SMSI Muratara Sambangi PN Lubuklinggau, Perkuat Sinergi Pers dan Lembaga Peradilan

 

SMSI Muratara Sambangi PN Lubuklinggau, Perkuat Sinergi Pers dan Lembaga Peradilan



MURATARA-- SiniNews.Com- Audiensi di Ruang Command Center PN Lubuklinggau bahas kemitraan, keterbukaan informasi, serta peran pers dalam edukasi hukum masyarakat.


Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mulai memperkuat jejaring kemitraan dengan berbagai lembaga dan instansi, termasuk aparat penegak hukum serta lembaga peradilan di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kota Lubuklinggau.

Dengan mewujudkan melalui audiensi dengan Pengadilan Negeri (PN) Lubuklinggau Kelas IA, Rabu (4/11/2026), sekitar pukul 15.00 WIB


Audiensi ini menjadi bagian dari upaya SMSI Muratara membangun komunikasi, mempererat silaturahmi, serta memperkuat sinergi antara perusahaan media siber dan lembaga peradilan. 


Pentingnya penyampaian informasi hukum yang akurat, berimbang, edukatif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.




Ketua PN Lubuklinggau, Hendra Halomoan, S.H., M.H., melalui Juru Bicara (Jubir) PN Lubuklinggau, Erif Erlangga, S.H., menyambut baik kedatangan jajaran SMSI Muratara.


Membahas peluang kemitraan, program kerja masing-masing lembaga, serta pentingnya membangun hubungan yang profesional antara insan pers dan lembaga peradilan.


Dalam kesempatan itu, Ketua SMSI Muratara, Kemas Mahmud Salim, S.H.,M.CL.,C.ML. didampingi sejumlah wakil Ketua pengurus dan anggota, yakni Anggit Prabowo Waka Litbang, Faisol Fanani Waka pakar Siber, dan Junaidi waka Hubungan Antara lembaga, menjelaskan keberadaan serta peran organisasi SMSI sebagai wadah perusahaan media siber.


Anggota SMSI yang tergabung merupakan perusahaan pers yang memiliki dan menjalankan badan usaha media secara mandiri. Karena itu, SMSI hadir bukan sekadar sebagai organisasi, melainkan juga sebagai wadah untuk mendorong profesionalisme perusahaan pers, meningkatkan kualitas pemberitaan, serta menjaga tanggung jawab media dalam menyampaikan informasi kepada publik.


"Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan baik dari Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang telah menerima permohonan audiensi SMSI Muratara. Kedatangan kami bertujuan menjalin silaturahmi sekaligus membangun kemitraan dengan Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebagai salah satu mitra strategis dalam penyampaian informasi kepada masyarakat," ujar Kemas Mahmud Salim.


Menurutnya, hubungan antara pers dan lembaga peradilan perlu dibangun atas dasar saling menghormati tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing.


Pers memiliki fungsi kontrol sosial, memberikan informasi, dan menjalankan peran edukasi publik. Sementara itu, lembaga peradilan memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedua fungsi tersebut dapat berjalan berdampingan melalui komunikasi yang baik tanpa mengurangi independensi maupun profesionalisme masing-masing lembaga.


"Kami berharap sinergitas antara PN Lubuklinggau dan SMSI Muratara ke depan dapat terwujud dalam kemitraan yang profesional, terbuka, dan berkesinambungan. Terutama dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memperoleh informasi hukum dan peradilan yang benar," tambahnya.


Sementara itu, Erif Erlangga, S.H., selaku Juru Bicara PN Lubuklinggau, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan audiensi jajaran SMSI Muratara. Ia mengatakan, hasil pertemuan tersebut akan disampaikan kepada Ketua PN Lubuklinggau.


Pada prinsipnya, lanjut Erif, PN Lubuklinggau terbuka untuk menjalin komunikasi dan membangun sinergi dengan organisasi pers, termasuk SMSI Muratara.


Ia juga berharap media dapat berkontribusi dalam menyampaikan informasi mengenai kegiatan dan pelayanan lembaga peradilan secara edukatif, objektif, serta bermanfaat bagi masyarakat.


Menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang baik antara lembaga peradilan dengan insan pers merupakan salah satu bagian penting dalam membangun pemahaman publik terhadap tugas dan fungsi pengadilan.


Audiensi menjadi langkah awal dalam mempererat hubungan kelembagaan antara SMSI Muratara dan PN Lubuklinggau. Ke depan, sinergi tersebut diharapkan dapat mendorong keterbukaan informasi, meningkatkan literasi hukum masyarakat, serta menghadirkan pemberitaan yang profesional, berimbang, dan berorientasi pada kepentingan publik.(SMSI/MURA).

Share:

ADIPEC 2026 Jadi Ajang Perluasan Kemitraan Industri Hulu Migas Indonesia

ADIPEC 2026 Jadi Ajang Perluasan Kemitraan Industri Hulu Migas Indonesia 

 

Abu Dhabi- SiniNews.Com- 4 November 2026 – Para pemangku kepentingan industri hulu minyak dan gas bumi di Indonesia bahu-membahu mempromosikan potensi migas Indonesia di hajatan Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) tahun ini, yang digelar pada 2–5 November 2026 di ADNEC Centre Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Semangat kolaborasi ini tercermin dari pernyataan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto bahwa ADIPEC senantiasa menjadi platform penting bagi Indonesia untuk bertukar gagasan, menjajaki peluang dan membangun kemitraan strategis yang berkontribusi bagi upaya mengamankan ketahanan energi bangsa.  

 

“ADIPEC tahun ini menyoroti pentingnya membangun sistem energi yang tangguh serta mengubah berbagai peluang menjadi tindakan nyata. Kami meyakini bahwa semangat ini selaras dengan komitmen Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi melalui investasi, inovasi, dan kolaborasi internasional,” jelas Djoko. 

 

Dalam rangkaian acara ADIPEC akan dilaksanakan berbagai kegiatan untuk mempromosikan potensi investasi hulu migas dan sektor industri penunjang melaui presentasi teknis dan pertemuan bisnis tingkat tinggi di Indonesia Pavilion yang berlokasi di Hall 7 ADNEC Centre. Beberapa presentasi teknis yang dijadwalkan mencakup dari SKK Migas, Pertamina serta Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Presentasi dari SKK Migas menjelaskan tentang berbagai peluang investasi hulu migas di Indonesia, potensi-potensi eksplorasi yang ada, serta outlook industri hulu migas ke depan. Sementara itu, presentasi dari BPMA mengangkat potensi CCS di Arun melalui kemitraan strategis serta peluang dan tantangan dalam pengelolaan gas berkadar CO2 tinggi di Kuala Langsa.  

 

Kemudian, pada kegiatan pertemuan bisnis tingkat tinggi yang dilaksanakan di Indonesia Pavilion, antara lain pertemuan bisnis antara Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) dan Halliburton Worldwide Ltd., selanjutnya antara PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari 

(ELPI) Samudra Offshore dan Atlantic Maritime Group FZE, serta antara antara PDSI dan Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) sebagai tindaklanjut dari penandatangan kerja sama aliansi strategis yang dilakukan di Indonesia Pavilion pada hari pertama pelaksanaan ADIPEC.  

 

Kepala SKK Migas mendorong kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. Kemarin (3/11), Djoko Siswanto melaksanakan pertemuan tingkat tinggi antara SKK Migas dengan INPEX, Samsung dan mitra bisnis lainnya. Kemudian dia juga melakukan kegiatan courtesy ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBR) UEA, dilanjutkan menghadiri kegiatan Ikatan Ahli Tambang Indonesia (IATMI) UEA dan diaspora.  

 

Djoko menegaskan dalam pernyataannya bahwa industri hulu migas memegang peranan strategis dalam ambisi bersama mewujudkan ketahanan energi bangsa. “Industri hulu migas mendukung pertumbuhan ekonomi tidak hanya melalui memastikan pasokan energi, tetapi juga 

  

dengan menciptakan lapangan kerja, memperkuat sektor industri, dan menghadirkan berbagai peluang ekonomi. Untuk melaksanakan berbagai pekerjaan ini, Indonesia menyadari pentingnya kemitraan yang kuat dan berkelanjutan dengan komunitas energi global,” ujarnya. 

 

Tujuan pemerintah Indonesia dalam keikutsertaan di ADIPEC, menurut Djoko, adalah menciptakan kesepakatan-kesepakatan yang saling menguntungkan, di mana investor dapat memperoleh imbal hasil yang menarik, sementara Indonesia mendapatkan manfaat berupa peningkatan produksi, ketahanan energi yang kuat, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.  

 

“Kami percaya bahwa kemitraan yang sukses harus mampu memberikan nilai tambah, baik bagi negara maupun bagi para investor kami. Indonesia terus menawarkan peluang yang signifikan untuk kegiatan eksplorasi dan pengembangan hulu minyak dan gas. Negara kita diberkahi dengan sumber daya hidrokarbon yang melimpah, yang banyak di antaranya menjanjikan peluang untuk penemuan di masa depan,” lanjut Djoko. 

 

Pada ADIPEC 2026 ini, Indonesia Pavilion mengusung tema “Indonesia: A Strategic Horizon for Your Global Energy Investment” yang mencerminkan luasnya peluang kemitraan strategis serta besarnya potensi hulu minyak dan gas bumi di Indonesia bagi para investor dunia. Partisipasi Indonesia di ADIPEC turut didukung oleh sebelas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dan 13 Perusahaan Dalam Negeri (PDN) yang turut memperkenalkan peluang serta kapabilitas industri hulu migas Indonesia kepada komunitas energi internasional. (Red)

Share:

Kawal Prabowo, SMSI Siapkan Masukan Kritis

 


Kawal Prabowo, SMSI Siapkan Masukan Kritis


JAKARTA - SININEWS.COM- SEBUAH restoran di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, menjadi saksi berkumpulnya para petinggi media siber dan pengamat politik pada Selasa malam, 3 November 2026. 


Di Restoran Kampung Kecil di Jalan Abdul Muis itu, Serikat Media Siber Indonesia atau SMSI menggelar diskusi terbatas untuk membedah arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di tengah dinamika global dan domestik.


Meski dibalut dalam suasana santai makan malam, pertemuan ini menelurkan sikap tegas dari organisasi yang menaungi ribuan media siber tersebut. 


SMSI menyatakan bakal memosisikan diri sebagai mitra strategis sekaligus pengawas jalannya roda pemerintahan.

Ketua Umum SMSI Firdaus mengatakan organisasi yang dipimpinnya sepakat untuk mengawal iktikad baik Prabowo dalam memimpin bangsa. Namun, dukungan itu bukan tanpa syarat. SMSI memastikan akan tetap melempar kritik jika implementasi kebijakan di lapangan melenceng dari kepentingan publik. "Kita mendiskusikan secara terbatas mengenai jalannya pemerintahan. Kita sepakat menjaga pemikiran baik Bapak Prabowo, tetapi kami juga harus terus mencermati dan memberikan masukan konstruktif," kata Firdaus.


Sikap kritis yang objektif menjadi benang merah dalam diskusi malam itu. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Ukraina yang kini menjadi Ketua Dewan Pakar SMSI, Yuddy Chrisnandi, menegaskan bahwa SMSI harus menjadi tulang punggung, katalisator, dan stabilisator yang bergerak di atas rel konstitusi. 


Menurut Yuddy, dukungan penuh akan diberikan sepanjang niat atau nawaitu pemerintah tetap lurus demi kemajuan rakyat.


Senada dengan Yuddy, jurnalis senior Hersubeno Arif menilai publik perlu melihat kepemimpinan Prabowo secara proporsional. Ia melihat ada keberpihakan yang jelas dari sang presiden terhadap kepentingan nasional, sehingga respons masyarakat pun harus objektif.


Pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti Guru Besar STIK Polri Albertus, jurnalis senior Sukriansyah S. Latief, serta jajaran pengurus pusat SMSI ini berakhir menjelang larut malam. Sebagai tindak lanjut, SMSI bakal merangkum poin-poin krusial hasil diskusi malam itu menjadi dokumen rekomendasi strategis dan karya literatur. 


Dokumen ini rencananya akan diserahkan langsung kepada pemerintah sebagai sumbangsih pemikiran dari industri media siber nasional. (*)

Share:

Kasus Dugaan Penggelapan di YPLP PT PGRI Terus Bergulir

Ketua YPLP PT PGRI Sumsel Erwanto, S.Sos sebagai pelapor, melalui Kuasa Hukumnya Dr. Usman Firiansyah, S.H., M.H


Palembang. SININEWS.COM - Kasus dugaan penggelapan aset berupa sebuah mobil Toyota Fortuner milik Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP PT PGRI) Sumatera Selatan terus bergulir.


Ketua YPLP PT PGRI Sumsel Erwanto, S.Sos sebagai pelapor, melalui Kuasa Hukumnya Dr. Usman Firiansyah, S.H., M.H mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan penyidik Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel terkait laporan No.1545 tertanggal 14 September 2026 yaitu mengenai adanya dugaan penggelapan aset YPLP PT PGRI Sumsel berupa sebuah mobil Toyota Fortuner tahun 2015 yang dilakukan oleh inisial BL dan J. 


Usman menjelaskan, pada Selasa (03/11) kedua terduga pelaku tersebut sudah dipanggil Penyidik Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel untuk di lakukan pemeriksaan.


Namun kata Usman, pihaknya mendapat informasi diduga ada pihak-pihak tertentu yang sedang mencoba mengaburkan masalah ini dengan cara mengkaitkan kasus perdata sebelumnya yang saat ini sedang berjalan ke tahap persidangan.


"Gugatan perdata dengan nomor perkara 214 tanggal 15 Juli 2026 itu mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang tidak ada kaitannya dan tidak ada korelasinya dengan kasus penggelapan yang kami laporkan ke Polda Sumsel pada tanggal 14 September lalu," ujar Usman, Rabu (04/11/2026).


Lanjut Usman menegaskan, pihaknya minta kepada penyidik Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel agar tetap bekerja secara profesional dengan mengedepankan azas keadilan dan persamaan dimata hukum tanpa memandang status seseorang.


Usman juga mengingatkan kepada kawan-kawan penyidik bahwa, pihaknya akan melawan jika tidak mendapatkan keadilan, apalagi sampai terjadi kezholiman dalam kasus ini.


"Sekali lagi, kami minta kepada kawan-kawan kepolisian khususnya Penyidik Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel agar tidak mudah terprovokasi dari pihak-pihak yang akan mencoba mengaburkan kasus penggelapan mobil ini yang seolah-olah ada korelasinya dengan gugatan perdata," pungkasnya.(sn)

Share:

Patroli Perintis Polres PALI Sambangi Pendopo dan Terminal, Jaga Kamtibmas Tetap Kondusif

Patroli Perintis Polres PALI Sambangi Pendopo dan Terminal, Jaga Kamtibmas Tetap Kondusif


PALI –SiniNews.Com- Guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Satuan Samapta Polres Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terus meningkatkan kegiatan patroli malam hari melalui program Patroli Perintis Polisi Bersama Masyarakat.


Pada Selasa malam (3/11/2026), personel Sat Samapta Polres PALI melaksanakan patroli di sejumlah titik strategis, di antaranya kawasan Pendopo Kabupaten PALI dan Terminal Pendopo.


Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 20.00 WIB hingga 23.00 WIB tersebut dilaksanakan oleh Regu 1 dengan melibatkan dua personel, yakni Bripda Naufal Anugerah P dan Bripda Hidayah Amin.


Kapolres PALI AKBP Januar Kencana Setia Persada, S.I.K., melalui Kasat Samapta AKP Asri Basyarudin, S.H., mengatakan bahwa patroli tersebut merupakan langkah preventif kepolisian dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan tindak kriminalitas di wilayah Kabupaten PALI.


"Patroli ini merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat. Kami berupaya menciptakan situasi yang aman dan kondusif, khususnya pada malam hari, melalui kegiatan patroli dan dialog langsung dengan masyarakat," ujarnya.


Dalam pelaksanaannya, personel Patroli Perintis tidak hanya melakukan pemantauan situasi keamanan, tetapi juga melaksanakan patroli dialogis dengan masyarakat untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan kamtibmas, termasuk tindak pidana 3C, yakni pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).


Petugas juga mengimbau masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar serta segera melaporkan apabila menemukan kejadian mencurigakan atau gangguan keamanan.


Masyarakat dapat menghubungi layanan Call Center Polri 110 untuk mendapatkan bantuan kepolisian apabila terjadi situasi darurat atau kejadian menonjol.


Melalui kegiatan patroli tersebut, Polres PALI berharap dapat meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian dan warga dalam menjaga keamanan lingkungan.


Hingga kegiatan berakhir pada pukul 23.00 WIB, situasi di kawasan Pendopo Kabupaten PALI dan Terminal Pendopo terpantau aman, terkendali, dan kondusif.


Polres PALI menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kegiatan patroli rutin sebagai upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya.(SN/Perry).

Share:

Kapolsek Penukal Utara Ajak Warga Kota Baru Tidak Membuka Lahan dengan Cara Dibakar

 


Kapolsek Penukal Utara Ajak Warga Kota Baru Tidak Membuka Lahan dengan Cara Dibakar


PALI –SiniNews.Com- Dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Polsek Penukal Utara terus menggencarkan sosialisasi larangan membuka lahan atau kebun dengan cara dibakar kepada masyarakat.


Kali ini, kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Desa Kota Baru, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Rabu (4/11/2026), sekitar pukul 13.00 WIB.


Kapolsek Penukal Utara, IPDA Iswahyudi, S.M., C.Med., bersama Kanit Binmas dan Bhabinkamtibmas turun langsung memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar, terlebih saat memasuki musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran.


Dalam kesempatan tersebut, Bhabinkamtibmas mengingatkan warga agar menggunakan cara yang lebih aman dan tidak merusak lingkungan dalam mengelola lahan perkebunan.


Masyarakat juga diajak memanfaatkan potensi ekonomi dari perkebunan yang dimiliki. Salah satunya dengan menjual pohon karet yang sudah tua dan hendak ditebang sehingga dapat memberikan tambahan penghasilan bagi keluarga.


Petugas turut menegaskan bahwa membuka lahan atau kebun dengan cara dibakar merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah warga Desa Kota Baru, di antaranya Jarmi dan Pudin, serta personel Polsek Penukal Utara.


Melalui sosialisasi ini, Polsek Penukal Utara berharap masyarakat semakin memahami bahaya Karhutla dan turut berperan aktif dalam menjaga lingkungan agar tetap aman dari ancaman kebakaran.


Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, lancar, dan kondusif.


Kapolsek Penukal Utara IPDA Iswahyudi mengatakan, sosialisasi tersebut merupakan langkah preventif kepolisian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mencegah terjadinya Karhutla di wilayah Kecamatan Penukal Utara.(SN/Perry).

Share:

Polsek Penukal Sosialisasikan Larangan Membakar Lahan, Cegah Karhutla di Desa Gunung Menang

 


Polsek Penukal Sosialisasikan Larangan Membakar Lahan, Cegah Karhutla di Desa Gunung Menang


PALI –SiniNews.Com-  Dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Polsek Penukal Polres Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan membuka lahan atau kebun dengan cara dibakar.


Kali ini, sosialisasi dilaksanakan Bhabinkamtibmas Polsek Penukal, Brigpol Amrullah, S.H., di Desa Gunung Menang, Kecamatan Penukal, Kabupaten PALI, Rabu (4/11/2026), sekitar pukul 11.00 WIB.


Dalam kegiatan tersebut, Brigpol Amrullah menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan maupun kebun dengan cara dibakar, terutama saat memasuki musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran.


Ia juga mengingatkan bahwa membuka lahan dengan cara dibakar merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan pelakunya dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Kapolsek Penukal, AKP Sumartono, S.E., mengatakan bahwa sosialisasi tersebut merupakan langkah preventif kepolisian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mencegah terjadinya Karhutla di wilayah Kecamatan Penukal.


"Kami mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan atau kebun dengan cara dibakar. Selain melanggar hukum, tindakan tersebut juga dapat menimbulkan kebakaran yang berdampak luas terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat," ujarnya.


Ia berharap masyarakat dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menjaga lingkungan serta segera melaporkan apabila menemukan adanya indikasi kebakaran hutan dan lahan.


Kegiatan sosialisasi berakhir sekitar pukul 12.30 WIB. Selama pelaksanaan, situasi berlangsung aman, lancar, dan kondusif.


Melalui kegiatan ini, Polsek Penukal berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga wilayah Kabupaten PALI, khususnya Kecamatan Penukal, dapat terhindar dari ancaman kebakaran hutan dan lahan.(SN/Perry).

Share:

Delapan Mantan Pejabat BRI Terdakwa Korupsi Tidak Ditahan Alasan Sakit

 

Delapan Mantan Pejabat BRI Terdakwa Korupsi Tidak Ditahan Alasan Sakit


PALEMBANG-- SiniNews.Com- Persidangan dugaan korupsi mantan pejabat BRI akhirnya kembali digelar di PN Kelas IA Khusus Palembang, Rabu (04/11/2026).

Sebab, sejak sidang terakhir Rabu (21/10/2026), sempat dibuka, namun langsung ditutup kembali oleh Majelis Hakim. Alasannya saat itu, karena salah satu terdakwa dinyatakan sakit dan berhalangan hadir ke persidangan.

Namun, sebelum ditutup, Majelis Hakim sempat menegaskan bahwa sidang akan digelar pada Rabu dan Kamis, 28-29 Oktober 2026.


Akan tetapi, diduga karena salah satu terdakwa masih sakit dan berhalangan hadir, hingga sidang diduga tak digelar sama sekali. Sebelumnya akhirnya sidang dugaan korupsi yang merugikan negara Rp922 miliar ini, kembali digelar Rabu, 4 November 2026.


Terang saja, proses persidangan ke delapan terdakwa mantan pejabat BRI ini sudah bergulir selama 85 hari sejak berkas perkaranya dilimpahkan JPU Kejati Sumsel ke PN Kelas IA Khusus Palembang.

Dimana, perkara ini didafatrkan dengan nomor register: 48/Pid.Sus-TPK/2026/PN PLG tertanggal 11 Agustus 2026.

Dalam persidangan kali ini pun, hanya mendengarkan pengajuan penangguhan perkara atas nama terdakwa yang sakit bernama Drs Kuswiyoto AK bin Masidi.


Dan setelah mendengarkan pendapat para kuasa hukum dan JPU Kejati Sumsel, akhirnya perkara untuk terdakwa Kuswiyoto ditangguhkan dan dibuat berkas terpisah dari tujuh terdakwa lainnya.

''Kuswiyoto alami sakit sesak napas dan dirawat di RSPAD Jakarta. Bahkan, sekarang dilakukan pernafasan dengan alat bantu. Dokter yang menangani terdakwa Kuswiyoto di RSPAD yakni dr Basuki Rahmat," ungkap Ketua Majelis Hakim Fauzi Isra SH MHum di persidangan.


Dengan dasar itu, pihak kuasa hukum terdakwa Kuswiyoto meminta terdakwa selaku subjek hukum dikembalikan, karena tidak mampu menjalani persidangan.

Jadi, jelas Fauzi Isra saat memimpin sidang, karena kesehatan terdakwa Kuswiyoto yakni alasan medis dan sakit permanen, maka untuk sementara proses perkaranya ditangguhkan dan baru dilanjutkan setelah terdakwa pulih dan sembuh.


''Namun, untuk tujuh terdakwa lain, persidangan tetap dilanjutkan. Dan nantinya akan dibuat dalam berkas terpisah dari terdakwa Kuswiyoto," jelas Fauzi Isra.


Akan tetapi, urai Fauzi Isra, untuk perkara terdakwa Kuswiyoto ini bisa diajukan sewaktu-waktu oleh JPU Kejati Sumsel setelah terdakwa benar-benar pulih dan sehat.


Adapun tujuh terdakwa lainnya yang akan tetap melanjutkan persidangan, yakni DR Ir Susy Liestyowaty MBA (SL), selaku Kepala Divisi Analisis Risiko Kredit periode 2010-2015; Wahyu Sulistiyono (WH), selaku Wakil Kepala Divisi Agribisnis periode 2013-2017; dan Irwan Junaedy (IJ), selaku Kepala Divisi Agribisnis periode 2011-2013. Kemudian Ir Lina Sari MM (LS), selaku Wakil Kepala Divisi ARK periode 2010-2016; Ir Kokok Alun Akbar (KA), selaku Group Head Divisi Agribisnis periode 2010-2012; Dra Tina Pratina (TP), selaku Group Head Divisi Agribisnis periode 2012-2017; serta Achmad FC Barir.


Setelah memutuskan pemisahan berkas perkara dan penangguhan perkara terdakwa Kuswiyoto, Majelis Hakim langsung menutup sidang.

Usai sidang, seperti biasa, ketujuh terdakwa yang tanpa mengenakan rompi tahanan ataupun borgol langsung keluar dari ruangan persidangan menuju parkiran PN Kelas IA Khusus Palembang yang jaraknya mencapai ratusan meter.


Setelah di parkiran, para terdakwa yang tetap tak ditahan ini langsung menumpang dua mobil pribadi jenis Toyota Innova warna Hitam dan Daihatsu Xenia.

Sedangkan sebelumnya, Kasi Penkum Kejati Sumsel, Iwan Setiadi SH MH, membenarkan tidak ditahannya para terdakwa tersebut dengan alasan kesehatan.


''Perlu kami sampaikan, terkait dengan 8 terdakwa kasus dugaan korupsi BRI ini. Jadi, para terdakwa tidak ditahan, karena para terdakwa tersebut ada permohonan dari pengacaranya masing-masing," ujar Iwan kepada wartawan, Senin (28/09/2026) yang lalu.


Menurut Iwan, para terdakwa yang merupakan mantan pejabat BRI ini, ada riwayat penyakit dari rumah sakit yang berbeda. ''Jadi masing-masing terdakwa ini ada penyakit kronis. Berdasarkan lampiran rekam medis dari rumah sakit para terdakwa, sehingga para terdakwa tidak dilakukan penahanan," tegas Iwan.


"Artinya sakit semua para terdakwa ini Pak ya? tanya awak media.


''Sakit semua," ucap Iwan.


Disinggung wartawan adakah kemungkinan para terdakwa ini bakal ditahan, apalagi kalau nantinya tidak kooperatif? Iwan menegaskan bahwa semuanya adalah kewenangan pihak PN Kelas IA Khusus Palembang.


''Karena perkara ini sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kelas IA Palembang (PN Kelas IA Khusus Palembang), jadi kebijakan, semua di Pengadilan Tipikor Kelas IA Palembang. Termasuk jika nantinya para terdakwa tidak kooperatif, itu semua kewenangan dari Pengadilan Tipikor Kelas IA Palembang," tegas Iwan.


Pernyataan tersebut hampir senada dengan Humas PN Kelas IA Khusus Palembang Chandra yang menjelaskan bahwa para terdakwa sempat dilakukan penahanan oleh jaksa. Namun, penahanan tersebut kemudian ditangguhkan dengan alasan kesehatan, termasuk adanya informasi salah seorang terdakwa yang menjalani cuci darah.


Setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan, majelis hakim mempertimbangkan untuk tidak melakukan penahanan terhadap para terdakwa.

Menurut Chandra, salah satu pertimbangannya adalah sikap para terdakwa yang masih kooperatif serta kemampuan JPU menghadirkan mereka dalam setiap agenda persidangan.


“Setelah dilimpahkan ke Pengadilan, majelis hakim melanjutkan para terdakwa tanpa ditahan. Dengan sikap selama terdakwa kooperatif dan jaksa bisa menghadirkan di persidangan, maka majelis berpendapat belum akan dilakukan penahanan terhadap terdakwa tersebut,” jelas Chandra sebelumnya.


Meski demikian, status tersebut dapat berubah apabila di kemudian hari para terdakwa dinilai tidak kooperatif atau tidak dapat dihadirkan dalam persidangan.

Di sisi lain, sebelumnya pengamat hukum Arief Budiman SH MH menyoroti kebijakan penahanan terhadap terdakwa dalam perkara dugaan korupsi yang melibatkan delapan mantan pejabat BRI terkait fasilitas pembiayaan BRI di PT BSS dan PT SAL tersebut.


Menurut Arief, penahanan merupakan kewenangan aparat penegak hukum sesuai tahapan proses hukum.

Pada tahap penyidikan, kewenangan penahanan berada pada penyidik, sedangkan saat perkara memasuki persidangan, kewenangan tersebut berada pada majelis hakim.


“Penahanan itu memang hak dari pemangku kewenangan. Kalau dalam penyidikan, hak menahan itu ada pada penyidik. Pada saat penuntutan, kewenangan untuk melakukan penahanan atau tidak ada pada penuntut,” kata Arief.

Arief menjelaskan, terdapat sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penahanan, di antaranya kekhawatiran tersangka atau terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, maupun kembali melakukan tindak pidana.


“Artinya ketika orang tidak ditahan, tiga kekhawatiran ini tidak ada yang dirasakan oleh penuntut umum,” ujarnya.

Namun, setelah perkara masuk ke persidangan, Arief menegaskan keputusan mengenai penahanan menjadi kewenangan hakim.


“Kalau sudah masuk ranah persidangan, kewenangan itu ada pada hakim untuk melakukan penahanan atau tidak,” katanya.

Arief menilai penggunaan kewenangan tersebut semestinya memiliki dasar dan pertimbangan yang jelas, bukan berdasarkan pertimbangan subjektif.


“Menjadi suatu permasalahan, kewenangan ini seharusnya tidak didasarkan pada selera. Seharusnya kewenangan itu dilakukan dengan asas yang benar,” tegasnya.


Ia mencontohkan, apabila terdapat kekhawatiran terdakwa melarikan diri, memengaruhi saksi, atau menghilangkan barang bukti yang dapat mengganggu proses pembuktian, maka alasan tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan penahanan.


“Kalau ada kekhawatiran melarikan diri, tahan. Karena kekhawatiran dapat memengaruhi saksi-saksi lain sehingga merusak pembuktian. Dalam arti kata secara sempit menghilangkan barang bukti, harusnya ditahan,” jelas Arief.


Menurutnya, penerapan kewenangan penahanan yang tidak seragam berpotensi menimbulkan persepsi adanya ketimpangan dalam penegakan hukum.

“Artinya kita melihat di sini ada ketimpangan penegakan hukum. Dari satu sisi, dalam melaksanakan kewenangan, timpang,” katanya.


Arief menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar penerapan hukum tetap berdasarkan parameter yang jelas.

“Orang yang sudah pasti tidak akan melakukan tindak pidana lagi, menghilangkan barang bukti, dan melarikan diri, ditahan. Sementara yang ada kemungkinan melakukan hal tersebut, tidak ditahan,” pungkasnya.


Diketahui, berdasarkan surat dakwaan JPU, perkara tersebut disebut berlangsung dalam rentang 2011 hingga 2024.

JPU mendalilkan adanya dugaan penyimpangan sejak proses analisis, persetujuan hingga pencairan fasilitas kredit untuk PT BSS dan PT SAL.

Untuk PT BSS, JPU mendalilkan fasilitas kredit tetap diberikan meskipun terdapat sejumlah persyaratan yang menurut dakwaan belum terpenuhi.


Persyaratan tersebut antara lain berkaitan dengan daftar nominatif petani peserta plasma, legalitas lahan dan kondisi keuangan perusahaan. JPU juga mengungkap adanya proses recasting terhadap sejumlah akun keuangan PT BSS.


Dalam uraian dakwaan, utang jangka pendek disebut diubah menjadi utang jangka panjang, sedangkan utang pemegang saham direklasifikasi menjadi ekuitas. Menurut JPU, perubahan tersebut membuat kondisi keuangan PT BSS terlihat lebih sehat dibandingkan kondisi sebenarnya.


Fasilitas kredit PT BSS yang disebut dalam dakwaan meliputi Kredit Investasi (KI) kebun inti sebesar Rp314,3 miliar, KI Interest During Construction (IDC) kebun inti sebesar Rp59,6 miliar, KI kebun plasma sebesar Rp294,8 miliar serta KI-IDC kebun plasma sebesar Rp91,985 miliar.

Sementara terhadap PT SAL, JPU mendalilkan adanya dugaan penyimpangan dalam proses analisis dan persetujuan kredit.


Hal tersebut antara lain berkaitan dengan daftar nominatif petani plasma, kondisi keuangan perusahaan, rasio Debt Equity Ratio (DER) hingga proses pencairan kredit. Dalam dakwaan, kredit PT SAL disebut kemudian mengalami kemacetan.

BRI juga disebut telah melakukan pelelangan terhadap agunan perusahaan yang hasilnya digunakan untuk pengembalian pokok kredit.


JPU menyebut kerugian pada PT BSS mencapai sekitar Rp666 miliar. Sementara kerugian pada PT SAL berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 02/SR/LHP/DJPI/PKN.01/01/2026 tanggal 30 Januari 2026 disebut sebesar Rp256,4 miliar.


Dengan demikian, total kerugian keuangan negara yang didalilkan JPU dalam perkara tersebut mencapai lebih dari Rp922 miliar.

Atas perkara tersebut, para terdakwa didakwa secara alternatif. Dalam dakwaan pertama, JPU mendakwa para terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 KUHP.


Sementara dalam dakwaan kedua, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 KUHP.

Seluruh uraian mengenai dugaan penyimpangan, nilai kerugian negara, maupun keterlibatan para terdakwa tersebut masih merupakan materi dakwaan dan harus dibuktikan melalui proses persidangan.


Dengan berlanjutnya agenda pemeriksaan saksi, majelis hakim akan mendengarkan keterangan dari pihak-pihak lain untuk menguji materi dakwaan dan alat bukti yang diajukan dalam perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit BRI kepada PT BSS dan PT SAL. Sidang berikutnya dijadwalkan kembali digelar di PN Kelas IA Khusus Palembang dengan agenda menghadirkan saksi-saksi lainnya.(red)

Share:

KENAPA JENDERAL LISTYO NEKAD?

KENAPA JENDERAL LISTYO NEKAD?


JAKARTA - SiniNews.Com- Sudah tidak jadi Kapolri saja masih berani nekad menyuruh bekas anak buahnya menyadap Presiden, Menteri-menteri, para tokoh politik, pengusaha dan aktivis. Bayangkan bagaimana kiprah jenderal polisi ini saat jadi Kapolri? 


Itulah bahayanya ketika petinggi polisi ikut bermain politik dan loyal pada pemimpinnya yang tidak beretika dan bermoral. Aparat penegak hukum dipakai oleh petingginya untuk mengawasi “orang orang besar” tanpa peduli hukum dan HAM. Karena diberi contoh atau bahkan “order” dari orang yg tak peduli etika dan moral dalam berpolitik.


Ini imbas dari penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, dan pengaruh yang tidak terkontrol, tidak terawasi dalam waktu panjang. Ini pucuk gunung es dari konflik rebutan pengaruh politik di dalam kekuasaan negara.


Terbongkarnya skandal penyadapan ini mungkin tidak akan terjadi jika Kapolri yang lama, Jendral Listyosigit tidak diganti Kapolri baru, Jendral Suyudi. Belum tentu skandal besar ini terbongkar jika Jendral Suyudi tidak menggusur besar besaran jajaran pimpinan kepolisian dua hari setelah ia dilantik.


Skandal ini harus diproses dan diungkap apakah saat Listyo sebagai Kapolri juga ada operasi penyadapan untuk tujuan di luar penegakkan hukum? Ingat penyadapan yang dilakukan aparat negara itu dampak kejahatannya luar biasa. 


Tak hanya memantau para pemimpin dan pejabat negara, tapi penyadapan yang dilakukan oleh petinggi aparat yang bermain politik itu bisa digunakan untuk melakukan tekanan politik, mengarahkan elit dan partai, kriminalisasi, blackmail hingga kepentingan pribadi. 


Kenapa sampai bodoh dan melakukan perbuatan senekad itu. Ini pasti terkait kepentingan politik dan hukum yang besar, dari kekuatan yg besar pula. Kejahatan ini harus dihentikan dan dibongkar hingga keakar akarnya.


Repotnya sampai sekarang Indonesia itu belum punya UU Penyadapan. Masing masing lembaga penegak hukum termasuk Polri selama ini tatacaranya hanya berdasarkan peraturan internal yang dibuat mereka sendiri. Ini sangat berbahaya.


Makanya penyimpangan atau penyalahgunaan penyadapan oleh aparat negara hanya ditangani dengan UU ITE dan KUHP yg biasa diterapkan untuk kasus pidana umum yang dilakukan orang biasa terhadap warga biasa yang lain. Makanya kasus penyadapan terkait Listyosigit ini penuh ironi. 


Pasal yg dipakai menjerat jenderal polisi penyadap presiden itu pasal 32 ayat (1) UU ITE, pasalnya sama dengan pasal yang dipakai polisi menersangkakan dan mendakwa Roy Suryo dan dr Tifa. Padahal perbuatannya amat sangat berbeda. 


Para Jenderal Polisi ini melakukan kejahatan yang membahayakan negara, menyadap presiden dan para tokoh negara, kok pakai pasal yang sama dengan Roy dan Tifa yang hanya menganalisa copy ijazah Jokowi yang diupload orang. 


Itulah ironi saat hukum diwarnai oleh kepentingan politik dari penegak hukumnya. Proses Penegakkan hukum bukan hanya jadi tidak adil, tapi aneh dan ironi. Menyamakan perbuatan hukum pidana menyadap presiden secara ilegal, dengan perbuatan pengritik yang menganalisis ijazah. Itulah proses hukum yang bercampur dengan permainan politik yang komando polisinya adalah Jendral Listyosigit disitu.(Red).

Share:

GERAK CEPAT TINDAK LANJUT LAPORAN WARGA, PEMERINTAH KABUPATEN PALI TURUN LANGSUNG TANGANI POHON ROBOH YANG MENIMPA DUA RUMAH WARGA

 


GERAK CEPAT TINDAK LANJUT LAPORAN WARGA, PEMERINTAH KABUPATEN PALI TURUN LANGSUNG TANGANI POHON ROBOH YANG MENIMPA DUA RUMAH WARGA


TALANG UBI –SiniNews.Com-  Menindaklanjuti laporan masyarakat Bupati (PALI), Bapak Asgianto, S.T., terkait kejadian pohon roboh yang menimpa rumah warga di Jalan Baru Bendo, Pemerintah Kabupaten PALI bergerak cepat melakukan peninjauan dan penanganan di lokasi kejadian.


Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 07.30 WIB. Menindaklanjuti laporan tersebut, Bupati PALI Asgianto, S.T., menginstruksikan Camat Talang Ubi, Atmo Maryono, S.H., untuk segera berkoordinasi dan turun langsung bersama Lurah Talang Ubi Timur beserta staf, Danramil 0404 beserta Babinsa, Ketua RW 14, serta seluruh Ketua RT guna memastikan kondisi warga dan melakukan penanganan awal.


Akibat kejadian tersebut, dua rumah warga mengalami dampak akibat tertimpa batang pohon, yakni rumah milik Ibu Mustajibah Basir dan Bapak Sandi.


Alhamdulillah, dalam kejadian ini tidak terdapat korban jiwa. Pemerintah juga telah menyampaikan laporan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten PALI untuk mendapatkan tindak lanjut penanganan.


Kehadiran jajaran pemerintah bersama unsur TNI dan perangkat lingkungan merupakan bentuk respons cepat serta kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami musibah. Koordinasi terus dilakukan agar penanganan batang pohon yang masih berada di lokasi dapat segera dilaksanakan.


Pemerintah Kabupaten PALI melalui jajaran kecamatan dan kelurahan berkomitmen untuk selalu hadir di tengah masyarakat, merespons setiap laporan warga, serta mengupayakan solusi dan penanganan secara cepat dan tepat.


Pemerintah hadir bukan hanya untuk mendengar laporan, tetapi juga bergerak untuk memastikan setiap persoalan masyarakat mendapatkan perhatian dan tindak lanjut.


Gerak Cepat, Tanggap, dan Peduli. Bersama Melayani Masyarakat.(SN/Perry).

Share:

Youtube SiniNews

Facebook SINI News

Followers

Subscribers

Postingan Populer

Blog Archive

Comments

Berita Utama

sitemap

Recent Posts