Tips Anak Sekolah Tidak Nakal & Berprestasi dari Profesor SEVIMA

SURABAYA, SININEWS.COM - Jutaan orang tua Indonesia setiap hari membuka grup WhatsApp wali kelas dengan keyakinan penuh bahwa mereka sudah cukup terlibat dalam pendidikan anak. Seringkali materi pembelajaran dan informasi pendidikan juga disebarkan lewat WhatsApp. Keyakinan itu salah besar, dan ada bukti ilmiah internasional yang membuktikannya.

Peringatan itu disampaikan Prof. Imas Maesaroh, M.Lib., Ph.D., Pakar SEVIMA sekaligus Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dalam sesi talkshow Kolaborasi Orang Tua dan Sekolah untuk Anak Berprestasi di EduFun East, Tunjungan Plaza 3, Surabaya (28/4/2026). Talkshow ini digelar sebagai bagian dari rangkaian pameran pendidikan yang menghadirkan ribuan sekolah dan orang tua murid — dalam satu forum yang jarang terjadi di luar momen rapotan.

"WhatsApp itu tidak dirancang untuk pendidikan. Kita yang memaksanya jadi alat komunikasi sekolah-orang tua karena tidak ada yang lain," ujar Profesor Imas, Selasa (28/4/2026).

Prof. Imas, yang sehari-hari juga mengemban peran sebagai ibu dari tiga anak, menyatakan bahwa persoalan ini bukan soal niat baik orang tua maupun sekolah. Masalahnya terletak pada sistem komunikasi yang tidak pernah dirancang untuk menangkap masalah lebih awal. Di tengah momen Ujian Nasional berbasis Tes Potensi Akademik (TPA) dan seleksi masuk perguruan tinggi negeri melalui SNBP, keterlambatan informasi tentang perkembangan anak bisa berdampak fatal terhadap kesiapan akademik mereka.

Riset Internasional: Dampak Informasi Rutin

Profesor Imas memaparkan penelitian Profesor Peter Bergman yang dipublikasikan di Journal of Political Economy tahun 2021, yang membagi orang tua menjadi dua kelompok. Kelompok pertama mendapat informasi perkembangan anak dari guru secara rutin setiap dua minggu sekali, sedangkan kelompok kedua tidak mendapat informasi apapun. Hasilnya mencolok: anak dari kelompok pertama mengalami kenaikan kompetensi akademik yang signifikan dari peringkat 30 di kelas bisa naik ke peringkat 10 atau 15. Kelompok kedua tidak menunjukkan kenaikan apapun, baik dari sisi akademik, karakter, maupun skill.

Penelitian lanjutan oleh Bergman dan Chan tahun 2021 di West Virginia memperkuat temuan ini. Sekolah yang mengirimkan pesan kepada orang tua setiap kali anak tidak masuk kelas, tidak mengerjakan tugas, atau mendapat nilai rendah mencatat penurunan angka kegagalan mata pelajaran sebesar 27 persen, sementara tingkat kehadiran siswa naik 12 persen. Hasil serupa juga ditemukan di Chile oleh tim Berlinski pada 2024 — nilai matematika naik dan kehadiran membaik — membuktikan pola ini berlaku di negara berkembang seperti Indonesia.

"Komunikasi guru-orang tua yang rutin dan akurat secara langsung menggerakkan karakter, kompetensi, dan skill anak," kata Profesor Imas. Ia menekankan bahwa temuan ini bukan sekadar teori: tiga penelitian dari tiga negara berbeda dengan ribuan subjek menunjukkan konsistensi yang tidak bisa diabaikan.

Hal ini tidak bisa berlangsung di Whatsapp karena lima hal. Pertama, informasi di grup WhatsApp bersifat broadcast generik untuk seluruh orang tua — bukan laporan spesifik per anak. Kedua, pesan penting dari guru kerap tenggelam di antara stiker, ucapan ulang tahun, dan obrolan yang tidak relevan. 

Ketiga, informasi sensitif seperti penurunan nilai atau pelanggaran disiplin tidak seharusnya diekspos di forum terbuka yang dapat diakses puluhan keluarga sekaligus. Keempat, WhatsApp tidak terhubung dengan data akademik sekolah — orang tua tidak dapat melihat nilai harian, rekap kehadiran, maupun status pengumpulan tugas secara langsung dari platform tersebut. Kelima, ratusan notifikasi yang masuk setiap hari justru menjadi beban kognitif bagi orang tua bekerja, bukan sumber informasi yang berguna.

"Orang tua merasa sudah terhubung dengan sekolah karena ada di grup. Padahal yang mereka dapat hanya kebisingan, bukan informasi yang benar-benar dibutuhkan tentang kondisi spesifik anak mereka," ujarnya.

Prof. Imas juga menyoroti sisi guru. Tidak realistis mengharapkan seorang guru mengirim pesan personal ke puluhan orang tua, per anak, setiap hari di tengah beban administratif dan mengajar yang sudah sangat tinggi. Sistem komunikasi pendidikan yang baik harus bekerja secara otomatis, bukan mengandalkan tenaga manual guru yang sudah terbatas.

Tips Belajar, Berbagi Pengetahuan, dan Informasi

Prof. Imas menetapkan empat informasi minimum yang berhak diterima orang tua secara rutin dari sekolah: kehadiran anak secara real-time, perkembangan nilai akademik per mata pelajaran, jadwal dan kehadiran dalam kegiatan ekstrakurikuler, serta identitas dan kontak pendamping saat anak mengikuti kegiatan di luar lingkungan sekolah.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, ia mendorong penggunaan platform terintegrasi yang mampu menyampaikan data kehadiran dan nilai secara real-time langsung kepada orang tua, tanpa menambah beban operasional guru.

"Berbagai aplikasi telah tersedia untuk hal ini, baik yang berfokus pada pembelajaran sinkronus atau tatap muka online seperti Zoom, maupun sistem akademik terintegrasi seperti SEVIMA PENA Parent Connect," ungkap Imas.

Dalam sistem akademik terintegrasi seperti SEVIMA PENA Parent Connect, data kehadiran, nilai akademik, dan aktivitas sekolah mengalir secara real-time langsung ke notifikasi orang tua. Orang tua dapat mengetahui apakah anak sudah masuk kelas, nilai yang baru diinput guru, hingga catatan kehadiran ekstrakurikuler — semua dalam satu platform, tanpa perlu menunggu rapotan atau mengandalkan grup WhatsApp yang penuh kebisingan.

Bagi orang tua dan pihak sekolah yang ingin memantau perilaku dan perkembangan anak, Prof. Imas menyarankan agar tidak menunggu akhir semester untuk mulai mengevaluasi kualitas komunikasi antara sekolah dan rumah. "Mulailah dengan satu pertanyaan sederhana kepada sekolah anak Bapak Ibu: seberapa cepat saya bisa tahu kalau anak saya tidak masuk kelas hari ini? Jawabannya akan langsung menunjukkan di mana mutu sekolah tersebut," pungkasnya.

Share:

Read More

Gubernur Herman Deru Hadiri Paripurna, DPRD Sumsel Setujui LKPJ TA 2025

Gubernur Herman Deru Hadiri Paripurna, DPRD Sumsel Setujui LKPJ TA 2025

Palembang. SININEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan menerima dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel Tahun Anggaran (TA) 2025. Keputusan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna XXXIII (33) DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD kepada Gubernur Sumsel terhadap LKPJ TA 2025, sekaligus mendengarkan sambutan Gubernur, di ruang rapat paripurna DPRD Sumsel, Senin (27/4/2026).

Juru Bicara Tim Perumusan dan Penyelarasan Rekomendasi DPRD Sumsel, Elvaria Novianti, S.E., memaparkan bahwa setelah melalui proses kajian dan analisis terhadap LKPJ Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, secara umum DPRD Provinsi Sumatera Selatan menerima dan menyetujui laporan tersebut.

Atas nama lembaga legislatif, ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan beserta jajaran atas kerja sama selama proses pembahasan LKPJ TA 2025.

“Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada panitia khusus (pansus) DPRD Provinsi Sumatera Selatan atas kinerja dan dedikasinya dalam membahas serta menyampaikan laporan hasil pembahasan dan penelitian berupa rekomendasi sesuai bidang masing-masing,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Elvaria juga menyampaikan sejumlah rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur, di antaranya pada bidang pemerintahan. Pertama, mendorong inovasi peningkatan pendapatan daerah dari sektor retribusi melalui optimalisasi dan pendayagunaan aset. Kedua, memperkuat kelembagaan sekretariat daerah dengan mempercepat digitalisasi administrasi dan manajemen data guna meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran serta pengambilan keputusan, termasuk melalui pelatihan ASN agar mampu menyusun kebijakan berbasis data. Ketiga, mendorong digitalisasi di lingkungan legislatif untuk meningkatkan akses dan transparansi terhadap dokumen-dokumen penting.

Sementara itu, Gubernur Sumsel, Dr. H. Herman Deru, dalam sambutannya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Sumsel yang telah mendukung program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, komunikasi, kerja sama, dan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD harus terus ditingkatkan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Kita akan terus menjalin sinergi dan ke depan harus semakin ditingkatkan. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci utama dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” jelasnya.

Herman Deru menambahkan, berbagai masukan, saran, dan pandangan yang diterima, khususnya di bidang pemerintahan, perekonomian, keuangan, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat, akan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan ditindaklanjuti sesuai target pembangunan yang telah ditetapkan.

Ia menegaskan bahwa rekomendasi DPRD sangat berharga sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, baik pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya, serta dalam merumuskan kebijakan strategis lainnya.

“Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah disampaikan dengan langkah-langkah konkret serta memastikan integrasinya dalam proses perencanaan pembangunan daerah selanjutnya,” tutupnya.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, S.E., M.M., serta dihadiri Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang dan Sekretaris Daerah Sumsel, Dr. Drs. Edward Candra.(sn)

Share:

Read More

Gubernur Herman Deru Sambut Baik Kehadiran Sriwijaya Health Institute, Pertama di Sumbagsel

Gubernur Herman Deru Sambut Baik Kehadiran Sriwijaya Health Institute, Pertama di Sumbagsel

Palembang. SININEWS.COM — Gubernur Sumatera Selatan,Dr. H  Herman Deru, menerima audiensi Direktur Sriwijaya Health Institute, Prof. Dr. dr. H. Yuwono,M. Biomed beserta jajaran di ruang tamu gubernur, Senin (27/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Prof. Yuwono menjelaskan bahwa Sriwijaya Health Institute merupakan lembaga yang berfokus pada pendidikan dan pengembangan di bidang kesehatan bagi sembilan jenis tenaga kesehatan (nakes). Lembaga ini menjadi yang pertama hadir di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).

Menurut rencana, Sriwijaya Health Institute akan diluncurkan pada 24 Juni 2026. Pusat pendidikan tersebut berlokasi di kawasan depan RM Palapa, arah Pusri, Palembang.

“Kami ingin mengundang kehadiran Bapak Gubernur saat peresmian sekaligus sebagai narasumber pada seminar bertema waspada pandemi,” ujar Prof Yuwono.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Herman Deru menyambut baik kehadiran lembaga pendidikan kesehatan tersebut. Ia menilai peningkatan kapasitas tenaga kesehatan sangat penting untuk mendukung pelayanan yang maksimal, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

“Ini hal yang baik dalam peningkatan pelayanan, terutama bagi tenaga kesehatan, baik di kota maupun di desa, agar pelayanannya semakin maksimal. Terus bersemangat mengabdi untuk negeri, ya Prof,” ujar Herman Deru.

Ia juga berharap Sriwijaya Health Institute dapat menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan yang unggul serta siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan, termasuk potensi ancaman pandemi di masa mendatang.(sn)

Share:

Read More

80 Peserta Ikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi, Bupati Tekankan Peran Perusahaan Rekrut Tenaga Lokal

Foto Bupati Muara Enim Saat Menyampaikan Kata Sambutan

Muara Enim, Sumsel. SININEWS.COM --  Pelatihan berbasis unit kompetensi resmi dibuka oleh Bupati Muara Enim H. Edison, S.H., M.Hum., di Balai Latihan Kerja (BLK) Disnakertrans Kabupaten Muara Enim, Senin (27/4). Sebanyak 80 peserta mengikuti kegiatan ini, masing-masing 16 orang pada lima bidang kejuruan yakni otomotif mekanik dasar kendaraan ringan, elektronika service AC, administrasi perkantoran, komputer desain grafis, dan tata kecantikan.  Ikut mendampingi Bupati Muara Eni, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim, H Eddy Irson, ST, MSi dan sejumlah kepala OPD lingkup Pemkab Muara Enim .

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan pelatihan ini bagian dari komitmen  meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sejalan dengan visi Muara Enim Bangkit, Rakyat Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan (MEMBARA).

Bupati berharap para peserta dapat segera diterima bekerja di dunia industri maupun berwirausaha secara mandiri. Ia menegaskan kontribusi nyata dari tenaga kerja terampil akan menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan daerah. Lebih lanjut.

"Pemerintah Kabupaten Muara Enim saat ini tengah memperkuat regulasi melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal, tentunya regulasi ini dirancang agar tenaga kerja lokal menjadi subjek utama pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan hak-hak dasar pekerja terpenuhi."tegas Bupati.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengajak seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Muara Enim  berperan serta dalam mendukung program pelatihan dan perekrutan tenaga kerja lokal. Ia menekankan bahwa semakin banyak perusahaan yang terlibat, maka semakin luas pula kesempatan masyarakat untuk memperoleh pelatihan dan meningkatkan keterampilan.

Sebagai bentuk dukungan, peserta pelatihan telah difasilitasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Bupati mengingatkan keselamatan kerja tetap harus menjadi prioritas utama, sehingga pelatihan ini diharapkan berjalan lancar, aman dan optimal bagi peningkatan kualitas tenaga kerja di Muara Enim.(sn)

Share:

Read More

Sekda Sumsel Edward Candra Pimpin Upacara Hari Otonomi Daerah ke-XXX

Sekda Sumsel Edward Candra Pimpin Upacara Hari Otonomi Daerah ke-XXX

Palembang. SININEWS.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXX yang digelar di halaman Kantor Gubernur Sumsel, Senin (27/04/2026).

Upacara tersebut diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita.”

Dalam kesempatan itu, Edward Candra membacakan amanat Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Ia menyampaikan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah merupakan momentum untuk memperkokoh komitmen dan peran pemerintah dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, otonomi daerah merupakan instrumen penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

“Tema Otonomi Daerah tahun ini mengandung makna kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal. Hal ini dilakukan untuk bersama-sama mewujudkan Asta Cita yang merepresentasikan harapan bangsa Indonesia melalui sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa koordinasi yang baik, tujuan besar tersebut tidak akan tercapai secara optimal,” ujarnya.

Ia menegaskan, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan nasional. Sinkronisasi tersebut dapat diwujudkan melalui sejumlah langkah strategis.

Pertama, integrasi perencanaan dan penganggaran nasional dan daerah. Selama tiga dekade pelaksanaan otonomi daerah, salah satu tantangan utama adalah belum optimalnya integrasi antara perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah. Hal ini kerap menimbulkan ketidaksinkronan program, tumpang tindih kegiatan, duplikasi anggaran, serta rendahnya efektivitas pembangunan.

Kedua, reformasi birokrasi berbasis outcome yang diperkuat dengan digitalisasi terintegrasi dan inovasi daerah. Ia menyoroti masih adanya birokrasi yang berorientasi pada penyerapan anggaran dibandingkan hasil nyata yang berdampak bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan responsif melalui pemanfaatan teknologi serta inovasi.

Ketiga, penguatan kemandirian fiskal daerah. Menurutnya, kemandirian fiskal merupakan pilar utama pembangunan berkelanjutan. Namun, masih banyak daerah yang bergantung pada dana transfer pusat sehingga ruang fiskal menjadi terbatas dan kurang fleksibel dalam merespons kebutuhan pembangunan lokal.

Keempat, kolaborasi antar daerah. Ia menyebutkan, berbagai persoalan strategis seperti transportasi, pengelolaan lingkungan, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, hingga pengembangan ekonomi merupakan isu lintas wilayah yang tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh satu daerah saja.

Kelima, fokus pada layanan dasar dan pengentasan ketimpangan. Pemerintah daerah dituntut mampu memenuhi layanan dasar masyarakat serta mengurangi kesenjangan antarwilayah, terutama dalam akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perlindungan sosial.

Keenam, penguatan stabilitas dan ketahanan daerah. Dalam menghadapi dinamika pembangunan nasional, pemerintah daerah tidak hanya dituntut mendorong pertumbuhan, tetapi juga menjaga stabilitas dan ketahanan di berbagai sektor.

Edward Candra menegaskan bahwa otonomi daerah memberikan ruang bagi daerah untuk berinovasi dan mengembangkan potensi lokal, namun tetap harus berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ia juga mengajak seluruh kepala daerah untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi.

Selain itu, sejumlah hal strategis yang perlu menjadi perhatian bersama antara pemerintah pusat dan daerah antara lain upaya mewujudkan swasembada pangan melalui penguatan regulasi, dukungan anggaran, teknologi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian.

Upaya lainnya adalah mewujudkan swasembada energi melalui optimalisasi sumber daya domestik, diversifikasi energi, efisiensi, dan dukungan kebijakan guna mengurangi ketergantungan impor serta memperkuat ketahanan nasional.

Pengelolaan sumber daya air juga menjadi perhatian melalui peningkatan infrastruktur, pengembangan teknologi inovatif, penegakan hukum, serta kebijakan yang tepat sasaran.

Ia menambahkan, capaian 30 tahun pelaksanaan otonomi daerah harus menjadi pijakan untuk terus mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik di tengah berbagai tantangan.

“Dengan kerja sama dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, saya yakin berbagai tantangan dapat dihadapi,” katanya.

Ia menutup dengan menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar tingkat pemerintahan agar setiap kebijakan yang diambil bersifat implementatif dan tepat sasaran.

“Pemerintah daerah tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga harus menjadi mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal, sehingga Indonesia dapat berkembang secara adil dan merata,” tandasnya.(sn)

Share:

Read More

11 Detik yang Mengubah Makna: Ketika Algoritma Mengalahkan Fakta

Oleh: Jhon

Potongan video berdurasi 11 detik itu beredar cepat. Di berbagai platform media sosial, cuplikan pernyataan Jusuf Kalla tentang konflik Poso muncul dengan narasi yang seragam: ia dituduh menyalahkan kelompok agama tertentu sebagai pemicu kerusuhan. Tagar provokatif menyertainya. Akun-akun anonim menjadi penggerak utama penyebaran.

Namun, seperti kerap terjadi di era digital, yang viral tidak selalu utuh.

Dalam forum rekonsiliasi, JK justru berbicara panjang tentang kompleksitas konflik Poso. Ia menyebut faktor politik, ekonomi, ketimpangan sosial, hingga provokasi sebagai penyebab utama. Ia juga menegaskan bahwa konflik tersebut tidak bisa direduksi semata-mata menjadi persoalan agama. Pernyataan itu disampaikan dalam konteks upaya menjaga perdamaian dan menghindari stigmatisasi.

Yang beredar di publik hanya sepotong kalimat—bagian ketika ia menyebut adanya kelompok dari luar yang membawa simbol agama. Potongan ini dipisahkan dari konteksnya, lalu dipadukan dengan visual kerusuhan lama. Dari sana, lahir narasi baru yang menyimpang dari maksud awal.

Fenomena ini bukan sekadar kesalahan informasi. Ini adalah praktik yang lebih serius: malinformasi. Fakta tidak dipalsukan, tetapi dipilih secara selektif untuk membangun kesimpulan yang menyesatkan. Dalam praktik ini, konteks adalah korban pertama.

Penyebaran konten semacam ini tidak terjadi secara kebetulan. Polanya berulang: potongan video pendek, judul provokatif, distribusi oleh jaringan akun anonim, lalu diperkuat oleh respons emosional publik. Dalam waktu singkat, narasi yang belum terverifikasi berubah menjadi “kebenaran” versi media sosial.

Di titik ini, algoritma memainkan peran penting. Sistem distribusi konten di platform digital bekerja berdasarkan keterlibatan—klik, komentar, dan bagikan. Konten yang memicu emosi cenderung lebih cepat menyebar. Akibatnya, informasi yang memancing kemarahan atau ketakutan memiliki peluang lebih besar untuk viral, terlepas dari akurasinya.

Dampaknya tidak kecil. Diskursus publik menjadi dangkal dan terpolarisasi. Perdebatan bergeser dari upaya memahami menjadi upaya memenangkan. Informasi yang seharusnya memperkaya perspektif justru mempersempitnya.

Media arus utama, yang diharapkan menjadi penyeimbang, tidak selalu berada di posisi yang ideal. Tekanan trafik dan kompetisi digital mendorong sebagian redaksi untuk mengadopsi pendekatan serupa: judul sensasional, potongan video tanpa konteks, dan kecepatan yang mengorbankan verifikasi. Dalam situasi ini, batas antara jurnalisme dan konten menjadi semakin kabur.

Padahal, prinsip dasar jurnalisme tetap sama: verifikasi, akurasi, dan konteks. Tanpa itu, informasi kehilangan nilai dasarnya. Ia tidak lagi menjadi alat untuk memahami realitas, melainkan instrumen untuk membentuk persepsi.

Kasus pelintiran pernyataan tentang konflik Poso menunjukkan bagaimana satu potongan informasi dapat memicu dampak luas. Tidak hanya terhadap individu yang bersangkutan, tetapi juga terhadap memori kolektif masyarakat. Konflik yang pernah terjadi bukan sekadar peristiwa sejarah, melainkan pengalaman sosial yang meninggalkan jejak panjang. Memelintir narasinya berisiko membuka kembali luka lama.

Di tengah situasi ini, publik dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Arus informasi yang deras menuntut kecepatan, sementara pemahaman membutuhkan waktu. Tanpa kehati-hatian, masyarakat dapat dengan mudah terjebak dalam siklus distribusi informasi yang tidak akurat.

Pada akhirnya, pertanyaan yang muncul bukan hanya tentang siapa yang salah dalam satu kasus tertentu. Lebih dari itu, ini tentang bagaimana ekosistem informasi kita bekerja—dan sejauh mana kita bersedia mempertahankan standar kebenaran di dalamnya.

Sebab, jika ukuran kebenaran ditentukan oleh seberapa cepat ia menyebar, maka yang kita hadapi bukan lagi krisis informasi, melainkan krisis nalar publik. (Penulis adalah Ketua SMSI Sumatera Selatan)

Share:

Read More

Gubernur Herman Deru Hadiri Sumsel sebagai Pembuka Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026

Gubernur Herman Deru Hadiri Sumsel sebagai Pembuka Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026

Palembang. SININEWS.COM – Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, didampingi Wakil Gubernur H. Cik Ujang, menghadiri kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, Sabtu (25/04/2026) malam.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini bertujuan untuk memberikan penghargaan atas kinerja terbaik pemerintah daerah sekaligus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Palembang, Sumatera Selatan, dipilih sebagai kota pembuka untuk wilayah Sumatera dalam rangkaian kegiatan nasional yang akan digelar di enam pulau di Indonesia.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, kepada pemerintah daerah yang dinilai berprestasi. Terdapat empat kategori penghargaan yang diberikan, yakni penurunan tingkat pengangguran, penurunan kemiskinan dan stunting, creative financing, serta pengendalian inflasi.

Sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Selatan turut meraih apresiasi dalam ajang tersebut, di antaranya Kota Prabumulih pada kategori pengendalian inflasi, Kota Pagaralam pada kategori penurunan tingkat pengangguran, serta Kota Palembang pada kategori creative financing.

Dalam arahannya, Tito Karnavian menegaskan peran Kemendagri sebagai pembina dan pengawas di bidang politik dan pemerintahan. Ia menjelaskan bahwa penilaian dilakukan berdasarkan kapasitas fiskal daerah serta empat kategori utama.

“Kemendagri membagi kategori daerah berdasarkan kapasitas keuangan fiskal dan empat indikator penilaian. Nilai total apresiasi mencapai Rp320 miliar. Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendorong lahirnya kepala daerah yang kompetitif,” ujar Tito.

Melalui ajang ini, pemerintah berharap tercipta kompetisi sehat antar daerah dalam meningkatkan kinerja pembangunan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Selain pemberian penghargaan, kegiatan ini juga menghadirkan Forum Akselerator Negeri. Forum tersebut menjadi wadah kolaboratif yang mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, akademisi, hingga investor untuk membahas berbagai isu strategis pembangunan daerah.(sn)

Share:

Read More

Gubernur Herman Deru Paparkan Strategi Tekan Kemiskinan dan Kemandirian Pangan Sumsel dalam Podcast detik.com

Gubernur Herman Deru Paparkan Strategi Tekan Kemiskinan dan Kemandirian Pangan Sumsel dalam Podcast detik.com

PALEMBANG. SININEWS.COM – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Dr. H. Herman Deru, memaparkan berbagai strategi pembangunan daerah, mulai dari upaya menekan angka kemiskinan hingga mendorong kemandirian pangan melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Hal tersebut disampaikan dalam podcast bersama wapemred detik.com di Griya Agung Palembang, Minggu (26/04/2026).

Dalam kesempatan itu, Herman Deru mengungkapkan pengalamannya saat menjabat sebagai bupati, dengan fokus utama menurunkan angka kemiskinan. Ia menyebutkan, pada awal masa jabatannya, angka kemiskinan berada di kisaran 17 persen dan berhasil ditekan hingga satu digit dalam waktu empat tahun.

“Empat tahun kemudian saya bisa menurunkan angka kemiskinan secara signifikan hingga satu digit. Bahkan saat itu saya diundang ke Istana pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan daerah tersebut menjadi kabupaten tersejahtera di Sumsel,” ungkapnya.

Namun, saat dipercaya menjadi gubernur, angka kemiskinan di Sumsel kembali berada di kisaran 13 persen. Ia menegaskan bahwa tantangan sebagai gubernur jauh lebih kompleks dibandingkan sebagai bupati, baik dari sisi luas wilayah, karakteristik daerah, maupun peran sebagai wakil pemerintah pusat. Meski demikian, pada masa kepemimpinannya, angka kemiskinan Sumsel kembali berhasil ditekan menjadi 9,85 persen pada tahun 2025.

“Tidak boleh ada yang bertentangan. Semua harus berjalan dalam satu orkestrasi yang jelas, sejalan dengan program pusat,” katanya.

Untuk menekan kemiskinan, Herman Deru memulai dari pembenahan infrastruktur serta penurunan biaya hidup masyarakat. Ia menilai, kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga tingginya biaya hidup.

Melalui pembangunan infrastruktur dan interkoneksi antarwilayah, distribusi barang menjadi lebih efisien sehingga mampu menekan biaya transportasi. Dampaknya, harga kebutuhan pokok, khususnya pangan, menjadi lebih terjangkau.

“Dari kondisi sekitar 60 persen, infrastruktur kita meningkat menjadi di atas 90 persen dalam kondisi mantap. Ini berdampak langsung pada turunnya biaya distribusi,” jelasnya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumsel juga memperkuat layanan kesehatan, termasuk program berobat gratis serta optimalisasi posyandu. Modernisasi alat timbang dari manual ke digital menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan akurasi data kesehatan anak.

Upaya tersebut berdampak signifikan terhadap penurunan angka stunting. Herman Deru menyebutkan, angka stunting yang sempat berada di kisaran hampir 25 persen pada 2021 berhasil ditekan menjadi sekitar 18 persen pada 2023.

“Sumsel menjadi salah satu provinsi dengan penurunan stunting paling signifikan, dan kita mendapat penghargaan dari Wakil Presiden,” ujarnya.

Di sektor pangan, Herman Deru menegaskan pentingnya kemandirian melalui GSMP yang mulai digagas sejak 2021. Program ini bertujuan mengubah pola pikir masyarakat dari konsumtif menjadi produktif.

“Kenapa harus beli kalau bisa menghasilkan sendiri. Pemerintah hadir memberikan bibit, pupuk, sekaligus mengubah mindset masyarakat,” katanya.

Ia menilai ketahanan pangan merupakan hal mendasar yang bahkan lebih penting dari alat utama sistem pertahanan (alutsista).

“Tidak mungkin kita bicara pertahanan kalau masyarakat lapar. Tidak mungkin menciptakan generasi cerdas jika kekurangan gizi,” tegasnya.

Meski sempat dianggap sebagai program kecil, GSMP kini dinilai mampu menjaga stabilitas harga dan mencegah panic buying di masyarakat.

Di sektor pertanian, Sumsel juga mencatat peningkatan signifikan. Dari peringkat kedelapan nasional, kini Sumsel masuk dalam tiga besar peningkatan produksi pertanian secara nasional. Bahkan, Presiden RI mengundang langsung Sumsel dalam kegiatan panen raya.

Selain itu, Herman Deru menyoroti potensi perkebunan sawit di Sumsel yang mencapai sekitar 1,4 juta hektare. Meski demikian, ia mengingatkan agar tidak terjadi alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan sawit.

“Yang penting jangan sampai sawah dialihfungsikan. Kita harus tetap menjaga ketahanan pangan,” katanya.

Ke depan, setelah berhasil mendorong surplus pangan, Pemerintah Provinsi Sumsel akan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi bonus demografi menuju Indonesia Emas.

“Sekitar 67 persen penduduk kita akan berada di usia produktif. Ini peluang sekaligus tantangan,” ujarnya.

Dalam hal pembiayaan daerah, Herman Deru juga mendorong kreativitas pemerintah kabupaten/kota dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penguatan peran BUMD agar sesuai dengan potensi masing-masing wilayah.

Di akhir pernyataannya, Herman Deru menyampaikan harapannya agar masyarakat Sumsel dapat hidup bahagia dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, serta merasakan kehadiran pemerintah dalam kehidupan sehari-hari.

“Sumsel ini heterogen, banyak suku dan latar belakang. Namun, jika rukun dan tidak ada konflik, itu sudah menjadi salah satu kunci kebahagiaan masyarakat,” tandasnya.(sn)

Share:

Read More

Polemik Pemberhentian Sekdes Lubuk Layang Ilir, Kecamatan Tegaskan Sudah Ikuti Regulasi

Polemik Pemberhentian Sekdes Lubuk Layang Ilir, Kecamatan Tegaskan Sudah Ikuti Regulasi

LAHAT. SININEWS.COM – Seperti isyu yang beredar di kalangan sebagian kecil masyarakat Desa Lubuk Layang Ilir, Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat serta pemberitaan di sebuah Media Online bahwa pemberhentian Sekretaris Desa (Sekdes) yang dilakukan Kepala Desa (Kades) setempat telah melanggar aturan dan tidak sesuai prosedur. Hal ini diduga hanyalah menggiring opini publik bahwa Kadesanya tidak mengerti aturan, bahkan cerita ini justru akan membuat gaduh di masyarakat.

Dikonfirmasi pada Minggu (26/4/26), Kades Lubuk Layang Ilir, Didi Kusnandi mengakui adanya pemberhentian tersebut dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Nomor : 141/001/SK/17.2024/2026 tentang Pemberhentian Sekdesnya atas nama Muslimin.

“Ya, memang benar”, tegas Didi.

Soal adanya isyu terjadi pelanggaran prosedur, kata dia, dirinya sudah melakukan langkah-langkah yang telah sesuai dengan aturan. Bahkan jauh sebelumnya, Didi telah memberikan beberapa kali diperingatkan baik secara lisan maupun melalui Surat Peringatan (SP). Namun yang bersangkutan tetap saja tidak mau menuruti.

“Memang sudah kami beri peringatan dari SP1 hingga SP3, tapi yang bersangkutan tetap saja membandel. Selain jarang masuk kerja, yang bersangkutan ini selalu pulang lebih awal dan tidak ful waktu seperti jam kerja dalam aturan. Kami takut perlakukan seperti ini akan berpengaruh ke kinerja perangkat desa yang lain. Makanya saya nasihati, tapi dia masih saja membandel”, terangnya.

Kemudian untuk menerbitkan SK Pemberhentian terhadap Muslimin itu dari Jabatan Sekdes, Didi sudah melalui banyak pertimbangan. Hingga SP3 tidak digubris, maka dirinya mendapatkan rekomendasi sah dari pihak Pemkab Lahat.

“Saya menerbitkan SK Pemberhentian itu, karena saya juga sudah mendapat Surat Rekomendari dari Pemkab Lahat yang dalam hal ini Pak Sekda Lahat (Saat itu dijabat Chandra) atas pertimbangan pelanggaran Sekdes dan juga sesuai administrasi”, tambah Didi didampingi Kuddus selaku Kasi Kesra Desa Lubuk Layang Ilir.

Untuk memastikan prosedur pemberhentian Sekdes ini, dikonfirmasi pada Hendratno selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Kikim Timur membantah jika langkah yang diambil Kades Didi Kusnandi itu melanggar aturan.

“Pemberhentian perangkat desa lubuk layang Ilir sudah sesuai dengan prosedur, itu  berpedoman atau merujuk ke Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2017. Dan kami dari pihak kecamatan juga sudah pernah memberikan nasehat kepada Sekdes tersebut, namun alasan Sekdes tidak cukup honor yang diterima”, jawab Hendratno via WA.

Menurut Ishak Nasroni, SH seorang pemerhati Kegiatan Pemerintah Kabupaten Lahat, jika mempelajari dari kronologi pelanggaran yang dilakukan oleh Sekdes tersebut dan juga langkah-langkah upaya persuasif serta teguran dan peringatan, maka tidak ada yang perlu dibantah dalam hal prosedur dan tindak palanggaran hukum dalam proses pemberhentian Sekdes ini.

“Karena Pemberhentian Sekdes ini sudah mengacu pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024, Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, dan Perda Kabupaten Lahat. Kades tidak bisa memberhentikan Sekdes secara sepihak atau langsung, melainkan harus melalui konsultasi dan rekomendasi tertulis Camat, serta memenuhi syarat seperti meninggal, permintaan sendiri, atau diberhentikan karena pelanggaran”, urai dia.

Kemudian Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa Kades hanya berwenang mengusulkan pemberhentian perangkat desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, bukan menerbitkan SK pemberhentian secara langsung.

“Nah, sesuai dengan regulasi ini, Kades Didi tidak gegabah serta-merta menerbitkan SK Pemberhentian malainkan sudah memberikan peringatan hingga tiga kali dan telah mendapat rekomendasi dari Sekda. Salahnya di mana..?”, tanya Wakil Ketua PWI II sekaligus Plt Sekretaris SMSI Provinsi Sumatera Selatan ini.

Tak sampai di situ, dijabarkan pria yang akrab disapa Ujang ini, pada Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 sebagai Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang aturan dan syarat pemberhentian itu karena Sekdes sudah usia 60 tahun, berhalangan tetap, melanggar larangan, atau tidak lagi memenuhi syarat.

“Lalu untuk Prosedur Pemberhentian sesuai Pasal 5 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, di situ mesti ada Teguran lisan dan tertulis terlebih dahulu. Lanjut ke konsultasi dan rekomendasi tertulis dari Camat dan Pemberhentian harus berdasar aturan, bukan atas dasar suka atau tidak suka”, sambungnya.

Terakhir, sebagai wujud ketidak-puasan atas pemberhentian tersebut, imbuh Ujang, yang bersangkutan sebaiknya melakukan upaya langkah hukum selaku pencari keadilan.

“Ke mana dan apa upaya yang mesti dilakukan..?. Tentunya Sekdes itu ajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). Di sinilah akan terlihat, apakah gugatan diterima atau ditolak oleh Pengadilan”, tutupnya. (sn)

Share:

Read More

Gubernur Herman Deru Tekankan Silaturahmi Perantau Sumbagsel sebagai Kunci Kolaborasi Majukan Daerah

Gubernur Herman Deru Tekankan Silaturahmi Perantau Sumbagsel sebagai Kunci Kolaborasi Majukan Daerah

Palembang. SININEWS.COM – Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, menegaskan pentingnya kolaborasi putra daerah sebagai langkah strategis untuk memajukan wilayah. Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara Halal Bihalal Masyarakat Perantau Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) di Griya Agung, Sabtu (25/4/2026).

Herman Deru yang mewakili lima gubernur di wilayah Sumbagsel menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai pertemuan ini memiliki nilai strategis karena mampu menyatukan tokoh-tokoh penting asal Sumbagsel.

“Pertemuan ini bukan untuk unjuk kekuatan, melainkan memperkuat silaturahmi dan kebersamaan dalam memajukan daerah,” ujarnya.

Ia juga menyebut Sumatera Selatan merasa terhormat menjadi tuan rumah pertemuan perdana ini. Herman Deru berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut guna memperkuat sinergi antar daerah.

Menurutnya, kolaborasi yang dibangun tidak perlu muluk-muluk, melainkan fokus pada penajaman program yang sudah ada dan benar-benar dibutuhkan masyarakat. Ia mencontohkan sejumlah proyek strategis seperti pembangunan Pelabuhan Samudra Tanjung Carat, Tol Palembang–Jambi, serta Tol Palembang–Bengkulu.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan inisiasi Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, untuk menghimpun para pemangku kebijakan agar dapat berkontribusi bagi negara dan daerah.

Menurut Tito, pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk para menteri koordinator. Ia menekankan pentingnya kehadiran lima gubernur Sumbagsel dalam merumuskan program prioritas ke depan.

“Silaturahmi seperti ini sudah lama tidak terjadi. Kita ingin berbuat sesuatu untuk Sumbagsel. Ini hal yang wajar di negara besar, ketika putra daerah ingin memberikan solusi bagi wilayahnya,” kata Tito.

Ia juga mencontohkan sejumlah proyek strategis, seperti pengembangan kawasan Tanjung Carat yang dinilai dapat direalisasikan dalam beberapa tahun ke depan. Selain itu, percepatan konektivitas, termasuk jalan tol Trans Sumatera, dinilai masih perlu dioptimalkan untuk membuka akses pariwisata antarwilayah.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam sambutannya secara virtual menegaskan pentingnya memperkuat persaudaraan dan kerja sama antar daerah di Sumbagsel.

“Kita ingin menyatukan kekuatan daerah Sumbagsel dalam bidang ekonomi dan sumber daya manusia, serta mendukung program pemerintah. Ini bukan soal kedaerahan sempit, tetapi membangun kekuatan bersama seperti masa kejayaan Sriwijaya,” ujarnya.

Senada, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai potensi Sumbagsel sangat besar, baik dari sisi sumber daya manusia, budaya, maupun ekonomi. Namun, ia mengingatkan pentingnya sinergi dan pemetaan potensi agar tidak tertinggal dibanding wilayah lain.

“Silaturahmi ini harus menjadi kebutuhan bersama untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Kita ingin pemerataan pembangunan dan kemajuan di Sumbagsel,” katanya.

Acara ini turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Yandri Susanto, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari,Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi ,Serta Wamen Investasi dan Hilirisasi RI Todotua Pasaribu . Hadir pula tokoh nasional seperti Hatta Rajasa dan Aburizal Bakrie.

Selain itu, para gubernur di wilayah Sumbagsel juga tampak hadir, yakni Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, Gubernur Jambi Al Haris, dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun langkah konkret dan kolaboratif untuk mendorong kemajuan Sumbagsel tanpa mengesampingkan kepentingan nasional.(sn)

Share:

Read More