MUARA ENIM, SININES.COM – Plt Bupati Muara Enim, H Juarsah SH meminta seluruh Organisasi perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Muara Enim untuk keroyokan melakukan pencegahan stunting. Soalnya untuk pencegahan dan mengurangi angka stunting di Muara Enim tidak bisa hanya ditangani satu OPD.
Penegasan itu disampaikan Juarsah saat membuka seminar cegah stunting menuju bangsa sehat, Muara Enim sehat yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Muara Enim, di gedung Putri Dayang Rindu, Senin (25/11).
Menurutnya, pencegahan dan penanggulangan stunting menjadi prioritas nasional, dan juga harus menjadi prioritas dari setiap tingkat pemerintahan, dalam penyusunan rencana anggaran pembangunan nasional maupun daerah.
Untuk mencapai hasil yang optimal dalam pencegahan dan penanggulangan stunting, dilakukan konvergensi dalam program kegiatan dan sumber pembiayaan pada lokasi desa yang telah ditetapkan.
Kegiatan disemua tingkatan pemerintah dengan melibatkan institusi pemerintah yang terkait dan institusi non pemerintah seperti swasta, masyarakat madani dan komunitas.
Dijelaskannya, prevalensi stunting (pendek) di Indonesia berdasarkan hasil survey Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2015 sebesar 29 persen, tahun 2016 sebesar 27 persen, tahun 2017 sebesar 29,6 persen.
Itu menunjukkan, lanjutnya selama 3 tahun permasalahan stunting tidak terjadi penurunan signifikan. Sedangkan permasalahan Balita gizi kurang (underweight) pada tahun 2015 sebesar 18,8 persen, 2016 sebesar 17.8 persen, tahun 2017 sebesar 17,8 persen.
Hasil riset Kesehatan Dasar (Riskesdes) tahun 2013 dan tahun 2018 menunjukkan terjadi penurunan prevalensi balita gizi kurang dan 19,6 persen menjadi 17,7 persen. Penurunan prevalensi balita pendek dari 37,2 persen menjadi 30,8 persen dan penurunan prevalensi balita gizi kurang dari 12,1 persen menjadi 10.2 persen.
Sementara itu, Kepada Dinas Kesehatan Muara Enim, Vivi Mariani, menjelaskan angka balita stunting di Muara Enim sebesar 14 persen dari 65 ribu jumlah balita yang ada saat ini.
Menurutnya, pengukuran elektronik pengukuran stunting diakhir tahun 2018 terhadap semua anak yang berkunjung di Posyandu. Dari data. Setiap desa jumlah stunting berbeda beda. Untuk mengetahui stunting dari postur tubuh balita yang pendek.
Untuk penanggulangan bisa dilakukan di usia 1000 hari ke bawah atau usia 3 tahun ke bawah. Cegah stunting sudah dilakukan dari beberapa tahun sebelumnya.
Menurutnya, dari evaluasi yang dilakukan, jika penanganan stunting cuma dilakukan Dinas Kesehatan, penurunannya hanya 30 persen. Sehingga perlu dilakukan keroyokan dari semua OPD. Karena permasalahannya komplek, mulai malah kemiskinan, pola asuh, air bersih, gizi, lingkungan dan sanitasi.(SN)
No comments:
Post a Comment