaan anggaran.

Share: