PALI. SININEWS.COM -- Pembukaan lahan transmigrasi yang berlokasi di Desa Tempirai Selatan kecamatan Penukal Utara kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tidak lama lagi direalisasikan oleh pemerintah pusat, dimana tahap awal pembukaan lahan seluas 900 hektar yang akan menampung 300 KK terbagi 60 persen transmigran lokal dan 40 persen transmigran luar PALI. Dari 40 persen transmigran luar, ada 10 persen diperuntukkan anggota TNI dan Polri.
Tahap awal persiapan pembukaan lahan transmigrasi mulai dilakukan pada Selasa (25/5/21), yakni melakukan pemetaan dan pengukuran oleh tim dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) provinsi sumatera selatan serta dari BPN kabupaten PALI didampingi langsung kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) PALI, Usmandani serta jajarannya.
Dijelaskan Usmandani bahwa pemetaan dan pengukuran lahan transmigrasi akan dilakukan mulai Selasa sampai selesai yang diperkirakan rampung dalam dua minggu kedepan.
"Pemetaan dan pengukuran lahan ini menunjukkan bahwa lahan bakal transmigrasi sudah sah diakui negara untuk lahan transmigrasi. Dimana proses pengajuan lahan seluas lebih kurang 1.900 hektar berada di wilayah Desa Tempirai Selatan dan Desa Persiapan Tempirai Barat untuk lahan transmigrasi cukup panjang, yakni sejak tahun 2016-2017 yang diusulkan Pemkab PALI. Dan setelah berjalan 4 tahun, baru disetujui BPN provinsi," terang Usmandani.
Ditambahkan Usmandani bahwa kegiatan pengukuran tersebut bertujuan untuk keperluan Hak Pengelolaan Lahan (HPL).
"Lahan ini milik warga yang diserahkan ke pemerintah diperuntukkan sebagai lahan transmigrasi. Alhamdulillah keinginan masyarakat yang mempunyai lahan ini sudah diambang mata. Dan tahun ini juga, proses pembukaan lahan akan dilaksanakan dengan tahap pertama seluas 900 hektar. Proses tebas potong sudah masuk tender juga pembangunan jalan desa, balai desa serta jembatan sedang dilelang," imbuhnya.
Usmandani berharap proses pembukaan lahan transmigrasi berjalan sesuai perencanaan dan apabila tahap awal sukses maka pemerintah pusat telah memprogramkan pembukaan lahan transmigrasi lanjutan seluas 1.000 hektar lagi.
"Tentu perlu dorongan dan dukungan masyarakat serta pemerintah desa dan kecamatan. Apabila ini terwujud, diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah desa-desa sekitar lingkungan transmigrasi serta membuka wawasan transmigran lokal juga warga sekitar karena akan terjadi perbauran dari berbagai daerah di Indonesia dengan berbagai macam budaya, keahlian dan keterampilan," harapnya.
Untuk lahan diperuntukkan transmigran, Usmandani menyebut setiap KK transmigran mendapat lahan seluas 2 hektar terdiri dari 0,25 hektar lahan pekarangan, 0,75 hektar lahan usaha II yang dikelola pemerintah serta 1 hektar lahan usaha utama yang dikelola transmigran.
"Lahan utama, untuk tanaman padi, sementara untuk lahan yang dikelola pemerintah, ada salah satu perusahaan pengolahan kacang tanah ternama di Indonesia menawarkan untuk memberikan bibit kacang tanah, kemudian hasil panen kacang tanah, perusahaan itu yang menampung. Apabila dalam tiga tahun berjalan baik dan hasil panen kacang tanah bagus, perusahaan itu berencana membangun pabrik pengolahan kacang tanah di sekitar lokasi transmigrasi," jelasnya.
Sementara itu, Handry Uswander koordinator pengukuran dan pemetaan BPN Sumsel menyatakan bahwa target pekerjaan yang dilakukan timnya rampung dalam satu minggu.
"Lihat kondisi di lapangan dan cuaca. Kalau semuanya mendukung, mudah- mudahan dalam satu minggu kedepan selesai. Ada dua lokasi yang dilakukan pemetaan dan pengukuran yaitu lahan seluas 1000 hektar dan 900 hektar. Tapi kita kejar yang luas 900 hektar dulu. Mekanisme di lapangan, BPN hanya mengukur tanda batas dan alhamdulillah tanda batas sudah ada semua. Namun apabila ada lokasi lahan pertamina atau Medco, kami minta perusahaan itu membuat tanda batas agar bisa dikeluarkan dari lahan transmigrasi," bebernya. (sn/bung harto)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar