MUARA ENIM, SININEWS.COM - Komisi I DPRD Muara Enim, meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani masalah perizinan agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap izin yang telah diberikan, baik kepada perseorangan maupun badan usaha. Pasalnya jika izin yang diberikan disalah gunakan, maka akan merugikan daerah.
“Kami menghimbau pada OPS terkait dan OPD lainnya untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap izin yang telah diberikan baik kepada perseorangan maupun badan usaha. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan terhadap izin yang telah diberikan, yang bisa berdampak pada kerugian daerah,” jelas juru bicara Komisi I, Liono Basuki, dalam rapat paripurna dipimpin Ketua DPRDm Aries HB SE, beberapa waktu lalu.
Komisi ini juga meminta agar OPD terkait lebih memperhatikan setiap perusahaan yang ada di Kabupaten Muara Enim terkait masalah perizinan.
Karena, lanjutnya, ada beberapa investor perumahan yang sudah mulai membangun dari tahun 2012, tetapi sampai saat ini Izin Mendirikan Bangungan (IMB) belum juga keluar. Soalnya akibat aturan yang selalu berubah ubah.
Misalnya, katatanya, masalah analisis dampak lalu lintas (Andalalin) yang masih diwajibkan. Padahal susuai Perda nomor 15 tahun 2017, masalah Andalalin sudah dibebaskan.
No comments:
Post a Comment