Dewan PALI Gedor Pemerintah Pusat, Desak DBH Segera Dibayarkan

Jakarta, SININEWS. COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mendatangi Komisi VII DPR-RI serta DPD-RI, Kamis (19/9) untuk menyampaikan keluhan kesulitan keuangan daerah yang saat ini Dana Bagi Hasil (DBH) masih banyak yang belum dibayar pemerintah pusat.

"Kami ingin menyampaikan kesulitan yang kami hadapi di Kabupaten PALI, dimana ada kewajiban pemerintah pusat yang belum dipenuhi. Ada tunda bayar yang belum disalurkan ke Kabupaten PALI sebesar Rp 287 Milyar, dan kalau ini ditunda-tunda, maka diproyeksikan DBH untuk PALI di tahun 2020 bakal membengkak sebesar Rp 434 M," ungkap Soemarjono, Ketua DPRD PALI yang pimpin kedatangan seluruh anggota dewan PALI ke DPR-RI.

Ketua DPRD PALI meminta DPR-RI dan DPD-RI untuk membantu mendorong pemerintah pusat agar DBH ke PALI  tidak lagi ditunda-tunda untuk dibayarkan.

Diakui Soemarjono bahwa permasalahan itu pernah disampaikan ke Dirjen Kemenkeu, dari keterangan pihak Kementerian Keuangan bahwa tunda bayar DBH terjadi disemua daerah, serta Kemenkeu berjanji pada tri wulan empat bakal dibayar sebesar Rp 70 M dari Rp 287 M dan katanya sisanya akan diselesaikan pada tahun 2020-2021.

"Tantu hal itu akan mengganggu proyeksi pembangunan di Kabupaten PALI, dimana diketahui bahwa saat ini PALI sangat membutuhkan kucuran dana. Dan kalaupun kebijakan tunda bayar dilakukan kepada seluruh daerah, ya jangan disamakan antara daerah baru seperti PALI dan daerah yang sudah maju," tukas Soemarjono.

Kalaupun saat ini belum berhasil, Soemarjono bertekad bahwa dewan PALI akan terus berupaya meminta pemerintah pusat untuk membayar DBH.

"Meski tidak bisa dibayarkan seluruhnya, ya minimal setengahnya juga tidak apa-apa, jangan cuma Rp 70 M saja yang dibayarkan. Karena saat ini PALI masih terbeban hutang di pihak ketiga, seperti hutang di SMI dan Bank Sumsel lebih  Rp 300 M," jabarnya.

kedatangan rombongan anggota DPRD PALI di Komisi VII DPR-RI diterima Misbah, Kasubag TU Komisi VII dan Eka Wira Buana Tenaga ahli komisi VII DPR-RI, dan saat menyambangi DPD-RI diterima, Hendri Zaenudin, Anggota DPD-RI Provinsi Sumatera Selatan.

"Saya akan surati pimpinan terkait permasalahan yang dihadapi Kabupaten PALI. Dan memang ini perlu didorong karena PALI daerah baru yang sangat memerlukan kucuran dana," janjinya. (sn) 
Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

SINI NEWS YOUTUBE CHANNEL

Facebook SINI News

Pengikut

Subscribers

Postingan Populer

Arsip Blog

Comments

Berita Utama

sitemap

Recent Posts