Berkat TP. PKK dan GOW PALI Serta Camat Talang Ubi, Lilis Akhirnya Bisa Berobat

 

Berkat TP. PKK dan GOW PALI Serta Camat Talang Ubi, Lilis Akhirnya Bisa Berobat 

PALI, sininews.com -- Lilis (45) warga Talang Jepit Kecamatan Talang Ubi akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk diobati berkat kepedulian TP.PKK dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten PALI serta Camat Talang Ubi.

Lilis yang kini tengah terbaring lemah akibat mengidap kanker payudara sedikit bernafas lega setelah TP.PKK dan GOW Kabupaten PALI serta Camat Talang Ubi mendatangi kediamannya pada Rabu 13 Mei 2026.

Dari keterangan tetangganya, Lilis telah mengidap kanker payudara sejak 10 bulan lalu, tetapi Lilis dan keluarganya awalnya memilih pengobatan alternatif dengan pergi ke pulau Jawa.

Setelah menjalani pengobatan alternatif di pulau Jawa, rupanya penyakit Lilis tak kunjung sembuh bahkan semakin memburuk.

Mengetahui penyakit Lilis semakin parah, tetangga serta pihak keluarga membujuk agar Lilis pulang ke PALI.

Setelah pulang ke PALI, tetangga serta pemerintah setempat dari RT dan RW serta Lurah juga Camat menyampaikan kesulitan Lilis ke Pemkab PALI.

Dan setelah mengetahui kesulitan Lilis, TP.PKK dan GOW serta utusan Bupati PALI melalui Dinas Sosial mendatangi kediaman Lilis.

"Alhamdulillah hari ini Lilis dibawa menggunakan ambulans dari Dinkes dibawa ke RSUD Talang Ubi untuk mendapatkan pengobatan," ungkap Hj Leli Hartati ketua GOW PALI.

Ditambahkan Leli Hartati bahwa dengan kondisi Lilis saat ini memang perlu perawatan intensif dari tim medis agar penyakitnya bisa disembuhkan.

"Kami berharap penyakit Lilis bisa disembuhkan sehingga bisa kembali beraktivitas normal," harapnya. 

Dikatakan Hj.Leli Hartati bahwa organisasinya tidak hanya sebagai simbol namun berupaya hadir membantu masyarakat yang tengah kesusahan.

"Kami hadir bukan hanya kumpul-kumpul namun kami ingin ada kontribusi nyata bagi masyarakat sehingga kehadiran kami bisa bermanfaat," jelasnya.(SN/PERRY)

Share:

Read More

PHR, Polda Sumsel dan Kejari Prabumulih, Sinergi untuk Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum di Kegiatan Hulu Migas

Caption: Direktur Utama PHR Muhammad Arifin menandatangani MoU dengan Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho di Ruang Serbaguna Lantai 2 Gedung di Gedung Presisi Polda Sumatera Selatan, Palembang, Senin (11/5/2026).

Palembang, sininews.com --PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menjalin kerja sama dengan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) dalam mendukung ketahanan energi nasional.

Kerja sama tersebut tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kesadaran Hukum serta Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Kerja Sama Produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Rangka Implementasi Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 14 Tahun 2025.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PHR Muhammad Arifin dan Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho. Penandatanganan dilaksanakan di Ruang Serbaguna Lantai 2 Gedung Presisi Polda Sumatera Selatan, Palembang, Senin (11/5/2026).

"Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat keberlangsungan operasi, dan mendukung upaya peningkatan produksi energi nasional di tengah tantangan geopolitik global dan kebutuhan ketahanan energi Indonesia," kata Arifin.

Arifin menyampaikan kerja sama ini merupakan langkah strategis, khususnya dalam menciptakan kepastian hukum, pengamanan operasional, serta kondusivitas kegiatan hulu migas.

Dalam kesempatan tersebut, Polda Sumsel menegaskan komitmen mendukung penuh program pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional melalui pengamanan dan penegakan hukum yang profesional.

Irjen Sandi Nugroho mengatakan penguatan tata kelola sumur minyak masyarakat harus dilakukan secara terintegrasi agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan dalam koridor hukum dan standar keselamatan yang jelas. Menurutnya, langkah ini sekaligus menjadi bagian penting dalam mencegah praktik pengeboran ilegal yang selama ini berpotensi menimbulkan bahaya dan kerugian negara.

"Komitmen utama dari tata kelola ini adalah memastikan tidak boleh lagi ada korban jiwa akibat insiden kecelakaan kerja dan tidak boleh ada pencemaran lingkungan. Ke depan, lingkungan yang terdampak harus kita revitalisasi bersama sebagai tanggung jawab terhadap generasi mendatang,” kata Irjen Sandi Nugroho.

Pada penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut, hadir General Manager PHR Zona 4 Djudjuwanto, Vice President Legal Counsel PHR Ni Luh Gede Rahmana Santi, ⁠Sr. Manager Production & Operation PHR Zona 4 Agung Wibowo, serta ⁠Head of Legal Counsel PHR Zona 4 Ari Rachmadi.

*Sinergi dengan Kejaksaan*

Pada hari yang sama, PHR Zona 4 juga memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih. Penguatan kerja sama dilakukan melalui perpanjangan MoU tentang Penanganan Masalah Hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara kedua belah pihak.

MoU ini ditandatangani oleh Pjs. Senior Manager Prabumulih Field Haris Falah dengan Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih Asvera Primadona. General Manager PHR Zona 4 Djudjuwanto hadir dalam acara yang dilaksanakan di Kantor PHR Zona 4 di Prabumulih itu.

Perpanjangan MoU ini merupakan wujud komitmen bersama dalam memperkuat sinergi antara perusahaan dengan Kejaksaan Negeri Prabumulih, khususnya dalam mendukung kelancaran operasional, kepastian hukum, serta tata kelola perusahaan yang baik.

"Saat ini dinamika geopolitik global memberikan pengaruh besar terhadap ketahanan energi nasional. Situasi tersebut menjadi tantangan bagi PT Pertamina EP untuk terus meningkatkan produksi guna mendukung ketahanan energi nasional. Dalam upaya tersebut diperlukan kolaborasi yang baik dengan kejaksaan dalam memberikan pendampingan hukum, mitigasi risiko serta menjaga kepastian hukum terhadap kegiatan operasional dan eksplorasi migas." ucap Djudjuwanto.

*Tentang PHR Regional Sumatra Zona 4*

PHR Regional Sumatra Zona 4, Subholding Upstream Pertamina, mengoperasikan tujuh wilayah kerja Pertamina EP (PEP) dan Pertamina Hulu Energi (PHE), yaitu PEP Prabumulih Field, PEP Limau Field, PEP Adera Field, PEP Pendopo Field, PEP Ramba Field, PHE Ogan Komering, dan PHE Raja Tempirai.

Wilayah-wilayah kerja itu tersebar di dua kota, Prabumulih dan Palembang, serta sembilan kabupaten, yaitu Muara Enim, PALI, Lahat, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ulu. 

PHR Regional Sumatra Zona 4 di bawah koordinasi serta pengawasan dari SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). (sn)

Share:

Read More

Perkuat Tata Kelola, WIKA Kembali Percayakan Prof Harris Arthur Hedar di Dewan Komisaris

Prof Harris Arthur Hedar Kembali Dipercaya Jadi Komisaris Independen WIKA

JAKARTA, sininews.com – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA resmi menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 di Wika Tower, Jakarta, Senin (11/5/2026). Dalam rapat tersebut, salah satu keputusan penting adalah penetapan kembali Prof Harris Arthur Hedar sebagai Komisaris Independen perseroan.

Keputusan ini sekaligus menegaskan kepercayaan pemegang saham terhadap peran Harris Arthur Hedar dalam memperkuat fungsi pengawasan, integritas, serta tata kelola perusahaan di lingkungan BUMN konstruksi tersebut.

Di luar jabatannya di WIKA, Harris Arthur Hedar dikenal memiliki sejumlah peran strategis. Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Ketua Umum PERADI Profesional periode 2026–2031, serta akademisi dan Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM). Dalam dunia pendidikan dan organisasi, ia aktif mendorong penguatan profesionalisme, khususnya di bidang hukum dan kelembagaan.

Sebelumnya, Harris Arthur Hedar juga memimpin pelantikan pengurus PERADI Profesional di Jakarta yang dihadiri sejumlah tokoh nasional dan pejabat penegak hukum. Kehadirannya dalam berbagai forum hukum nasional menunjukkan posisi strategisnya dalam dunia advokat dan organisasi profesi.

Dalam RUPST tersebut, pemegang saham juga menetapkan susunan baru dewan komisaris dan direksi WIKA. Apri Artoto ditunjuk sebagai Komisaris Utama. Sementara itu, posisi Komisaris Independen diisi oleh Suryo Absorotri Utomo, Aditya Warman, dan Harris Arthur Hedar. Adapun Suwarta ditetapkan sebagai Komisaris.

Di jajaran direksi, Ketut Pasek Senjaya Putra resmi menjabat sebagai Direktur Utama WIKA. Ia didampingi oleh Hadjar Seti Adji sebagai Direktur Manajemen SDM dan Transformasi, Hananto Aji sebagai Direktur Operasi I, Sonny Setyadhy sebagai Direktur Operasi II, Vera Kirana sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Legal, serta Mulyadi sebagai Direktur Keuangan.

Dengan susunan kepengurusan baru ini, WIKA diharapkan mampu memperkuat transformasi perusahaan, meningkatkan kinerja, serta menjaga tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan di tengah dinamika industri konstruksi nasional.(sn)

Share:

Read More

Gubernur Herman Deru Dorong Sinergi Camat dan Kepala Daerah Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Gubernur Herman Deru Dorong Sinergi Camat dan Kepala Daerah Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Palembang, sininews.com — Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menegaskan pentingnya sinergi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Penegasan tersebut disampaikannya saat Launching Sensus Ekonomi 2026 yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Camat se-Sumatera Selatan di Griya Agung Palembang, Selasa (12/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta bupati dan wali kota se-Sumsel.

Dalam sambutannya, Herman Deru mengatakan pelaksanaan sensus ekonomi memiliki arti penting sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan di masa mendatang. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya para camat hingga kepala desa, turut mengawal suksesnya sensus tersebut.

“Alhamdulillah, pada kesempatan baik ini kita dapat melaksanakan rakor camat dan launching sensus ekonomi. Era saat ini merupakan era yang sangat berbeda, sehingga persepsi kita harus sama agar langkah kita juga sama, dengan fokus untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Herman Deru.

Menurutnya, camat memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pemerintahan di wilayah masing-masing. Camat bukan hanya perpanjangan tangan kepala daerah, tetapi juga pengawal pembangunan dan pemimpin masyarakat di tingkat kecamatan.

“Camat sebagai ujung tombak negara memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Hasil sensus nanti akan menjadi navigasi dalam menentukan arah kebijakan para pengambil keputusan,” katanya.

Herman Deru juga menegaskan pentingnya keterbukaan masyarakat dalam memberikan data yang akurat. Sebab, Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus terintegrasi yang akan menggambarkan kondisi nyata di lapangan, termasuk dinamika penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Tanpa data yang benar, para pengambil kebijakan tidak bisa mengambil keputusan dengan benar. Karena itu, saya mengajak seluruh pemimpin daerah menjadikan data BPS sebagai navigasi utama dalam menentukan kebijakan,” tegasnya.

Ia meminta para camat segera memberikan pemahaman kepada kepala desa dan lurah mengenai pentingnya sensus ekonomi agar data yang dihasilkan benar-benar valid dan akurat.

“Kita ingin data ini menjadi seperti Google Maps yang menuntun arah kebijakan pemerintah di tahun-tahun mendatang. Data tidak bisa diambil dengan feeling, semuanya harus berbasis data yang akurat,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel yang juga Ketua Tim Terpadu Sensus Ekonomi, Edward Candra, mengatakan pelaksanaan sensus ekonomi merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov Sumsel dengan pemerintah kabupaten/kota se-Sumsel.

Menurut Edward, salah satu langkah penting dalam menyukseskan sensus ekonomi adalah pembentukan Tim Terpadu yang telah disahkan langsung oleh Gubernur Sumsel.

“Tim Terpadu sudah terbentuk dan akan mulai bekerja hari ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan arahan Menteri Dalam Negeri, pemerintah daerah diminta mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dalam pelaksanaannya, kepala desa dan lurah menjadi garda terdepan dalam pengumpulan data di lapangan.

“Di Sumsel terdapat 3.259 desa dan kelurahan yang akan dikoordinasikan oleh 241 camat se-Sumsel. Diharapkan terbangun sinergi, komitmen, dan dukungan penuh dari pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Moh. Edy Mahmud, menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sumsel, khususnya Gubernur Herman Deru, atas dukungan besar terhadap pelaksanaan sensus ekonomi.

Menurutnya, pembentukan Tim Terpadu Sensus Ekonomi di Sumsel menjadi langkah luar biasa dan dapat menjadi role model bagi provinsi lain di Indonesia.

“Launching Tim Terpadu Sensus Ekonomi ini luar biasa, karena belum ada provinsi lain yang membentuk seperti ini. Terima kasih kepada Gubernur Sumsel atas inisiatif yang sangat baik,” ujarnya.

Ia menilai Sumsel memiliki potensi besar untuk berkembang lebih maju, terlebih sebagai daerah lumbung pangan dan lumbung energi nasional.

“Sensus ekonomi ini milik kita bersama, sehingga perlu kolaborasi seluruh stakeholder. Kami berharap BPS kabupaten/kota terus berkoordinasi dengan kepala daerah,” tandasnya.(sn)

Share:

Read More

Viral di TikTok, Kajari Lahat Pastikan Tidak Ada Intimidasi dan Pemerasan

Viral di TikTok, Kajari Lahat Pastikan Tidak Ada Intimidasi dan Pemerasan

Lahat, sininews.com - Kepala Kejakaaan Negeri Lahat Teuku Lutfansyah menegaskan bahwa tuduhan pemerasan terhadap 21 mantan anggota DPRD Lahat periode 2019–2024 yang beredar di media sosial merupakan informasi tidak benar.

Kepala Kejaksaan Negeri Lahat itu menyampaikan klarifikasi menyusul munculnya video di TikTok yang menuding dirinya bersama jajaran bidang tindak pidana khusus (Pidsus) melakukan intimidasi dan meminta sejumlah uang terkait perkara dugaan SPPD fiktif Covid-19.

“Informasi itu adalah fitnah. Kami tidak pernah melakukan tekanan ataupun meminta uang kepada pihak mana pun,” ujar Teuku saat memberikan keterangan di Kantor Kejari Lahat, Selasa (12/5/2026).

Ia mengatakan siap mempertanggungjawabkan pernyataannya secara hukum apabila tudingan tersebut disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Teuku, perkara yang kembali disorot itu merupakan kasus lama yang terjadi pada 2020 atau sebelum dirinya menjabat sebagai Kajari Lahat. Ia menyebut penanganan perkara tersebut telah selesai pada 2021.

Ia juga menilai tuduhan mengenai adanya permintaan dana sebesar Rp1,05 miliar sebagai uang pengamanan perkara merupakan bentuk serangan terhadap nama baik institusi kejaksaan.

Pernyataan serupa disampaikan mantan Ketua DPRD Lahat periode 2019–2024, Fitrizal Homizi. Ia membantah adanya dugaan pemerasan sebagaimana yang beredar di media sosial.

“Tidak ada pemerasan. Informasi yang beredar itu tidak benar,” kata Fitrizal.

Pihak Kejari Lahat menyampaikan klarifikasi untuk merespons cepat narasi provokatif yang tersebar melalui media sosial dan menyeret nama institusi kejaksaan. (sn)

Share:

Read More

Gubernur Sumsel Herman Deru Ajak Santri Ponpes An Nur Jadi Penjaga Moral Bangsa

Gubernur Sumsel Herman Deru Ajak Santri Ponpes An Nur Jadi Penjaga Moral Bangsa

OKI, sininews.com — Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menghadiri Haflah Akhirusunnah Pondok Pesantren An Nur serta Haul Dr. KH. Nur Muhammad Iskandar dan Haul Hj. Percha Leanpuri di Pondok Pesantren An Nur, Desa Tebing Suluh, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Senin (11/5/2026).

Kehadiran Herman Deru disambut hangat ribuan santri, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga sekitar yang memadati area pondok pesantren sejak pagi hari.

Kegiatan berlangsung khidmat dengan rangkaian doa bersama, haflah santri, serta tausiyah keagamaan.

Dalam sambutannya, Herman Deru menyampaikan apresiasi atas kontribusi Pondok Pesantren An Nur dalam membangun pendidikan karakter dan memperkuat nilai-nilai keislaman di Sumatera Selatan.

Menurutnya, pesantren memiliki peran penting dalam mencetak generasi yang berakhlak mulia dan berilmu.

Ia juga mengajak para santri untuk terus semangat menuntut ilmu serta menjaga nama baik pesantren di tengah perkembangan zaman yang semakin dinamis.

Herman Deru menilai santri memiliki tanggung jawab besar sebagai penjaga moral dan perekat persatuan bangsa.

Pada kesempatan itu, Herman Deru mengenang sosok almarhum KH. Nur Muhammad Iskandar sebagai ulama yang telah memberikan banyak kontribusi bagi perkembangan dakwah dan pendidikan Islam di wilayah OKI dan Sumatera Selatan.

Ia menyebut keteladanan para ulama harus terus diwariskan kepada generasi muda.

Selain itu, Herman Deru juga menyampaikan penghormatan kepada almarhumah Hj. Percha Leanpuri yang dinilai memiliki dedikasi besar dalam pengabdian kepada masyarakat.

Menurutnya, semangat perjuangan dan pengabdian almarhumah patut menjadi inspirasi bagi masyarakat Sumsel.

Suasana haru menyelimuti acara saat doa bersama dipanjatkan untuk almarhum KH. Nur Muhammad Iskandar dan almarhumah Hj. Percha Leanpuri.

Para jemaah tampak khusyuk mengikuti rangkaian haul yang menjadi momentum mempererat silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah.

Kegiatan Haflah Akhirusunnah dan haul tersebut ditutup dengan penampilan santri Pondok Pesantren An Nur serta ramah tamah bersama para tamu undangan.

Pemerintah Provinsi Sumsel berharap kegiatan keagamaan seperti ini terus menjadi penguat nilai spiritual dan kebersamaan di tengah masyarakat.(sn)

Share:

Read More

Wagub Sumsel Cik Ujang Apresiasi Kepedulian PT TSM terhadap Anak Berkebutuhan Khusus

Wagub Sumsel Cik Ujang Apresiasi Kepedulian PT TSM terhadap Anak Berkebutuhan Khusus

Palembang, sininews.com — Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Cik Ujang menghadiri kegiatan berbagi bersama anak-anak berkebutuhan khusus yang diselenggarakan PT Tirta Sriwijaya Maju (TSM) di Sekolah Luar Biasa (SLB) Talang Kelapa, Selasa (12/5/2026).

Dalam sambutannya, Cik Ujang mengajak seluruh hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan sosial tersebut dapat terlaksana dalam keadaan sehat dan penuh kebersamaan.

Ia menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada PT TSM sebagai salah satu BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terus menunjukkan kepedulian sosial dan komitmennya terhadap pembangunan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada PT TSM yang secara konsisten melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, khususnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus,” ujar Cik Ujang.

Pada kesempatan tersebut, PT TSM menyerahkan bantuan berupa enam unit sepeda statis, dua unit trampolin, empat unit gym ball terapi, serta 31 paket sembako untuk para guru.

Menurut Cik Ujang, bantuan tersebut memiliki makna penting dalam mendukung aktivitas terapi, proses pembelajaran, serta meningkatkan kesejahteraan para penerima manfaat di lingkungan SLB Talang Kelapa.

Ia menegaskan, bantuan yang diberikan bukan sekadar bentuk kepedulian perusahaan, tetapi juga menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan sosial dan pendidikan di Sumsel.

“Kami berharap fasilitas dan bantuan ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang aktivitas terapi dan pembelajaran. Kepedulian seperti ini perlu terus dipupuk agar tercipta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Cik Ujang berharap program TJSL yang dijalankan PT TSM dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat Sumatera Selatan.

Mengakhiri sambutannya, ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal kebaikan dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” tutupnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT TSM, Adib Ubaidillah, mengatakan kegiatan berbagi bersama anak-anak berkebutuhan khusus tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Ia menegaskan, PT TSM sebagai BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam menjalankan roda perusahaan, tetapi juga hadir memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan.

“Kami berharap bantuan yang diberikan hari ini dapat memberikan manfaat bagi anak-anak berkebutuhan khusus di SLB Talang Kelapa, terutama dalam menunjang kegiatan terapi dan proses pembelajaran,” ujarnya.(sn)

Share:

Read More

Gaji Menunggak dan Diduga Ada Ancaman PJO, Karyawan PT SCU di Muara Enim Gelar Mogok Kerja

*Gaji Menunggak dan Diduga Ada Ancaman PJO, Karyawan PT SCU di Muara Enim Gelar Mogok Kerja*

​Muara Enim, Sumsel, sininews.com – Gejolak melanda internal PT Sarana Cipta Unggul (SCU). Segenap karyawan perusahaan subkontraktor tersebut mendadak melakukan aksi mogok kerja pada Selasa (12/05/2026). Aksi ini dipicu oleh keterlambatan pembayaran gaji serta mencuatnya pernyataan bernada ancaman dari pihak manajemen.

​

​Salah seorang karyawan PT SCU, IN (35), mengungkapkan bahwa mogok kerja ini adalah bentuk puncak kekecewaan karyawan terhadap manajemen. Selain masalah gaji yang tertunggak, para pekerja merasa terintimidasi oleh pernyataan Delly, selaku Penanggung Jawab Operasional (PJO) PT SCU.

​IN membeberkan salinan percakapan Delly kepada stafnya bernama Basri, yang kemudian diteruskan ke grup karyawan. Pesan tersebut dinilai tidak wajar dan berisi ancaman pemutusan kontrak kerja:

​"Pak Basri, besok karyawan mekanik suruh ikut general safety talk ya. Untuk para driver BB yang tak mau ikut tandai aja, bulan Juni banyak yang habis kontrak, kita putus satu satu," bunyi pesan singkat tersebut.

​"Jika tidak ada statement pengancaman yang dikeluarkan oleh Delly tersebut, mungkin keterlambatan gaji masih bisa kami toleransi. Namun, mosi tidak percaya ini muncul karena sikap arogansi tersebut," tegas IN kepada awak media.

​Ketidakpastian semakin diperparah dengan adanya perbedaan informasi antara PJO dan Direktur. Delly sempat menyebut gaji terlambat karena menunggu pencairan dari pihak subcon PT SBS dan menjanjikan pembayaran paling lambat 18 Mei 2026.

​Namun, di sisi lain, Direktur PT SCU, Yasir, menyatakan kepada karyawan bahwa gaji akan dibayar pada Rabu (13/05/2026).

​"Itu hanya janji manis. Sampai saat ini slip dan hitungan gaji belum ada di tim keuangan. Bagaimana mungkin besok bisa dibayar kalau administrasinya saja belum siap?" cetus IN meragukan komitmen perusahaan.

​Saat mencoba dikonfirmasi, Delly (PJO) justru memilih bungkam dan memblokir nomor WhatsApp para jurnalis. Sikap serupa ditunjukkan Manager HRD GA, Joko Mulyono, yang tidak memberikan tanggapan meski telah dihubungi.

​Sementara itu, Direktur Utama PT SCU, Yasir, saat dikonfirmasi via telepon membenarkan keterlambatan gaji tersebut. Terkait pesan PJO yang viral, ia menampik hal itu sebagai ancaman.

​"Itu bukan pengancaman, melainkan evaluasi kinerja. Bagi yang loyal diperpanjang, bagi yang memprovokasi atau membangkang, kontraknya tidak diperpanjang. Terkait gaji, Alhamdulillah jalan poros sudah keluar dan besok bisa dibayarkan. Keterlambatan ini hal biasa dalam perusahaan," ujar Yasir.

​Kondisi ini menarik perhatian Dayat, Komandan KOTI Pemuda Pancasila Kabupaten Muara Enim. Ia meminta PT SBS selaku pemberi kerja untuk meninjau ulang kelayakan kerja sama dengan PT SCU.

​"Pejabat di PT SCU terkesan tidak kompeten dan tidak profesional dalam menjalin komunikasi, baik dengan karyawan maupun media. Mereka (karyawan) adalah pejuang keluarga, jangan disakiti haknya," tegas Dayat.

​Ia menambahkan bahwa Pemuda Pancasila siap turun tangan jika persoalan hak karyawan ini tidak segera diselesaikan secara tuntas.(sn)

Share:

Read More

Walikota Palembang Ratu Dewa Berikan Atensi Pegawai Pemkot Keluar Jam Kerja Tanpa Alasan Jelas

 

Walikota Palembang Ratu Dewa Berikan Atensi Pegawai Pemkot Keluar Jam Kerja Tanpa Alasan Jelas

Sininews- Walikota Palembang, Ratu Dewa memberikan atensi khusus mengenai seringnya pegawai Pemkot keluar dari kantor tanpa alasan yang jelas. 

Bahkan, melalui BKPSDM Kota Palembang bersama Satpol PP dan Inspektorat Kota Palembang melakukan Inspeksi Mendadak di beberapa Coffee Shop, Pusat Keramaian, Pasar dan tempat lainnya, Senin, 12 Mei 2026.

Sejumlah pegawai pun terciduk oleh tim gabungan yang keluyuran di saat jam kerja.

Ratu Dewa menginstruksikan agar instansi terkait memberikan teguran hingga hukuman sesuai tingkat kesalahan. Dan melakukan pembinaan terhadap pegawai yang sering bolos kerja.

"Tidak ada tempat untuk keluyuran di saat jam kerja. Tanamkan disiplin pegawai untuk menunjang sasaran program dan kerja di OPD masing-masing," tegasnya.

Ratu Dewa meminta masyarakat agar turut memantau keberadaan ASN di luar kantor pada jam dinas tanpa alasan dinas yang tidak jelas. 

"Kito kasih sanksi yang tegas kalu memang terbukti bersalah dan berulang" 

"Minta tolong jugo untuk warga dll kalo ketemu pegawai kito di jam kerjo yang ngemall, kepasar, makan mie model atau pegi nongkrong ke cafee pas jam dinas tolong kirim DM foto / video untuk kito kasih sanksi tindakan tegas kedepannyo," pesannya.(sn)

Share:

Read More

DPRD PALI Berupaya Hadir Ditengah Musibah, Melalui H. Ubaidillah Tak Pernah Absen Saat Warga Membutuhkan

 

Ketua DPRD PALI saat memberikan bantuan kepada korban kebakaran 

PALI, sininews.com -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) melalui Ketua H. Ubaidillah berupa menjalankan amanahnya selaku wakil rakyat untuk selalu hadir saat ada musibah yang melanda masyarakat.

Terbukti dari beberapa musibah, Ketua DPRD PALI H. Ubaidillah tak pernah absen saat warga terkena musibah membutuhkan kehadiran wakil rakyat.

Ketua DPRD PALI saat meninjau reruntuhan rumah akibat terbakar 

Seperti pada kejadian kebakaran di Desa Tanding Marga Kecamatan Penukal Utara awal bulan Mei 2026.

Ketua DPRD PALI H. Ubaidillah bersama anggota DPRD H. Amran menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran yang menghanguskan rumah salah satu warga setempat. Bantuan tersebut berupa paket sembako.

Ketua DPRD PALI saat memberikan bantuan kepada korban kebakaran 

Kemudian pada di bulan yang sama, Ketua DPRD PALI kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap korban kebakaran di Desa Purun Kecamatan Penukal.

Dikatakan H. Ubaidillah bahwa pemberian bantuan kepada korban musibah mewakili anggota dewan lainnya selaku wakil rakyat dan menunjukkan kepeduliannya.

"Ini bukti kepedulian DPRD kabupaten PALI kepada masyarakat yang terkena musibah," ungkap H. Ubaidillah kepada tim media ini, Selasa 12 Mei 2026.

Ketua DPRD PALI saat memberikan bantuan kepada korban kebakaran 

Menurut H. Ubaidillah bahwa meski  bantuan tersebut tidak seberapa tetapi diharapkan mampu meringankan duka yang dialami korban yang terkena musibah.

"Kami akan terus berupaya membantu masyarakat, baik itu sebagai perpanjangan suara rakyat maupun membantu masyarakat yang terkena musibah. Meski pun nilainya tidak seberapa namun inilah bentuk kepedulian kami," imbuhnya.

Dengan adanya musibah kebakaran yang kerap dialami masyarakat PALI, H. Ubaidillah menyarankan agar warga waspada dan mengindari potensi terjadinya kebakaran.

"Harap waspada dan cek kembali dapur maupun sumber api sebelum bepergian, kemudian cek secara berkala jaringan listrik di rumah masing-masing jangan sampai ada yang lapuk atau terkelupas sehingga menimbulkan arus pendek," saran Ketua DPRD PALI. (sn/ADV)

Share:

Read More