Tidak Boleh Lalui Jalan Umum, Begini Keluhan Pengemudi Angkutan Batu bara

PALI -- Pasca Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tatacara Pengangkutan Batu bara di Jalan Umum yang secara otomatis angkutan batu bara dilarang melintas di Jalan umum berlaku mulai Kamis (8/11) pukul 00.00 WIB, menimbulkan polemik baru bagi pengemudi truk pengangkut emas hitam tersebut.

Pasalnya, pihak perusahaan belum memberikan pernyataan resmi jalur mana yang harus dilewati angkutan batu bara untuk menuju pelabuhan selain jalan umum. Imbasnya, pengemudi angkutan batu bara harus menghentikan aktivitasnya sebelum ada kepastian dari pihak perusahaan angkutan batu bara dan pemerintah.

"Nganggur dulu pak, kalau kami maksa narik, takut kena razia. Dan kalau lewat jalan khusus batu bara milik PT Servo belum ada perintah," tutur Asep, salahsatu pengemudi angkutan batu bara asal Talang Ubi PALI, Kamis (8/11).

Kalau kondisi tersebut tidak ada kepastian atau berlarut-larut, diakui Hairul, pemilik truk angkutan batu bara  bahwa kendaraan yang sekaligus dikemudikannya terancam ditarik pihak leasing. Sebab, dipastikan, apabila dirinya menganggur, kendaraan yang dimilikinya melalui kredit tidak bisa untuk mengangsurnya.

"Kami tidak ada pekerjaan lain selain mengangkut batu bara, kami berharap pihak perusahaan atau pemerintah mencari solusinya, sebab bukan hanya kami saja yang nasibnya tergantung dengan batu bara, tapi masih ada ratusan bahkan ribuan sopir yang berharap sama," ungkapnya.

Terpisah, Slamet Suhartopo Plt Kepala Dishub PALI mengatakan bahwa pihaknya menunggu arahan dari Dishub provinsi untuk jalankan aturan Pemprov Sumsel.

"Itu wewenang Pemprov, jadi kemungkinan pada Kamis malam akan lakukan razia gabungan antara Dishub provinsi dan dari Polda. Informasinya di pintu gerbang masuk Kabupaten Muara Enim. Kalau kami tetap siaga dan menunggu arahan dari Dishub provinsi," tandas Slamet.

Share: