Ketua TP PKK Sumsel Tinjau Pembinaan dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK di Kelurahan Talang Ubi Barat

Ketua TP PKK Sumsel Tinjau Pembinaan dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK di Kelurahan Talang Ubi Barat

PALI--SiniNews.Com— Pemerintah Kelurahan Talang Ubi Barat menerima kunjungan kerja jajaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka kegiatan Pembinaan dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK, pada Rabu (19/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung khidmat ini dihadiri langsung oleh Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Selatan, Hj. Feby Herman Deru, didampingi Staf Ahli TP PKK Sumsel, Lidyawati Cik Ujang, serta dr. Ria Anindito Budi, M.Kes. beserta rombongan pengurus TP PKK Provinsi Sumsel.

Kehadiran rombongan TP PKK Provinsi Sumsel disambut hangat oleh Ketua TP PKK Kabupaten PALI, Dwi Asgianto, S.E., bersama Lurah Talang Ubi Barat, Ritawati Anwar, S.Th.I., M.Si., NL.P.

Turut hadir dalam acara tersebut Camat Talang Ubi, Atmo Haryono, S.H., perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Babinsa, seluruh Ketua RT/RW se-Kelurahan Talang Ubi Barat, serta jajaran kader PKK dan staf kelurahan.

Dalam arahannya, Ketua TP PKK Sumsel Hj. Feby Herman Deru menyampaikan bahwa pembinaan dan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan 10 Program Pokok PKK berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan hingga lingkungan RT/RW.

"Evaluasi ini bukan sekadar penilaian, melainkan wadah silaturahmi sekaligus pembinaan agar para kader PKK di daerah semakin bersemangat dan tepat sasaran dalam menjalankan program-program pemberdayaan keluarga," ujar Feby.

Sementara itu, Lurah Talang Ubi Barat, Ritawati Anwar, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas perhatian dan bimbingan yang diberikan oleh TP PKK Provinsi Sumsel dan TP PKK Kabupaten PALI.

"Kami sangat berterima kasih atas kedatangan Ibu Ketua TP PKK Sumsel beserta rombongan. Pembinaan ini menjadi motivasi besar bagi seluruh kader dan staf Kelurahan Talang Ubi Barat untuk terus meningkatkan kinerja dan sinergitas demi kesejahteraan warga," ungkap Ritawati.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan laporan kegiatan serta peninjauan kesiapan administrasi dan program kerja dari masing-masing Pokja (Kelompok Kerja) TP PKK Kelurahan Talang Ubi Barat oleh tim evaluator provinsi.

Sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait, instansi keamanan, serta elemen masyarakat RT/RW yang hadir diharapkan dapat terus memperkuat pelaksanaan program PKK di Kelurahan Talang Ubi Barat ke depannya.(SN/Perry).

Share:

Read More

Satlantas Polres PALI Siagakan Personel di Simpang Polres dan Simpang 5

 Satlantas Polres PALI Siagakan Personel di Simpang Polres dan Simpang 5

PALI-- SiniNews.Com— Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menggelar apel strong point pagi untuk meningkatkan pelayanan dan pengamanan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah hukumnya, Rabu (19/8/2026).

Apel yang dimulai pukul 06.15 WIB tersebut berlangsung di lapangan Mapolres PALI. Kegiatan dipimpin oleh Ipda Tedi Indra Natajaya, S.H., dan diikuti personel Satlantas Polres PALI sesuai surat perintah tugas.

Dalam arahannya, personel diminta melaksanakan strong point tepat waktu, khususnya pada pukul 06.30 WIB. Petugas kemudian ditempatkan di Simpang Polres dan Simpang 5 sesuai penugasan masing-masing.

Kasat Lantas Polres PALI AKP Selda Audina, S.Tr.K., M.H., mengatakan apel tersebut menjadi bagian dari kesiapan personel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama pada jam aktivitas pagi ketika mobilitas kendaraan meningkat.

“Seluruh anggota agar melaksanakan apel dan strong point pagi tepat waktu. Personel nantinya ditempatkan di Simpang Polres dan Simpang 5 sesuai surat perintah,” kata Selda dalam arahannya.

Selain pengaturan lalu lintas, personel juga diminta memastikan setiap kegiatan dapat terdokumentasi dan terlaporkan melalui sistem yang telah ditentukan. Anggota diwajibkan mengaktifkan aplikasi E-Turjagwali karena pelaksanaan kegiatan akan dilakukan pengecekan oleh Direktorat Lalu Lintas.

“Seluruh anggota Satlantas wajib mengaktifkan E-Turjagwali karena pelaksanaan kegiatan dan laporan akan dilakukan pengecekan oleh Direktorat Lalu Lintas,” ujarnya.

Petugas yang melaksanakan piket juga diwajibkan membawa dan menggunakan HP K3I untuk melaporkan kegiatan strong point pagi. Selain itu, setiap personel Satlantas diminta membawa handy talky (HT) selama menjalankan tugas di lapangan.

“Anggota yang melaksanakan piket agar membawa dan menggunakan HP K3I untuk melaporkan kegiatan strong point. Seluruh anggota Satlantas juga wajib membawa HT,” katanya.

Kegiatan apel tersebut merupakan bagian dari upaya Satlantas Polres PALI meningkatkan kehadiran polisi di tengah masyarakat. Penempatan personel di titik persimpangan diharapkan dapat membantu kelancaran arus kendaraan sekaligus memberikan rasa aman bagi pengguna jalan.

Berdasarkan laporan, apel strong point pagi berlangsung aman dan terkendali. Selanjutnya personel melaksanakan tugas sesuai penempatan dan surat perintah yang telah ditentukan.

Kasat Lantas Polres PALI menegaskan kedisiplinan personel menjadi salah satu hal penting dalam mendukung optimalisasi pelayanan kepolisian di bidang lalu lintas.(SN/Perry)

Share:

Read More

Gubernur Herman Deru Dorong Percepatan Elektrifikasi Pelosok Sumsel, 6.045 KK Segera Nikmati Listrik

Gubernur Herman Deru Dorong Percepatan Elektrifikasi Pelosok Sumsel, 6.045 KK Segera Nikmati Listrik

PALEMBANG. SIMINEWS.COM — Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumsel dalam mendukung percepatan elektrifikasi hingga menjangkau pelosok desa. Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan kerja General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB) beserta jajaran di Ruang Tamu Gubernur, Selasa (18/8/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Pemprov Sumsel dan PLN untuk menuntaskan Program Listrik Masuk Desa (Lisdes) serta pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal di Bumi Sriwijaya.

Gubernur Herman Deru menekankan bahwa koordinasi dan komunikasi yang intensif menjadi kunci utama dalam mempercepat pemerataan akses listrik, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan geografis maupun regulasi kawasan.

"Kita akan dorong penuh, ya. Yang penting komunikatif saja. Mengingat masyarakat juga belum sepenuhnya mengetahui kendala yang ada, seperti wilayah yang berada di kawasan hutan lindung. Oleh sebab itu, kita perlu terus membangun komunikasi yang baik," ujar Herman Deru.

Ia menjelaskan, dari total 3.258 desa dan kelurahan di Sumsel, wilayah yang belum tersentuh aliran listrik kini tersisa kurang dari satu persen atau sekitar 21 desa.

Kendala utama di lapangan umumnya disebabkan oleh kondisi geografis yang terpencil, jarak jaringan yang mencapai 20 hingga 30 kilometer, hingga status wilayah yang masuk dalam kawasan hutan produksi, hutan lindung, maupun taman nasional.

Meski demikian, kabar baik datang bagi masyarakat di 14 kabupaten/kota di Sumsel. Berdasarkan data terbaru, PLN telah mendapatkan persetujuan untuk menyelesaikan aliran listrik di 118 titik simpul masyarakat yang mencakup 6.045 sambungan kepala keluarga (KK).

Gubernur Herman Deru juga menginstruksikan para bupati, camat, kepala desa, hingga tingkat RT dan RW untuk proaktif mendampingi serta membantu kelancaran pengerjaan di lapangan. Hal tersebut dinilai penting mengingat sejumlah wilayah memiliki medan yang cukup menantang, termasuk akses yang harus ditempuh melalui jalur perairan, seperti di wilayah Sungai Pasir.

"Untuk kawasan hutan, kita proaktif segera mengurus izin pinjam pakainya ke Kementerian Kehutanan yang kini tinggal menunggu turunnya saja. Kita harapkan kerja yang simultan dan sinergi dari seluruh pihak, mulai dari pemkab, kecamatan, hingga desa untuk membantu PLN menyelesaikan program Lisdes ini," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Herman Deru turut menyinggung keberhasilan penyelesaian penanganan 54.000 sambungan di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Dalam program tersebut, jalur kabel sepanjang 900 kilometer telah berhasil diambil alih (take over) oleh PLN.

Terkait potensi kendala tegangan akibat panjangnya jaringan kabel, Herman Deru meminta masyarakat untuk bersabar. Menurutnya, proses penambahan transformator dan penguatan infrastruktur kelistrikan akan dilakukan PLN secara bertahap agar aliran listrik semakin optimal dan terang benderang.

"Mari kita dukung bersama agar kerja PLN ini bisa lebih cepat, sekaligus menjawab pembuktian bahwa Sumatera Selatan sebagai lumbung energi benar-benar dinikmati secara nyata oleh masyarakatnya," pungkas Herman Deru.

Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) UID S2JB, Diksi Erfani Umar, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumsel dalam memperlancar proses operasional di lapangan.

Ia mengungkapkan bahwa anggaran untuk program listrik desa yang bersumber dari APBN telah resmi tersedia, dengan sasaran 118 titik lokasi di Sumsel.

"Alhamdulillah, anggaran program listrik desa sudah keluar, Pak Gubernur. Dari 118 titik lokasi tersebut, insyaallah sebanyak 98 titik akan selesai dikerjakan pada Desember 2026 atau sampai Maret 2027," ungkap Diksi.

Ia merinci, dari 118 titik tersebut, sebanyak 98 titik secara teknis sudah dapat langsung dikerjakan. Sementara itu, 20 titik lainnya masih memerlukan penyesuaian karena berada di kawasan hutan lindung serta menghadapi tantangan akses jalan.

Melalui program tersebut, lebih dari 6.045 pelanggan di 14 kabupaten yang sebelumnya belum menikmati aliran listrik akan segera mendapatkan sambungan listrik dalam waktu dekat.

"Untuk menyukseskan ini, Pak Gubernur, kami tentu sangat membutuhkan informasi dari perangkat desa, termasuk jika ada titik-titik lokasi yang belum masuk dalam daftar agar bisa segera diinformasikan kepada kami. Kemudahan proses kami di lapangan ini tidak lepas dari dukungan penuh yang diberikan Pemprov Sumsel," tutupnya.(sn)

Share:

Read More

Wagub Cik Ujang Pimpin Upacara Penurunan Bendera Merah Putih di Griya Agung

Wagub Cik Ujang Pimpin Upacara Penurunan Bendera Merah Putih di Griya Agung

Palembang. SININEWS.COM – Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Cik Ujang, memimpin upacara Penurunan Bendera Merah Putih sebagai rangkaian penutup peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Sumatera Selatan di halaman Griya Agung, Palembang, Senin (17/8/2026) sore.

Upacara yang dimulai pukul 17.02 WIB tersebut berlangsung khidmat dan tertib dalam suasana senja kemerdekaan. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Cik Ujang memimpin jalannya prosesi penurunan Sang Merah Putih yang menjadi bagian penting dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Barisan Paskibraka Sumsel melaksanakan tugas menurunkan Bendera Merah Putih dengan sigap dan penuh tanggung jawab. Seluruh peserta upacara yang terdiri atas unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah (OPD), TNI-Polri, serta tamu undangan mengikuti seluruh rangkaian upacara dengan penuh khidmat.

Penurunan Bendera Merah Putih menjadi simbol berakhirnya rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Provinsi Sumatera Selatan. Bendera yang sejak pagi berkibar di halaman Griya Agung tersebut kemudian diturunkan sebagai penanda berakhirnya peringatan kemerdekaan, sekaligus menjadi pengingat agar semangat perjuangan dan pengabdian terus dijaga.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Cik Ujang mengajak seluruh masyarakat Sumsel untuk menjadikan momentum peringatan 17 Agustus sebagai pengingat bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan dan harus diisi dengan kerja nyata.

"Semangat kemerdekaan ini jangan berhenti sampai di upacara saja. Mari kita wujudkan dalam pengabdian untuk Sumsel yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing," pesan Cik Ujang.

Upacara penurunan bendera tersebut sekaligus menjadi penutup seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Provinsi Sumatera Selatan, dengan harapan semangat kemerdekaan terus menjadi energi bagi pemerintah dan masyarakat dalam membangun Sumsel.(sn)

Share:

Read More

Sekda Sumsel Edward Candra Serahkan Remisi HUT Ke-81 RI, 10.910 Warga Binaan Terima Pengurangan Masa Pidana

Sekda Sumsel Edward Candra Serahkan Remisi HUT Ke-81 RI, 10.910 Warga Binaan Terima Pengurangan Masa Pidana

PALEMBANG. SININEWS.COM — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., menghadiri Upacara Pemberian Remisi dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang, Senin (17/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Edward Candra secara simbolis menyerahkan Surat Keputusan (SK) remisi serta santunan dari bantuan Gubernur Sumsel kepada perwakilan warga binaan.

Membacakan sambutan tertulis Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Agus Andrianto, Sekda Sumsel menekankan pentingnya amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap warga binaan berhak mendapatkan pembinaan, pendidikan, perlindungan, serta hak integrasi yang berkeadilan.

“Pemberian Remisi Umum dan Pengurangan Masa Pidana merupakan implementasi nyata prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, sekaligus bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan,” ujar Edward saat membacakan sambutan.

Secara nasional, pada 2026 pemerintah memberikan Remisi Umum kepada 173.706 narapidana dan Pengurangan Masa Pidana Umum kepada 1.085 anak binaan di seluruh Indonesia.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan juga berpesan agar para narapidana dan anak binaan menjadikan masa pembinaan sebagai momentum untuk menata masa depan.

“Jadikan kesempatan ini untuk belajar, meningkatkan keterampilan, membangun karakter, serta membuktikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah, berkarya, dan bermanfaat bagi keluarga serta bangsa,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan, Yulius Sahruzah, dalam laporannya menyampaikan bahwa jumlah narapidana dan anak binaan yang menerima Remisi Umum dalam rangka HUT Ke-81 Kemerdekaan RI di wilayah Sumsel mencapai 10.910 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 256 orang dinyatakan langsung bebas setelah memperoleh Remisi Umum II dan Pengurangan Masa Pidana Umum II pada momentum Hari Kemerdekaan.

“Remisi ini diberikan sebagai apresiasi atas kedisiplinan dan sikap positif yang ditunjukkan warga binaan selama menjalani program pembinaan,” tutur Yulius.

Di balik sukacita pemberian remisi, Yulius juga memaparkan kondisi terkini pada 20 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Sumatera Selatan.

Saat ini, total penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas), rumah tahanan negara (rutan), dan LPKA di Sumsel mencapai 15.867 orang, yang terdiri atas 12.961 narapidana dan 2.906 tahanan.

“Dengan kapasitas normal seluruh fasilitas yang hanya mampu menampung 7.360 orang, tingkat overkapasitas di Sumsel telah mencapai 116 persen,” ungkapnya.

Dari total penghuni tersebut, perkara hukum yang paling mendominasi adalah kasus narkotika dengan jumlah 8.469 orang, disusul tindak pidana korupsi (tipikor) sebanyak 200 orang. Sementara itu, penghuni lainnya merupakan warga binaan yang terlibat tindak pidana umum dan kasus lainnya.(sn)

Share:

Read More

Pemkab PALI Imbau Masyarakat Tak Berspekulasi soal Pemanggilan Bupati oleh KPK

Pemkab PALI Imbau Masyarakat Tak Berspekulasi soal Pemanggilan Bupati oleh KPK

PALI-- SiniNews.Com— Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak menarik kesimpulan terkait pemanggilan Bupati PALI Asgianto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Kabag Prokopim Setda PALI, Firman Irpama, menegaskan bahwa Asgianto dipanggil KPK dalam kapasitas sebagai saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap terkait pengondisian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

"Pemanggilan Bupati PALI dalam kapasitas sebagai saksi perlu dipahami secara proporsional," kata Irpama, Selasa (18/8/2026).

Menurut Irpama, pemanggilan tersebut berkaitan dengan adanya kesamaan Pengendali Teknis (Dalnis) BPK yang bertugas di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten PALI.

Karena itu, ia meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi maupun membuat kesimpulan sendiri sebelum adanya keterangan resmi dari lembaga penegak hukum.

"Masyarakat PALI kami imbau tetap tenang, tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi, serta tidak menarik kesimpulan sebelum adanya keterangan resmi dari lembaga penegak hukum," ujarnya.

Irpama menjelaskan, Bupati PALI Asgianto telah memenuhi panggilan penyidik KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Pemeriksaan berlangsung di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan pada Selasa (18/8/2026).

"Beliau diperiksa sekitar dua jam, setelah waktu Zuhur sampai menjelang Ashar, bertempat di Kantor BPKP Sumsel," kata Irpama.

Ia menegaskan pemeriksaan terhadap seorang saksi merupakan bagian dari proses hukum untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik dalam membuat suatu perkara menjadi terang.

"Seluruh proses hukum hendaknya diberikan ruang untuk berjalan secara objektif dan sesuai ketentuan. Pemeriksaan terhadap seorang saksi merupakan bagian dari proses penegakan hukum untuk memperoleh keterangan dan membuat perkara menjadi terang," jelasnya.

Sementara itu, hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterima Pemkab PALI disebut berstatus Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Diketahui, selain Asgianto, penyidik KPK juga memeriksa sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Muara Enim, yakni Inspektur Muara Enim Fera Sari, Plh Sekda Muara Enim Emran Tabrani, Kepala BPKAD M. Tarmizi Ismail, serta Kabid Anggaran BPKAD Ratna Pinarti.

Pemanggilan tersebut dilakukan KPK untuk mendalami perkara dugaan suap terkait pengondisian hasil audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim. Pemeriksaan terhadap para saksi merupakan bagian dari proses penyidikan yang sedang berjalan.(SN/Perry)

Share:

Read More

Jadi Irup HUT Ke-81 RI, Herman Deru Catat 17 Kali Pimpin Upacara Sejak Menjabat Bupati

Jadi Irup HUT Ke-81 RI, Herman Deru Catat 17 Kali Pimpin Upacara Sejak Menjabat Bupati

Palembang. SININEWS.COM – Ada cerita panjang yang menyertai perjalanan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara HUT Ke-81 Kemerdekaan RI tahun 2026 di Halaman Griya Agung Palembang, Senin (17/8), menjadi kali ke-17 Herman Deru dipercaya bertindak sebagai inspektur upacara sejak dirinya masih menjabat sebagai bupati.

Konsistensi tersebut menjadi bagian dari perjalanan pengabdian Herman Deru dalam memperingati kemerdekaan sekaligus menanamkan semangat perjuangan kepada generasi penerus. Tahun ini, ia kembali memimpin upacara dengan mengajak generasi muda menjaga semangat kemerdekaan melalui karakter, kerja keras, pengetahuan, persatuan, dan keberanian berkompetisi.

Diketahui, selama menjabat Bupati Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) dua periode sejak 23 Agustus 2005 hingga 2010, Herman Deru telah sepuluh kali menjadi inspektur upacara HUT Kemerdekaan RI.

Selanjutnya, saat menjabat Gubernur Sumsel periode pertama 2018–2023, Herman Deru sebanyak lima kali bertindak sebagai inspektur upacara HUT Kemerdekaan RI. Sementara pada periode kedua, ia kembali dipercaya menjadi inspektur upacara sebanyak dua kali, yakni pada tahun 2025 dan 2026.

Sementara itu, Upacara Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI di Griya Agung, Senin (17/8/2026), berlangsung khidmat. Upacara diawali dengan pengibaran Sang Saka Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera Provinsi Sumatera Selatan.

Rangkaian upacara dilanjutkan dengan pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ketua DPRD Provinsi Sumsel Andie Dinialdie, S.E.

Bertindak selaku Komandan Upacara yakni Letkol Inf. Ratno Edy Putra, S.Hub.Int., M.H.I., alumni Akademi Militer tahun 2008 yang sehari-hari menjabat sebagai Danyon 141/AYJP Brigif 8/Garuda Cakti.

Pembawa Bendera Merah Putih adalah Anastasya Shafina Sastradiredja, pelajar SMA IT Harapan Mulia. Sementara itu, pengibar bendera terdiri atas Alfatih Putra dari SMAN 1 Ujanmas sebagai penggerek, Muhammad Frisky Fadly dari MAN 1 Lahat sebagai pengibar, dan M. Prince Farid Al-Qodri dari SMA Negeri 3 Palembang sebagai pembentang.

Adapun Komandan Paskibraka dipercayakan kepada Lettu Laut (P) Willy Andreas, S.Tr.Han., yang sehari-hari bertugas sebagai Danunit Intel Lanal Palembang. Komandan Peleton Pasukan 45 yakni Lettu (AU) Lek Efrandy, sedangkan Komandan Kelompok 17 yakni Gilang Tri Andika dari SMAN 3 Martapura.

Usai upacara, Herman Deru mengatakan perjalanan panjang dirinya menjadi inspektur upacara sejak dipercaya sebagai bupati hingga kini menjabat gubernur memberikan makna tersendiri dalam setiap momentum peringatan kemerdekaan.

Menurutnya, peringatan HUT Kemerdekaan bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi momentum untuk kembali mengingat perjuangan para pahlawan sekaligus mengevaluasi apa yang telah dilakukan generasi saat ini dalam mengisi kemerdekaan.

Ia menekankan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan bangsa yang tetap berada dalam bingkai persatuan Indonesia. Menurutnya, keberagaman tersebut dapat diekspresikan melalui penggunaan pakaian atau kostum daerah dalam berbagai kegiatan peringatan kemerdekaan.

“Bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini agar para pahlawan tidak kecewa dengan generasi berikutnya. Spirit kita tetap spirit menang, spirit merdeka,” ujar Herman Deru.

Ia menegaskan, berbagai pencapaian yang telah diraih bukanlah titik akhir dari sebuah perjuangan. Sebaliknya, setiap keberhasilan harus menjadi pijakan untuk terus meningkatkan prestasi.

“Ini bukan puncak kulminasi. Ini justru kita terus mendaki dan menyadari bahwa setiap perjuangan untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik tentu melalui pendakian,” katanya.

Herman Deru juga mengingatkan bahwa perjuangan untuk meraih prestasi membutuhkan kerja keras, kebersamaan, gotong royong, dan persatuan. Nilai-nilai tersebut, menurutnya, merupakan modal penting bagi bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Khusus kepada generasi muda, Herman Deru berpesan agar kemerdekaan diisi dengan memperluas wawasan dan pengetahuan tanpa kehilangan karakter sebagai generasi pejuang.

“Generasi muda di zaman modern ini, isilah kemerdekaan dengan pengetahuan yang luas dan karakter yang tetap menjadi karakter pejuang. Kepada para pemuda, teruslah berani berkompetisi,” pesannya.

Masih dalam rangkaian peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI, Herman Deru didampingi Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyaksikan Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI secara virtual dari Aula Joglo Griya Agung Palembang.

Upacara yang disiarkan langsung dari Istana Merdeka, Jakarta, tersebut dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto.

Turut hadir Anggota DPD RI dr. Hj. Ratu Tenny Leriva HD, M.M., Sekda Sumsel Dr. Drs. Edward Candra, Ketua Tim Penggerak PKK Sumsel Hj. Feby Herman Deru, Ketua Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Sumsel Hj. Lidyawati Cik Ujang, serta Ketua KORMI Sumsel Hj. Samantha Tivani HD, B.Bus., M.MBA.

Nuansa keberagaman semakin terasa dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan tersebut. Para pejabat dan undangan tampak mengenakan pakaian adat khas Sumatera Selatan sebagai simbol kekayaan budaya sekaligus pengingat bahwa keberagaman merupakan bagian penting dari kekuatan persatuan bangsa.(sn)

Share:

Read More

Semarak HUT ke-81 RI, BRI Prabumulih Bangun Kekompakan Pegawai Lewat Lomba Kemerdekaan

PRABUMULIH, SININEWS.COM – Suasana penuh keceriaan mewarnai perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Prabumulih. 

Beragam perlombaan khas Agustusan digelar dengan melibatkan para pegawai, Senin (17/8/2026).

Kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi hiburan untuk memeriahkan momentum kemerdekaan. Di balik persaingan dalam setiap permainan, terselip semangat kebersamaan, kekompakan, dan silaturahmi antarpegawai.

Sejumlah permainan tradisional menjadi pilihan dalam perlombaan. Di antaranya mengambil karet di dalam gandum, makan kerupuk, lomba kelereng, hingga joget balon.

Meski terlihat sederhana, setiap perlombaan berlangsung meriah. Gelak tawa dan dukungan dari sesama pegawai terdengar saat peserta berusaha menjadi yang terbaik dalam permainan yang diikuti.

Antusiasme para pegawai membuat suasana perayaan HUT RI di lingkungan BRI Cabang Prabumulih semakin semarak. Para peserta tidak hanya berusaha memenangkan perlombaan, tetapi juga menikmati momen kebersamaan bersama rekan kerja.

Kepala BRI Cabang Prabumulih, RP Rafi Rafsanjani, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

“Perlombaan ini merupakan bagian dari kegiatan untuk memperingati HUT RI ke-81. Selain memeriahkan hari kemerdekaan, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan kekompakan antarpegawai,” ujarnya.

Menurut Rafi, kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan seperti ini diharapkan mampu menciptakan energi positif di lingkungan kerja. Kekompakan antarpegawai juga menjadi salah satu modal penting dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menambahkan, semangat kemerdekaan tidak berhenti pada kegiatan perlombaan. Nilai-nilai kebersamaan dan semangat memberikan yang terbaik juga harus diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari.

“Tak hanya sekadar lomba, kita juga terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah,” katanya.

Rafi berharap semangat HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan. 

Menurutnya, pelayanan yang cepat, ramah, dan maksimal merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BRI.

Perayaan HUT RI ke-81 di BRI Cabang Prabumulih pun menjadi momentum untuk memperkuat rasa kekeluargaan di lingkungan kerja. 

Semangat kebersamaan yang terbangun diharapkan tidak berhenti setelah perlombaan selesai, tetapi terus terbawa dalam aktivitas dan pelayanan kepada nasabah.

Dengan semangat kemerdekaan, kebersamaan, dan kekompakan, BRI Cabang Prabumulih berupaya menjaga suasana kerja yang positif sekaligus terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan nasabah di Kota Prabumulih. (*)

Share:

Read More

Proyek Jalan Simpang Raja PALI Mangkrak, Pihak MHP Sebut Pembangunan Melalui Konsorsium

 

Proyek Jalan Simpang Raja PALI Mangkrak, Pihak MHP Sebut Pembangunan Melalui Konsorsium 

PALI. SININEWS.COM -- Mangkraknya proyek jalan Simpang Raja-Simpang 4 Benakat Timur Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI yang menjadi sorotan publik dijawab pihak PT. Musi Hutan Persada (MHP) yang merupakan salah satu perusahaan penyumbang dana pembangunan jalur tersebut.

Melalui Kadiv PHS PT. MHP Agus Alamsyah menyatakan bahwa proyek jalan Simpang Raja-Simpang 4 Benakat Timur dikerjakan melalui konsorsium dengan jumlah anggota 9 perusahaan.

"Salah satu anggota konsorsium adalah PT. MHP.  Untuk pelaksanaan pekerjaan yang mangkrak, kami telah mengetahui hal tersebut. Namun untuk pengambilan langkah dalam menyelesaikan persoalan itu, kami menunggu hasil kesepakatan perusahaan lain yang tergabung dalam konsorsium," ungkap Agus.

Diakuinya bahwa pihaknya mendapat usulan agar mengganti kontraktor baru, tetapi hal itu tidak bisa dilakukan sendiri karena harus ada kesepakatan bulat dari seluruh anggota konsorsium.

"Kami telah berkomunikasi dengan Pemkab PALI untuk segera melakukan rapat bersama. Kami menunggu arahan atau undangan dari Pemkab PALI untuk melakukan rapat bersama. Karena dari awal perencanaan pembangunan jalur Simpang Raja difasilitasi Pemkab PALI. Kami juga menginginkan jalur itu bisa cepat selesai," tutupnya. 

Diketahui bahwa Gubernur Sumsel H. Herman Deru melakukan Groundbreaking Jalan Simpang Raja di PALI tepat saat kabupaten tersebut merayakan hari jadinya ke-13 tanggal 22 April 2026.

Dimana pada Groundbreaking Jalan Simpang Raja – Simpang 4 Benakat Timur atau Camp Topo disebutkan jenis pekerjaan adalah perbaikan jalan rigid beton, ukuran panjang 1.520 meter dan lebar 7 meter dengan target pengerjaan dari 9 Februari sampai 7 Agustus 2026.

Pembiayaan perbaikan jalan itu dari dana CSR hasil kolaborasi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di PALI. Yang mana saat itu Gubernur Sumsel menyampaikan pesan bahwa pihaknya mendorong sinergi pemerintah dan swasta untuk bersama membangun infrastruktur karena keterbatasan anggaran.

Serta jalur tersebut akan menjadi role model bagi investor lainnya yang tidak hanya memanfaatkan potensi pendapatan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (sn/perry)

Share:

Read More

Proyek Jalan Simpang Raja PALI Ditinggal Pemborong, Pemprov Sumsel Harusnya Malu

Kondisi proyek jalan yang mangkrak 

PALI. SININEWS.COM -- Pembangunan jalan Simpang Raja-Simpang 4 Benakat Timur Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI kembali menjadi sorotan setelah ditinggal pemborong dan dibiarkan mangkrak dengan kondisi di lapangan semrawut dan acak-acakan.

Kondisi mangkraknya pembangunan jalan tersebut yang penganggarannya melalui konsorsium sejumlah perusahaan yang kerap menggunakan jalur tersebut harus cepat ditangani pemerintah lantaran diduga pelaksana proyek tersebut tak mampu melanjutkan pekerjaannya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan harusnya malu dan masyarakat mendesak Gubernur Herman Deru untuk turun tangan dalam menyelesaikan persoalan tersebut, lantaran status jalan tersebut diambil alih Provinsi serta pembangunan jalur itu diresmikan melalui kegiatan Gubernur pada acara Groundbreaking di Simpang Raja beberapa bulan lalu.

Desakan itu disampaikan sejumlah masyarakat salah satunya ketua Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia (BPAN LAI) Kabupaten PALI Dedi Darmono Midus.

Ketua BPAN LAI PALI menyatakan bahwa jalur tersebut merupakan akses strategis masyarakat dalam menjalankan roda perekonomiannya. Bahkan bukan hanya masyarakat umum, sejumlah perusahaan pun bergantung pada jalur tersebut dalam menjalankan aktivitasnya.

"Sebelumnya diketahui bahwa Gubernur H. Herman Deru melakukan Groundbreaking pembangunan jalan Simpang Raja yang menyebut bahwa panjang 1,5 kilometer anggarannya melalui konsorsium sejumlah perusahaan. Tetapi saat ini mangkrak, dan seharusnya gubernur malu karena sebelum pembangunan diumumkan penyelesaian jalan itu ditargetkan selesai di bulan Agustus ini," ungkap Dedi, Selasa 18 Agustus 2026.

Menurut Dedi bahwa Gubernur Sumsel atau Pemerintah Provinsi harus cepat tanggap dan tidak tutup mata serta jangan melempar permalasahan tersebut ke Pemkab PALI.

"Cepat turun tangan, kumpulkan konsorsium perusahaan yang telah sepakat menyumbang dana untuk pembangunan jalan itu dan mencarikan solusi agar pembangunan jalan itu bisa diselesaikan sesuai perencanaan," sarannya.

Dedi khawatir apabila kondisi berlarut, imbasnya memantik permasalahan baru dimana ada beberapa suara yang menyatakan akan menutup akses tersebut untuk perusahaan karena dinilai tidak mampu membangun kembali jalur tersebut.

"Jalan itu rutin digunakan oleh beberapa perusahaan, yang tentunya perusahaan itu harus bertanggung jawab atas pembangunan, perawatan hingga perbaikan jalur tersebut. Kami mendengar ada beberapa suara akan menutup akses itu untuk perusahaan apabila dibiarkan berlarut-larut," tandasnya.

Dengan menyikapi kondisi saat ini, Dedi mendesak Gubernur melalui Pemprov Sumsel untuk mengumpulkan konsorsium dan memutuskan kontrak dengan pelaksana yang tak mampu menyelesaikan proyek tersebut lalu mengganti dengan kontraktor baru.

"Solusinya harus tegas, ganti pelaksana pembangunan jalan itu dan awasi serta kontrol pelaksanaannya agar sesuai perencanaan dan tepat waktu dalam menyelesaikan targetnya," pintanya.

Sementara itu, perwakilan PT. Musi Hutan Persada (MHP) melalui Kadiv PHS Agus Alamsyah menyatakan bahwa perusahaanya menjadi salah satu anggota konsorsium dan menjadi penyumbang terbesar dalam pelaksanaan pembangunan jalur Simpang Raja.

Untuk pelaksanaan pekerjaan yang mangkrak, Agus menyebut bahwa pihaknya telah mengetahui hal tersebut. Namun untuk pengambilan langkah dalam menyelesaikan persoalan itu, Agus menunggu hasil kesepakatan perusahaan lain yang tergabung dalam konsorsium.

"Ada 9 perusahaan yang tergabung dalam konsorsium proyek jalan Simpang Raja. Kami mendapat usulan agar mengganti kontraktor baru, tetapi hal itu tidak bisa kami lakukan sendiri karena harus ada kesepakatan bulat dari seluruh anggota konsorsium," ungkap Agus.

Dalam menyikapi persoalan itu, Agus mengaku bahwa PT. MHP telah berkomunikasi dengan Pemkab PALI untuk segera melakukan rapat bersama.

"Kami menunggu arahan atau undangan dari Pemkab PALI untuk melakukan rapat bersama. Karena dari awal perencanaan pembangunan jalur Simpang Raja difasilitasi Pemkab PALI. Kami juga menginginkan jalur itu bisa cepat selesai," tutupnya. 

Diketahui bahwa Gubernur Sumsel H. Herman Deru melakukan Groundbreaking Jalan Simpang Raja di PALI tepat saat kabupaten tersebut merayakan hari jadinya ke-13 tanggal 22 April 2026.

Dimana pada Groundbreaking Jalan Simpang Raja – Simpang 4 Benakat Timur atau Camp Topo disebutkan jenis pekerjaan adalah perbaikan jalan rigid beton, ukuran panjang 1.520 meter dan lebar 7 meter dengan target pengerjaan dari 9 Februari sampai 7 Agustus 2026.

Pembiayaan perbaikan jalan itu dari dana CSR hasil kolaborasi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di PALI. Yang mana saat itu Gubernur Sumsel menyampaikan pesan bahwa pihaknya mendorong sinergi pemerintah dan swasta untuk bersama membangun infrastruktur karena keterbatasan anggaran.

Serta jalur tersebut akan menjadi role model bagi investor lainnya yang tidak hanya memanfaatkan potensi pendapatan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (sn/perry)

Share:

Read More