PRABUMULIH, SININEWS.COM — Pemerataan akses pendidikan menjadi perhatian serius DPRD Kota Prabumulih. Sejumlah fraksi meminta Pemerintah Kota Prabumulih memperkuat daya tampung sekolah, termasuk mempertimbangkan pembangunan unit sekolah baru di kawasan yang mengalami pertumbuhan penduduk.
Dorongan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-XXIV Masa Persidangan III DPRD Kota Prabumulih dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD, sejumlah fraksi menyampaikan masukan terkait sektor pendidikan, terutama keterbatasan daya tampung sekolah dan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Suherli Berlian, meminta Dinas Pendidikan memprioritaskan penambahan ruang kelas baru pada sekolah yang saat ini mengalami keterbatasan kapasitas.
Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi solusi untuk mengatasi kebutuhan ruang belajar dalam waktu relatif cepat. Namun, jika kondisi di lapangan menunjukkan kebutuhan yang semakin mendesak, pemerintah daerah juga diminta tidak ragu membangun sekolah baru.
Wilayah Muaradua dan Gunung Ibul menjadi kawasan yang mendapat perhatian karena pertumbuhan penduduknya dinilai membutuhkan dukungan fasilitas pendidikan yang memadai.
“Selanjutnya kami minta pembangunan unit sekolah baru direalisasikan jika kondisinya sangat diperlukan. Terutama di wilayah padat penduduk seperti Muaradua dan Gunung Ibul agar proses belajar mengajar anak-anak kita dapat berjalan maksimal,” ujar Suherli.
SPMB Diminta Lebih Transparan
Selain persoalan infrastruktur pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti pelaksanaan SPMB untuk jenjang SD dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Menurut Suherli, mekanisme penerimaan murid baru perlu dievaluasi secara menyeluruh agar prosesnya berjalan objektif, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Ia menekankan bahwa integritas dalam pelaksanaan SPMB sangat penting karena menyangkut hak setiap anak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang setara.
“Pemerintah Kota Prabumulih diharapkan segera mengambil langkah cepat, objektif, dan transparan dalam menyempurnakan sistem tersebut sehingga tidak lagi menimbulkan polemik di tengah masyarakat,” tegasnya.
Demokrat Minta Sekolah Baru Ditambah
Dorongan pembangunan sekolah baru juga disampaikan Fraksi Partai Demokrat. Juru bicara fraksi, Iswanto, meminta pemerintah daerah mempertimbangkan penambahan unit sekolah apabila kebutuhan di lapangan terus meningkat.
“Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah Kota Prabumulih untuk menambah jumlah sekolah baru apabila memang diperlukan, sehingga pemerataan layanan pendidikan dapat terwujud di seluruh wilayah Kota Prabumulih,” kata Iswanto.
Menurutnya, pembangunan sekolah baru dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi penumpukan peserta didik pada sekolah tertentu. Kebijakan tersebut juga diharapkan mampu memastikan seluruh anak memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan.
“Supaya tidak ada peserta didik yang kehilangan hak memperoleh pendidikan,” ujarnya.
Di sisi lain, fraksi-fraksi DPRD juga memberikan apresiasi terhadap sejumlah capaian Pemerintah Kota Prabumulih. Fraksi Partai Golkar, salah satunya, mengapresiasi keberhasilan pemerintah daerah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah.
Berbagai masukan yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Prabumulih dalam menentukan kebijakan pendidikan ke depan.
DPRD mendorong agar pembangunan fasilitas pendidikan tidak hanya berorientasi pada penambahan sarana, tetapi juga memastikan pemerataan akses sehingga pertumbuhan penduduk di suatu wilayah tidak diikuti kesenjangan dalam memperoleh layanan pendidikan.(SN)
No comments:
Post a Comment