PRABUMULIH, SININEWS.COM — Pemerintah Kota Prabumulih kembali mendapat apresiasi dari DPRD setelah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 13 tahun berturut-turut.
Capaian tersebut menjadi salah satu perhatian utama dalam Rapat Paripurna ke-XXIV Masa Persidangan III DPRD Kota Prabumulih, dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat digelar di Ruang Paripurna DPRD Kota Prabumulih, Rabu (1/7), dan dipimpin Ketua DPRD H. Deni Victoria, SH., M.Si. Hadir dalam rapat tersebut Wakil Ketua DPRD H. Aryono, ST., dan Ir. H. Dipe Anom, Wakil Wali Kota Prabumulih Franky Nasril, S.Kom., M.M., unsur Forkopimda, jajaran OPD, serta anggota DPRD.
Ketua DPRD H. Deni Victoria mengatakan seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan terhadap LPJ pelaksanaan APBD 2025. Secara umum, DPRD mendukung kebijakan pemerintah daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selama pelaksanaannya tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
“Seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan umumnya. Pada dasarnya DPRD mendukung kebijakan pemerintah dan pembangunan untuk masyarakat selama tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku,” ujar Deni.
WTP Jadi Motivasi Tingkatkan Tata Kelola
Menurut sejumlah fraksi, keberhasilan mempertahankan opini WTP hingga 13 kali berturut-turut menunjukkan adanya konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, capaian tersebut dinilai bukan akhir dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Iswanto, mengatakan opini WTP harus menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, pengelolaan anggaran dapat semakin memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pandangan serupa disampaikan Fraksi Partai Gerindra melalui Hendriansyah. Ia menilai prestasi tersebut patut diapresiasi, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program pembangunan.
Menurutnya, setiap anggaran yang telah dialokasikan harus mampu menghasilkan program yang efektif dan tepat sasaran.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Suherli Berlian, ST., menyebut raihan WTP 13 kali berturut-turut sebagai pencapaian penting bagi Kota Prabumulih.
Meski demikian, pemerintah daerah diminta tetap konsisten menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK serta melakukan penyempurnaan terhadap pengelolaan APBD.
Fraksi Berikan Sejumlah Catatan
Fraksi PKS melalui Ben Heri turut memberikan apresiasi atas capaian WTP tersebut. Namun, fraksi ini juga menyoroti sejumlah hal dalam pelaksanaan APBD 2025, termasuk perlunya evaluasi terhadap realisasi transfer dana dari pemerintah pusat.
Evaluasi dinilai penting agar perubahan atau keterlambatan transfer tidak berdampak terhadap pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar menilai keberhasilan mempertahankan opini WTP dapat menjadi modal untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
DPRD Kota Prabumulih juga menegaskan akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Masukan dari seluruh fraksi diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menjalankan program pada periode berikutnya.
Capaian WTP ke-13 tersebut pada akhirnya diharapkan tidak hanya menjadi catatan prestasi administrasi keuangan daerah, tetapi juga berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang dirasakan langsung masyarakat.
DPRD pun mendorong agar pengelolaan APBD ke depan semakin transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat Kota Prabumulih.(SN)
No comments:
Post a Comment