Terlihat Hanya Bekas Galian Tanah, Proyek Pembangunan Gedung Perkantoran PALI Disoal


gambar: lokasi pekerjaan 


PALI. SININEWS.COM -- Proyek pembangunan gedung perkantoran yang terletak di depan SMAN 2 Unggulan Kecamatan Talang Ubi kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) rupanya menjadi sorotan sejumlah elemen masyarakat. Lantaran proyek yang menggunakan APBD PALI  tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp 4,6 milyar lebih itu hingga memasuki bulan februari tahun 2021 ini belum terlihat adanya bangunan yang berdiri. 


"Sesuai papan proyek, pekerjaan pembangunan gedung perkantoran yang di kerjakan oleh PT. Adhi Pramana Mahogra berlokasi dikecamatan Talang Ubi dengan Nomor kontrak 028/492/SPK/Pr-AH/DPKP/X/2020 Nilai Kontrak Rp. 4.648.782.000,- sumber dana APBD PALI tahun anggaran 2020 dan Waktu pekerjaan selama 75 Hari kalender dengan leading sector Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman PALI. Tetapi hingga saat ini belum ada fisik bangunan diatas lokasi proyek itu," jelas Amrullah, Sekretaris MPC Pemuda Pancasila PALI, Senin (8/2/21).

Amrullah juga menyayangkan hal itu terjadi, pasalnya dimasa pandemi seperti sekarang ini seharusnya pemerintah kabupaten PALI ini membuat kebijakan yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, dibandingkan dengan membangun perkantoran.

"Kami apresiasi kegigihan pemerintah dalam proses pembangunan sarana dan prasarana guna mengejar ketertinggal dari kabupaten terdahulu, namun kami sangat menyayangkan adanya pembangunan gedung perkantoran yang diduga fiktif, apalagi di masa pandemi (Covid-19) seperti sekarang ini, harusnya pemerintah daerah gotong royong, bersinergi dalam memulihkan perekonomian masyarakat, ini yang dibutuhkan masyarakat sekarang." tukas Amrul.

Sama halnya diutarakan Sekretaris Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Septiawan. Dia menilai pengerjaan proyek itu terkesan hanya menghamburkan uang rakyat. Karena nilai anggaran yang cukup besar tetapi fakta di lapangan yang terlihat hanya bekas galian tanah saja. 

"Kami secepatnya akan berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PALI untuk melakukan pengecekan sebagai fungsi Pengawasan terkhususnya Komisi II yang membidanginya, apalagi Angota DPRD dari PERINDO  juga ada di Komisi II," katanya. 

Sementara itu Plt Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Ahmad Hidayat menjelaskan bahwa proyek pembangunan gedung perkantoran itu dilakukan secara bertahap. 

Dipaparkan Ahmad Hidayat bahwa tahap awal pembangunan gedung perkantoran  dianggarkan untuk pematangan lahan dan ada juga beberapa titik pondasi. Karena lahan untuk gedung perkantoran lebih tinggi daripada gedung rapat paripurna DPRD PALI. 

Tetapi memang di lapangan, pihak pelaksana belum sepenuhnya menyelesaikan pekerjaan karena ada beberapa kendala, diantaranya gedung SMA itu belum diserahkan oleh pemerintah provinsi dimana ada titik pondasi gedung perkantoran mengenai gedung SMA . 

"Kemudian saat berakhir masa kontrak, pihak pelaksana mengajukan perpanjangan dan kita penuhi sampai batas akhir tanggal 23 Februari 2021 dengan catatan, pelaksana  harus membayar denda 1:1.000 dari pekerjaan yang belum terselesaikan. Apabila sampai batas akhir tidak juga diselesaikan, maka akan kita putus kontraknya," tandas Ahmad Hidayat. (sn/perry)
Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

SINI NEWS YOUTUBE CHANNEL

Facebook SINI News

Pengikut

Subscribers

Postingan Populer

Arsip Blog

Comments

Berita Utama

sitemap

Recent Posts