PALI. SININEWS.COM -- Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Dr Ir H Heri Amalindo MM terus mengingatkan masyarakat Bumi Serepat Serasan agar memanfaatkan lahan kosong dengan menanam tanaman pangan sebagai upaya antisipasi dalam menghadapi krisis pangan, krisis energi dan mengendalikan inflasi yang diprediksi terjadi di tahun 2023 mendatang.
Seruan itu disampaikan orang nomor satu di Bumi Serepat Serasan ketika menghadiri resepsi pernikahan putra ketua Forum Komunikasi Kepala Desa PALI (FK2DP), Abul Rustoni Minggu 27 November 2022 di Desa Prabumenang kecamatan Penukal Utara.
Bupati menjelaskan bahwa sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo yang mana krisis pangan secara global itu harus diwaspadai sebab sudah banyak negara-negara dibelahan dunia saat ini mengalami krisis pangan sehingga banyak warganya mati kelaparan.
"Sudah ada 85 negara saat ini sudah merasakan bagaimana sulitnya perekonomian akibat inflasi. Harga kebutuhan hidup meningkat, bahan pangan sulit didapat dan BBM menjadi langka. Akibatnya ribuan nyawa setiap hari melayang akibat kelaparan," ungkap Bupati.
Diakui Bupati, di Indonesia sendiri Presiden sudah menginstruksikan agar seluruh kepala daerah untuk mengambil langkah dalam menghadapi krisis pangan tersebut.
"Termasuk di PALI, Pemkab PALI saat ini sudah melaksanakan berbagai upaya. Salah satunya telah melakukan penanaman ubi kayu, jagung, ubi jalar dan lainnya di lahan-lahan kosong termasuk mewajibkan seluruh perkantoran pemerintahan agar menaman tanaman pangan," jelas Bupati.
Disamping itu, Bupati juga menyebut bahwa keseriusan Pemkab PALI dalam hadapi krisis global ini, telah menganggarkan 10 % dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola Kepala Desa yang berasal dari APBD kabupaten PALI tahun anggaran 2022 ini.
"Kami berharap, ADD yang digelontorkan untuk antisipasi krisis pangan dikelola dengan baik. Nantinya akan dievaluasi hasil yang dicapai dalam penanganan ketahanan pangan di desa-desa," tandasnya.
Bupati memberikan sinyal, apabila ADD ini tidak dilaksanakan sesuai yang diperuntukkan, dimungkinkan tahun berikutnya desa yang bersangkutan tidak lagi mendapat Alokasi Dana Desa (ADD).
"Anggaran ini sangat penting sebagai upaya pemerintah dalam mempertahankan ketersediaan pangan. Kalau ini tidak dijalankan atau disalahgunakan, maka kami tidak lagi menyalurkan anggaran ini ke desa yang tidak melaksanakan," tandasnya. (sn/bungharto)
No comments:
Post a Comment