DPRD PALI Gelar Rapat Paripurna, Bupati Jabarkan Langkah Strategi Optimalisasi PAD

DPRD PALI Gelar Rapat Paripurna, Bupati Jabarkan Langkah Strategi Optimalisasi PAD

‎PALI. SININEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menggelar Rapat Paripurna ke-4 dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Senin (13/04/2026).

‎

‎Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD PALI, Firdaus Hasbullah, S.H., M.H., tersebut dihadiri oleh 24 anggota dewan. Turut hadir jajaran Forkopimda, pimpinan BUMD/BUMN, serta unsur organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab PALI.

‎

‎Dalam pidatonya, Bupati PALI, Asgianto, S.T., mengawali dengan permohonan maaf atas keterlambatan jadwal sidang dikarenakan agenda kuliah umum tenaga kesehatan yang berlangsung di waktu bersamaan. Memasuki substansi jawaban, Bupati menyoroti langkah strategis dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

‎

‎“Kami terus mendorong kolaborasi melalui optimalisasi pajak daerah pada sektor potensial, seperti pariwisata melalui Festival Seni Bumiayu, pajak makan-minum, perhotelan, hingga sektor pertanian melalui Rumah Potong Hewan (RPH),” ujar Asgianto.

‎

‎Bupati juga membanggakan prestasi Kabupaten PALI yang meraih Juara II tingkat Provinsi dalam program percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Inovasi seperti pembayaran melalui QRIS Dinamis menjadi kunci dalam memperbaiki tata kelola perpajakan agar lebih akuntabel dan transparan.

‎

‎Menanggapi pandangan Fraksi PAN dan Fraksi PDI Perjuangan, Bupati menegaskan komitmennya untuk mempercepat realisasi belanja dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satu prioritas fisik yang tengah dikejar adalah penyelesaian gedung RSUD Talang Ubi Haji Anwar Mail melalui dukungan dana pusat.

‎

‎Sementara itu, menjawab kekhawatiran Fraksi Golkar mengenai serapan belanja yang terkesan rendah, Bupati memberikan klarifikasi teknis. Ia menjelaskan adanya penundaan pembayaran sebesar 5 persen (sekitar Rp55,07 miliar) kepada pihak ketiga sebagai langkah preventif.

‎

‎“Ini inisiatif kami untuk mengantisipasi jika ada temuan hasil audit BPK. Kita tahan dulu hingga LHP BPK keluar. Kami ingin menciptakan pemerintahan yang tertib administrasi sesuai instruksi Kejaksaan dan BPK,” tegasnya.

‎

‎Di hadapan anggota dewan, Bupati memaparkan data menggembirakan mengenai kondisi ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi PALI pada triwulan ketiga tercatat di angka 5,72%, melampaui angka nasional yang berada di level 5,1%.

‎

‎“Pendapatan kita menunjukkan tren positif (YoY). Jika Januari 2025 berada di angka Rp4,9 miliar, pada Januari 2026 naik menjadi Rp6,8 miliar. Februari pun melonjak dari Rp24 miliar di tahun lalu menjadi Rp38 miliar di tahun 2026,” tambahnya dengan optimis.

‎

‎Terkait masukan dari Fraksi Gabungan Bintang Nurani Umat mengenai hubungan eksekutif-legislatif dan isu infrastruktur, Bupati memastikan bahwa aspirasi pembangunan, termasuk perbaikan jalan dan gorong-gorong di Penukal Utara, terus dikawal.

‎

‎“Untuk urusan kewenangan provinsi, kami sudah bersurat secara resmi. Jika tetap lambat, akan terus kita tindaklanjuti demi kepentingan masyarakat,” katanya.

‎

‎Menutup rangkaian sidang, Wakil Ketua II DPRD PALI, Firdaus Hasbullah, mengapresiasi jawaban komprehensif dari pihak eksekutif. Ia menyatakan bahwa pembahasan akan dilanjutkan ke tahap yang lebih mendalam.

‎

‎“Rapat hari ini dinyatakan selesai dan kami skors hingga Senin, 20 April 2026 mendatang. Waktu ini diberikan kepada Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan pembahasan mendalam terhadap LKPJ Bupati TA 2025,” pungkas Firdaus seraya mengetuk palu sidang.(SN/PERRY)

Share:

Read More

Perang AS - Iran Merubah Arus Lenskap Dunia, Posisi Indonesia Di Bawah Kepemimpinan Prabowa - Gibran?

Perang AS - Iran Merubah Arus Lenskap  Dunia, Posisi Indonesia Di Bawah Kepemimpinan Prabowa - Gibran?

Oleh: Firdaus

(Ketua Umum SMSI)

Di bawah langit Teheran yang muram, retorika perang bukan lagi sekadar gertakan di meja diplomasi.

Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) kini telah bergeser dari perang proksi menjadi konfrontasi langsung yang dianggap sebagai sebuah keniscayaan sejarah. Bagi para pendukungnya, Iran bukan lagi sekadar negara yang mempertahankan kedaulatan, melainkan simbol perlawanan global—sebuah representasi harga diri "kaum mustadaafin" yang berdiri tegak melawan dominasi negara-negara Amerika dan Israel.

Perang ini melampaui hitungan kalah atau menang di medan tempur. Di mata dunia ketiga, Teheran muncul sebagai kekuatan yang berani menantang standar ganda Washington.

Sementara AS terus menggaungkan nilai-nilai demokrasi, agresi militer dan sanksi ekonomi yang mereka lancarkan terhadap negara-negara berkembang sering kali dilihat sebagai upaya melanggengkan hegemoni yang mencekik.

Beban Dunia Ketiga: Kemiskinan di Balik Mesiu. Di tengah deru mesin perang, realitas pahit menghantui negara-negara dunia ketiga. Data terbaru dari World Bank (per September 2025) menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem global masih menjadi luka yang belum mengering.

808 juta Jiwa, diperkirakan hidup dalam kemiskinan ekstrem di seluruh dunia pada tahun 2025, dengan mayoritas berada di wilayah yang rentan konflik.

Sub-Sahara Afrika: Menjadi wilayah dengan beban terberat, di mana sekitar 46% populasinya hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem.

Garis Kemiskinan Baru: Standar kemiskinan internasional kini dinaikkan menjadi US$ 3,00 per hari (setara dengan sekitar Rp47.000), yang menyebabkan lonjakan data statistik penduduk miskin di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.

Kesenjangan ini menjadi bahan bakar ideologis bagi Iran untuk memosisikan dirinya sebagai pembela mereka yang terpinggirkan oleh sistem ekonomi global yang didominasi Barat.

Peta Keberpihakan di Timur Tengah

Konflik ini telah membelah kawasan Timur Tengah menjadi dua kamp besar. Di satu sisi, Iran membangun jaringan "Poros Perlawanan," sementara di sisi lain, AS memperkuat aliansi strategisnya.

Bagi dunia ketiga, peperangan ini bukan sekadar urusan geopolitik, melainkan ujian bagi tatanan dunia yang dianggap sudah usang dan tidak adil. Iran, dengan segala risikonya, telah memilih untuk menjadi martir dalam narasi perlawanan terhadap hegemoni global.

Ketika usai perang dunia kedua, Soekarno Hatta mampu menempatkan Indonesia di posisi strategis, ditengah arus pusaran perubahan lenskap dunia  saat ini, dimana posisi Indonesia dibawah kepemimpinan Prabowo - Gibran. (sn) 

Share:

Read More

Penghargaan untuk 48 Personel, Polda Sumsel Dorong Budaya Kerja Prestasi dan Profesionalisme

Penghargaan untuk 48 Personel, Polda Sumsel Dorong Budaya Kerja Prestasi dan Profesionalisme

PALEMBANG. SiniNews.Com — Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. memimpin Apel Pemberian Penghargaan kepada personel berprestasi di Lapangan Apel Mapolda Sumsel, Senin (13/4/2026) pukul 07.00 WIB. Sebanyak 48 personel dari berbagai satuan menerima penghargaan atas kinerja luar biasa di bidang penegakan hukum, pengabdian internasional, pelayanan kemanusiaan, hingga prestasi olahraga.

Apel dihadiri Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., Irwasda Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Feri Handoko Soenarso, S.H., S.I.K., serta seluruh Pejabat Utama Polda Sumsel dan jajaran. Kegiatan berlangsung khidmat melalui rangkaian upacara, pembacaan keputusan, hingga arahan Kapolda.

Penghargaan diberikan kepada tujuh kelompok personel berprestasi. Personel Ditreskrimsus diapresiasi atas keberhasilan mengungkap penyelewengan pupuk subsidi. Personel Ditpamobvit mendapat penghargaan atas penugasan internasional dalam Misi MONUSCO Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Demokratik Kongo. Selain itu, personel Bidhumas, Polrestabes Palembang, Polres OKU Selatan, Polres Empat Lawang, serta atlet taekwondo Polda Sumsel juga menerima penghargaan atas capaian masing-masing.

Pemberian penghargaan ini merupakan bagian dari kebijakan Kapolda Sumsel yang menetapkan April hingga Juni sebagai bulan bakti dan prestasi kepolisian. Langkah ini sejalan dengan program Presisi Polri yang diinisiasi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Polri.

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. menegaskan bahwa apel penghargaan menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen dan soliditas personel. “Tugas kepolisian adalah amanah dan ladang pengabdian. Setiap pelaksanaan tugas harus dilandasi integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa,” tegasnya.

Sebagai bentuk apresiasi tambahan, Kapolda Sumsel memberikan kuota ibadah umrah secara pribadi kepada sepuluh personel yang akan diundi dari penerima penghargaan. Kebijakan ini mencerminkan perhatian pimpinan terhadap kesejahteraan dan motivasi personel.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh anggota. “Ini adalah bentuk nyata bahwa setiap prestasi dan pengabdian personel mendapat apresiasi dari institusi. Kami berharap hal ini mendorong semangat kerja yang lebih baik di seluruh jajaran,” ujarnya.

Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus membangun budaya kerja berprestasi dan profesional sebagai bagian dari pelayanan terbaik kepada masyarakat serta penguatan institusi Polri yang Presisi.(SN/Perry)

Share:

Read More

Polisi Pasang Police Line, Gorong-Gorong Amblas di Jalur Penghubung PALI–Muba

Polisi Pasang Police Line, Gorong-Gorong Amblas di Jalur Penghubung PALI–Muba

PALI. SININEWS.COM — Gorong-gorong di jalan lintas Simpang Belimbing–Sekayu, tepatnya di Desa Prabumenang, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dilaporkan amblas, Sabtu (11/4/2026).Peristiwa tersebut mengakibatkan separuh badan jalan mengalami kerusakan dan tidak dapat dilalui kendaraan bermuatan berat.

Jalan yang terdampak merupakan jalur provinsi penghubung antara Kabupaten PALI dan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), sehingga kejadian ini langsung mendapat respons cepat dari jajaran Polsek Penukal Utara dengan melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas.

Kapolsek Penukal Utara, IPTU Budi Anhar, S.H., M.Si, menjelaskan bahwa setelah menerima laporan, pihaknya segera memerintahkan personel piket untuk memasang garis polisi di lokasi guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

“Kami langsung memerintahkan personel untuk melakukan pemasangan police line pada gorong-gorong yang amblas serta memberikan imbauan kepada pengendara, khususnya kendaraan bermuatan berat, agar tidak melintas di lokasi tersebut,” ujar IPTU Budi Anhar.

Selain pemasangan garis polisi, personel lalu lintas juga melakukan langkah tambahan dengan memasang water barrier di sekitar lokasi jalan yang amblas sebagai bentuk antisipasi dini terhadap potensi kecelakaan lalu lintas, terutama pada malam hari dan saat arus kendaraan meningkat.

Ia menambahkan, kondisi kerusakan gorong-gorong memiliki ukuran sekitar 3 meter lebar dan 2,5 meter panjang, yang menyebabkan separuh badan jalan mengalami penurunan dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.

Sebagai langkah antisipasi, pihak kepolisian juga melakukan koordinasi dengan Polsek Sungai Keruh, Polres Musi Banyuasin, untuk mengalihkan arus kendaraan berat melalui jalur alternatif.

 “Untuk kendaraan bermuatan berat seperti truk dan mobil fuso kami arahkan memutar melalui Desa Sungai Dua, Desa Tempirai, dan Desa Air Hitam guna menghindari risiko kecelakaan serta menjaga kelancaran arus lalu lintas,” jelasnya.

Sementara itu, untuk kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat jenis minibus masih diperbolehkan melintas secara terbatas dengan tetap memperhatikan keselamatan.

Berdasarkan keterangan di lapangan, gorong-gorong tersebut sebelumnya telah mengalami retak-retak dan penurunan badan jalan dalam waktu cukup lama. Faktor usia bangunan yang sudah tua serta tingginya mobilitas kendaraan bermuatan berat diduga menjadi penyebab utama amblasnya struktur tersebut.

Sampai berita ini diterbitkan, situasi di lokasi kejadian dalam keadaan aman dan kondusif, dengan petugas kepolisian masih melakukan pengawasan serta memberikan imbauan kepada masyarakat dan pengguna jalan yang melintas.(SN/PERRY)

Share:

Read More

Skandal BNI Aek Nabara Mengguncang, Kerugian Jemaat Capai Rp28 Miliar

Skandal BNI Aek Nabara Mengguncang, Kerugian Jemaat Capai Rp28 Miliar

MEDAN. SININEWS.COM — Dugaan penipuan dan penggelapan dana yang melibatkan mantan Kepala Kantor Kas BNI Aek Nabara, Andi Hakim Febriansyah, terus bergulir dan memicu perhatian luas. Credit Union Paroki Aek Nabara (CU-PAN) secara resmi meminta pemerintah dan lembaga penegak hukum mengawal kasus ini hingga tuntas.

Permintaan tersebut disampaikan kuasa hukum Gereja Katolik Paroki Santo Fransiskus Assisi Aek Nabara dari Kantor Advokat Gani Djemat & Partners dalam konferensi pers di Aula Gereja Katedral Medan, Jumat (10/4/2026).

Dalam keterangannya, tim kuasa hukum menyebut kerugian yang dialami CU-PAN mencapai lebih dari Rp28 miliar. Kerugian tersebut diduga berasal dari praktik investasi ilegal yang ditawarkan tersangka sejak 2019 melalui produk fiktif bernama “BNI Deposito Investment” dengan imbal hasil 8 persen per tahun.

“Dari total kerugian tersebut, pihak BNI baru mengembalikan sekitar Rp7 miliar. Nilai ini jauh dari jumlah kerugian yang dialami klien kami,” ujar kuasa hukum.

Dalam menjalankan aksinya, tersangka diduga memanfaatkan fasilitas resmi perbankan, termasuk layanan penjemputan dana (pick up service), serta meminta tanda tangan nasabah pada formulir kosong yang kemudian diisi sepihak. Untuk meyakinkan korban, tersangka juga memberikan bilyet deposito palsu dan secara berkala mentransfer dana seolah-olah sebagai bunga investasi.

Praktik ini berlangsung selama bertahun-tahun dan menghasilkan sedikitnya 22 bilyet deposito dengan nilai lebih dari Rp22 miliar. Selain itu, dana dari rekening paroki, pastor, hingga jemaat turut terdampak dengan total tambahan sekitar Rp6,2 miliar.

Kasus ini mulai terungkap pada 6 Februari 2026 saat CU-PAN berencana mencairkan dana Rp10 miliar untuk pembangunan sekolah. Namun, pencairan gagal dilakukan, dan tersangka justru meminta bilyet deposito asli dengan alasan pembaruan, yang diduga kemudian disalahgunakan.

Pada 23 Februari 2026, pihak BNI menyatakan bahwa produk “BNI Deposito Investment” bukan merupakan produk resmi bank. Selanjutnya, tersangka ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumatera Utara pada 6 Maret 2026 dan ditangkap pada 30 Maret 2026 setelah sempat melarikan diri ke luar negeri.

Kuasa hukum menilai kasus ini menunjukkan adanya kelemahan serius dalam sistem pengawasan internal perbankan. Berdasarkan prinsip tanggung jawab korporasi, BNI dinilai wajib bertanggung jawab atas kerugian nasabah akibat perbuatan pegawainya.

Namun demikian, pihak kuasa hukum menilai BNI belum menunjukkan transparansi dalam proses penyelesaian, termasuk dalam verifikasi kerugian yang disebut dilakukan secara sepihak.

Paroki Santo Fransiskus Assisi Aek Nabara secara tegas menolak penggantian kerugian sebesar Rp7 miliar. Mereka menilai langkah tersebut tidak mencerminkan itikad baik dan tidak memenuhi prinsip kepercayaan dalam sektor perbankan.

Selain itu, muncul dugaan adanya upaya pembatasan informasi kepada publik terkait kasus ini. Kuasa hukum menyebut adanya imbauan agar umat tidak menyebarluaskan kasus tersebut di media sosial maupun melalui konferensi pers.

Dalam langkah selanjutnya, tim kuasa hukum menyatakan akan menempuh seluruh jalur hukum guna memastikan pengembalian dana secara penuh serta mendorong transparansi dalam penanganan kasus.

Mereka juga mendesak manajemen BNI untuk segera menunjukkan itikad baik dengan mengembalikan seluruh dana nasabah tanpa pengecualian, mengingat dana tersebut merupakan harapan hidup ribuan umat yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun.(sn)

Share:

Read More

Sindiran “Bupati Paok” Picu Reaksi Keras, Bursah Zarnubi: Jangan Remehkan Program Tebat untuk Rakyat

Sindiran “Bupati Paok” Picu Reaksi Keras, Bursah Zarnubi: Jangan Remehkan Program Tebat untuk Rakyat

Lahat. SININEWS.COM – Suasana politik di Kabupaten Lahat memanas setelah pernyataan kontroversial dilontarkan oleh Anggota DPRD dari Fraksi NasDem, Harlin Kurniawansyah, dalam kegiatan reses tahap II dapil VI tahun sidang 2026, Jumat (10/4). Dalam forum tersebut, ia menyebut Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, dengan istilah “Bupati Paok” (kolam), yang langsung menyulut perhatian dan reaksi publik.

Tak tinggal diam, Bursah Zarnubi merespons dengan nada tegas. Ia menyayangkan pernyataan yang dinilai bernuansa merendahkan program strategis daerah yang justru tengah digencarkan untuk kepentingan masyarakat luas.

“Saya tidak tahu apa maksudnya disebut seperti itu. Tapi yang jelas, program tebat ini bukan bahan sindiran. Ini program serius, hasil kajian, dan punya tujuan besar untuk rakyat,” tegasnya.

Bursah menekankan bahwa pengembangan tebat bukan sekadar proyek biasa, melainkan langkah konkret untuk mengangkat potensi lokal yang selama ini terbengkalai. Ia bahkan menyebut kondisi saat ini sebagai ironi, karena daerah yang kaya sumber daya justru masih bergantung pada pasokan ikan dari luar.

“Potensi kita besar, tapi belum dimaksimalkan. Masa kita terus bergantung pada daerah lain seperti Lubuklinggau? Ini yang sedang kita benahi,” ujarnya.

Lebih jauh, Bursah menegaskan bahwa program tebat memiliki dampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan ekonomi masyarakat bawah. 

Ia juga menyinggung pentingnya menjaga kearifan lokal yang selama ini telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Lahat.

Di tengah polemik ini, Bursah mengingatkan agar para pemangku kepentingan tidak terjebak dalam narasi yang melemahkan pembangunan. 

Ia justru mengajak semua pihak, termasuk legislatif, untuk menunjukkan sikap konstruktif.

“Kalau ingin kritik, silakan. Tapi jangan sampai merendahkan program yang jelas-jelas untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya lagi.

Sementara itu, Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih, turut memperkuat pernyataan dengan menegaskan bahwa sektor perikanan merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional yang sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto.

“Ini bukan sekadar program daerah. Pengembangan pangan hewani seperti ikan juga masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN), jadi jelas arahnya,” ujarnya.

Di tengah ketegangan ini, masyarakat berharap polemik tidak berujung konflik berkepanjangan. Justru, momentum ini diharapkan menjadi tamparan bagi para elit politik untuk lebih fokus pada kerja nyata dibanding retorika yang memicu kontroversi.

Dengan potensi alam yang melimpah, Pemerintah Kabupaten Lahat optimistis program tebat mampu menjadi tulang punggung ekonomi baru—asal tidak terus dijadikan bahan sindiran politik yang kontraproduktif. (sn)

Share:

Read More

Sekda Sumsel Edward Candra Pastikan Layanan Tetap Optimal, Sidak Dinas PMPTSP di Hari Pertama WFH

Sekda Sumsel Edward Candra Pastikan Layanan Tetap Optimal, Sidak Dinas PMPTSP di Hari Pertama WFH

Palembang. SININEWS.COM – Hari pertama penerapan kebijakan Work From Home (WFH) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Sekretaris Daerah Sumsel Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H. melakukan peninjauan langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Jumat (10/04/2024).

Peninjauan ini dilakukan karena Dinas PMPTSP merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak menerapkan Work From Anywhere (WFA), mengingat perannya sebagai instansi pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Hari ini merupakan hari pertama kebijakan WFH diterapkan. Kebetulan Dinas PMPTSP menjadi salah satu unit kerja yang tetap bekerja dari kantor (WFO) karena memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, termasuk layanan Samsat untuk pembayaran pajak, Satpol PP, BPBD, serta pelayanan kesehatan di rumah sakit," ujar Edward.

Sekda menjelaskan, peninjauan tersebut dilakukan atas instruksi Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Ia menegaskan, meskipun sebagian aparatur sipil negara menjalankan WFH, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kualitas layanan publik di Sumsel. Pemerintah Provinsi memastikan seluruh unit layanan tetap beroperasi secara maksimal dengan dukungan petugas di lapangan.

"Saya kira masyarakat tidak perlu khawatir terkait kebijakan WFH ini, karena unit kerja pelayanan di Sumsel akan tetap terlayani dengan baik oleh para petugasnya," tegasnya.(sn)

Share:

Read More

Polres PALI Perkuat Pengamanan Malam Hari Lewat KRYD Regu III

Polres PALI Perkuat Pengamanan Malam Hari Lewat KRYD Regu III

PALI. SININEWS.COM — Kepolisian Resor (Polres) Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kembali melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) Regu III guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas) tetap kondusif di wilayah hukum Polres PALI. Kegiatan tersebut dilaksanakan Jumat, 10 April 2026, mulai pukul 20.00 WIB hingga selesai, menyasar sejumlah titik rawan di Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI.

Apel pelaksanaan KRYD digelar di Halaman Mako Polres PALI, Jalan Merdeka, Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi. Kegiatan diawali dengan apel kesiapan personel yang dipimpin oleh Kabagren Polres PALI, KOMPOL Yusuf Solehat, S.H., M.M., didampingi Wakapolres PALI KOMPOL Kusyanto, S.H., Kasat Binmas AKP Henrinadi, S.H., M.H., serta KA SPKT IPTU Maryono.

 Usai apel, personel langsung melaksanakan patroli hunting ke sejumlah lokasi strategis dan titik yang dinilai rawan gangguan kamtibmas, antara lain seputaran Pasar Terminal Pendopo, Simpang Lima Pendopo, wilayah Handayani Mulya, serta kawasan Bank BRI Pendopo Talang Ubi.

Kabagren Polres PALI, KOMPOL Yusuf Solehat, menegaskan bahwa kegiatan KRYD merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

 “Kegiatan rutin yang ditingkatkan ini merupakan upaya Polres PALI dalam menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya pada malam hari,” ujar KOMPOL Yusuf Solehat saat memberikan arahan kepada personel.

Ia juga menambahkan bahwa kehadiran polisi di tengah masyarakat diharapkan mampu mencegah terjadinya tindak kriminalitas serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan hukum dan lalu lintas.

“Kami berharap dengan kehadiran personel Polri secara aktif di lapangan, masyarakat dapat merasa terlindungi dan turut berperan menjaga keamanan lingkungan masing-masing,” tambahnya.

Setelah pelaksanaan patroli hunting, seluruh personel kembali ke Mako Polres PALI untuk melaksanakan standby on call sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kejadian menonjol yang memerlukan respons cepat dari kepolisian.Selama kegiatan berlangsung situasi di wilayah hukum Polres PALI terpantau dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.(SN/PERRY)

Share:

Read More

Polri Bangun Rumah Layak Huni untuk Buruh Harian di Talang Ubi Selatan

Polri Bangun Rumah Layak Huni untuk Buruh Harian di Talang Ubi Selatan

PALI.SININEWS.COM — Jajaran Polres Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mengikuti kegiatan Zoom Meeting Program Bedah Rumah Polri untuk Masyarakat Polda Sumatera Selatan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh jajaran Polres se-Polda Sumsel, pada Jumat, 10 April 2026, di wilayah Beracung, Kelurahan Talang Ubi Selatan, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program sosial Polri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu melalui pembangunan rumah layak huni. Program ini juga menjadi wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas hidup warga.

Dalam kegiatan tersebut, hadir Wakapolres PALI KOMPOL Kusyanto, S.H., didampingi sejumlah pejabat utama Polres PALI, antara lain Kabag SDM KOMPOL Sutrisman, S.H., M.M., Kabag Log AKP Arlan Hidayat, S.H., Kapolsek Talang Ubi AKP Ardiansyah, S.H., Kasat Binmas AKP Hendrinadi, S.H., M.H., serta unsur pemerintah kelurahan dan insan pers.

Adapun penerima manfaat program bedah rumah tersebut adalah Ahmad Redi (49), seorang buruh harian lepas yang berdomisili di Jalan Guci Beracung Indah RT 004 RW 001, Kelurahan Talang Ubi Selatan. Rumah yang akan dibangun berdiri di atas lahan milik pribadi yang telah memiliki legalitas berupa Surat Keterangan Tanah dari Kelurahan Talang Ubi Selatan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, doa bersama, sambutan Kapolda Sumatera Selatan, pemaparan program bedah rumah, peresmian kegiatan, peletakan batu pertama secara simbolis, hingga sesi foto bersama sebelum acara ditutup sekitar pukul 15.00 WIB. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam situasi aman dan kondusif.

Wakapolres PALI, KOMPOL Kusyanto, menyampaikan bahwa program bedah rumah merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan tempat tinggal layak.

 “Program bedah rumah ini adalah wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan hunian yang layak dan sehat. Kami berharap bantuan ini dapat meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat penerima manfaat,” ujar KOMPOL Kusyanto.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan sosial seperti ini akan terus dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Selain menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, Polri juga berkomitmen hadir membantu masyarakat melalui program-program kemanusiaan. Kami berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat,” tambahnya.

Melalui program bedah rumah tersebut, Polres PALI berharap tercipta lingkungan yang sehat, aman, dan layak huni, sekaligus memperkuat hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat di wilayah Kabupaten PALI.(SN/PERRY)

Share:

Read More

Harga Plastik Mahal, Gubernur Sarankan Masyarakat Gunakan Daun Pisang

 

Harga Plastik Mahal, Gubernur Sarankan Masyarakat Gunakan Daun Pisang 

Palembang. SININEWS.COM -- Melonjaknya harga plastik di pasaran diduga imbas dari perang di Timur Tengah menjadi permasalahan ditengah-tengah masyarakat karena plastik meski bukan menjadi bahan pangan pokok tetapi keberadaannya sangat dibutuhkan.

Menanggapi permasalahan mahalnya harga plastik di pasaran, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyarankan masyarakat untuk menggunakan daun pisang sebagai pembungkus tempat pembungkus.

Mengingat daun pisang di provinsi Sumatera Selatan sangat melimpah dan tak perlu mengeluarkan biaya besar apabila ingin mendapatkannya.

Saran dari Gubernur Sumatera Selatan bisa juga menekan ketergantungan masyarakat terhadap plastik dan akan mampu mengurangi biaya pengeluaran bagi masyarakat terutama pelaku UKM.

"Plastik itu terbuat dari bahan kimia, jika kita batasi penggunaannya selain berhemat juga mampu menekan pengeluaran bagi pelaku usaha seperti UKM serta alam terjaga," ungkap Herman Deru dikutip dari sejumlah media belum lama ini.

Penggunaan bahan alami seperti daun pisang menurut Gubernur sudah dilakukan masyarakat sejak lama dan ditengah mahalnya harga plastik bisa kembali digalakan.

"Dulu makanan dibungkus dengan daun pisang dengan cara dipincuk, hal itu lebih sehat, ramah lingkungan juga murah," imbuhnya.(sn/perry)

Share:

Read More