Turun ke Desa-desa, DPPKBPPPA PALI Monitoring Pelayanan KB MKJP dan Penyuluhan Kekerasan pada Perempuan dan Anak

PALI. SININEWS.COM -- Pemerintah kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) lakukan monitoring kegiatan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di dua desa dalam kecamatan Abab, yaitu Desa Tanjung Kurung dan Desa Karang Agung. Kemudian ke Desa Karta Dewa juga Desa Sinar Dewa kecamatan Talang Ubi dan pada Selasa (22/2/22) ke desa Muara Ikan dan desa Prabu Menang kecamatan Penukal Utara. 

Monitoring tersebut dipimpin langsung kepala DPPKBPPPA PALI Dra Yenni Nopriani beserta jajarannya. Pelayanan KB MKJP sendiri dilakukan secara gratis kepada masyarakat dua desa setempat untuk menekan angka kelahiran di kabupaten PALI. 

Dikatakan Yenni Nopriani bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda untuk meningkatkan masyarakat dalam menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang. 

"Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pasangan usia subur (PUS) agar menggunakan IUD, Implant, medis operasi (MO) serta medis operasi pria (MOP) tanpa ditarik biaya pemasangan alias gratis," ungkap Yenni, Selasa (22/2/22).

Ditambahkan Yenni bahwa pihaknya akan terus melakukan kegiatan serupa secara berkelanjutan meski harus jemput bola dengan mendatangi desa-desa. 

"Pelayanan ini bukan hanya di fasilitas kesehatan  namun kita juga lakukan secara jemput bola, seperti yang dilakukan kali ini. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat terutama PUS yang terkendala jarak maupun waktu karena kesibukannya bisa terlayani," tukasnya. 

Dalam kegiatan itu juga, Yenni Nopriani akui bahwa selain melakukan monitoring pelayanan KB MKJP juga melalukan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak dihadapan masyarakat dua desa yang dikunjungi. 

DPPKBPPPA PALI juga melakukan pembinaan ke beberapa aktivis PATBM tiap desa guna untuk pemahaman kader PATBM dalam menghadapi kasus kekerasan anak di desa dan tindak lanjut ketika terjadi kasus di desa

"Kita tidak ingin ada anak mendapat perlakuan yang tidak diinginkan. Anak adalah aset keluarga yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya. Untuk itu, kita terus mengajak masyarakat agar menyayangi anak-anaknya, menghindari perlakuan keras dan memberikan haknya sebagai anak agar tumbuh kembang anak baik dan kedepannya bisa menjadi penerus bangsa ini," harapnya. (sn/perry)

Share: