Peduli Sesama, PWI Sumsel Serahkan Bantuan Korban Kebakaran 1 Ulu

PALEMBANG. SININEWS.COM - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumsel dibawah kepemimpinan Kurnaidi, ST menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran di 1 Ulu Laut, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang pada, Selasa, (30/07/25).

Dalam kesempatan itu Ketua PWI Sumsel Kurnaidi, ST menyerahkan bantuan berupa uang tunai, pakaian layak pakai, sejumlah makanan ringan dan minuman didampingi sejumlah Pengurus diantaranya, Wakil Ketua Bidang Organisasi Richan Joe, Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Afdhal Azmi Jambak, Wakil Ketua Bidang Hubungan antar Lembaga Anwar SY. Rasuan, Wakil Sekretaris Sigit Wiryadi dan Ketua PWI Peduli Rofei Husen serta sejumlah pengurus PWI Sumsel yang diterima langsung Ahli Musibah Sofwan Ali di rumah pengungsian.

Ketua PWI Sumsel Kurnaidi dalam sambutannya mengatakan, bantuan yang diberikan itu merupakan bentuk kepedulian PWI Sumsel terhadap sesama, terutama keluarga anggota PWI yang terkena musibah kebakaran.

"Ini adalah wujud kepedulian kita para pengurus PWI Sumsel. Jangan lihat nilainya, tapi inilah kepedulian kami terutama bagi sesama anggota PWI. Mudah mudahan bantuan ini bisa bermanfaat," kata Kurnaidi.

Lebih lanjut Kurnaidi mengatakan, sebelumnya secara spontan Tim PWI Peduli melalui program Jumat Berkah telah menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran di 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang.

"Ini merupakan bantuan yang ke dua yang disalurkan PWI Sumsel terhadap korban kebakaran di 1 Ulu ini. Semoga bantuan ini bermanfaat dan kepada para ahli musibah korban kebakaran diharapkan dapat bersabar menerima ujian ini," kata Kurnaidi.

Sementara itu usai penyerahan bantuan secara simbolis, kegiatan itu ditutup dengan doa yang dipimpin langsung oleh wakil ketua PWI Sumsel bidang Kesra Afdhal Azmi Jambak. (sn/perry)

Share:

Read More

Perkara di Tanjung Kurung Berakhir Damai, Kejari PALI Hentikan Tuntutan

PALI. SININEWS.COM – Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) resmi menghentikan penuntutan perkara pencurian dengan pemberatan yang menjerat Alamsyah bin Masnawi. Penghentian ini dilakukan melalui mekanisme Restorative Justice (RJ) setelah tercapai kesepakatan damai antara tersangka dan korban.

Penyerahan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Nomor: B-1129/L.6.22/Eoh.2/07/2025 dilakukan pada Rabu, 30 Juli 2025 pukul 12.30–13.30 WIB di Rumah RJ Kejaksaan Negeri PALI, Desa Tanjung Kurung, Kecamatan Abab, Kabupaten PALI.

Penyerahan SKPP dipimpin langsung oleh Kasi Pidum Kejari PALI, Julfadli, SH, didampingi Jaksa Fasilitator Ridho Wira Gama, SH, serta dihadiri Kanit Reskrim Polsek Abab Hartoyo, SH, Camat Abab Razulik, Kepala Desa Tanjung Kurung Taufik, dan sejumlah tokoh masyarakat.

Tersangka Alamsyah bin Masnawi sebelumnya disangka melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan terhadap korban Bayuni alias Yuni bin Masoha. Namun, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan kasus ini secara damai pada 8 Juli 2025.

Menurut Julfadli, Kejaksaan mengambil langkah RJ karena memenuhi sejumlah syarat penting diantaranya, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.

"Lalu kerugian korban tidak lebih dari Rp2.500.000, tersangka dan korban tinggal satu lingkungan, tersangka merupakan tulang punggung keluarga, telah terjadi perdamaian yang tulus tanpa dendam serta mendapat dukungan penuh dari masyarakat sekitar," ungkapnya. 

Proses RJ ini mendapat persetujuan berjenjang. Setelah diekspose ke Kejati Sumsel pada 14 Juli 2025, perkara ini kemudian dikaji dan disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada 22 Juli 2025.

Kepala Kejaksaan Negeri PALI, Farriman Isandi Siregar, SH, MH, menyatakan bahwa RJ adalah langkah progresif yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial dibanding pemidanaan semata.

"Kami melihat penyelesaian perkara seperti ini memberi dampak lebih baik bagi masyarakat. Tidak semua masalah harus diselesaikan di pengadilan. Jika ada itikad baik dari kedua belah pihak dan memenuhi ketentuan, maka Restorative Justice adalah jalan terbaik," ujarnya.

Farriman juga menekankan bahwa Kejari PALI akan terus mengedepankan keadilan yang berorientasi pada kemanusiaan dan keutuhan sosial.

“Kami berharap langkah ini bisa menjadi contoh penyelesaian konflik hukum secara damai di tengah masyarakat, terutama untuk perkara ringan yang tidak berdampak luas,” tambahnya.

Penyerahan SKPP kepada Alamsyah berjalan lancar dan aman. Acara tersebut juga menjadi ajang edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penyelesaian perkara yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan antar warga.

Dengan langkah ini, Kejaksaan Negeri PALI menunjukkan komitmennya dalam mendukung reformasi sistem peradilan pidana yang lebih humanis melalui penerapan Restorative Justice.(sn/perry)

Share:

Read More

Pemda PALI Sosialisasikan Perda Tentang Tibum, Begini Tanggapan Kapolsek Penukal Abab

PALI. SININEWS.COM - Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) gencar melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat. Sosialisasi yang digelar di Aula Kantor Camat Penukal pada Selasa (29/7) pukul 10.00 WIB ini menekankan sejumlah poin penting, termasuk denda fantastis bagi pelanggar aturan.

​Kegiatan ini dibuka dengan sambutan dari Kabid Perda Pol PP dan Camat Penukal, dilanjutkan dengan pemaparan materi serta sesi tanya jawab. 

Hadir dalam acara tersebut Kabid Perda Pol PP Dedi Martono, S.Pd., M.Pd., perwakilan Bagian Hukum Kab. Pali Rahmad Aditya, S.H., Sekcam Penukal Heriyanto, S.E., perwakilan Kapolsek Penukal Abab Kanit Reskrim IPDA Hartoyo, S.H., Kanit Intelkam Polsek Penukal Abab AIPTU Rudi Hartono, S.H., Babinsa Babat SERKA Abastari, serta para Kepala Desa se-Kecamatan Penukal, Tokoh Agama (Toga), Tokoh Masyarakat (Tomas), dan Tokoh Adat (Toda).

​Beberapa poin krusial yang disosialisasikan dan menjadi perhatian utama adalah:

​Pasal 30: Penertiban Hewan Peliharaan. Pemilik hewan peliharaan kini wajib menjaga hewannya agar tidak berkeliaran di pemukiman, lalu lintas jalan, dan tidak mengganggu ketertiban umum. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenai sanksi administrasi atau denda maksimal Rp10 juta.

​Pasal 41: Batasan Waktu Hiburan Malam. Penyelenggaraan keramaian yang menggunakan musik tidak sesuai norma kesopanan serta mengganggu ketertiban umum antara pukul 22.00 WIB hingga 06.00 WIB akan dikenai sanksi kurungan tiga bulan atau denda maksimal Rp50 juta.

​Pasal 29B: Larangan Buang Sampah Sembarangan. Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah di sembarang tempat, sungai, saluran air, danau, dan jalan. Pelanggar terancam sanksi administratif atau denda maksimal Rp10 juta.

​Sosialisasi ini berakhir pada pukul 12.40 WIB dan berjalan dengan aman serta lancar. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isi, maksud, dan tujuan Perda, sehingga mereka mengetahui hak dan kewajibannya dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman lingkungan.

​Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, mencegah pelanggaran Perda, mewujudkan ketertiban dan ketenteraman di wilayah daerah, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam keterangannya yang disampaikan melalui Kapolsek Penukal Abab diwakili Kanit Reskrim IPDA Hartoyo SH didampingi Kanit Intelkam Polsek Penukal Abab AIPTU Rudi Hartono, S.H., Kapolres PALI AKBP Yunar Hotma Parulian Sirait, S.H., S.I.K., M.I.K. menyampaikan pesan penting:

“Sosialisasi ini adalah wujud sinergitas pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Dengan memahami Perda, masyarakat diharapkan mampu menjadi pelopor ketertiban dan keamanan di lingkungannya. Kepatuhan terhadap aturan bukan hanya menciptakan kenyamanan bersama, tapi juga memperkuat jalinan sosial yang harmonis,”tegas Kapolres melalui pernyataan resmi.

Kapolsek Penukal Abab juga menambahkan bahwa kegiatan seperti ini akan terus digalakkan guna mewujudkan Kecamatan Abab sebagai kawasan yang tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh warga.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajibannya.

"Serta menjadikan Perda sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat menuju PALI yang aman, tertib, dan sejahtera." Pungkasnya.

​Perda ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warga PALI, sekaligus menjalin sinergi antara aparat pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban dan perlindungan sosial secara berkelanjutan.(sn/perry)

Share:

Read More

Intensif KRYD, Polsek Talang Ubi Ciptakan Malam Yang Aman

PALI. SININEWS.COM – Dalam upaya menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Polsek Talang Ubi kembali mengintensifkan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada Sabtu malam (27/07/2025).

Operasi ini merupakan bentuk respons konkret terhadap potensi gangguan keamanan yang dapat timbul di wilayah hukum Kecamatan Talang Ubi.

Kegiatan KRYD dimulai pukul 20.30 WIB dan dipimpin langsung oleh IPDA Indapit, S.H., M.H., serta melibatkan personel Polsek Talang Ubi sesuai Surat Perintah Kapolsek Nomor: Sprin/73/VII/OPS.1.2.3/2025.

Dalam pelaksanaan, tim KRYD menyasar sejumlah titik strategis di wilayah Kelurahan Handayani Mulya, seperti Lapangan Golf, Bank BRI dan Bank BSI, serta minimarket Indomaret yang kerap menjadi tempat berkumpul masyarakat. Tak hanya patroli, petugas juga secara humanis memberikan imbauan langsung kepada kelompok remaja agar menghindari aktivitas berisiko seperti tawuran dan pelanggaran hukum lainnya.

Kapolsek Talang Ubi, AKP Ardiansyah, S.H., dalam keterangannya menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi langsung dari arahan Kapolres PALI, AKBP Yunar Hotma Parulian Sirait, S.H., S.I.K., M.I.K., dalam rangka memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat.

> “Komandan kami, Bapak Kapolres PALI, AKBP Yunar Hotma Parulian Sirait, secara tegas menekankan bahwa rasa aman bukan sekadar tanggung jawab institusi, tetapi juga merupakan hak fundamental setiap warga. Oleh karena itu, kami di jajaran Polsek Talang Ubi berkewajiban menghadirkan kehadiran polisi yang humanis, responsif, dan profesional dalam setiap denyut kehidupan masyarakat,”ungkap AKP Ardiansyah.

Lebih lanjut, AKP Ardiansyah menambahkan bahwa KRYD bukan sekadar formalitas patroli, melainkan sarana evaluatif dan preventif dalam mendeteksi kerawanan-kerawanan sosial yang berpotensi berkembang menjadi gangguan Kamtibmas.

Kegiatan KRYD malam itu berakhir pukul 22.00 WIB dan berlangsung dengan aman serta situasi wilayah tetap kondusif. Setelah kegiatan, seluruh personel melaksanakan apel konsolidasi guna melakukan analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasi.

"Langkah ini sejalan dengan visi Polri dalam menjaga Kamseltibcarlantas dan Kamtibmas yang berkelanjutan serta menciptakan lingkungan sosial yang sehat, damai, dan produktif,"pungkasnya.(sn/perry)

Share:

Read More

Patroli Perintis Presisi Gencar Dilakukan Sat Samapta Polres PALI, Bangun Rasa Aman Ditengah Masyarakat

PALI. SININEWS.COM — Dalam rangka memastikan stabilitas keamanan wilayah serta membangun rasa aman di tengah masyarakat, Satuan Samapta Polres Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kembali menggelar kegiatan Patroli Perintis Presisi, Senin malam (28/7/2025).

Patroli yang berlangsung mulai pukul 18.00 hingga 22.00 WIB tersebut menyisir sejumlah titik rawan, dengan fokus pengawasan pada kawasan Komperta Pendopo, termasuk di sekitar Bank Mandiri yang menjadi salah satu objek vital nasional.

Empat personel diturunkan dalam kegiatan ini, yakni Aipda Wawan Agus Handoko, A.Md, Bripda Muhamad Vijai, Bripda Achmad Alhadi, dan Bripda Dion Vima Armando. Kegiatan ini didasarkan pada Surat Perintah Nomor: Sprin / 18 / VI / 2025 / SAMAPTA.

Kasat Samapta Polres PALI, AKP Asri Basarudin, S.H., M.H., saat dikonfirmasi, menyampaikan bahwa patroli ini merupakan bentuk implementasi nyata dari arahan Kapolres PALI AKBP Yunar Hotma Parulian Sirait, S.H., S.I.K., M.I.K., yang menekankan pentingnya kehadiran Polri di ruang publik sebagai simbol negara dan penjaga ketertiban umum.

> "Kapolres PALI selalu menekankan bahwa kehadiran Polri bukan sekadar fisik, tapi juga moralitas dan kepastian hukum. Patroli Perintis Presisi adalah upaya konkret kami untuk menjawab harapan masyarakat akan rasa aman, bebas dari premanisme dan gangguan kamtibmas,"tegas AKP Asri Basarudin.

Dalam kegiatan tersebut, petugas tidak hanya melakukan kontrol visual terhadap situasi sekitar, namun juga berdialog dengan warga dan petugas keamanan setempat, menyampaikan imbauan kamtibmas serta memperkuat sinergi komunitas demi terciptanya lingkungan yang lebih aman dan tertib.

Sepanjang kegiatan berlangsung, situasi terpantau dalam keadaan aman, kondusif, dan tidak ditemukan adanya potensi gangguan keamanan.

"Patroli semacam ini akan terus dilakukan secara berkala,sebagai bagian dari strategi preventif Sat Samapta Polres PALI untuk menekan potensi kerawanan,sekaligus mempererat kedekatan emosional antara Polri dan masyarakat,"pungkas AKP Asri.(sn/perry)

Share:

Read More

Komisi II DPRD Desak Larangan Tambang Batubara Masuk RPJMD

PRABUMULIH, SININEWS.COM– Komisi II DPRD Kota Prabumulih menegaskan pentingnya memasukkan klausul larangan aktivitas tambang batubara secara tegas ke dalam Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang saat ini tengah digodok bersama Pemerintah Kota.

Desakan itu disampaikan langsung oleh Ketua Komisi II, Feri Alwi, dalam rapat paripurna DPRD, Senin malam (28/7/2025). Interupsi tersebut muncul usai Komisi III menyampaikan laporan akhir pembahasan Raperda RPJMD sebelum mendapat persetujuan

“Ini soal komitmen bersama. Jika larangan tambang batubara ditulis secara eksplisit dalam RPJMD, maka itu menjadi penguat sikap bahwa kita konsisten menjaga lingkungan sekaligus menutup celah bagi pihak-pihak yang ingin bermain di sektor pertambangan,” tegas Feri.

Menurutnya, meski sudah ada regulasi nasional maupun provinsi yang menyatakan Prabumulih bukan kawasan tambang, tetap diperlukan penegasan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah. Hal itu, lanjutnya, akan menjadi tameng hukum agar tidak ada alasan bagi pihak tertentu menyelundupkan izin dengan dalih investasi.

“Tambang batubara bukan hanya merusak lingkungan. Dampaknya bisa merembet ke infrastruktur, memicu konflik sosial, bahkan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, visi anti tambang harus tertuang jelas dalam arah pembangunan daerah,” tambah politisi PAN yang dikenal vokal mengawal isu lingkungan ini.

Sebagai dokumen strategis, RPJMD akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Jika larangan tersebut masuk secara resmi, maka seluruh pemangku kepentingan memiliki dasar hukum yang kuat untuk menolak aktivitas pertambangan di wilayah Prabumulih.

Feri berharap masukan ini benar-benar diakomodasi oleh Tim Perumus RPJMD bersama Walikota Prabumulih. Menurutnya, visi pembangunan berkelanjutan tak boleh sekadar menjadi jargon tanpa implementasi nyata.

“Jangan sampai visi kita hanya berhenti di teks. Harus diwujudkan dalam kebijakan konkret agar Prabumulih tetap sehat, hijau, dan bebas tambang batubara,” pungkasnya.

Langkah ini, kata Feri, menjadi bagian dari upaya DPRD untuk memastikan generasi mendatang mewarisi lingkungan yang lebih baik, sekaligus menghindari dampak buruk pertambangan yang sudah banyak dialami daerah lain.(SN)

Share:

Read More

Bupati Edison Raih Penghargaan Menteri Hukum RI, Tercepat Bentuk Posbankum se-Sumsel

Bupati Edison Raih Penghargaan Menteri Hukum RI, Tercepat Bentuk Posbankum se-Sumsel

.

Palembang. SININEWS.COM -- Pemerintah Kabupaten Muara Enim dianugerahi penghargaan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., @kemenkum karena dinilai berhasil menjadi daerah tercepat dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa/kelurahan di Prov. Sumsel. Penghargaan tersebut diterima Bupati Muara Enim, H. Edison, S.H., M.Hum., disela peresmian Posbankum desa/kelurahan se-Sumsel dan Pembukaan Pelatihan Paralegal desa/kelurahan oleh Menteri Hukum RI bersama Gubernur Sumsel, H. Herman Deru @hermanderu67 di Griya Agung Palembang, Senin (28/07). 

.

Didampingi Kabag Hukum Setda, Ratna Puri Prapawati, S.H., M.Hum., @jdih.bagianhukumsetdame sejumlah Camat, Kades dan Lurah, Bupati menerangkan saat ini terdapat 256 Posbankum yang sudah terbentuk di seluruh desa/kelurahan menunjuk para legal sebagai juru damai dalam menyelesaikan permasalahan hukum dilingkungan masyarakat desa/kelurahan. Dirinya berharap Posbankum dapat lebih inklusif dan melayani seluruh lapisan masyarakat terlepas dari status sosial ekonomi mereka.

.

Terkait penyerahan piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) @muri_org oleh Menteri Hukum RI kepada Prov. Sumsel sebagai provinsi pertama di Indonesia yang berhasil membentuk Posbankum di seluruh desa/kelurahan dengan total 3.258 Posbankum tersebar di 17 kabupaten/kota. Bupati memberikan apresiasi dan mendukung penuh keberadaan Posbankum mulai dari penyediaan fasilitas, sumber daya manusia sampai mensosialisasikannya kepada masyarakat agar layanan ini dapat dimanfaatkan secara optimal. [prokopim-me]

Share:

Read More

Berikan Rasa Nyaman Saat Warga Nikmati Malam Minggu, Polsek Talang Ubi Gelar KRYD

Polsek Talang Ubi Gelar KRYD,Wujudkan Malam Minggu yang Aman dan Bebas Pekat di PALI

PALI. SININEWS.COM — Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukumnya, Polsek Talang Ubi kembali melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Minggu malam, 27 Juli 2025. Kegiatan ini dimulai pukul 20.30 WIB dan berakhir pukul 22.00 WIB dengan situasi aman, tertib, dan kondusif.

Dipimpin oleh Aipda Ronaldo dan didukung personel Polsek Talang Ubi sesuai Surat Perintah Nomor: Sprin / 73 / VII / OPS.1.2.3 /2025, razia terpadu kali ini menyasar sejumlah titik strategis, antara lain seputaran Lapangan Golf Handayani Mulya, Bank BRI, Bank BSI, Indomaret Handayani Mulya, dan Alfamart Simpang Bandara.

Sejumlah aktivitas dilakukan, mulai dari apel persiapan, pengecekan tahanan, patroli mobile, hingga imbauan langsung kepada masyarakat. Personel juga memberikan edukasi dan teguran kepada pengguna kendaraan bermotor terkait pentingnya keselamatan berlalu lintas serta larangan penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban umum.

Selain itu, patroli juga menyasar kelompok pemuda yang nongkrong larut malam. Petugas mengimbau agar segera pulang ke rumah bila tidak ada keperluan mendesak, guna mencegah potensi menjadi korban maupun pelaku tindak kriminal.

Kapolsek Talang Ubi, AKP Ardiansyah, S.H., menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi dan komitmen pimpinan dalam mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif di lapangan.

> “Kami menjalankan KRYD ini sebagai wujud kehadiran negara di tengah masyarakat. Selain menjaga keamanan, kegiatan ini juga menjadi sarana pembinaan agar masyarakat, khususnya generasi muda, terhindar dari potensi negatif seperti tawuran, balap liar, maupun kejahatan jalanan lainnya,”ujar AKP Ardiansyah.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan pesan dari Kapolres PALI, AKBP Yunar Hotma Parulian Sirait, S.H., S.I.K., M.I.K., yang mengapresiasi langkah cepat dan humanis personel Polsek Talang Ubi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

> “Kapolres berpesan bahwa KRYD harus dilaksanakan secara konsisten dan terukur. Beliau menekankan pentingnya keberlanjutan patroli malam agar situasi Kamtibmas tetap kondusif. Kegiatan ini bukan hanya operasi keamanan, tetapi juga bentuk edukasi dan pendekatan sosial yang perlu dilakukan secara persuasif,” jelas AKP Ardiansyah.

Dari hasil patroli, petugas masih menemukan beberapa pengendara kendaraan roda dua dan roda empat yang tidak membawa kelengkapan surat kendaraan. Namun, langkah yang diambil bersifat edukatif, dengan pemberian teguran dan arahan.

Sebagai penutup, Kapolsek Talang Ubi juga menegaskan bahwa kegiatan akan terus dievaluasi dan ditingkatkan.

"Guna menyesuaikan dengan dinamika kerawanan wilayah,"pungkasnya.(sn/perry)

Share:

Read More

Bupati Asgianto Terima Penghargaan dari Menkumham, Bukti Pengakuan Pemerintah Pusat Terhadap Kinerja Pemimpin Baru di PALI

Bupati PALI terima penghargaan dari Menteri Hukum dan Ham RI 

PALI. SININEWS.COM -- Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Asgianto ST menerima penghargaan dalam pembentukan Pos  Bantuan Hukum (Posbankum) di wilayah Kabupaten yang dipimpinnya dari Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) RI.

Penghargaan tersebut diberikan dalam sebuah acara peresmian Posbankum Desa/kelurahan dan pelatihan Paralegal Desa/kelurahan di Griya Agung Palembang, Senin 28 Juli 2025 yang diikuti seluruh kepala kepala daerah se-provinsi Sumatera Selatan juga dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Bupati Asgianto oleh Menteri Hukum dan Ham RI sebagai pengakuan dan apresiasi terhadap upaya Bupati dalam meningkatkan akses keadilan dan pelayanan hukum bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan hukum dan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan serta apresiasi atas komitmen Bupati dalam menciptakan pemerintahan yang responsif dan peduli terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan penghargaan tersebut, Menkumham berharap Bupati dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya.

Tentu saja, dengan pemberian penghargaan tersebut menambah deretan pengakuan dari pemerintah pusat terhadap kinerja Bupati PALI Asgianto yang baru empat bulan lebih dilantik sebagai kepala daerah di kabupaten yang disebut Gubernur sebagai segi tiga emasnya provinsi Sumatera Selatan.

Pada pemberian penghargaan dari Menteri Hukum dan Ham RI kepada Bupati Asgianto disaksikan Sekda PALI Kartika Yanti, Kepala DPMD Edy Irwan serta sejumlah kepala desa dan Lurah yang ada di kabupaten PALI serta seluruh kepala daerah se-provinsi Sumatera Selatan.

Untuk diketahui bahwa Posbakum, atau Pos Bantuan Hukum, adalah layanan yang dibentuk di setiap pengadilan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua orang, terlepas dari status sosial ekonomi mereka, memiliki akses terhadap keadilan. 

Tujuan Pembentukan Posbakum:

Meringankan beban biaya:

Mengurangi biaya yang harus ditanggung masyarakat tidak mampu dalam proses hukum di pengadilan. 

Meningkatkan akses keadilan:

Memberikan kesempatan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau pengadilan untuk mendapatkan bantuan hukum. 

Memberikan informasi dan konsultasi hukum:

Membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka serta proses hukum yang berlaku. 

Meningkatkan kesadaran hukum:

Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan hak-hak mereka kepada masyarakat. 

Memberikan pelayanan prima:

Memastikan bahwa semua pencari keadilan mendapatkan pelayanan yang terbaik, termasuk masyarakat yang tidak mampu. 

Siapa yang Berhak Menerima Layanan Posbakum?

Layanan Posbakum ditujukan untuk masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Mereka yang memenuhi syarat biasanya perlu melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau surat keterangan lain yang menunjukkan kondisi ekonomi mereka. 

Layanan yang Diberikan Posbakum:

Informasi hukum: Memberikan penjelasan tentang prosedur hukum dan hak-hak yang dimiliki.

Konsultasi hukum: Memberikan nasihat hukum secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan.

Advis hukum: Memberikan saran hukum terkait permasalahan yang dihadapi.

Pembuatan dokumen hukum: Membantu pembuatan surat-surat yang diperlukan dalam proses hukum, seperti surat permohonan atau surat kuasa. 

Pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM sedang berupaya mempercepat pembentukan Posbakum di seluruh wilayah, termasuk di daerah terpencil, untuk memastikan semua masyarakat mendapatkan akses keadilan.(sn/perry)

Share:

Read More

Ciptakan Wilayah Bebas Kriminalitas, Polsek Tanah Abang Laksanakan Razia Malam

Tanah Abang, PALI. SININEWS.COM  – Dalam upaya mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif, Polsek Tanah Abang melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) berupa razia dan patroli Sikat Operasi Cipta Kondisi (SOC) pada Sabtu malam (26/07/2025).

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 20.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Tanah Abang, IPTU Arzuan, S.H., dan melibatkan sejumlah personel antara lain Brigadir Septian Descha, Briptu Hariyanto, dan Bripda Fredi Sogi. Sebelumnya, personel Polsek melaksanakan apel malam di halaman Mako Polsek Tanah Abang yang dipimpin oleh Ps. Kasium Bripka Singgih sebagai bentuk kesiapan sebelum pelaksanaan razia.

Fokus utama dalam kegiatan ini adalah pencegahan terhadap berbagai bentuk kejahatan jalanan seperti curas, curat, dan curanmor (3C), serta antisipasi terhadap premanisme, penyalahgunaan narkoba, kepemilikan senjata tajam dan senjata api ilegal, serta peredaran minuman keras.

“Kegiatan ini merupakan langkah nyata Polri dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah, khususnya saat malam akhir pekan yang rentan terjadi gangguan kamtibmas. Kita ingin masyarakat merasa aman, nyaman, dan tenang saat menjalani aktivitasnya,” ujar IPTU Arzuan.

Dalam pelaksanaan razia yang berlangsung hingga pukul 21.20 WIB tersebut, petugas memberikan teguran simpatik kepada pengendara roda dua dan roda empat yang kedapatan tidak melengkapi surat-surat kendaraannya maupun tidak menggunakan perlengkapan berkendara yang sesuai aturan.

Lebih lanjut, IPTU Arzuan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi dari perintah langsung Kapolres Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), AKBP Yunar Hotma Parulian Sirait, S.H., S.I.K., M.I.K.

“Bapak Kapolres PALI menekankan pentingnya peran preventif jajaran Polsek dalam menciptakan suasana yang aman, damai, dan tertib. Beliau berpesan bahwa kehadiran polisi di tengah masyarakat bukan hanya sebagai penegak hukum, tapi juga sebagai pengayom yang menjamin rasa aman,”pungkas IPTU Arzuan.(sn/perry)

Share:

Read More