Oleh Tim Media MPPDT
Sebagaimana release berita tanggal 10 November 2021 terdapat 14.000.- an orang miskin dan tidak mampu di Kabupaten PALI yang selama ini mendapatkan PBI APBD sejak Maret 2021 tidak dibayarkan oleh Pemprov SumSel dan Pemkab PALI.
Sehingga ribuan warga PALI tidak mendapatkan akses layanan Kesehatan bahkan PemKab PALI turun kelas masuk dalam daftar Kabupaten yang tidak memberikan perlindungan kesehatan semesta (UHC/Universal Health Coverage) kepada warganya. Sementara layanan kesehatan itu merupakan kebutuhan dasar setiap orang yang menjadi Hak Asasi Manusia (HAM).
Pada tanggal 24 November 2021 ada RDP Komisi IX DPR RI dengan Kemenkes, Kemensos, Dirjen Dukcapil-Kemendagri, DJSN RI dan BPJS Kesehatan tentang Integrasi Data PBI JKN-KIS dengan DTKS.
Terungkap data per hari ini ada kuota PBI JKN-KIS yg blm terisi sebanyak 11.258.216,- orang karena ada cleansing data PBI JKN-KIS oleh Kemensos RI.
Karena berdasarkan informasi dari Kapusdatin Kemensos, Kabupaten PALI masih terdapat kuota 18.000.- orang yang bisa diusulkan masuk DTKS untuk PBI JKN-KIS.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Subiyanto Pudin,S.Sos., SH.,MKn., anggota DJSN RI asal Tempirai PALI yang nota bene juga sebagai Ketua Umum MPPDT (Masyarakat Peduli Pembangunan Desa Tempirai) menyampaikan usulan kepada PemKab PALI via Dinsos, ada peluang untuk membantu 14.000 orang warga yang saat ini non aktif PBI JKN-KIS nya untuk segera Dinsos PALI kirim data usulan ke Kemensos RI agar masuk DTKS untuk dapat PBI JKN-KIS, supaya ribuan warga tersebut segera mendapatkan akses layanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan.
Semoga usulan yang disampaikan diakomodir oleh Pemkab PALI.
No comments:
Post a Comment