Pemkab Muara Enim Gandeng Kejari Kawal Pengadaan Barang Dan Jasa

MUARA ENIM, SININEWS.COM - Pemerintah Kabupaten Muara Enim menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Muara Enim untuk mengawal pengadaan barang dan jasa. 

Hal ini untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, terutama pengelolaan keuangan negara, termasuk di dalamnya pengadaan barang dan jasa yang bersih, transparan dan akuntabel di Bumi Serasan Sekundang. 

Kerjasama Pemkab Muara Enim dan Kejari Muara Enim diwujudkan dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemkab Muara Enim dengan Kejaksaan Negeri Muara Enim.  

Tentang Pendampingan dan Pengawalan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Muara Enim yang berlangsung di Balai Agung Serasan (BAS) Sekundang, Rabu, 27-04- 2022

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim, Dr H Nasrun Umar SH MM (HNU) dan Kejari Muara Enim, Irfan Wibowo. Disaksikan Kepala OPD dan Perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). 

Dalam kesempatan itu, Pj Bupati menegaskan kerjasama pendampingan dengan Kejari Muara Enim sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) NomorB/2845/KSP.00/70/04/21 tanggal 30 April 2021 perihal Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

"Untuk mencapai cita-cita dan harapan tersebut tentunya perlu ditingkatkan upaya pencegahan secara internal melalui perbaikan sistem maupun secara eksternal dengan salah satunya melalui pendampingan terintegrasi dari aparat penegak hukum,"ungkap Pj Bupati.


Melalui nota kesepakatan ini, Pj Bupati berharap Kejari Muara Enim dapat melakukan pendampingan hukum, asistensi, pengawasan, monitoring dan tindakan hukum lainnya.

Guna mencegah terjadinya penyimpangan, kolusi, korupsi dan nepotisme pada proses pengadaan barang dan jasa di Pemkab Muara Enim, baik dibidabg hukum pidana, maupun penyelesaian masalah di bidang hukum perdata dan tata usaha negara.

Kemudian Pj Bupati berharap, pengelolaan anggaran negara dan daerah dapat selaras dengan visi, misi maupun strategi Presiden dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi. 

"Kami menyadari bahwa untukmenyelenggarakan jalannya pemerintahan yang ideal tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan internal kami sendiri. Tentunya perlu dukungan,pendampingan, pengawasan dan kerja sama dari berbagai pihak, terutama instansi veritikal atau lembaga negara yang memang berkompeten,"pungkasnya.adv/sininews

Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar


SINI NEWS YOUTUBE CHANNEL

Facebook SINI News

Pengikut

Subscribers

Postingan Populer

Arsip Blog

Comments

Berita Utama

sitemap

Recent Posts