MUARA ENIM, SININEWS.COM -- Kapolres Muara Enim, AKBP Afner Juwono, telah memberikan reward atau penghargaan kepada Pom Pam terbaik pengamanan arus mudik operasi ketupat Idul Fitri 1440 H tahun 2014.
Penghargaan tersebut diberikan pada apel konsolidasi Ops Ketupat Musi 2019 dan Pam sidang PHPU 2019 Polres Muara Enim, berlangsung di halaman Mapolres Muara Enim, Kamis (13/6).
Apel tersebut dihadiri Bupati Muara Enim, Ir H Ahmad Yani MM dan Komandan Kodim 0404 Muara Enim. Pada apel tersebut keluar sebagai juara pertama Pos Pam Polsek Tanjung Agung, Pos Pam Polsek Lawang Kidul, Pos Pam jembatan enim 2 Kota Muara Enim dan Pos Pam Simpang Lima Talang Ubi.
Penyerahan penghargaan itu diberikan Bupati Muara Enim, Ir H Ahmad Yani MM bersama Kapolres dan Dandim kepada pemenang.
Kapolres Muara Enim, AKBP Afner Juwono pada apel tersebut yang membacakan amanat Kapolda Sumasel, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara, mengatakan keberhasilan dalam pelaksanaan operasi ketupat Musi tahun 2019 merupakan hasil dari kerja keras seluruh stake holder terkait. Antara Polri, TNI dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pengamanan Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2019.
Sehingga, lanjutnya, tercapainya tujuan operasi ketupat Musi 2019 yakni terjaminnya rasa aman warga masyarakat dalam menjelankan ibadah puasa dan merayakan Idul Fitri 1440 H, serta terwujudnya Sitkamtibmas dan Kamseltibcar lantas berjalan dengan aman dan lancar.
Kapolda juga mengatakan, bahwa Polri akan melaksanakan persiapan pengamanan sidang perselisihan hasil pemilihan umum Pileg dan Pilpres tahun 2019.
Sidang permohonan sengketa hasil Pemilu Pilpres, lanjutnya, di Mahkamah Konstitusi akan dilaksanakan pada tanggal 11-28 Juni 2019 dan sidang permohonan sengketa Pileg akan dilaksanakan pada 1 Juli-9 Agustus 2019melalui sarana video conference berlangsung di Fakultas Hukum Unsri.
Dijelaskannya, sengketa Pemilu tahun 2019 di Provinsi Sumsel yang dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 27 laporan. Semuanya laporan tersebut terkait sengketa Pemilihan Legislatif . Sebanyak 2 laporan sengketa DPR RI, 4 laporan sengketa DPRD Provinsi dan 21 laporan sengketa DPRD Kabupaten/kota.
No comments:
Post a Comment