PALI. SININEWS.COM -- Belum seluruhnya aset yang ada di kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) diserahkan oleh kabupaten Muara Enim meskipun PALI telah mekar sudah 8 tahun silam membuat Pemerintah Kabupaten PALI meminta bantuan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menengahi masalah tersebut.
Adapun aset yang belum diserahkan oleh Pemkab Muara Enim, yakni lahan sawit di Simpang Raja, Kecamatan Talang Ubi yang dikelola oleh PT Pemdas Agro Citra Buana.
Hal ini terungkap dalam pidato jawaban Bupati PALI yang disampaikan Wabup PALI, Drs H Soemarjono dalam menjawab pandangan Fraksi PDIP atas RAPBD-P tahun anggaran 2021, Rabu (29/9/21).
"Pemerintah PALI telah beberapa kali bersurat ke Pemkab Muara Enim, namun belum juga ditanggapi. Terakhir pada Agustus 2021 yang lalu," ujar Wabup PALI.
Dalam hal itu diterangkan Wabup Pemkab melalui Inspektorat Kabupaten PALI telah meminta KPK untuk menjadi mediator terhadap permasalahan ini.
"Hal ini selain ingin masalah tersebut segera tuntas juga kita ingin mengetahui kendala apa membuat PT Pemdas tidak kunjung diserahkan ke Pali," tukasnya.
Untuk diketahui, terkait peralihan aset lahan sawit dari Kabupaten Muara Enim ke Pemkab PALI tersebut sempat bergejolak beberapa waktu yang lalu. Dimana sejumlah mahasiswa PALI menggelar demo di halaman Pemkab PALI guna meminta Pemkab Muara Enim menyerahkan aset yang telah menjadi hak Kabupaten PALI tersebut.
"Kami sangat mendukung langkah pemerintah dalam meminta bantuan KPK agar masalah itu jelas dan Pemkab Muara Enim harus legowo menyerahkan aset lahan perkebunan kelapa sawit karena lokasi itu tidak jauh dari pusat pemerintahan PALI. Kami juga siap mengawal permasalahan ini hingga tuntas," tandas Yogi S Memet, koordinator aliansi mahasiswa dan masyarakat yang lakukan aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu.
Yogi juga menyatakan bahwa aliansi mahasiswa dan masyarakat siap mendukung setiap kebijakan eksekutif dan legislatif terhadap penyerahan aset.
"Sekali lagi pasti kita akan kawal terus sampai di serahkan ke Pemda PALI.
Kita juga akan melakukan demo ke gubernur dan DPRD pronvisi, minta supaya masalah ini cepat di serahkan, terus kita pentanyakan masalah ada beberapa izin PT Pemdas Agro Citra buana, yang belum di perpanjang dari 2019," tekadnya (sn/perry)
No comments:
Post a Comment